Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Alignment: Journal of Administration and Educational Management Jurnal Kebijakan Pemerintahan BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Dimas Agustian
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Tri Anggraini; Dimas Agustian
Jurnal Kebijakan Pemerintahan Jurnal Kebijakan Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jkp.v4i1.1510

Abstract

Abstract Musi Banyuasin is a district with a high level of vulnerability to forest and land fire disasters. Therefore, prevention efforts are needed to minimize forest fires again. Forest fire prevention efforts are activities that are the responsibility of all relevant stakeholders in Musi Banyuasin, one of which is the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Musi Banyuasin Regency. This research will focus on the role of BPBD in efforts to prevent forest and land fires in Musi Banyuasin Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method of observation and in-depth interviews. The results of the study show that the BPBD of Musi Banyuasin Regency plays a role in accordance with its functions and obligations as a regional BPBD, namely as an organization that conducts risk studies of Kahutlha fire-prone areas in Musi Banyuasin Regency. The area risk assessment is carried out in three main stages, namely determining the condition of the area, determining the condition of the land through the level of vulnerability and hotspots, and finally informing the condition to the local government and the community through outreach activities. Keywords:BPBD, Fire Disaster, Kahutlha, Prevention Abstrak Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan level tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, Oleh karenanya, perlu adanya upaya pencegahan untuk meminim lisirter jadi kebarakan hutan kembali. Upaya pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder terkait di Musi Banyuasin salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini akan berfokus pada peran BPBD dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancana mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Musi Banyuasin berperan sesuai dengan fungsi dan kewajibannya sebagai BPBD daerah yaitu sebagai organisasi yang melakukan kajian resiko Kawasan rawan kebakaran Karhutla di Kabupaten Musi Banyuasin. Kajian resiko Kawasan dilakukan dengan tiga tahapan utama yaitu menetapkan kondisi daerah, menetapkan kondisi lahan melalui tingkat kerawanan dan titik panas, dan terakhir adalah menginformasi kondisi kepada pemerintah daerah dan masyakarat melalui kegiatan sosialisasi. Kata Kunci:BencanaKebakaran, BPBD, Karhutla, Pencegahan
PENYULUHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DESA DI DESA NIFUBOKE KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Muhammad Nur; Dimas Agustian; Herminus Kefi
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.306 KB) | DOI: 10.31949/jb.v3i2.1829

Abstract

Pelayanan Publik Desa adalah hal yang mendasar yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa. Pelayanan publik desa telah tertuang dalam dalam peraturan Permendagri No. 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah desa mengacu pada peraturan Undang-undang Desa dan Permendagri No. 1 tahun 2017 tentang Standar Minimal Pelayanan (SPM) Desa dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat desa dalam hal pelayanan publik dapat terpenuhi dengan baik. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan observasi dan dilanjutkan dengan mengadakan sosialisasi peraturan Permendagri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa sampai pada pendampingan adanya pemahaman akan prosedur dan standar dalam pelaksanaan Pelayanan Desa di Desa Nifuboke Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil dari kegiatan ini yakni: 1). Adanya peningkatan kapasitas akan pemahaman oleh Pemerintah Desa terkait Standar Pelayanan Desa 2). Percepatan optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik desa. 3). Adanya papan iformasi yang sesuai standar pelayanan publik desa di Desa Nifboke, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.
NETWORK GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN Dimas Agustian; Marthen Patiung; Yoakim Rembu; Muhammad Nur; Samsul Ode
Jurnal Kebijakan Publik Vol 14, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v14i1.8225

Abstract

Governance network mampu membantu pihak pemerintah untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki salah satunya kebijakan ketahanan pangan. Tujuan penelitian ini yakni mengalisis governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana dalam proses pelaksanaanya terjadi interaksi antar banyak aktor dalam jaringan kebijakan ketahapan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis social network theory (Klijn & Kopenjan) yang melihat struktur dalam jaringan implementasi kebijakannya yakni aspek kontak, kepercayaan, sharing informasi, pertukaran sumber daya. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui jaringan governance network bahwa permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayah. Kesimpulan bahwa dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan aspek kontak yaitu menetapkan organisasi dan tata kerja, kepercayaan yaitu Dinas Pertanian Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian. Sharing informasi yaitu adanya Penetapan Tim Kerja FSVA Kabupaten Timor Tengah Utara. Pertukaran sumber daya yaitu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan.
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Motivasi Kerja dalam Pandangan New Public Management Detson Ray Halomoan Sitorus; Dimas Agustian
Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT) Vol 6 No 1 (2023): Alignment:Journal of Administration and Educational Management
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/alignment.v6i1.5570

