cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gusstiawan Raimanu
Contact Email
g.raimanu@unsimar.ac.id
Phone
+628114562270
Journal Mail Official
jurnaladministratie@unsimar.ac.id
Editorial Address
Lt. Dua Gedung B, Fak. ISIP, Universitas Sintuwu Maroso Jl. P. Timor No. 1. Poso
Location
Kab. poso,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administratie
Published by Universitas Sintuwu Maroso
ISSN : 2354659X     EISSN : 27228185     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Administratie with registered number ISSN 2354-659X (print) is a multidisciplinary scientific journal published by Faculty of Social and Political Sciences Universitas Sintuwu Maroso. The scope of this journal concerns many problems in general or problems related to the science of public administration at the developing national level. The purpose of this journal publication is to disseminate conceptual thinking or ideas and results of research that have been achieved in the fields of public administration, public policy, and governance. Particularly focused on issues in the development of public policy science and local governance. Broader coverage is administrative development, regional autonomy and bureaucracy, state apparatus, decentralization, development economics, public management, and social sciences which include public health, fiscal politics, and regional planning.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 18, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18 No. 1 Edisi Maret 2022" : 8 Documents clear
Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesehjateraan Keluarga Di Desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso Badu, Margaretha; Tauke, Tirta Puspita; Poendei, Asni Vergianti
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 18, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18 No. 1 Edisi Maret 2022
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.446

Abstract

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya dan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Pemberdayaan perempuan adalah salah satu bentuk pemberdayakan masyarakat dengan segala potensi yang dimiliki oleh perempuan, untuk meningkatkan status, posisi, kondisi dan kesehjateraan perempuan agar dapat mencapai kemajuan baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesehjateraan keluarga di desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesehjateraan keluarga di desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dan analisis dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas mulai dari Reduksi, Penyajian data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan.Empowerment is an effort to build power, by encouraging, motivating and raising awareness of its potential and trying to develop it and strengthen the potential or power of the community (empowering). Women's empowerment is a form of community empowerment with all the potential that women have, to improve the status, position, condition and welfare of women in order to achieve progress both for themselves and their families. The purpose of this study was to determine the empowerment of women in improving family welfare in Amporiwo village, Southeast Pamona district, Poso district and the factors that influence women's empowerment in improving family welfare in Amporiwo village, Southeast Pamona district, Poso district. The method used in this study is a qualitative method with Data collection techniques through observation and interviews and analysis are carried out interactively and take place continuously until complete starting from reduction, data presentation and verification and drawing conclusions.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupataen Poso Marande, Yunruth; Saleh, Abd Malik
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 18, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18 No. 1 Edisi Maret 2022
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.451

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pengembangan ekonomi desa.Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Betalemba menggunakan tiga pendekatan yaitu: a. Upaya Itu Harus Terarah, Pelaksanakan Pemberdayaan masyarakat di desa Betalemba diawali dengan sosialisasi, tujuannnya adalah agar setiap masyarakat dapat mengetahui program BUMDes. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang masyarakat bermusyawarah bersama untuk menjelaskan visi dan misi BUMDes serta memperkenalkan ke enam jenis usaha yang di kelola oleh BUMDes yaitu usaha wifi, molen cor, pompa pasir, garandong, catering, dan mebel serta menjelaskan keuntungan hadirnya BUMDes Sintuwulemba. b. Penyertaan Modal dari pemerintah desa Betalemba sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). c. Dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran melalui pendekatan kelompok yaitu adanya kerjasama antara pihak BUMDes dan masyarakat karena program BUMDes tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerjasama dengan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan di desa Betalemba yaitu; Faktor Pendukung adanya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan Faktor penghambat tidak adanya Sarana dan Prasarana BUMDes (komputer dan kantor BUMDes) dan Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam memakai barang-barang yang disewakan oleh BUMDes agar dapat dipakai dalam jangka panjang.Community empowerment is one of the efforts to improve community welfare, community empowerment activities include village economic development.Village Community Empowerment through Village Owned Enterprises (BUMDES) In Betalemba Village, three approaches are used, namely: a. The effort must be directed, implementing community empowerment in Betalemba village begins with socialization, the goal is that every community can know the BUMDes program. The socialization was carried out by inviting the community to hold deliberations together to explain the vision and mission of BUMDes as well as introducing the six types of businesses managed by BUMDes, namely wifi business, cast molen, sand pump, garandong, catering, and furniture as well as explaining the advantages of the presence of BUMDes Sintuwulemba. b. Capital participation from the Betalemba village government is Rp. 175,000,000 (one hundred and seventy five million rupiah). c. It is carried out by the targeted community through a group approach, namely the existence of cooperation between the BUMDes and the community because the BUMDes program will not run well if there is no collaboration with the community. The factors that influence empowerment in Betalemba village are; Supporting factors for community participation or participation in the management of Village Owned Enterprises (BUMDes). While the inhibiting factors are the absence of BUMDes facilities and infrastructure (computers and BUMDes offices) and the lack of public awareness in using goods rented by BUMDes so that they can be used in the long term.
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Akib, Karmila; Sapruni, Sapruni
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 18, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18 No. 1 Edisi Maret 2022
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.447

