Unnes Law Journal
Unnes Law Journal (Unnes L.J.) is a double-blind peer-reviewed legal journal (ISSN Print 2252-6536 ISSN Online 2722-4503) publishes research and review papers concerning to Legal Studies. Unnes L.J. published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang on April & October. Focus and Scope of Unnes L.J. are concerning (but are not limited to): Criminal Law, Private Law, Administrative Law, International Law, Procedure Law, Tax Law, Customary Law, Islamic Law, Environmental Law, State Administrative Law, Law Land, Insurance Law, Law and Human Rights, Politics of Law, Sociology of Law, Anthropology of Law, Philosophy of Law, Agrarian Law, Forestry Law, Law of the Seas, Ocean Law, Climate Change Law, Maritime Law, Diplomatic Law, Humanitarian Law, Special Criminal Law, Economic Law, Business Law, Consumer Protection Law, Intellectual Property Rights Law, Capital Market Law, Comparative Law, Regional Financial Law, Regional Autonomy Law, Sharia Economic Law, Health Law, Law and Society, Law and Forensics, Criminology, Victimology, Penitentiary Law, Law and Technology, Law and Gender Studies, and other related issues on Law in broader aspects (including Social, Economic, Politic, Security, Education, and Culture).
Articles
252 Documents
KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa)
Rudi Hartono
Unnes Law Journal Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4545
Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (3) mengamanahkan tugas daripada seorang hakim harus menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan atas dasar-dasar pertimbangan dan keyakinannya. Dalam melaksanakan tugasnya hakim dituntut mampu mengadili dan memeriksa perkara secara cermat dan teliti dari setiap gugatan yang diajukan kepadanya.Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian? dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keyakinan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penjatuhan putusan perceraian?Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif denganpendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yaitu: Studi kepustakaan,dokumen, observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik triangulasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Ambarawa dalam memutus perkara perceraian telah sesuai dengan hukum acara perdata yaitu dalam HIR Pasal 162 s.d Pasal 177 tentang bukti dan BW atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1864 s.d Pasal 1945 yaitu berpedoman pada alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi hal ini dapat dibuktikan dengan putusan Nomor: 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb, dan putusan Nomor: 1026/Pdt.G/2013/PA.Amb. membuktikan bahwa Hakim memutuskan cerai karena alat bukti baik bukti surat maupun saksi yang menjadi dasar pertimbangan dan membuat keyakinan Hakim menguat sehingga Hakim memutus cerai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam penjatuhan putusan perkara perceraian dipengaruhi dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi hakim dalam penjatuhan putusan yang datangnya dari dalam diri seorang hakim atau psikologi hakim. Sedangkan faktor eksternal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim atau dari normatif hakim. Namun faktor eksternal tidak sertamertamembuat hakim terpengaruh dalam penjatuhan putusan, hal ini dapat dibuktikan dengan putusan Nomor: 0638/Pdt.G/2010/PA.Amb. dimana hakim lebih berpedoman pada faktor internal halinidapatdibuktikandenganlulusan hakim, pengalaman hakim, etika, profesionalisme dan pertanggungjawaban hakim, kemampuan berfikir logis dan usia hakim.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan: Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian sangat erat kaitannya dengan alat bukti, diantaranya ialah bukti surat, bukti saksi,bukti persangkaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim Pengadilan Agama Ambarawa dalam menjatuhkan putusan perceraian adalah faktor internal hakim.Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power in Article 11 paragraph (3) instructs the task rather than a judge should receive, examine, hear and rule on cases referred to it by based on the fundamentals of consideration and belief. In performing its duties the judge is requested to prosecute and investigate the case carefully and thoroughly than any lawsuit filed to the court.The problems studied in this research is: Is the basic considerations Ambarawa religious court judge in the divorce case verdict? and what factors influence the religious beliefs Ambarawa Court Judge in the imposition of a divorce judgment?This study used qualitative research methods to the socio-juridical approach. Sources of data in this study primary data and secondary data. The data collection techniques: The study of literature, documents, observations and interviews. Analysis of data using triangulation techniques.The results showed that the basic consideration in the Religious Ambarawa judge in deciding a divorce case in accordance with the civil law, namely Article 162 HIR sd in Article 177 of the evidence and BW or Book IV of the Civil Code Article 1864 Article 1945 sd is based on the evidence, either documentary evidence or witnesses evidence of this can be proved by the decision No. 0161/Pdt.G/2013/PA.Amb, and decision Number: 1026/Pdt.G/2013/PA.Amb. prove that the divorce judge as evidence either documentary evidence or witnesses which the consideration and make stronger the belief that Judge Judges divorce. The factors that affect confidence Ambarawa religious court judge in a divorce case ruling influenced the imposition of internal factors and external factors, internal factor is anything that affects the decision of the judge in the imposition of that comes from within psychology a judge or judges.. While external factors are all things that affect the verdict coming from outside of the judge or judges of sociological. However, external factors do not make the judge's decision affected the sentences, this can be proved by the decision No.: 0638/Pdt.G/2010/PA.Amb. where the judge is more guided by internal factors such as graduates of the judge, the judge experience, ethics, professionalism and accountability of judges, logical thinking ability and age of judges.Based on these results we can conclude: The Basics consideration of the judge in the divorce case verdict is closely associated with evidence, including a letter is evidence, witness evidence, proof of conjecture. Factors affecting religious beliefs Court judge ruled Ambarawa in divorce is an internal factor judge
ANALISIS YURIDIS TERHADAP URGENSITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIHDAN BERWIBAWA
Imron Safii
Unnes Law Journal Vol 3 No 2 (2014): Unnes L.J. (October, 2014)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v3i2.4546
PenelitianinibertujuanuntukmengetahuisejauhmanaurgensiadanyaPengadilanTipikor di daerah. PenelitianinimengunakanmetodeKualitatifjenispendekatanyuridissosiologisdanvaliditas data menggunakantekniktrianggulasi. HasilPenelitianmenunjukanbahwapenegakanhukum di PengadilanTipikor Semarang daritahun 2011-2013 mengalamipeningkatan, makakinerjaPengadilanTipikor Semarang semakinmeningkatdalammenanganiperkaradanseriusdalampenegakanhukumterhadapkasuskorupsi. Adanyadisparitaspenjatuhanhukumandalamkasus yang samaterhadappenyalahgunaan APBD Sragenditanganimajelis hakim yang tidakberintegritasdantidakbermoral. UrgensiadanyaPengadilanTipikor, perkarakorupsi di Jawa Tengah di tahun 2012 dan 2013 mengalamipeningkatan, tetapidalamputusan yang dijatuhkanolehmajelis hakim mengalamipeningkatan yang cukupbaik, setelahadanyaPengadilanTipikor Semarang. Putusanmajelis hakim yang diberikankepadaterdakwakasuskorupsi, rata-rata jumlahputusanselamatahun 2011-2013 masihringan, yaituantara 0-4 tahunbahkanada yang diputusbebas, inimembuktikanbahwapengadilantipikormasihlemahdankurangmaksimaldalammenjatuhkanhukumankepadaterdakwakasuskorupsi. Disparitaspenjatuhanhukumanbagiterdakwakasuskorupsitidakbisadihindarkandanpastidipakaiolehmajelis hakim pengadilantipikor Semarang karena hakim melihatkasus yang ditangani, sikapterdakwaselamapersidangandanfakta-fakta yang ada di dalampersidangandansetiapterdakwapastiberbeda, itu yang menyebabkanterjadinyadisparitaspenjatuhanhukumanoleh hakim. UrgensiadanyaPengadilanTipikor di daerahkhususnya di Semarang didasariatasketidakpuasanmasyarakatdalampenegakanhukumterhadapkasuskorupsi. Pendiriantersebutmempunyaimaknadalammewujudkanpemerintahan