Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Kontrol Gula Darah Penderita Diabetes Melitus di RSUD Kelet Jepara Nur Handayani; Noor Faidah
Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama Vol 3, No 2 (2014): Edisi Oktober 2014
Publisher : STIKES Cendekia Utama Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1096.568 KB) | DOI: 10.31596/jcu.v1i3.50

Abstract

Latar Belakang : Diabetes melitus memiliki prevalensi yang meningkat, di RSUD Kelet Jepara penyakit diabetes melitus selalu masuk dalam peringkat peyakit 10 besar selama 3 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Kepatuhan kontrol gula darah merupakan salah satu bentuk perilaku dalam  pencegahan keparahan penyakit diabetes melitus. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penderita diabetes melitus dalam melakukan kontrol gula darah Metode : Desain penelitian menggunakan deskriptif korelasional pendekatan cross sectional, teknik sampling yang digunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 75, Analisis statistik menggunakan chi square. Hasil : Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengetahuan, status ekonomi dan dukungan keluarga merupakan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penderita diabetes melitus dalam melakukan kontrol gula darah. Rekomendasi: penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan pengetahuan penderita diabetes melitus, melibatkan keluarga dalam perawatan diabetes melitus dan mensosialisasikan jaminan kesehatan kepada penderita diabetes melitus sehingga kepatuhan menjadi lebih baik. Kata kunci : analisis faktor, diabetes melitus, kepatuhan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT Nur Handayani; Dede Risa Nurmayanti; Riant Nugroho
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v4i1.1564

Abstract

Abstract This study aims to determine how the implementation of integrated sub-district administrative services (PATEN) in Kalijati District, Subang Regency, West Java Province. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Informants were determined by the purposive sampling technique. Data were collected by using observation, interview, and documentation techniques. Analyzed through the stages of data reduction (data reduction), data presentation (data display), and conclusions drawing (verification). This study uses the policy implementation criteria of Donald van Metter and Carl van Horn which consists of 6 indicators. The results show that the implementation of the PATEN policy at Kalijati District is carried out quite well. It is evident from the 6 criteria that there are still things that need to be optimized. This can be seen (1) the criteria for the size and objectives of the policy are clear but need to be more informed, (2) the criteria for resources from the HR side need to increase discipline in terms of facilities resources, there needs to be an information board at the front office, (3) the criteria for the characteristics of implementing agents, (4) the criteria for the attitude or disposition of the implementers show a friendly, polite and good attitude but sometimes there are still delays, (5) the criteria for inter-organizational communication and implementing activities are that communication between organizations runs smoothly and is conducive because it refers to service standards determined and (6) the criteria of the economic, social and political environment are very supportive. Economically, it does not burden the community, even because of the openness in service and socially, the community feels facilitated by the PATEN policy. On this basis, it is necessary to optimize resources, both human resources such as increasing discipline and ability, both technical and functional, and supporting resources such as information boards. Keywords: Implementation, Policy, Service Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dianalisis melalui tahapan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/ verification). Penelitian ini menggunakan kriteria Implementasi kebijakan dari Donald van Metter dan Carl van Horn yang terdiri dari 6 indikator. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Kalijati terlaksana cukup baik. Terbukti dari 6 kriteria masih ada yang harus dioptimalkan. Hal ini terlihat (1) kriteria ukuran dan tujuan kebijakan jelas namun perlu lebih diinformasikan, (2) kriteria sumber daya dari sisi SDM perlu peningkatan kedisiplinan dari segi sumber daya sarana, perlu ada papan informasi di front office, (3) kriteria karakteristik agen pelaksana, (4) kriteria sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana menunjukkan sikap ramah, sopan dan baik namun kadang masih ada yang terlambat, (5) kriteria komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana bahwa komunikasi antar organisasi berjalan lancar dan kondusif karena mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan dan (6) kriteria lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat mendukung. Secara ekonomi tidak memberatkan masyarakat bahkan karena adanya keterbukaan dalam pelayanan dan secara sosial masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya kebijakan PATEN. Atas dasar hal tersebut diperlukan optimalisasi sumber daya, baik sumber daya manusia seperti peningkatan kedisiplinan dan kemampuan baik teknis maupun fungsional dan sumber daya pendukung seperti papan informasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pelayanan
Upaya Meningkatkan Pelayanan Konseling Melalui Cyber Counseling Berbasis Chat Dan Video Conference Di SMP Negeri 3 Pati Melani Dian Pratiwi; Wahyu Nanda Eka Saputra; Nur Handayani
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol 16, No 3: Al Qalam (Mei 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v16i3.1011

