Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SEBAGAI PENYEIMBANG ASAS LEGALITAS ]]>
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Asas Legalitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini muncul dari suatu pemikiran untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan hakim dalam menerapkan hukuman, kemudian diadopsi banyak negara termasuk indonesia. Asas legalitas di Indonesia tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Secara filosofi asas legalitas memiliki kelemahan dimana hanya berorientasi pada perlindungan pelaku, sedangkan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat suatu kejahatan seharusnya juga memiliki hak-hak atas perlindungan, ganti rugi maupun pemulihan. Korban memiliki kedudukan yang lebih dari sekedar saksi dalam pemeriksaan sehingga perlindungan korban perlu diusahakan agar asas legalitas yang berorientasi pada pelaku diimbangi juga dengan melakukan perlindungan tterhadap korban.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI PADA GERBANG DAN PAGAR DI BANJAR SAMPALAN NUSA PENIDA ]]>
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>;
<![CDATA[Widiati, Ida Ayu Putu]]>;
<![CDATA[Budayasa, I Made]]>;
<![CDATA[Dewi, A.A Agung Laksmi]]>
<![CDATA[ KERTHA WICAKSANA Vol 12, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/kw.12.1.417.56-63
<![CDATA[ABSTRAK
Masayarakat Bali memiliki berbagai budaya lokal yang menjadi aset pariwisata Pulau Bali. Salah satu budaya lokal nampak pada budaya arsitektur pada bangunan tradisional Bali. Sebagai upaya mempertahankan budaya arsitektur tradisional Bali maka Pemerintah Provinsi Bali membentuk Perda No. 5 tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Ketentuan Pasal 15 perda tersebut mewajibkan setiap bangunan non-tradisional harus menerapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali pada gerbang dan pagar. Ketentuan ini sangat penting diterapkan di wilayah kawasan strategis pariwisata Bali seperti Nusa Penida. Salah satu akses laut menuju Nusa Penida adalah melalui pelabuhan Sampalan di Banjar Sampalan. Efektifnya keberlakuan Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampelan akan mendukung program pengembangan kawasan strategis pariwisata di Nusa Penida. Beranjak dari hal tersebut maka akan dilakukan penelitian perihal penegakan hukum Pasal 15 Perda Bali No. 5 tahun 2005 di Banjar Sampalan Desa Batununggul Nusa Penida.
Kata kunci: Penegakan hukum, Arsitektur tradisional Bali, Gerbang dan Pagar
ABSTRACT
Balinese society has various local cultures that become tourism assets of Bali Island. One of the local culture is seen in the architectural culture of traditional Balinese buildings. In an effort to preserve the traditional Balinese architecture culture, the Bali Provincial Government established the Local Regulation no. 5 of 2005 on Building Architecture Requirements. The provisions of Article 15 of the regulation require that any non-traditional buildings should apply the principles of traditional Balinese architecture to gates and fences. This provision is very important applied in the strategic areas of Bali tourism such as Nusa Penida. One of the sea access to Nusa Penida is through Sampalan port in Banjar Sampalan. The effectiveness of the implementation of Article 15 of the Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampelan will support the development of strategic tourism program in Nusa Penida. Moving from that matter will be conducted research concerning law enforcement Article 15 of Bali Regulation no. 5 year 2005 in Banjar Sampalan Village Batununggul Nusa Penida.