yang bersihdanbebasdarikorupsi, kolusidannepotisme.This study aims to determine the extent to which the absence of urgency in the Corruption Court. This study uses qualitative method juridical sociological kinds and validity of the data using triangulation techniques. Research shows that law enforcement in Semarang Corruption Court from the year 2011-2013 has increased, the performance of Semarang Corruption Court increasingly serious in handling the case and in law enforcement against corruption. Sentencing disparities in cases similar to the misuse of budget Sragen judges are not handled with integrity and immoral. Urgency presence Corruption Court, cases of corruption in Central Java in 2012 and 2013 has increased, but in a decision handed down by a panel of judges has increased quite good, after the Semarang Corruption Court. Decisions of the judges to be given to the accused in corruption cases, the average number of ruling over the years 2011-2013 are still lightweight, which is between 0-4 years old and some even acquitted, the court proves that corruption is still weak and less than the maximum in the sentencing defendant cases of corruption. Disparity in sentencing for convicted corruption can’t be avoided and certainly used by the Semarang Corruption Court judges because judges see cases handled, the attitude of the defendant during the trial and the facts in the trial and every defendant is different, that's what causes the disparity sentencing by the judge. Corruption Court in the absence of urgency, especially in the area of Semarang is based on the dissatisfaction of society in the enforcement of the law against corruption. The establishment has the meaning in creating a clean government and free from corruption, collusion and nepotism.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU–VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH YANG DIAKUI DALAM PEMBAGIAN WARISAN
Eddo Febriansyah
Unnes Law Journal Vol 4 No 1 (2015): Unnes L.J. (April, 2015)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v4i1.7262
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melakukan  judicial review terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan pro-kontra di kalangan tokoh masyarakat menyangkut pengertian dan penjelasan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak diluar nikah.Permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimanakah pengaturan hukum dan akibat yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak diluar nikah yang diakui mengenai status kedudukan dan pembagian warisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum kedukan anak di luar nikah pembagian warisan dan akibat yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Untuk menganalisa data, penelitimengadakan penelusuran terhadap azas-azas hukum dan sistematika hukum.Hasil penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperjelas kedudukan anak di luar nikah yang diakui dasar hukum dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan anak diluar nikah yang di akui. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa dijadikan landasan yuridis terkait hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.Kedudukan anak di luar nikah yang diakui pada dasarnya diakibatkan oleh sebuah perkawinan.Jika perkawinan dilakukan hanya mengikuti Pasal 2 ayat 1 UUP saja, maka perkawinan disebut â€luar perkawinanâ€, oleh karena itu Pasal 43 ayat 1 UUP tidak berdiri sendiri, sangat berkaitan dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perumusan hukum waris anak di luar nikah di akui secara hukum perdata tercantum makna bahwa dalam mendapatkan sebuah kewarisan harus disertai dengan adanya pengakuan yang sah terhadap orang tuanya. Anak di luar nikah yang diakui sepanjang perkawinan dalam mendapatkan pengakuan tidak boleh merugikan pihak suami atau istri dalam perkawinan yang sah tersebut.Seorang anak di luar nikah dilarang menyelidiki ayah biologisnya sepanjang ibu dari anak diluar nikah yang diakui telah tiada atau meninggal dunia.Jadi Putusan MK ini dalam melakukan sebuah tes DNA, seorang anak di luar nikah harus didampingi oleh ibu kandungnya dalam melakukan sebuah pengakuan terhadap ayah biologisnya.
PELAKSANAAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
Cacuk Sudarsono
Unnes Law Journal Vol 4 No 1 (2015): Unnes L.J. (April, 2015)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v4i1.7265
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan medisai penal terhadap kasus penganiayaan di Polsek Gunungpati Kota Semarang, dan untuk mengetahui cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Gunungpati Kota Semarang untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yaitu bahwa dasar hukum pelaksanaan mediasi penal di Polsek Gunungpati Kota Semarang pada saat ini belum ada dasar hukumnya secara integral yang mengatur jenis tindak pidana apa yang bisa diselesaikan secara mediasi penal di Kepolisian. Cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Gunungpati Kota Semarang untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan adalah dilakukan disebuah ruangan khusus di Polsek Gunungpati Kota Semarang agar para pihak bernegoisasi untuk memperoleh kesepakatan damai dengan seorang mediator dari penyidik Polsek Gunungpati Kota Semarang. Model mediasi penal yang dipakai oleh Polsek Gunungpati Kota Semarang adalah model mediasi penal Victim-Offenders Mediation dan Family and Community Group Conferences. Simpulan penelitian ini adalah acuan pelaksanaan mediasi penal merujuk pada groun norm yaitu Pancasila Sila ke-5, UUD 1945 dan pasal - pasal secara parsial yang tercantum di dalam KUHAP, dan Undang - Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana di Polsek Gunungpati Kota Semarang menggunakan model mediasi penal Victim-Offenders Mediation dan penal Family and Community Group Conferences.
Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi
Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim
Unnes Law Journal Vol 4 No 1 (2015): Unnes L.J. (April, 2015)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v4i1.7267
Mobilitas orang asing di Indonesia, khususnya Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang sangat banyak dan bermacam-macam. Untuk itu diperlukan pengawasan izin tinggal keimigrasian terhadap orang asing. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang mempunyai peran dan fungsi dalam pengawasan izin tinggal terhadap orang asing, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.04 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menegnai sistem pengawasan izin tinggal Keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan hambatan apa yang dialami oleh Kantor Imigrasi kelas I Semarang dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap izin tinggal keimigrasian orang asing. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Seamrang terhadap izin tinggal Orang Asing secara administratif dan lapangan, ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2011, dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran hukum keimigrasian, kemudian kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri Orang Asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan Undang–Undang yang dikeluarkan untuk mengatur Orang Asing dan Hambatan faktor Internal ialah kurangnya kuantitas dan kualitas petugas Kantor Imigrasi kelas I semarang, sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung dalam pelaksanaan pengawasan, kemudian faktor eksternal ialah kurang sadarnya kewajiban hukum dalam diri orang asing dengan dalih tidak mengetahui informasi peraturan perundang–undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai keberadaan orang asing.simpulanyangdiperolehdaripenelitianiniadalah sistem pengawasan yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Semarang secara administratif dan lapangan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 sehingga masih terjadi pelanggaran hukum keimigrasian.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN MILITER DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PUTUSAN TERHADAP TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) SEBAGAI PELAKU TINDAKAN ASUSILA (STUDI ATAS PUTUSAN NO. 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 DI MAHKAMAH MILITER II -10 SEMARANG)
Aghisni Kasrota Rizki
Unnes Law Journal Vol 4 No 1 (2015): Unnes L.J. (April, 2015)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v4i1.7270
Keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 tentang penyerangan kriminal asusila berkomitmen oleh salah satu anggota TNI. Rumusan masalah ini (1) Bagaimana pertimbangan dasar dalam hakim Pengadilan Militer memutuskan terhadap para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI cabul dalam Putusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 (2) bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer yang seharusnya putusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013.Tujuan tesis ini untuk menentukan (1) Dasar pertimbangan dalam hakim Pengadilan Militer memutuskan terhadap pelaku kejahatan asusila yang dilakukan oleh anggota yang berkuasa TNIpada 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 (2) Pertimbangan .Dasar Pengadilan Militer hakim yang seharusnya keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif kualitatif penelititian. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Dan sumber pengumpulan data adalah data sekunder. Hasil penelitian ini adalah (1) menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis, terutama untuk dipertimbangkan dan tindakan dari terdakwa yang telah bertentangan dengan sendi disiplin di lingkungan militer dan hasil analisis yang penulis satu hakim dalam kasus ini memerintah. (2) Dasar pertimbangan yang harus menilai keputusan 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 termasuk dalam mempertimbangkan putusan, yang antara lain, dalam hal beban karena posisi; perbarengan. Dalam hal kemudahan menyatakan bahwa terdakwa telah melayani selama 16 tahun. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis, terutama untuk dipertimbangkan dan hasil analisis penulis bahwa majelis hakim salah dalam menerapkan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. (2) Dasar pertimbangan yang harus menilai keputusan Nomor 28-K / PM.II-10 / AD / IV / 2013 termasuk dalam mempertimbangkan putusan, yang antara lain, hal yang memberatkan karena posisi, perbarengan. Dalam hal dicantumkanTerdakwa kemudahan telah melayani selama 16 tahun.Saran dalam penelitian ini diharapkan dalam keputusan berikutnya dari Militer Hakim Pengadilan lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutuskan kasus pidana.