Abstract

: Pengaduan masyarakat penting bagi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk melihat seberapa besar keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data dilakukan mulai dari reduksi, penyajian data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso dengan menggunakan elemen penanganan pengaduan menurut BAPPENAS (2010) sudah memenuhi elemen tersebut. Hanya saja dalam penanganan pengaduan yang belum memiliki standar operasional prosedur. Jika dilihat dari sumber pengaduan lebih banyak berasal dari masyarakat kemudian oleh lembaga pengguna NIK. Isi atau masalah yang diadukan berupa dokumen kepemilikan, data yang tidak valid dan pelayanan yang diberikan. Kemudian unit atau satuan penanganan pengaduan belum dimiliki oleh Dinas. Sampai saat ini pengelolaan pengaduan ditangani oleh tim khusus penanganan pengaduan yang dibentuk. Selanjutnya responds pengaduan diberikan sesuai dengan masalahnya. Setelah aduan selesai diproses kemudian umpan balik diteruskan ke masyarakat. Penilaian masyarakat cukup baik terhadap responds dari pengelola aduan. Terkait dengan laporan penanganan pengaduan sampai saat ini belum dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso. Kemudian yang menjadi kendala dalam pengelolaan pengaduan masyarakat adalah kendala SDM yang kurang, sarana yang kurang dan kendala teknologi. Public complaints are important for the government as a public service organizer to see how successful it is in carrying out public service activities. This research aims to find out the management of public complaints in public services and the factors that affect the management of public complaints in public services. The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques through observation, interview and documentation and data analysis is carried out ranging from reduction, presentation of data and verification and withdrawal of conclusions. The results showed that the management of public complaints in public services conducted by the Office of Population and Civil Registry of Poso Regency using complaint handling elements according to BAPPENAS (2010) has fulfilled these elements. It's just that in handling complaints that do not have standard operating procedures. When viewed from the source of the. It's just that in handling complaints that do not have standard operating procedures. When viewed from the source of more complaints come from the community then by the user agency NIK. The content or problems reported in the form of ownership documents, invalid data and services provided. Then the unit or complaint handling unit is not yet owned by the Department. Until now the management of complaints is handled by a special team handling complaints formed. Subsequently the complaint response is given in accordance with the problem. After the complaint is completed processed then the feedback is passed on to the community. The community's assessment is quite good on the response of the complaint manager. Related to the complaint handling report to date has not been made by the Population and Civil Registry Office of Poso Regency. Then the obstacles in the management of community complaints are less Human Resources constraints, less facilities and technological constraints.
Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ueralulu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso Lahada, Galip; Thomassawa, Rilfayanti
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 18, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18 No. 1 Edisi Maret 2022
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.448

