cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sudarmono
Contact Email
jurnalkp@ipdn.ac.id
Phone
+6282130111618
Journal Mail Official
jurnalkp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Politik Pemerintahan, Kampus IPDN Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363 Email: jurnalkp@ipdn.ac.id
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pemerintahan
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 25993534     EISSN : 27217051     DOI : https://doi.org/10.33701/jkp
Core Subject : Social,
Social Sciences
Focus and Scope Jurnal Kebijakan Pemerintahan is a scientific journal published by Faculty of Politics and Government, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. The scope of our publication includes: a. the formulation of public policy, b. implementation of public policy and c. the evaluation of public policy; conducted by the central and local government. Jurnal Kebijakan Pemerintahan welcomes original manuscripts discussing the public policy on the following topics: a. Decentralization; general governance and village governance b. Education c. Public health d. Public work, urban and spatial planning e. Public housing f. Community policing and society protection g. Social affairsh. workforce; i. Gender issue and protection of children; j. Food security, Agriculture and forestry k. Land use and Environmental issue l. population administration and civil registration; m. Community empowerment n. Public transportation o. Communication and informatics system p. Small, Medium Enterprise and Cooperation q. Regional economy and Capital investment r. Tourism, Youth and sport s. Culture t. Public library and Archival u. Coastal, marine and fisheries; v. Tradew. Industrial and x. Transmigration
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021" : 5 Documents clear
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Tri Anggraini; Dimas Agustian
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v4i1.1510

Abstract

Abstract Musi Banyuasin is a district with a high level of vulnerability to forest and land fire disasters. Therefore, prevention efforts are needed to minimize forest fires again. Forest fire prevention efforts are activities that are the responsibility of all relevant stakeholders in Musi Banyuasin, one of which is the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Musi Banyuasin Regency. This research will focus on the role of BPBD in efforts to prevent forest and land fires in Musi Banyuasin Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method of observation and in-depth interviews. The results of the study show that the BPBD of Musi Banyuasin Regency plays a role in accordance with its functions and obligations as a regional BPBD, namely as an organization that conducts risk studies of Kahutlha fire-prone areas in Musi Banyuasin Regency. The area risk assessment is carried out in three main stages, namely determining the condition of the area, determining the condition of the land through the level of vulnerability and hotspots, and finally informing the condition to the local government and the community through outreach activities. Keywords:BPBD, Fire Disaster, Kahutlha, Prevention Abstrak Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan level tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, Oleh karenanya, perlu adanya upaya pencegahan untuk meminim lisirter jadi kebarakan hutan kembali. Upaya pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder terkait di Musi Banyuasin salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini akan berfokus pada peran BPBD dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancana mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Musi Banyuasin berperan sesuai dengan fungsi dan kewajibannya sebagai BPBD daerah yaitu sebagai organisasi yang melakukan kajian resiko Kawasan rawan kebakaran Karhutla di Kabupaten Musi Banyuasin. Kajian resiko Kawasan dilakukan dengan tiga tahapan utama yaitu menetapkan kondisi daerah, menetapkan kondisi lahan melalui tingkat kerawanan dan titik panas, dan terakhir adalah menginformasi kondisi kepada pemerintah daerah dan masyakarat melalui kegiatan sosialisasi. Kata Kunci:BencanaKebakaran, BPBD, Karhutla, Pencegahan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT Nur Handayani; Dede Risa Nurmayanti; Riant Nugroho
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v4i1.1564

Abstract

Abstract This study aims to determine how the implementation of integrated sub-district administrative services (PATEN) in Kalijati District, Subang Regency, West Java Province. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Informants were determined by the purposive sampling technique. Data were collected by using observation, interview, and documentation techniques. Analyzed through the stages of data reduction (data reduction), data presentation (data display), and conclusions drawing (verification). This study uses the policy implementation criteria of Donald van Metter and Carl van Horn which consists of 6 indicators. The results show that the implementation of the PATEN policy at Kalijati District is carried out quite well. It is evident from the 6 criteria that there are still things that need to be optimized. This can be seen (1) the criteria for the size and objectives of the policy are clear but need to be more informed, (2) the criteria for resources from the HR side need to increase discipline in terms of facilities resources, there needs to be an information board at the front office, (3) the criteria for the characteristics of implementing agents, (4) the criteria for the attitude or disposition of the implementers show a friendly, polite and good attitude but sometimes there are still delays, (5) the criteria for inter-organizational communication and implementing activities are that communication between organizations runs smoothly and is conducive because it refers to service standards determined and (6) the criteria of the economic, social and political environment are very supportive. Economically, it does not burden the community, even because of the openness in service and socially, the community feels facilitated by the PATEN policy. On this basis, it is necessary to optimize resources, both human resources such as increasing discipline and ability, both technical and functional, and supporting resources such as information boards. Keywords: Implementation, Policy, Service Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dianalisis melalui tahapan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/ verification). Penelitian ini menggunakan kriteria Implementasi kebijakan dari Donald van Metter dan Carl van Horn yang terdiri dari 6 indikator. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Kalijati terlaksana cukup baik. Terbukti dari 6 kriteria masih ada yang harus dioptimalkan. Hal ini terlihat (1) kriteria ukuran dan tujuan kebijakan jelas namun perlu lebih diinformasikan, (2) kriteria sumber daya dari sisi SDM perlu peningkatan kedisiplinan dari segi sumber daya sarana, perlu ada papan informasi di front office, (3) kriteria karakteristik agen pelaksana, (4) kriteria sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana menunjukkan sikap ramah, sopan dan baik namun kadang masih ada yang terlambat, (5) kriteria komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana bahwa komunikasi antar organisasi berjalan lancar dan kondusif karena mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan dan (6) kriteria lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat mendukung. Secara ekonomi tidak memberatkan masyarakat bahkan karena adanya keterbukaan dalam pelayanan dan secara sosial masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya kebijakan PATEN. Atas dasar hal tersebut diperlukan optimalisasi sumber daya, baik sumber daya manusia seperti peningkatan kedisiplinan dan kemampuan baik teknis maupun fungsional dan sumber daya pendukung seperti papan informasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pelayanan
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUREAUCRATIC TRIMMING DI PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI Elvira Mulya Nalien
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v4i1.1622