MODEL ZONANISASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG (PRESPEKTIF PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA)
Adam Ramadhan
Unnes Law Journal Vol 4 No 1 (2015): Unnes L.J. (April, 2015)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v4i1.7271
Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruangpublik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Semakin berkembangnya PKL banyak disebabkan karena factor lapangan pekerjaan yang tidakmemadai bagi orang yang membutuhkannya. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini mengkaji model zonanisasi penataan PKL di Kota bandung(prespektif perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL) yang berdampak positif terhadap kejesahteraan PKL hambatan yang dihadapi pemkot kota bandung dalam model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengolahan keabsahan data menggunakan Triangulasi. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL karena para PKL merasa nyaman saat berjualan dan penghasilan mereka bertambah semenjak penerapan model zonanisasi. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dimana satpol PP kota bandung kekurangan personil dan kekurangan armada. Sedangakan faktor eksternal yaitu masih ada beberapa PKL yang masih belum memahami perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruh PKL yang ada di kota bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.
Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widodo di Semarang)
Harry Agung Ariefianto
Unnes Law Journal Vol 4 No 1 (2015): Unnes L.J. (April, 2015)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v4i1.7274
Kota Semarang sebagai kota industri dihadapi berbagai masalah pencemaran lingkungan. CV. Slamet Widodo bergerak di bidang pengolahan dan pembuatan terasi. Dalam prosesnya bau terasi tersebut mengakibatkan bau terasi yang begitu menyengat. Dalam hal ini bau terasi tersebut telah mencemari lingkungan sekitar. Fokus penelitian ini adalah penerapan sanksi administrasi pencemaran lingkungan hidup di Kota Semarang. Tujuannya mendeskripsikan penerapan sanksi administratif pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri CV. Slamet Widodo Semarang serta menemukan efektivitas sanksi administratif terhadap lingkungan sehat Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dan jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian BLH Kota Semarang dan CV. Slamet Widodo Semarang. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Â Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Penerapan sanksi administrasi oleh BLH Kota Semarang dalam menangani laporan pencemaran lingkungan oleh CV. Slamet Widodo adalah melakukan verifikasi lapangan dan pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai dengan Paksaan Pemerintah sesuai Pasal 76-83 UUPPLH dan Efektivitas sanksi administratif terhadap lingkungan sehat Kota Semarang, adanya Pengawasan oleh BLH Kota Semarang terhadap CV. Slamet Widodo dengan pengawasan aktif Beberapa hal yang telah dilakukan pihak CV. Slamet Widodo terkait sanksi administrasi yang diberikan oleh BLH Kota Semarang yaitu melakukan proses pengeringan dengan Electrycal Drying, menanam pohon bambu di sekeliling pabrik, melakukan perbaikan IPAL, perbaikan cerobong asap pabrik, mendatangkan ahli dari USW, UNIKA, dan UNDIP. Direkomendasikan menambah jumlah personil dalam menangani masalah pencemaran lingkungan, menambah sarana dan prasarana penunjang tugas BLH Kota Semarang, BLH Kota Semarang dalam penanga.an pencemaran lingkungan lebih intensif dalam pemantauan dan pengawasan perusahaan ataupun pelanggar lainnya dan Menerapkan sanksi denda sesuai dengan ketentuan Pasal 81 UUPPLH.
Pengelolaan Administrasi Tanah Aset Pemerintah Guna Mendapatkan Kepastian Hukum
Dian Agustina Wulandari
Unnes Law Journal Vol 4 No 1 (2015): Unnes L.J. (April, 2015)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v4i1.7277
Tanah Hak dan Tanah Negara merupakan pengadministrasian pertanahan yang meliputi tanah yang dikuasai oleh perseorangan maupun dikuasai oleh badan hukum yang terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 UUPA, sedangkan Tanah Negara merupakan tanah-tanah yang belum dilekati dengan hak dan dikuasai langsung oleh Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana implementasi pengelolaan administrasi tanah aset pemerintah Kabupaten Pemalang di dalam prakteknya dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan administrasi tanah miliknya serta bagaimana solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan pengelolaan administrasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa implementasi pengelolaan administrasi tanah aset pemerintah Kabupaten Pemalang di dalam prakteknya yaitu melakukan pencatatan semua aset tanah yang dimiliki, hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan administrasi tanah miliknya yaitu anggaran terbatas; tanah yang diatasnya terdapat bangunan; apabila terdapat tanah tukar guling; tanah yang berasal dari pemerintah provinsi; dan butuh waktu dan tenaga, solusi yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan pengelolaan administrasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu lebih dilakukan ekstensifikasi dalam inventaris aset khususnya dalam bidang pertanahan yaitu penyertifikatan tanah agar semua aset Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan kepastian hukum. Saran yang dapat penulis berikan yaitu, Pemerintah Kabupaten Pemalang mencari pegawai/staf di bidang pertanahan, menambah anggaran untuk penyertifikatan tanah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang harus memiliki payung hukum sebagai landasan yang kuat.
Policy on Reducing Child Labor as the Elimination of the Worst Forms of Child Labor
Errika Putri Anggriani
Unnes Law Journal Vol 6 No 1 (2020): Unnes L.J. (April, 2020)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/ulj.v6i1.8222
The more complex issue of child labor now a days because many children work at school age. Child labor vulnerable to be exploitated, doing hazardous work, mor a land psychological, and hampered to access education. So the government issued a policy Reduction of Child Labour in order to Support the Family Hope Program (PPA-PKH) as efforts to Elimination of the Worst Forms of Child (PBPTA) in order for the child can be returned in the educational unit, Pemalang is one of the districts that run the program PPA -PKH. Problems examined: (1) Implementation of PPA-PKH asefforts of PBPTA in Pemalang (2) Obstacles and over coming obstacles in the implementation of PPA-PKH policiesas PBPTA efforts in Pemalang. This study using sociological juridical approach. Results of the study (1) Implementation of policies PPA-PKH in Pemalang has been run in accordance with the purpose, with the establishment of shelters through three stages: pre shelter, the implementation in the shelter, and after the implementation form shelter and get a recommendation schools (2) Efforts to overcome the obstacles in the implementation of PPA -PKH policies in Pemalang which includes the beneficiaries of data was only 10% valid so that need to perform additional data. Inability of companionon the shelter so tha this attemptstomake psycologis approachand change the way of learning. Lack of coordination between relevant government service to coordinate their efforts and commitment among relevant government service and proposing a scholarship program for the children of beneficiaries. The advice given by the researchers that the data of beneficiaries must be renewed every year, provide socialiszation that bring about beneficiary families about the importance of education impact economic development of families, increased coordination between relevant government service, there is certainly that the child gets a scholarship or BSM for education.