Abstract

Kegiatan aktualisasi dan habituasi didasarkan pada pengalaman penulis di SMP Negeri 3 Pati. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis (APKL dan USG), didapatkan prioritas isu yaitu kurang optimalnya layanan konseling pada pembelajaran daring. Tujuan dari laporan aktualisasi dan habituasi ini adalah untuk meningkatkan layanan konseling di masa daring. Akar penyebab masalah selanjutnya didiagnosis menggunakan fishbone diagram. Penyebab-penyebab tersebut diantaranya adalah: minimnya kemauan siswa untuk menceritakan masalahnya secara langsung (man), terbatasnya alat konseling secara digital (material), pemberian materi tentang layanan konseling yang kurang (method), pengaruh pembelajaran daring (milieu),belum adanya target tentang pemberian layanan konseling (measurement). Penulis mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu ANEKA dan mengimplementasikan Kedudukan dan Peran PNS dalam menyelesaikan isu prioritas. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi di SMP Negeri 3 Pati dimulai dari 23 Agustus sampai dengan 25 September 2021. Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari enam kegiatan yaitu, (1) Membuat Angket Asesment melalui Google Form, (2) Membuat RPP dan membuat materi disajikan dalam bentuk PPT dan dijelaskan melalui Google Meet, (3) Sosialisasi cyber counseling dengan pembuatan poster, (4) Penyusunan video panduan mekanisme / tahapan cyber counseling, (5) Pelaksanaan cyber counseling dengan berbasis chat / video conference, (6) Melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan pelaksanaan aktualisasi dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan sudah terlaksana dan hasil (output) yang diharapkan tercapai. Beberapa kendala yang ditemui saat pelaksanaan kegiatan, dapat diselesaikan dengan baik, dan harapan kegiatan cyber counselling bisa tetap dilaksanakan dalam jangka panjang untuk semua warga sekolah.
STRATEGI PENGENDALIAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SUKABUMI Nur handayani; Tumija Tumija
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 42 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.907 KB) | DOI: 10.33701/jipwp.v42i2.149

Abstract

AbstractThis study aimed to describe what needs improvement efforts and strategies need to be developed in controlling poverty in Sukabumi.The method used is descriptive method with qualitative approach. Data were collected using the method of observation, interviews and documentation as well as analyzed through editing, dataclassification, data tabulation, data tabulation.The main strategy for poverty reduction in Sukabumi is the expansion of employment and businessopportunities, empowerment, capacity building of human resources, social protection, improvement ofenvironmental quality, increased partnerships, population control.Based on the results of analysis show that efforts need to be enhanced in the implementation ofthe control strategy of poverty in Sukabumi are: the establishment of the Institute of Microeconomics,adding Development Facility art and culture., utilization kinds of metal and non-metallic minerals,increase the population of cows, chickens and ducks to meet the shortage of meat, milk and eggs,increased production of corn, increasing the role of MCC/TKSM in handling POM and Social Welfare,peningkatam participation of women in society, the addition of educational facilities., adding humanresources (medical, non­medical and medical support) and facilities health particularly in hospitalsPelabuhanratu and Jampangkulon, improved coordination in the area of disaster management;increased knowledge to the community in the face of disaster area if at any time there, lowering thenumber of slum areas merwujudkan appropriate housing.The strategy needs to be developed in controlling poverty in Sukabumi is added vocational trainingequipment and add qualified instructors, controlling population growth ‘, increasing the Human Resources(HR) both farmer groups and government officials that there is to be able to exploit natural resourcesin accordance with local potentials and local environmental conditions, adding a source providingsufficient irrigation to anticipate the dry season, the increase in the cage and anticipate the H5N1 virus,the addition of agricultural extension workers, additional infrastructure agricultural extension, controlover productive land use, agricultural extension budget increase, fisheries and forestry; increase theinterest of young people to the field of agriculture, the provision of land for educational purposes.Keywords: efforts and poverty control strategy
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR Nur Handayani; Riza Risyanti; Suripto Suripto; Fernandes Simangungsong
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 13 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v13i1.3329

Abstract

Abstract This study aims to describe collaborative governance in poverty reduction in Bangkalan Regency, the responsible parties and what poverty reduction strategies are used in Bangkalan Regency, East Java Province. The method used is descriptive qualitative with a theoretical approach from Ansell and Gash (2007) as the basis for the study in this research. Data were collected by interview, observation and documentation techniques and then analyzed by data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of the study indicate that coolaborative governance in poverty reduction in Bangkalan Regency has not run effectively in terms of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaborative processes due to the absence of uniform standards and perceptions of the poor. The regent as the person in charge and the stakeholders who are members of the TKPKD in poverty alleviation refers to the policy framework established by the government in poverty alleviation. It is deemed necessary to have a common perception of the standards of the poor at the central and regional levels and to synchronize data on the poor periodically so that their validity is guaranteed. Keywords: coolaborative governance, poverty, Bangkalan
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan Anggar Ramadhani Yudhistira; Nur Handayani; Wahyu Prawesthi
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 1 No. 3 (2024): Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v1i3.342

Abstract

Criminal acts in the banking sector are defined as all types of unlawful acts related to activities in carrying out bank business activities and intersect with the provisions of laws and regulations containing special criminal law and general criminal law. The purpose of this study is to determine the Accountability for Banking Crimes from the Perspective of Criminal Law and Banking Law. Using the Normative Juridical method.The practice or mode of violation of the bank procedure system carried out by bank employees and resulting in banking crimes is carried out with the following characteristics: Banking crimes are always followed by violations of the bank procedure system.In the event of a violation of the bank procedure system and resulting in a crime in the banking sector, the bank as a corporation cannot be held criminally responsible for the crime committed by bank employees because of banking laws and regulations, especially Article 49 of Law No. 10 of 1998 limits the perpetrators to individuals only, namely Directors, Commissioners or Bank Employees. In the event that the impact of the act is detrimental to the bank's customers concerned, then the responsibility that can be demanded of the bank as a corporation is civil responsibility.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Melibatkan Perguruan Silat (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk) M. Abdul Hasyim; Nur Handayani; M. Syahrul Borman
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 3 (2024): Agustus : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v1i3.347

