Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies
Jurnal Al Syakhsiyyah (Journal Of Law and Family Studies) diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2 kali dalam setahun. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah pemikiran yang terbuka bagi semua kalangan. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berupa tulisan-tulisan ilmiah tentang pemikiran konseptual, kajian pustaka, maupun hasil penelitian dalam bidang hukum dan hukum keluarga Islam yang belum pernah dipublikasikan.
Articles
163 Documents
<![CDATA[EKSISTENSI HAKIM YANG BERINTEGRITAS DAN BERMARTABAT (Menelisik Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) ]]>
<![CDATA[Martha Eri Safira]]>
<![CDATA[ Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.2755
<![CDATA[The paper aims to review the code of ethics and the application of the code of ethics in the life of a Judge to achieve the behavior of Judges with high integrity. Various important aspects in the social fabric are very dependent on the proper functioning of the professions. This includes the legal profession. The integrity of law enforcement in this paper represented by the Judge, certainly does not stand far from the ethics that are applied. The ethics will then become a code of ethics that is very closely related to the dignity of a Judge. Dig carefully how the ethics can lead properly to the judge to be implemented properly and smoothly. In the case of implementing the code of conduct, a Judge is also monitored by another institution, the Judicial Commission (KY). With this supervision, the Judge’s behavior will not violate the exiting code of ethics and be able to realize the professionalism of the performance of the Judge to realize a Judge with high integrity.AbstrakKarya tulis ini bertujuan untuk mengkaji kode etik hakim serta penerapan kode etik tersebut dalam kehidupan seorang hakim untuk mencapai perilaku hakim yang berintegritas tinggi. Berbagai aspek penting dalam tatanan masyarakat sangat tergantung pada berfungsinya profesi-profesi dengan baik, termasuk di dalamnya profesi hakim. Integritas penegak hukum yang dalam tulisan ini diwakili oleh Hakim, tentunya tidak berdiri jauh dari adanya etika yang diterapkan. Etika tersebut kemudian akan menjadi sebuah tatanan kode etik yang sangat erat hubungannya dengan martabat seorang hakim. Menggali dengan seksama etika tersebut dapat mengarah dengan tepat kepada hakim untuk dilaksanakan dengan baik dan lancar. Dalam hal penerapan kode etik tersebut, seorang hakim juga dipantau oleh lembaga lain, yakni Komisi Yudisial (KY). Dengan adanya pengawasan ini, perilaku hakim tidak akan melanggar kode etik yang ada serta mampu mewujudkan profesionalisme kinerja hakim untuk mewujudkan hakim yang berintegritas tinggi.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Ali, Zezen Zainul]]>;
<![CDATA[Puspita, Mega]]>;
<![CDATA[Zainab, Zainab]]>
<![CDATA[ Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 4 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Shariah UIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5051
<![CDATA[Artikel ini akan membahas tentang dispensasi kawin janda/duda dibawah umur. Dispensasi kawin merupakan pemberian izin menikah oleh Pengadilan kepada pasangan yang masih belum berusia 19 tahun melalui pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan. Dalam praktiknya terdapat beberapa kasus dispensasi kawin yang diajukan oleh janda/duda ke Pengadilan dikarenakan adanya penolakan permohonan menikah oleh KUA karena dianggap calon pengantin masih dibawah umur sebagaimana dalam UU Nomor 16/2019. Faktanya di beberapa Pengadilan Agama juga terdapat penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin oleh janda/duda dengan alasan ketika seseorang telah menikah telah dianggap dewasa. Sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi janda/duda dibawah umur yang menikah meskipun telah mengajukan dispensasi kawin pada pernikahan sebelumnya. Lalu bagaimana pandangan KUA dan Pengadilan Agama dalam kasus ini? artikel ini akan mengkaji pandangan KUA dan Hakim Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta terkait dispensasi kawin bagi janda/duda dibawah umur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode yuridis-normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Temuannya; pihak KUA dalam menolak permohonan menikah janda/duda dibawah umur terkesan tekstualis terhadap Pasal 7 UU 16/2019 dan mengabaikan peraturan perundang-undangan lainnya dikarenakan tunduk terhadap instansi kementerian Agama, sementara pihak Pengadilan Agama tetap beranggapan bahwa janda/duda dibawah umur yang hendak menikah tidak perlu mengajukan dispensasi kawin karena telah dianggap dewasa sebagaimana KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019.]]>
<![CDATA[Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk ]]>
<![CDATA[Kridho Utomo, Muhammad Qoyyum]]>;
<![CDATA[Nafik, Moh]]>;
<![CDATA[Rachmatulloh, Mochammad Agus]]>
<![CDATA[ Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 4 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Shariah UIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.4864
<![CDATA[Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife, with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. The pillars of marriage include prospective husbands, prospective wives, marriage guardians, two witnesses, and consent. The wali adhal case that took place at the Nganjuk Religious Court occurred when the prospective bride's lineage guardian hesitated or even refused to marry her daughter on the grounds that the prospective groom was not yet established in his work or because of problems with Javanese customs calculations, including house directions and calculations wetton. A guardian who does not want to marry off his daughter is called a wali 'adhal. The focus of the problem taken is how the procedure and form of the determination of guardian adhal and the basis for consideration of the panel of judges in granting the determination of the guardian judge to replace wali adhal at the Nganjuk Religious Court. It is a normative legal research, with a case approach and a conceptual approach. Using primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The procedure and form of stipulation of guardian adhal at the Nganjuk Religious Court is in accordance with the applicable laws and regulations. The basis for the consideration of the panel of judges at the Nganjuk Religious Court which granted the determination of the guardian judge to replace the guardian adhal due to customary reasons and economic problems in the determination of 3 (three) cases was not in accordance with syar'i law. The reason does not concern the pillars and conditions for the validity of a marriage as required by syar'i law and the prevailing laws and regulations in Indonesia, so that reason must be set aside and the application granted.]]>
<![CDATA[Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Penggunaan NIK Orang Lain untuk Nikah Beda Agama ]]>
<![CDATA[K, Kusnul Ciptanila Yuni]]>;
<![CDATA[Fuadi, Muhammad Basiq El]]>
<![CDATA[ Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 4 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Shariah UIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.4982
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk Negara berasas pada hukum yang bersifat demokratis dimana kedaulatan diatur dalam Undang-Undang dasar dan Nilai-nilai yang terkandung sesuai ajaran agama pemeluknya serta terjewantahkan dalam kehidupan keseharian. Dalam hal ini perkawinan yang sudah diatur sesuai dengan berbagai ragam sesuai syariat hukum Islam ataupun ajaran masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh pemeluknya, tanpa terkecuali. Negara hanya memfasilitasi serta menjadi tugas atas jaminan bagi setiap penduduknya untuk melakukan ibadah. Dalam hal ini, pernikahan sesuai dengan nilai, tuntutan dan ajaran agamanya. Akan tetapi sekarang maraknya praktik penggunaan data orang lain untuk kepentingan pernikahan beda agama. Apabila negara mengharuskan suatu aturan hokum berlandaskan Hukum agama sebagai dasar dan hokum positif nantinya akan bertabrakan dengan ajaran agama dan bertentangan dengan hukum yang diatur negara dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Secara Konstutusional negara memang wajib melindungi kebebasan beribadah warganya, seperti tertuang dalam pasal 28(E) Undang-Undang dasar 1945 tentang, setiap orang bebasmemeluk agama dan beribadahmenurutagamanya, hak atas kebebasan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap. Dalam hal ini menurut ajaran agamanya untuk melaksanakan hak ibadahnya dikaitkan dengan dasar hokum pernikahan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2020/Pa.Mgt Tentang Wanprestasi Akad Murabahah ]]>
<![CDATA[Umami, Khairil]]>
<![CDATA[ Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 4 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Shariah UIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5497