Abstract

Abstract The decision of the central government is unanimous, namely the Bureaucratic Trimming policy and must be immediately implemented by ministries / agencies as well as local governments. Although several K/Ls have completed implementing the simplification, it is not necessarily the case for local governments, including the Bukittinggi City Government. The dualism of directives and regulations from the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reforms and the Ministry of Home Affairs hampered the implementation of this policy. So the purpose of this paper is to find out the inhibiting factors of the implementation of the Bureaucratic Trimming policy, especially in the Bukittinggi City Government. This is a qualitative research with data collection methods by means of in-depth interviews, non-participatory observation and review of related internal and external data sources. Determination of informants by means of purposive sampling. The findings where in the Communication Dimension, there are differences in the direction of the Minister of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reforms and the Minister of Home Affairs regarding the completion of the equalization of positions. The Resource Dimension, not all structural positions can be transferred to functional positions and the availability of several suitable functional positions. Furthermore, the loss of career patterns such as employee transfers and the fact that the simplification of the bureaucracy actually burdens the Bukittinggi City Budget. The dimensions of the Bureaucratic Structure, the finding of procedural confusion in terms of the focus of Bureaucratic Trimming, between prioritizing equalization of positions to functional or prioritizing simplifying structure. Finally, the Disposition Dimension, the Bukittinggi City Government fully complies with the central government's instructions by submitting a proposal for equalization of positions to functional in April 2021 to the Ministry of Home Affairs. However, with the issuance of Permenpan No. 17 of 2021, the city government of Bukittinggi is still waiting for further directions considering the guidance and supervision of the implementation of regional government is under the Ministry of Home Affairs. Keywords: Bureaucratic Trimming, Inhibiting Factors, Policy Implementation Abstrak Keputusan pemerintah pusat telah bulat yaitu kebijakan Penyederhanaan Birokrasi (Bureaucratic Trimming) dan harus segera dilaksanakan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Meskipun beberapa K/L sudah rampung melaksanakan penyederhanaan dimaksud namun belum tentu bagi pemerintah daerah termasuk salah satunya Pemerintah Kota Bukittinggi. Adanya dualisme arahan maupun regulasi dari Kemenpan dan Kemendagri membuat implementasi kebijakan ini terhambat. Maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat daripada implementasi kebijakan Bureaucratic Trimming khususnya di Pemerintah Kota Bukittinggi. Merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi non partisipatif dan penelaahan sumber data internal maupun eksternal yang terkait. Penentuan informan dengan cara Purposive Sampling. Hasil temuan dimana pada Dimensi Komunikasi, terdapatnya perbedaan arahan Menpan RB dan Mendagri terkait penyelesaian penyetaraan jabatan Dimensi Sumber Daya, tidak semua jabatan struktural dapat dialihkan ke jabatan fungsional serta belum tersedianya beberapa jabatan fungsional yang cocok. Selanjutnya hilangnya pola karier seperti mutasi pegawai dan fakta bahwa penyederhanaan birokrasi justru membebankan APBD Kota Bukittinggi. Dimensi Struktur Birokrasi, ditemukannya kerancuan prosedur dalam hal fokus Bureaucratic Trimming, antara mengutamakan melakukan penyetaraan jabatan ke fungsional atau mendahulukan melaksanakan penyerderhanaan struktur. Terakhir Dimensi Disposisi, Pemerintah Kota Bukittinggi sepenuhnya mematuhi instruksi pemerintah pusat dengan telah menyampaikan pengusulan penyetaraan jabatan ke fungsional pada Bulan April 2021 ke Kemendagri. Namun dengan terbitnya Permenpan No. 17 Tahun 2021, pemkot Bukittinggi masih menunggu arahan lebih lanjut mengingat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dibawah Kemendagri. Kata Kunci: Bureaucratic Trimming, Faktor Penghambat, Implementasi Kebijakan
EFFECTIVENESS OF BUNDO PEDULI JENTIK PROGRAM IN CONTROLLING THE DENGUE HEMORRHAGIC FEVER Wike Anggraini; Arwanto arwanto; Saskia Pratiwi Danda
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v4i1.1684