Abstract

This study aims to explore legal protection for children as perpetrators of gang violence, with a special focus on cases involving martial arts schools. Gang violence involving children and martial arts schools often poses complex challenges in terms of law and child protection. The research methods used are normative and empirical legal research. The type of research used by the author is normative or doctrinal legal research. The data in this study were obtained through library research so that the research data came from secondary data, namely District Court Decision No. 11 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Mjk). The results of the study indicate that the application of criminal law based on District Court Decision No. 11 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN Mjk) relating to formal criminal law and material criminal law is appropriate, because the procedural procedures and the application of articles in the decision are in accordance with the Criminal Procedure Code, the Juvenile Criminal Justice System Law, and the Child Protection Law. Then, related to legal protection for children, the fulfillment of children's rights has not been implemented optimally.
PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, STRUKTUR MODAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN Fahana Febriyanti Anjeli Sarma; Nur Handayani
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 19 No 1 (2025): JEB Vol 19 No 1 Maret 2025
Publisher : LPPM STIE YKPN Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53916/jeb.v19i1.98

Abstract

This research aimed to analyze the effect of profitability, liquidity, capital structure, and firm size on the firm value of the Automotive companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2019-2022. Furthermore, the independent variables were profitability which was a proxy with Return on Asset (ROA), liquidity which was a proxy with Current Ratio (CR), capital structure which was a proxy with Debt Equity Ratio (DER) and firm size which was a proxy with Ln Total Aset. Meanwhile, the dependent variable was firm value which was a proxy with Price to Book Value (PBV). Moreover, the research was quantitative. The data collection technique used purposive sampling. In line with that, 44 samples from 11 automotive companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2019- 2022. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with the SPSS 26 version. The result and hypothesis test concluded that profitability (ROA) had a positive and significant effect on the firm value. Likewise, liquidity (CR) had a positive and significant effect on the firm value. Similarly, capital structure (DER) had a positive and significant effect on the firm value. However, firm size (Ln Total Aset) had a negative and insignificant effect on the firm value.
Analisis Mediasi Penal dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif Rajendra Dharmalingga Wiritanaya; M. Syahrul Borman; Nur Handayani
PILAR Vol 5 No 1 (2025): PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Publisher : Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36456/p.v5i1.10190

Abstract

Mediasi penal merupakan salah satu dari bentuk penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan secara restoratif. Penelitian ini yang menganalisis eksistensi, implementasi, dan rekonstruksi mediasi penal dalam suatu perkara penipuan dan penggelapan sebagai upaya mewujudkan keadilan restoratif. Melalui pendekatan secara yuridis empiris, maka penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bireun, Provinsi Aceh. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi penal telah memiliki dasar hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi penerapannya dalam suatu perkara penipuan dan penggelapan masih belum optimal. Kendala utama yang ditemukan adalah masih belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit untuk mengatur mekanisme mediasi penal di luar perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan mediasi penal dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan menjadi penting untuk mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan meningkatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini yang merekomendasikan pembentukan regulasi yang lebih komprehensif terkait mediasi penal serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana.
Efektivitas Pelaksanaan Program Bimbingan Belajar Tambahan di Luar Jam Pelajaran dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa pada Bidang Kurikuler di Sekolah MA Kedondong Debora Sidabutar; Linda Shovia; Lutfiah Rahmah; Nofrian Bahari; Nur Handayani; Rico Maulana Jaya; Rizkon Ali Husen; Harry Wijayanto; Arizal Eka putra
Karya Nyata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2025): September : Karya Nyata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/karyanyata.v2i3.2097

Abstract

Learning is a dynamic process involving interactions between students, educators, and learning resources in an environment designed to achieve a deep understanding of the material. One of the challenges often faced in education is learning difficulties, especially in subjects considered difficult such as Mathematics and English. Additional tutoring programs outside of class hours are a solution to help students overcome the academic difficulties they face. This study aims to evaluate the effectiveness of a tutoring program in addressing learning difficulties in Kedondong District, with a focus on Mathematics and English. This program involves students experiencing difficulty understanding the subject matter and provides intensive guidance using an interactive approach and the use of technology-based learning media, such as multimedia and educational quizzes, which make learning more engaging. The evaluation results show a significant increase in student understanding of the material, as well as positive changes in student motivation, independence, and self-confidence. This program not only successfully improves academic understanding but also fosters a higher enthusiasm for learning in students. Despite challenges, such as limited resources and differences in student understanding levels, this program is able to create a conducive learning environment. Therefore, it is hoped that this program can be replicated in other regions to improve the quality of education in a sustainable manner, by involving various parties, such as the government, educational institutions, and the community.