Abstract

: Pemberdayaan merupakan proses pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik desa. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui peran BUMDes di desa Ueralulu kecamatan Poso Pesisir kabupaten Poso dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat di desa Ueralulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung, analisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus melalui berbagai tahapan diantaranya reduksi, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam masyarakat dan dibuka beberapa unit usaha yang merupakan sebuah kebutuhan mutlak masyarakat, adalah meliputi jual beli hasil bumi, jual beli herbisida dan pertisida dan wifi yang masih berjalan hingga sampai ini dan masih ada yang belum berjalan yaitu program budidaya ayam bertelur. Sampai saat ini hampir semua program berjalannya dengan baik walaupun sepenuhnya belum maksimal. Empowerment is a development process from the community, by the community and for the community. As stated in Law no. 6 of 2014 concerning Villages article 1 paragraph 12 that Village Community Empowerment is an effort to develop community independence and welfare by increasing knowledge, attitudes, skills, behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through the establishment of appropriate policies, programs, activities, and assistance with the essence of the problem and the priority needs of the village community. BUMDes is a business entity that entire or most of the capital belongs to the village. The existence of BUMDes is expected to improve the community's economy. The purpose of this study was to find out the process of community empowerment through the role of BUMDes in Ueralulu village, Poso Pesisir sub-district, Poso district and to find out what factors influence the role of BUMDes in empowering communities in Ueralulu village. The method used is qualitative method and data collection techniques through observation, direct interviews. Data analysis through various stages including reduction, data presentation, verification and drawing conclusions. The results obtained that the role of village-owned enterprises (BUMDes) in the community and the opening of several business units which are an absolute necessity of the community, includes buying and selling agricultural products, herbicides, pesticides and selling wifi network which are still running until now. The bussiness have not running yet is egg-laying chicken cultivation program. Almost all programs are running well, although not fully maximized.
Kemampuan (Competence) Kerja Pegawai dalam Meningkatkan Kinerja pada Kantor Camat Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Walenta, Alif Y
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 18, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18 No. 1 Edisi Maret 2022
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kemampuan (competence) Kerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Camat Poso Kota Selatan Kabupaten Poso, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menjelaskan hasil penelitian menurut indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini, masing-masing; data primer, yaitu data yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder, yaitu data yang di kumpulkan melalui hasil studi pustaka dan melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ; (1) kemampuan fisik pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang sudah di berikan kepada mereka selama ini, adalah belum seperti yang di harapkan; (2) kemampuan non fisik pegawai dalam mentaati dan melaksanakan tanggung jawab yang diembannya, adalah belum seperti yang di harapkan. Kesimpulan; Kemampuan ( competence ) Kerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Camat Poso Kota Selatan Kabupaten Poso, adalah belum seperti yang diharapkan. This study aims to determine how the employee's work competence in improving performance at the Poso sub-district office, South City, Poso Regency, and factors influence it. The researcher uses a qualitative descriptive method in explaining the research results according to the indicators that have been set previously. The data used in this study, respectively; primary data obtained from observations and interviews as well as secondary data collected through the results of literature studies and through searching official documents that are related to research problems. Based on the research results, it is known that; (1) the physical ability of employees in carrying out the work tasks that have been given to them so far is not as expected; (2) the non-physical ability of employees to obey and carry out the responsibilities they carry is not as expected. Conclusion; The ability of employees to work in improving performance at the Poso Sub-District Office, South City, Poso Regency, is not as expected. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kemampuan (competence) Kerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Camat Poso Kota Selatan Kabupaten Poso, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menjelaskan hasil penelitian menurut indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini, masing-masing; data primer, yaitu data yang di peroleh dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder, yaitu data yang di kumpulkan melalui hasil studi pustaka dan melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitiandiketahui bahwa ; (1) kemampuan fisik pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang sudah di berikan kepada mereka selama ini, adalah belum seperti yang di harapkan; (2) kemampuan non fisik pegawai dalam mentaati dan melaksanakan tanggung jawab yang diembannya, adalah belum seperti yang di harapkan.Kesimpulan;Kemampuan ( competence ) Kerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Camat Poso Kota Selatan Kabupaten Poso, adalah belum seperti yang diharapkan. Abstract:  This study aims to determine how the employee's work competence in improving performance at the Poso sub-district office, South City, Poso Regency, and factors influence it. The researcher uses a qualitative descriptive method in explaining the research results according to the indicators that have been set previously. The data used in this study, respectively; primary data obtained from observations and interviews as well as secondary data collected through the results of literature studies and through searching official documents that are related to research problems. Based on the research results, it is known that; (1) the physical ability of employees in carrying out the work tasks that have been given to them so far is not as expected; (2) the non-physical ability of employees to obey and carry out the responsibilities they carry is not as expected. Conclusion; The ability of employees to work in improving performance at the Poso Sub-District Office, South City, Poso Regency, is not as expected.
Implementasi Kebijakan Pemekaran di Kecamatan Poso Kota Selatan Kabupaten Poso Syuaib, Moh Rusli; Pandipa, Abd Khalid Hs
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 18, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18 No. 1 Edisi Maret 2022
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.449

