Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan

JIPN
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 18295827 EISSN : 26565277 DOI : https://search.crossref.org/?q=Nakhoda%3A+Jurnal+I

Core Subject : Social,

Social Sciences

Local Politic and Government, Political Party and Elections System, Government and Bureaucracy Management, Village Governmental, Malay Governmental Study

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol 14, No 2 (2015)" : 6 Documents clear

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPENGHULUAN BAGAN MANUNGGAL KECAMATAN BAGAN SINEMBAH TAHUN 2014 Ayu, Regina; ', Adlin
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Latar belakang masalah penelitian. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bertujuan untuk menampung semua aspirasi masyarakat untuk menetapkan prioritas sesuai dengan kebutuhan kegiatan masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada. Program yang diusulkan dalam Musrenbangdes Bagan Manunggal merupakan refresentasi hanya formulasi elit dan tidak berdasarkan kepada tingkat prioritas dan kebutuhan masyarakat sehingga masih banyak pembangunan-pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat yang seharusnya masuk dalam usulan perencanaan pembangunan akan tetapi tidak diusulkan dalam usulan perencanaan pembangunan. Dan juga kurangnya peran serta dari Stakeholders dan juga masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes serta kurangnya sosialisasi perwakilan dari aparat pemerintah Kepenghuluan tentang Musrenbangdes. Kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan Musrenbangdes, dapat dilihat dari kualitas Musrenbangdes serta efektif, efisien dan keoptimalannya dalam pelaksanaan Musrenbangdes serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Musrenbangdes.Tujuan dari penelitian ini diketahui bahwa untuk mengetahui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bagan Manunggal melihat dari tahapan-tahapan Musrenbangdes dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak suksenya perencanaan pembangunan Kepenghuluan Bagan Manunggal konsep teori yang digunakan adalah adapun yang menyebabkan lemahnya kapasitas pemerintahan desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa (Asmara Hadi 2001) dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencanan pembangunan desa/kelurahan (Raharjo Adisasmita). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan studi yang dilakukan oleh data deskriptif dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi literatur dengan menggunakan informan sebagai sumber informasi. Hasil penulisan ini mengambarkan bahwa dari hasil pelaksanaan Musrenbangdes Bagan Manunggal dikatakan belum optimal dan maksimal efisiensi dan efektifitas kegiatan belum terlaksana sehingga hasil Musrenbangdes tidak berdasarkan kepada skala priotitas dan kebutuhan masyarakat banyak sehingga benar-benar dirasakan manfaat serta dampaknya secara positif oleh masyarakat.

QUO VADIS MPR RI: ANTARA EKSISTENSI DAN LEGALITAS PRODUK? Albintani, Muchid
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Keberadaan institusi Majelis Permusyawaratan Rakyat [MPR] dalam sistem dan politik hukum Indonesia era Reformasi sesungguhnya telah kehilangan eksistensinya. Ini disebabkan MPR pada era Orde Lama dan Orde Baru merupakan alat bagi kekuasaan (penguasa) untuk menjastifikasi kebenaran dalam mempertahankan rezim yang berkuasa. Sementara pada era Reformasi yang telah merubah politik hukum [reformasi politik hukum], MPR secara keseluruhan hanyalah institusi produk pemilih demokrasi yang ?setengah aspiratif?, demokrasi perwakilan daerah yang tidak dapat secara langsung membuat dan menghasilkan regulasi [undang-undang]. Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan, tulisan ini bertujuan untuk [i] Menjelaskan kedudukan MPR sebagai institusi negara dalam sistem dan politik hukum Indonesia; [ii] Menjelaskan kedudukan Ketetapan MPR dalam hirarki [struktur] Politik Hukum Indonesia. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya tulisan ini menyimpulkan dua hal. Pertama, sebagai institusi yang ?setengah aspiratif?, MPR memiliki fungsi dan kewenangan sebagai ?hakim permusyawaratan rakyat? dalam menentukan [baik, buruk dan gagal atau berhasil] penyelenggaraan kedaulatan hukum pada masa depan. Kedua, oleh karena menjadi ?hakim permusyawaratan rakyat?, maka produk hukum MPR dalam hirarki hukum jika UUD sebagai Konstitusional-Filosofis, maka Ketetapan [TAP] MPR dapat menjadi Legal-Konstitusional-Sosiologis sebagai landasan Menimbang dalam pembuatan kebijakan (ragulasi) terkait hal-hal yang khusus demi kemaslahatan rakyat.