Abstract

Abstract Dengue Hemorrhagic Fever(DHF) was the deadliest disease in Indonesia with the highest number of cases in 2016. This study aims to determine the effectiveness of Bundo Peduli Jentik program, one of the Health Department of Padang City Government programs, in controlling DHF, especially in Lubuk Kilangan Sub-district. This is a descriptive qualitative research with an inductive approach. Data and information collection were done by observation, interviews and documentation. The theory used is the theory of effectiveness proposed by Budiani that measures effectiveness comprising the accuracy of program targets, program socialization, program objectives and program monitoring. The result showed that the Bundo Peduli Jentik program has been categorized as effective based on the theory used. This is proven by the DHF cases continue to decline every year and there were no number of deaths due to DHF since 2017 in Lubuk Kilangan, Padang City. Keywords: Dengue Hemorrhagic Fever, Effectiveness, Government Program Abstrak Demam Berdarah Dengue (DBD) pernah menjadi penyakit paling mematikan di Indonesia dengan jumlah kasus terbanyak di tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Bundo Peduli Jentik, salah satu program Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Padang, dalam pengendalian DBD terutama di Kecamatan Lubuk Kilangan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani yang mengukur efektivitas menggunakan variabel-variabel, diantaranya ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bundo Peduli Jentik dapat dikategorikan efektif berdasarkan teori yang digunakan. Hal ini dibuktikan dengan kasus DBD yang terus menurun setiap tahunnya bahkan tidak ada lagi kasus kematian karena DBD sejak tahun 2017 di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kata Kunci: Demam Berdarah Dengue, Efektivitas, Program Pemerintah
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2019-2024 Ani Ani Martini; Maichel Wutoy; Perdana Dewi Wardhani
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v4i1.1712

Abstract

Abstract The minim of support for women becomes one of major obstacle to the fulfillment of 30% representation of women in local legislative. The minim of support influence the work capabilityof women in political institutions. The number of councilors in the Regional House of Representatives of Sukoharjo in the period 2019-2024 is 45 people but only 10 women legislative members or only 22.22% female legislative members so that it has not reached the expectation of 30% female representation in the Regional House of Representatives of Sukoharjo in the period 2019-2024.This shows the representation of women in parliament is low. In fact, political party laws and elections have provided opportunities for women to be able to participate in the politics and enter the legislative. This research is conducted has the find out how women are represented in the Regional House of Representatives of Sukoharjo in the period 2019-2024 and the inhibiting factors that influence and the efforts made to increase women's representation in the Regional Representative Council of Sukoharjo. The theory used is electoral representation theory according to Piktin with four dimensions, namely representative, represented, the substance of representation and context. The method used in the research is a qualitative research method by describing descriptive data and deduktive approaches. Supporting data collection methods in research through observation, interviews, documentation and data triangulation. Data analysis technique used is by reduction of data, display data, and reflecting g conclusion. The research results showed that the representation of women in the the Regional House of Representatives of Sukoharjo in the period 2019-2024 was still low. This is caused by internal factors, namely the confidence of women, social relations, double burden and political costs and external factors, namely patriarchal culture and political constraints and improving the quality of women's resources and encouraging female legislative candidates to establish communication from the start with the community. And efforts to increase the representation of women is improving the quality of the resources of women in politics and encourage female legislative candidates to establish communication from the start with the community. Keywords: feminine representation, regional house of representatives Abstrak Kurangnya dukungan terhadap kaum perempuan menjadi salah satu hambatan belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Minimnya dukungan berpengaruh dalam kinerja anggota legislatif perempuan dalam parlemen. Jumlah anggota legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 yaitu 45 orang, tetapi hanya terdapat 10 orang anggota legislatif perempuan atau sekitar 22.22% sehingga belum mencapai harapan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan masih minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Padahal, undang-undang dalam pemilu dan partai politik telah memberikan peluang kepada perempuan untuk terjun dalam dunia politik dan berpartisipasi dalam keanggotaan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam kenggotaan legislatif Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 dan faktor penghambat yang mempengaruhi. Teori yang digunakan adalah teori keterwakilan elektoral menurut Pitkin yang terdiri empat dimensi yaitu wakil, yang terwakili, substansi perwakilan dan konteks. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan data secara deskriptif dan pendekatan secara deduktif. Metode pengumpulan data pendukung dalam penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Teknik analisis yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu kepercayaan diri dari perempuan, hubungan sosial, beban ganda dan ongkos politik serta faktor eksternal yaitu budaya patriarki dan kendala politik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dan mendorong calon anggota legislaif perempuan untuk menjalin komunikasi sejak awal dengan masyarakat. Kata kunci: keterwakilan perempuan, legislatif daerah

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Kebijakan Pemerintahan Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2024 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2023 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2023 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2022 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2022 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2021 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2020 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2020 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2019 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2018 Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018 More Issue