<![CDATA[Transaksi Jual beli sudah menjadi suatu hal yang lumrah atau lazim dilakukan. Sama halnya dengan jual beli dalam bank syariah menggunakan akad murabahah. Yang sering terjadi dalam menyicil pembayaran adalah terjadinya ingkar janji/wanprestasi. Sehingga Artikel ini ditulis untuk menganalisis dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0002/pdt.G.S/2020/PA.Mgt terkait dengan wanprestasi pada akad murabahah. Dimana Nasabah mengajukan pembiayaan kepada penggugat untuk pembelian material bangunan kandang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2017 yang pembayarannya dicicil selama 3 tahun dan Dalam perjanjian tersebut tergugat menjaminkann 1 (satu) bidang tanah hak miliknya selua 1450 m2 yang berada di Desa Panggung Magetan. dan setelah berjalanya waktu nasabah tersebut menunggak pembayaran sehingga pihak bank syariah menggugat melalui Pengadilan Agama Magetan. Diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa Nasabah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad murabahah serta diwajibkan membayar ganti rugi. Artikel ini menganalisis dari segi ilmu hukum dasar, Hukum Perdata, hingga Hukum Islam.]]>
<![CDATA[Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon ]]>
<![CDATA[Safudin, Endrik]]>;
<![CDATA[Khasanah, Uswatul]]>
<![CDATA[ Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 4 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Shariah UIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5501
<![CDATA[Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam pohon memiliki maksud yang mulia yaitu mendorong peran masyarakat dalam pengelollan dan kelestarian hidup. Kewajiban penanaman pohon tersebut salah satunya dibebankan kepada calon pengantin baik pria maupun wanita. apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka tidak diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari kepala desa/lurah. Kewajiban penanaman pohon bagi calon pengantin tersebut dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penambahan persyaratan pernikahan yang tidak pernah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang persyaratan dan rukun pernikahan. Oleh karena itu menarik untuk dianalisis tentang keteraturan norma terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon dengan peraturan yang lebih tinggi. dengan menggunakan metode penelitian normative dan pendekatan perundang-undangan (legal approach), penelitian ini fokus pada keteraturan norma sebagai wujud adanya tertib substansi pada suatu peraturan perundang-undangan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon khususnya bagi calon pengantin telah mengandung ketidaktertiban substansi dengan peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pernikahan. sehingga, peraturan bupati tersebut akan sulit dioperasionalkan dimasyarakat terlepas dari tujuan mulia dilahirnnya peraturan tersebut.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAHMUD SYALTUT: ANALISIS KITAB AL-FATAWA ]]>
<![CDATA[Maksum, Muh.]]>;
<![CDATA[Arsi Sasmito, Seno]]>
<![CDATA[ Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 4 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Shariah UIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5329
<![CDATA[Ulama mengklasifikasikan perkawinan beda agama menjadi 3 (tiga), yakni perkawinan muslim dengan musyrikah, perkawinan muslimah dengan non muslim dan perkawinan muslim dengan kitabiyah. Para ulama telah sepakat mengenai hukum perkawinan muslim dengan musyrikah dan perkawinan muslimah dengan non muslim. Akan tetapi, mengenai perkawinan muslim dengan kitabiyah, para ulama terjadi khilafiyah. Khilafiyah tersebut dilatarbelakangi perbedaan metode dalam memahami nass yang sama. Oleh karena itu, sangatlah urgen untuk membahas perkawinan beda agama sebagai bahan pertimbangan bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan. Penelitian ini berbentuk library research (penelitian kepustakaan) dengan pengambilan data difokuskan pada kitab al-Fatawa karangan Mahmud Syaltut. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan. Akan tetapi ketidak bolehan perkawinan muslim dengan kitabiyah menurutnya hanya bersifat kondisional atau kasuistis. Adapun dasar dan metode istimbat hukum Mahmud Syaltut dalam menetapkan larangan perkawinan muslim dengan mushrikah dan perkawinan muslimah dengan non muslim adalah zahirnya nass, yaitu surat al-Baqarah (2): 221 dan surat al-Mumtahanah (60): 10. Sedangkan mengenai perkawinan muslim dengan kitabiyah, walaupun dalam surat al-Ma'idah (5): 5 diperbolehkan, akan tetapi menurutnya perkawinan tersebut mengandung mafsadah sehingga dilarang. Adapun metode ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum ini adalah Sadd al-Dzari'ah.]]>
<![CDATA[Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ]]>
<![CDATA[Muhibbuddin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Saputra, Wahyu]]>
<![CDATA[ Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 4 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Shariah UIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i2.5498