GAYA KOMUNIKASI POLITIK PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MENYIKAPI ISU-ISU KEBIJAKAN PUBLIK MELALUI MEDIA MASSA Tinov, M. Y. Tiyas; Wicaksono, Baskoro
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Setiap Presiden mempunyai gaya komunikasi politik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gaya komunikasi politik ada yang menggunakan komunikasi politik high context dan komunikasi politik low context. Presiden SBY adalah salah satu Presiden yang menggunakan high context communication sedangkan Presiden Jokowi menggunakan low context communication, dimana bahasa yang digunakan mudah dimengerti, lugas dan tidak bersayap sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berlainan. Gaya komunikasi Presiden Jokowi dalam menyikapi isu-isu kebijakan publik di media massa tidak berbeda ketika melakukan konferensi pers, yakni ?main tembak langsung?. Demikian pula para menterinya sehingga terjadi kegaduhan politik karena tidak koheren antara Presiden dengan para pembantunya. Studi ini memuat rumusan masalah sebagai berikut; Pertama, apa saja isu-isu kebijakan publik yang disikapi oleh Presiden Joko Widodo dalam media massa. Kedua, bagaimana gaya komunikasi politik Presiden Joko Widodo dalam menyikapi isu-isu publik melalui media massa ? Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitain deskriptif dengan strategi penelitian library research. Teknik pengambilan data menggunakan 1 (satu) jalan, yakni dokumentasi dari pelbagai media massa baik cetak maupun online. Hasil studi memperlihatkan ada 2 (dua) tipologi sebaran isu-isu kebijakan mengenai pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu (a) isu-isu yang menjadi tranding topic di media online dan sosial media, (b) isu-isu yang popular di khalayak masyarakat umum sebanyak 12 (dua belas) isu kebijakan. Selanjutnya komunikasi politik Jokowi tidak terkelola dengan baik, seringkali terjadi perbedaan antara Presiden dengan pembantunya. Oleh karena itu Jokowi membentuk tim komunikasi politik yang bertugas memberikan informasi kepada publik. Gaya komunikasi politiknya bersifat low context communication menyesuaikan kultur budaya masyarakat karena dipengaruhi oleh tradisi dan budaya mataraman.

PARTISIPASI POLITIK: KAJIAN RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN MANDAU DARI KABUPATEN BENGKALIS, PROPINSI RIAU Zainuddin, M.
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Tulisan ini mengkaji tentang rencana pemekaran Kabupaten Mandau dari Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Mulai dari isu strategis awal yang dibangun oleh elit yang ada di Kecamatan Mandau dan Pinggir hingga gerakan perjuangan pada tahap naskah akademik. Tulisan ini juga meninjau proses perjuangan, rencana perjuangan selanjutnya, faktor-faktor pendorong, partsipasi masyarakat dan peran elit politik terhadap rencana pemekaran serta sebab kegagalan perjuangan. Sebab, sampai saat ini realisasi Mandau sebagai kabupaten masih jauh dari harapan. Padahal, dari sisi geogerafis, jumlah penduduk, kekayaan alam, dan sumber daya manusianya sangat memadai untuk dinobatkan menjadi sebuah kabupaten.