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan pemekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan emekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni menganalisis tentang Implementasi Kebijakan emekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten dan teknik wawancara untuk mengetahui Implementasi Kebijakan emekaran kecamatan di kecamatan poso kota selatan Kabupaten poso Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pemekaran kecamatan Poso Kota Selatan sudah terlaksana dengan baik, kenyataan ini dapat dilihat dari pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sudah mengarah pada pelayanan publik seperti yang menjadi tujuan utama pemekaran suatu daerah yakni untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan good governance di kecamatan Poso Kota Selatan dapat dilihat responsif, efisiensi dan akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari kemampuan aparat kecamatan dalam menanggapi dan merespon pelaksanaan tugas pemerintahan, produktifitas kerja aparat, kualitas layanan bagi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemekaran kecamatan Poso Kota Selatan di Kabupaten Poso dilaksanakan menggunkan prinsip-prinsip teori yang di kemukakan Edward III yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan di Kecamatan Poso Kota Selatan yaitu Dalam hal pelayanan yang berhubungan dengan biaya, perlu adanya standar biaya yang digunakan dalam pengurusan adminstrasi sehingga masyarakat memiliki persiapan yang sesuai kebutuhan.The purpose of the study was to analyze the implementation of the sub-district expansion policy in the poso sub-district, southern city of poso district and to find out the factors that became obstacles in the implementation of the sub-district expansion policy in the poso sub-district, southern city of poso district. The research method used was descriptive qualitative, namely analyzing the implementation of the expansion policy. Based on the discussion of the research results, it can be concluded that the implementation of the expansion policy for the Poso Selatan sub-district has been implemented well, this fact can be seen from the services provided. The activities carried out by government officials have led to public services as the main goal of the expansion of an area, namely to bring services closer to the community. The implementation of good governance in Poso Kota Selatan sub-district can be seen as responsive, efficiency and accountability have been carried out well, this can be seen from the ability of sub-district officials to respond and respond to the implementation of government duties, work productivity of the apparatus, quality of service for the needs and interests of the community. The expansion of the Poso sub-district, South City in Poso Regency was carried out using the theoretical principles put forward by Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. There are several factors that influence the improvement of services in the Poso District, South City, namely in terms of services related to costs, it is necessary to have a standard fee used in administrative management so that the community has the appropriate preparations.
Peranan Lembaga Adat dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Lagantondo, Herlan; Tadanugi, Imanuel N
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 18, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18 No. 1 Edisi Maret 2022
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.445

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan lembaga Adat Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selata Kabupaten Poso dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian adalah Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Majelis Adat 3 Orang dan tokoh masyarakat 6 Orang, pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam dan dokumentasi, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh yaitu tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Dari paparan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peranan lembaga adat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso sangatlah penting dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, oleh karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran maka masih belum terlalu maksimal.The purpose of this study was to find out the role of traditional institution in supporting governance in Bo'e Village, Pamona Selatan Sub-District, Poso Regency and to find out the factors that became obstacles. This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive approach. The location of the study is Bo'e Village, Pamona Selatan Sub-District, Poso Regency. The informants in this study were the village head, 3 people traditional council and 6 community leaders. Data collection was done through observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis is carried out interactively and takes place continuously until it is complete so that the data is saturated, namely the stages of data reduction, data presentation and data verification or drawing conclusions. The finding of the study obtained that the role of traditional institution in supporting the governance in Bo'e Village, South Pamona District, Poso Regency is very important in the implementation of village governance. However, due to limited human resources and budget constraints, it is still not optimal. 
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyususunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Fedayyen, Muhammad Yasser
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 18, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18 No. 1 Edisi Maret 2022
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.450

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Tojo Una Una. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data mencakup administrasi, observasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil dalam penelitian ini mengenai fungsi DPRD Kab. Tojo Una Una dalam menyusun PERDA APBD yaitu adanya (1) fungsi Anggaran yang mengkaji tentang usulan program yang dibuat oleh eksekutif yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat. Dengan hak Anggaran, DPRD dapat menghapus program yang tidak ada keterkaitan dengan masyarakat. Hambatan yang dihadapi adalah pemahaman peraturan yang berkaitan dengan SDM di DPRD Tojo Una Una itu sendiri. (2) Program pembangunan daerah yang ditetapkan oleh DPRD harus mengacu pada perda yang harus dibahas di DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif. Dalam hal ini lembaga eksekutif dan DPRD harus menjadi mitra yang baik dan memiliki satu persepsi dalam penyusunan program-program yang berkaitan dengan masyarakat. Walaupun masih ada kendala berupa adanya ego dari lembaga eksekutif yang mengharuskan program yang diajukan untuk diterima. (3) Pengawasan adalah bagian dari fungsi DPRD, dimana pelaksanaannya secara teknis melakukan pengawasan apakah penyusunan APBD yang telah disepakati terlaksana atau tidak. (4) Aspirasi atau keinginan masyarakat dapat disalurkan melalui mesrembang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat kabupaten kemudian dilanjutkan sampai pada badan anggaran (banggar). Selain itu penyaluran asprasi masyarakat bisa melalui konsultasi publik dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan atau anggaran APBD untuk memobilisasi aspirasi masyarakat yang dianggap prioritas.This study aims to analyze and describe the function of the Regional House of Representatives in the Preparation of Regional Regulations for the Regional Revenue and Expenditure Budget in Tojo Una Una Regency. This research uses qualitative methods with data collection techniques including administration, observation, documentation studies and in-depth interviews. The results in this study regarding the function of the DPRD Kab. Tojo Una Una in preparing the Regional Regulation on the Regional Budget, namely (1) the Budget function which examines the proposed program made by the executive related to the aspirations of the community. With budget rights, the DPRD can remove programs that have no connection with the community. The obstacle faced is the understanding of regulations relating to HR in the Tojo Una Una DPRD itself. (2) The regional development program determined by the DPRD must refer to the regional regulation that must be discussed in the DPRD in carrying out its legislative functions. In this case, the executive and DPRD must be good partners and have one perception in the preparation of programs related to the community. Although there are still obstacles in the form of ego from the executive agency that requires the proposed program to be accepted. (3) Supervision is part of the function of the DPRD, where its implementation is technically monitoring whether the preparation of the agreed APBD is carried out or not. (4) The aspirations or desires of the community can be channeled through Mesrembang starting from the village level, sub-district to the district level and then continued to the budget agency (banggar). In addition, the distribution of public aspirations can be through public consultations by utilizing financing facilities or the APBD budget to mobilize community aspirations which are considered priorities

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 24 No. 1 Edisi Maret 2025 Vol 23, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 23 No. 2 Edisi September 2024 Vol 22, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 22 No. 1 Edisi Maret 2024 Vol 21, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 21 No. 2 Edisi September 2023 Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 20 No. 1 Edisi Maret 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 19 No. 2 Edisi September 2022 Vol 18, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18 No. 1 Edisi Maret 2022 Vol 17, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 17 No. 1 Edisi September 2021 Vol 16, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 16 No. 1 Edisi Maret 2021 Vol 15, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 15 No. 1 Edisi September 2020 Vol 14, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 14 No. 1 Edisi Maret 2020 Vol 13, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 13 No. 1 Edisi September 2019 Vol 12, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 12 No. 1 Edisi Maret 2019 Vol 11, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 11 No. 1 Edisi September 2018 Vol 10, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 10 No. 1 Edisi Maret 2018 Vol 9, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 9 No. 1 Edisi September 2017 Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 8 No. 1 Edisi Maret 2017 Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 7 No. 1 Edisi September 2016 Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 6 No. 1 Edisi Maret 2016 Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 5 No. 1 Edisi September 2015 Vol 1, No 04 (2015): Jurnal Administratie Vol 3, No 03 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 1, No 01 (2013) More Issue