Abstract

This study aims to determine the effect of transformational leadership on work motivation in the view of the new public management. This study uses a quantitative paradigm and uses a saturated sample technique, with a total sample of fourteen employees. The data collection method used in this study was a questionnaire which was then analyzed using frequency analysis and simple linear regression analysis. The study results show that transformational leadership positively and significantly affects employee motivation. Work motivation possessed by employees can fulfill what is expected in the view of the new public management, including fast and adaptive service to change. In conclusion, there is a significant influence between transformational leadership and work motivation in the view of the new public management. Keywords: New Public Management; Transformational Leadership; Work Motivation
Kompetensi Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Detson Ray Halomoan Sitorus; Dimas Agustian; Tri Anggraini
Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT) Vol. 7 No. 1 (2024): ALIGNMENT : Journal of Administration and Educational Management
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/alignment.v7i1.9901

Abstract

This study aims to determine and explain the influence of employee competence on service quality. The population in this study is the community that has been served. The sample technique used in this study was non-probability sampling. The sampling technique used was purposive sampling. The respondents in this study were 96 people. The data collection used is a questionnaire. The collected data were analyzed using descriptive statistics, namely frequency analysis and simple linear regression in inferential analysis. The results showed that employee competence has a positive and significant effect on service quality, where the better the competence of employees, the higher the quality of service provided, so that the satisfaction felt by the community is determined by the extent to which the quality of service is provided. In conclusion, there is a significant influence between team member competence and service quality Keywords: Employee Competence; Public Service; Service Quality
Analisis Kinerja Pelayanan Publik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cendana Kabupaten Timor Tengah Utara Tri Anggraini; Dimas Agustian; Detson Ray Halomoan Sitorus
Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT) Vol. 7 No. 2 (2024): ALIGNMENT : Journal of Administration and Educational Management
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/alignment.v7i2.12470

Abstract

This research aims to analyze the public service performance of the TTU Regency Regional Drinking Water Company (Perumnda). This research uses qualitative research methods with observation and interview methods. From the research findings, it was found that environmental quality greatly influences the quality of service provided. Environmental quality conditions related to demographics hurt the continuity of water that can be distributed and give rise to various complaints from the public. However, on the other hand, Perumnda Drinking Water District TTU continues to promote efforts to improve the quality of service results by increasing the number of customers by improving the quality of interactions through acceleration, accuracy, and transparency. The conclusion is that the performance of the public services of the TTU Regency Regional Drinking Water Company is greatly influenced by the environmental quality of the North Central Timor Regency.. Keyword: Drinking Water Corporation, Performance Quality, Publik Service
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC GOVERNANCE: PUBLIC DATA SECURITY VULNERABILITIES IN INDONESIA Dimas Agustian; S.Y. Regif; Hendrikus Hironimus Botha; Andre Pattipeilohy; Samsul Ode
Jurnal Kebijakan Publik Vol 16, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v16i1.8779

Abstract

This study examines the implementation of Artificial Intelligence (AI) in public governance in Indonesia, focusing on its potential for service improvement and data security challenges. Governments globally, including in Indonesia, are increasingly utilizing AI for efficiency, policy analysis, and public services. However, increased AI-driven online services heighten the risks to personal data security and privacy, alongside broader cyber threats. Significant concerns about data privacy breaches, lack of transparency, and amplification of bias in AI systems used by governments, which can lead to unfair and discriminatory outcomes. Unregulated or unsupervised AI in government-posing risks such as data privacy breaches, legal non-compliance, operational disruption, and erosion of public trust. The use of AI has led to debates on the use of AI in public governance and its security has been extensively discussed in recent literature across multiple dimensions. Using a literature review method, the analysis shows AI has significant potential to enhance public service efficiency and quality (e.g., via chatbots and data analysis), but its implementation in Indonesia is hindered by infrastructure limitations, human resource capacity, ethical aspects, and data security vulnerabilities. Indonesia faces significant public data security vulnerabilities, marked by frequent data breach incidents and AI-driven cyberattacks, exacerbated by inadequate infrastructure, regulations, and low awareness. The study concludes Indonesia lacks comprehensive AI regulations. Strengthening technical capabilities, improving education, fostering international cooperation, updating legislation, and strict law enforcement are necessary to protect data and ensure responsible AI use in public governance.
Co-Authors Andre Pattipeilohy Botha, Hendrikus Hironimus Herminus Kefi Marthen Patiung Muhammad Nur Muhammad Nur S.Y. Regif Samsul Ode Sitorus, Detson Ray Halomoan Tri Anggraini Tri Anggraini Yoakim Rembu