<![CDATA[Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun keseluruhan penduduknya beragama Islam dan profesi mayoritas sebagai petani, namun untuk pelaksanaan zakat mal (khususnya pertanian) masih kurang. Padahal pelaksanaan zakat itu sama wajibnya dengan melakukan shalat dan puasa. Serta jika dikalkulasi apabila seluruh masyarakat yang berprofesi petani mau melaksanakan zakat pertanian menghasilkan hasil yang masif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Metode penelitian yan digunakan oleh peneliti ialah jenis penelitian lapangan atau field research dengan metode kualitatif. Metode analisis yang digunakan berpedoman pada metode deskriptif-analitis yang diantaranya dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data dan konklusi atau verifikasi. Dari penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa masih kurang optimalnya pelaksanaan zakat mal, khususnya zakat pertanian. Penelitian ini memiliki dua temuan utama, diantaranya: Pertama, praktek zakat sudah bisa berjalan walaupun kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya warga yang berprofesi sebagai petani yang benar-benar paham dan mau melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan syariat. Kedua, faktor-faktor pranata sosial yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian diantaranya terdapat perbedaan metode pelaksanaan zakat pertanian, dan kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai zakat pertanian yang menjadikan adanya pelaksanaan zakat pertanian sesuai dengan local wisdom pada diri masing-masing petani]]>
<![CDATA[Ijtihad Dalam Hukum Nikah Beda Agama: Studi Perbandingan Tafsir Al-Manar dan Fiqh Lintas Agama ]]>
<![CDATA[Saifullah, Saifullah]]>
<![CDATA[ Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Shariah UIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6104
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pemikiran fiqh tentang nikah beda agama dalam tafsir al-Manar dan Fiqih Lintas Agama, serta upaya ijtihad dalam menyelesaikan masalah tersebut. Isu yang dihadapi adalah ketidaksepakatan di antara ulama mengenai hukum nikah wanita Muslimah dengan pria nonmuslim (Ahli Kitab). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasyîd Ridlâ dalam al-Manar memperluas cakupan makna Ahli Kitab dalam konteks pernikahan Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Penulis Fiqh Lintas Agama setuju dengan ketiadaan dalil sharih mengenai keharaman pernikahan Muslimah dengan laki-laki Ahli Kitab dan menilai keberlakuan hukum terkait berdasarkan konteks yang berbeda. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah mengkaji implikasi pemikiran dan upaya ijtihad ini dalam pemahaman dan praktik hukum nikah beda agama dalam komunitas Muslim saat ini.]]>
<![CDATA[Analysis of Guarantee’s Rights in Marriage by Perspective of Womens’s Study Center of Sunan Kalijaga UIN: A gander Perspective Study ]]>
<![CDATA[Abdilah, Nadhruna'im]]>
<![CDATA[ Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies Vol. 5 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Shariah UIN Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6070
<![CDATA[Based on the changing meaning of ijbar, which the majority of Indonesians equate with ikrah, especially from the gender perspective of the Women's Study Center at UIN Sunan Kalijaga, researchers are encouraged to do the following research . From the perspective of gender institutions, what is the development of the implementation of Ijbar rights in Indonesia today? Equality, UIN Sunan Kalijaga Women's Studies Center? (3) Women's human rights degraded as a result of forced marriage as a result of the use of ijbar in marriage, based on the perspective of UIN Sunan Kalijaga's Center for Women's Studies What are the legal protections for the research? As a research type, we have adopted a field research with a statutory formal approach. The data analysis method uses descriptive analysis in multiple stages such as pre-study, data processing, data validity check and data analysis. All data were obtained by observation and interview methods. The research showed that after the enactment of the Marriage Law and the compilation of Islamic law, absolute rights to izibals became unenforceable in Indonesia. Many articles indicate that permission for newlyweds or would-be couples is an important part of the wedding ceremony itself. According to UIN Sunan Kalijaga's Center for Women's Studies, Ijbar's conception of her Fiqh There are legal grounds. The basis is in the hadiths of the Prophet found in various hadith books. As one of the concepts forming the legal basis of fiqh in relation to the rule of law, fiqh experts hold mixed opinions on forced marriage (ijbar). The Women's Studies Center at UIN Sunan Kalijaga offers her two types of legal protection in terms of Islamic law to women whose human rights have been violated as a result of marriage to Ijbar rights. First, all women have an equal right to choose a partner. Second, women may be asked by their guardians permission to marry without their knowledge or consent.]]>