PERAN PEMANGKAT ADAT RANTAU SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM ERA OTONOMI DAERAH Amin, Raja Muhammad
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Rantau Singingi sebagai bekas wilayah ?Zelf Bestuur van Singingi?,sangat dihormati dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.Adat sebagai sumber hukum yang hidup (living law),dan berkembang dalam masyarakat adat yang berisikan nilai-nilai ,norma-norma atau kaidah yang dapat mengikat dan menjadi penuntun dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari.Nilai-nilai adat yang begitu halus dan berbarengan dengan ajaran agama Islam?.adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah?.Dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara,terdapat tiga unsur pokok kelembagaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (adat),yang saling berjalan dan berdampingan,serasi dan seimbang, yaitu Adat, Agama dan Pemerintahan,diantara saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan,sebagaimana di sinonimkam adat dengan ungkapan, ?Tali Tigo Sapilin?, Tungku Tigo Sejarangan?.Fungsi dan kedudukannya tiga unsur diatas,sebagai salah satu unsur lembaga yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,yang merupakan pengatur tata prilaku warga masyarakat.Kemudian sebagai salah satu badan untuk membantu dan menjadi mitra kerja pemerintah dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan dan keagamaan.Adapun fungsi dan peranan Pemangku Adat dalam kehidupan masyarakat,yaitu sebagai komponen utama atau pemegang hulu dari pada kekuatan adat itu sendiri,yang mengatur tata perilaku dalam lingkungan suku dan warga anak-cucu kemenakan masing-masing. Sebagai tokoh masyarakat atau ?suluh bendang dalam nagori,pergi tempat bertanya dan pulang tempat berita.Kemudian sebagai orang tua dan sesepuh dalam nagori dan sebagai pengemban amanat dan permasalahan ?permasalahan anak ? cucu kemenakan.Berkaitan dengan fungsi dan peranan pemangku adat diatas,maka pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan para pemangku adat dalam masyarakat adat,sehingga pemangku adat melalui lembaga adat dapat berperan dan menjadi mitra pemerintah terutama pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pemberdayan masyarakat,yang selama ini terutama pada pemerintahan Orde baru ,Keberadaan adat dalam pemerintahan sangat terabaikan ,bahkan sudah digantikan oleh peran negara.Melalui desentralisasi pemerintah pusat menghidupkan nilai-nilai trsdisional asli tersebut dalam bentuk pembentukan desa adat melalui kebijakan Undang-Undang tentang desa.

KONFLIK PERTANAHAN BERBASIS PERKEBUNAN SAWIT DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS): KASUS DAS SIAK 2009-2014 ', Isril; Anwar, Khairul; Marta, Auradian
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 14, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Riau

Penelitian ini bertujuan menemukan model politik hukum dalam situasi konflik di DAS Siak 2009-2014. Penelitian ini mempunyai focus menemukan faktor-faktor yang mewarnai konflik pertanahan dilihat dari perspektif hukum tata negara. Metode yang digunakan adalah ingidentifikasi; (1) faktor hukum, dan;. (2) faktor non- hukum konflik berdasarkan peta konsep Berhard Limbong, dan (3) faktor-faktor struktural yang melingkupi konflik pertanahan DAS Siak? Hasil studi tahun ke dua ini menunjukkan bahwa rekayasa hukum tata negara yang berdampak ekonomi melalui aplikasi model politik hukum kebijakan pertanahan suatu keharusan dan tata kelola hukum positif melalui intervensi pemerintah sedemikian rupa sehingga nilai-nilai harmoni dapat ditanamkan sedemikian rupa dalam masyarakat DAS

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 1 (2020) Vol 18, No 2 (2019) Vol 18, No 1 (2019) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 1 (2017) Vol 15, No 2 (2016) Vol 15, No 1 (2016) Vol 14, No 2 (2015) Vol 14, No 1 (2015) Vol 13, No 2 (2014) Vol 13, No 1 (2014) Vol 12, No 2 (2013) Vol 11, No 1 (2012) Vol 10, No 2 (2011) Vol 10, No 1 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rury Febrina

Contact Email
rury.febrina@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6285263787870

Journal Mail Official
nakhoda@ejournal.unri.ac.id

Editorial Address
Kampus Bina Widya Simpang Baru Panam KM. 12,5 Pekanbaru 28293

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rury Febrina

Contact Email rury.febrina@lecturer.unri.ac.id

Phone +6285263787870

Journal Mail Official nakhoda@ejournal.unri.ac.id

Editorial Address Kampus Bina Widya Simpang Baru Panam KM. 12,5 Pekanbaru 28293

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rury Febrina

Contact Email
rury.febrina@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6285263787870

Journal Mail Official
nakhoda@ejournal.unri.ac.id

Editorial Address
Kampus Bina Widya Simpang Baru Panam KM. 12,5 Pekanbaru 28293

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA