Articles
152 Documents
<![CDATA[UPAYA HUKUM KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN KONSUMEN (BPSK) BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ACARA PERDATA ]]>
<![CDATA[Mantili, Rai]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.75 KB)
<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilatarbelakangi oleh adanya globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi dan informatika. Disisi lain kemajuan dan kesadaran konsumen masih rendah sehingga terjadi ketidakseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Ketidak seimbangan dimaksud diperparah dengan masih rendahnya tingkat kesadaran, kepedulian dan rasa tanggung jawab pelaku usaha tentang perlindungan konsumen baik didalam memproduksi, memperdagangkan maupun mengiklankan. Perlindungan konsumen pada hakekatnya adalah segalaupaya untuk menjamin adanya kepastian hukum. Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan infomasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha.Setelah diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sejak tanggal 20 April 2000, diharapkan dapat dapat melindungi konsumen secara keseluruhan, mendorong tumbuhnya iklim dunia usaha yang sehat, tangguh , jujur dan bertanggung jawab dalam menghadapi era perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan melalui penyediaan produk yang berkualitas. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.BPSK dibentuk melalui Keppres No. 90 Tahun 2001 yang diharapkan dapat melaksanakan penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui kegiatan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen secara adil dan seimbang.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[Subrahmaniam Saitya, Ida Bagus]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 1 (2019): MARET 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.89 KB)
<![CDATA[Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, affirms that children are a mandate as well as the gift of God the Almighty, which we must always guard because in them the dignity, dignity and rights as human beings must be upheld. Children who are victims of crime are weak people who often cannot protect and help themselves because of their situation and conditions. Crime of sexual violence against children is a crime that uses violence or threats of violenceagainst children so that the child can be controlled for sexual relations. Internal factors causing criminal acts of sexual violence such as the proximity of the perpetrator to the victim, the role of the perpetrator, and the position of the victim. External factors that cause sexual violence crimes, namely environmental influences, such as being far from the crowd, lonely, or closed places that allow perpetrators to commit sexual violence.]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI PADA MASYARAKAT DI BANJAR PASTI) ]]>
<![CDATA[Laksmi Danyathi, Ayu Putu]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.324 KB)
<![CDATA[Indonesia as a State of Law, has some rules about marriage that is Law Number 1 Year 1974. Marriage is legitimate if it is according to the laws of their each religion and belief. Furthermore, there is also an obligation to register their marriage. Pasti is the name of a banjar that located in Pandak Gede Village, Kediri District, Tabanan Regency, Province of Bali. To prove that the marriage existed, Pasti?s citizens must have a Marriage Act. This research aims to determine the level of community legal awareness in Banjar Pasti on marriage certificate ownership, and to know and examine the factors that affect it. This research uses empirical juridical approach method, that is using the existing factual approach by way of observation and research in the field, then studied and reviewed based on relevant legislation as a reference to solve the problem. Based on the research, it is found that the level of community legal awareness in Banjar Pasti on marriage certificate ownership based on Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage is relatively high. This can be proved by the following indicators : (a). The high level of community law knowledge in Banjar Pasti on marriage certificate ownership. (b). The high level of community law understanding in Banjar Pasti on marriage certificate ownership. (c). The high level of community legal attitude in Banjar Pasti on marriage certificate ownership. (d). The high level of community legal behavior patterns in Banjar Pasti on marriage certificate ownership. The Factors influencing the community legal awareness in Banjar Pasti on marriage certificate ownership under Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage, that is : Level of education, Age and Sex.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI (ANALISA PUTUSAN NOMOR 799/PID.SUS/LH/2019/PN DPS ) ]]>
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.143 KB)
<![CDATA[Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan kekayaan alam Negara Indonesia sekaligus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Sumber daya hayati meliputi sumber daya satwa maupun tumbuhan, yang secara fakta terhadap beberapa jenis spesies telah menunjukan kondisi terancam punah. Sehingga pemerintah Indonesia mengatur perlindungan serta pelestarian satwa maupun tumbuhan tersebut. Melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan dilakukan pula upaya preventif maupun represif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya. Upaya represif salah satunya melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang aquo. Penerapan upaya represif berupa sanksi pidana tentunya tidak melepaskan peran hakim dan pengadilan dalam memutus perkara. Kajian terhadap putusan pengadilan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ini diharapkan menjadi bahasan komperhensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum berorientasi pada keadilan tentu menjadi salah satu upaya represif yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks ini adalah satwa liar yang termasuk daftar hewan yang dilindungi oleh negara.]]>
<![CDATA[SOSIAL CONTROL : SIFAT DAN SANKSI SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL ]]>
<![CDATA[Sudharma Putra, Ida Bagus]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.884 KB)
<![CDATA[Society in social life always there is a means in the form of control or control to regulate the various behavior or behavior anngota social group, It means that human behavior should be limited by the rules so that humans can know what to do and actions that should not be done. Behavior that is governed means a limit of values ??and norms deviant and antisocial. Con- versely, the behaviors that are ordered mean that they contain values ??and norms that are komformis. Prevention or handling efforts for the community not to violate the rules, then within the community group must have a set of values ??and norms is none other than to prevent or reduce the violation of the rules. This is called the form of social control. When looking at the function of social control that applies to the life of the community, is to develop a fear that someone not to do acts that are not in accordance with the values ??and norms that apply, and provide compensation for people who comply with the values ??and norms -the prevailing norms so as to reinforce a sense of confidence in society that the value is supposed to be adhered to for the life of society towards the better. And able to create a legal system (the rules are formally formulated with the sanctions contained in it). From these limitations, it can be interpreted that social control is a designed or not designed and controlled means and process aimed at engag- ing, educating, and even forcing citizens to comply with prevailing social norms and values.]]>
<![CDATA[FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DI PENGADILAN NEGERI BANGLI ]]>
<![CDATA[K.Tus, Desyanti Suka Asih]]>;
<![CDATA[Mantra, I Gede Putu]]>;
<![CDATA[Ardani, Ni Wayan]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.982 KB)
<![CDATA[The court is obliged to uphold justice regardless of one?s social status. Resolving criminal cases is carried out through the courts with various types of examination processes. The examination process is referred to as a normal examination, a short examination, a quick examination in accordance with the Criminal Code. Therefore, it is necessary to know whether the implementation of the rapid inspection program has been carried out in accordance with theapplicable rules both in the Criminal Code and other legal rules. The implementation of the quick inspection program at the Bangli District Court can be carried out effectively and efficiently so that the achievement of legal objectives, namely justice and legal certainty for the entire community. It is inseparable from the factors that influence its implementation. So that in thisstudy the author discussed what are the factors that influence the implementation of the rapid inspection program in Bangli District Court and whether there are any factors that become obstacles in the implementation of the rapid examination program at Bangli District Court. The results of the study are as follows: Factors that influence the implementation of the rapid inspectionprogram at Bangli District Court namely; law enforcement, community, facilities and facilities as well as cultural factors.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA SEPEDA MOTOR ]]>
<![CDATA[Tagel, Dewa Putu]]>;
<![CDATA[Sri Ratmini, Ni Ketut]]>;
<![CDATA[Yudi Asmara, I Made]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 1 (2019): MARET 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.722 KB)
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya, mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yanglebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Satlantas Polres Badung, tingkat pelanggaran lalu lintas para pelajar atau anak di bawah umur 16 tahun di kabupaten Badung relatif tinggi sepanjang tahun 2015. Dari total 8.720 pelanggaran, sebanyak 1.612 kasus dilakukan oleh para pelajar. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka pelanggaran tersebutdikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum terhadap anak pengguna sepeda motor yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan memberi sanksi berupa sanksi tilang masih kurang optimal diterapkan, karana masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yangdilakukan oleh anak pengguna sepeda motor setiap tahunnya. kurangnya sarana atau fasilitas membuat anak menggunakan sepeda motor kesekolah, seperti tidak adanya angkutan umum yang di gunakan anak untuk menumpang kesekolah, sehinga anak menggunakan sepeda motor sendiri untuk pergi kesekolah.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 PADA PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Aryani, Nyoman Mas]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.792 KB)
<![CDATA[Law Number 1 Year 1974 on Marriage, embraces the principle of separate property where except husband and wife determine otherwise by making a marriage agreement before or at the time of marriage is held. In the middle of 2015, Ike Farida, a lawyer who performs a mixed marriage, filed a petition for judicial review to the Constitutional Court because he felt his constitutional rights were injured by the enactment of Law Number 5 of 1960 on Basic Agrarian Law, namely Article 21 paragraph (1), (3), Article 36 paragraph (1); and Article 29 paragraph (1), (3), (4) and Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law. The Constitutional Court through Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015, in particular on the verdict stating: ?At the time or before the marriage takes place or during the marriage bond, the two parties to mutual consent may submit a written agreement authorized by the marriage registry officer, after which the contents also apply to the third party caught ?. This poses a problem where it will be difficult to know the existence of a third party related to the making of a marriage agreement. The conclusion is that the Constitutional Court Decision does not regulate the legal consequences of marriage agreement after marriage to the status of property but implicitly regulate the legal effect on a third party]]>
<![CDATA[RESIKO DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO. UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Ayuna Putri, Sherly]]>;
<![CDATA[Singadimedja, Holyness N]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 1 (2018): Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.874 KB)
<![CDATA[Every child has the right to survival, growth and development and is entitled to protection from violence and discrimination as provided for in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. A child is a person who is not yet 18 years old, including a child who still in the womb. The legal issues raised in this study are: what is the risk for underage child labor according to positive laws in Indonesia?; and how children?s rights and legal protections for child labor are based on Law no. 13 of 2003 on Manpower and Law no. 35 Year 2014 on Child Protection? This research is normative juridical research with analytical descriptive and qualitative descriptive research specification. This is a Library Research by using secondary data. Some factors that can prevent children to work are: social institutions (custom rules in hereditary societies); weak business that is impossible to work in it or because of the high level of welfare; public view; Education related to the exam season, scholarships, school rules and working hours coinciding with school hours; and the attitude and prohibition of work from parents. Child labor reduction program and children?s opinion are crucial to local potential as a resource of action and community?s responsibility to participate. The program should involve all institutions related to the causal factors and carried out with good coordination because the problems of child labor and its emerging protection are interrelated and strengthen each other.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ]]>
<![CDATA[Tagel, Dewa Putu]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 14, No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.116 KB)
<![CDATA[Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu juga sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) instansi pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang bukan beragama Islam. Pentingnya pencatatan perkawinan bagi keabsahan perkawinan, melindungi warga negara dalam membina keluarga, memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum bagi suami istri dan anak-anak, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya]]>