Keyword: Law enforcement, Traditional Balinese architecture, Gates and Fences]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI (ANALISA PUTUSAN NOMOR 799/PID.SUS/LH/2019/PN DPS ) ]]>
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.143 KB)
<![CDATA[Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan kekayaan alam Negara Indonesia sekaligus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Sumber daya hayati meliputi sumber daya satwa maupun tumbuhan, yang secara fakta terhadap beberapa jenis spesies telah menunjukan kondisi terancam punah. Sehingga pemerintah Indonesia mengatur perlindungan serta pelestarian satwa maupun tumbuhan tersebut. Melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan dilakukan pula upaya preventif maupun represif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya. Upaya represif salah satunya melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang aquo. Penerapan upaya represif berupa sanksi pidana tentunya tidak melepaskan peran hakim dan pengadilan dalam memutus perkara. Kajian terhadap putusan pengadilan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ini diharapkan menjadi bahasan komperhensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum berorientasi pada keadilan tentu menjadi salah satu upaya represif yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks ini adalah satwa liar yang termasuk daftar hewan yang dilindungi oleh negara.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MENGHASILKAN PRODUK HUKUM RESPONSIF ]]>
<![CDATA[Widianti, Ida Ayu Putu]]>;
<![CDATA[Suryani, Luh Putu]]>;
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The era of regional autonomy provides an opportunity for each regional government to regulate its own households except for matters that are the authority of the central government. The form of regulation carried out by the regional government is by issuing legislation in the form of regional regulations. The regional regulations created should be able to accommodate the needs and interests of the community, so that the goal of regional autonomy, namely the welfare of the people in the region, can be realized. The research method is normative legal research. Legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative legal materials collected will be sorted, analyzed and then presented in a descriptive form in the form of a research report as referred to in this study. The results of this study indicate that through participatory methods, the substance of the regulations in regional regulations can accommodate the interests, needs and values of the community. The next implication is the high obedience of community law to regional regulations and the attainment of the nature of the existence of law that is creating order and happiness in society.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI (Analisa Putusan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ) ]]>
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/vd.v15i1.1437
<![CDATA[Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan kekayaan alam Negara Indonesia sekaligus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Sumber daya hayati meliputi sumber daya satwa maupun tumbuhan, yang secara fakta terhadap beberapa jenis spesies telah menunjukan kondisi terancam punah. Sehingga pemerintah Indonesia mengatur perlindungan serta pelestarian satwa maupun tumbuhan tersebut. Melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan dilakukan pula upaya preventif maupun represif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya. Upaya represif salah satunya melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang aquo. Penerapan upaya represif berupa sanksi pidana tentunya tidak melepaskan peran hakim dan pengadilan dalam memutus perkara. Kajian terhadap putusan pengadilan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ini diharapkan menjadi bahasan komperhensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum berorientasi pada keadilan tentu menjadi salah satu upaya represif yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks ini adalah satwa liar yang termasuk daftar hewan yang dilindungi oleh negara.]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Usaha Bengkel di Kelurahan Sumerta ]]>
<![CDATA[Wibawa, I Putu Devha Surya]]>;
<![CDATA[Wijaya, I Ketut Kasta Arya]]>;
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jph.5.2.8076.165-170
<![CDATA[The high population correlates with the level of pollution that occurs, considering the high level of mobility of each person makes the need for transportation facilities even greater. The existence of so many workshops affects the surrounding environmental conditions. The formulation of the issues raised is (1) How are the legal protection efforts against the environment from pollution due to workshop business activities in Sumerta Village?, (2) What are the obstacles in environmental protection due to workshop business activities in Sumerta Village? This thesis research uses empirical legal research methods. The results of the study found that there were prevention efforts made to the environment from pollution due to workshop business activities, namely by conducting socialization from the Environment and Hygiene Service and Sumerta Village to workshop business actors. Obstacles in enforcing environmental protection due to workshop business activities in Sumerta Village there are several factors such as factors of legal facilities, law enforcement officials, facilities and facilities, licensing, public legal awareness of the environment, and a large number of workshops and even distribution make supervision difficult.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar ]]>
<![CDATA[Putra, Made Ryan Permana]]>;
<![CDATA[Sepud, I Made]]>;
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jph.5.2.8085.216-221
<![CDATA[Sexual harassment is a criminal offense that can cause harm in the form of trauma or embarrassment to the family or society. Children as perpetrators of criminal acts of sexual harassment who are still underage, need to receive serious attention from all walks of life.This is done to improve the mindset of the perpetrators, teach the perpetrators to do good and help the perpetrators meet the prevailing standard of living. This study uses empirical legal research methods. There are internal, external, and other factors that contribute to children committing sexual harassment offenses. External factors include emotional power and age, external factors consist of education, environment, alcohol and drugs, economy, and the internet. Meanwhile, other factors that support children to commit crimes of sexual harassment are children's low understanding of religion and the absence of parental oversight. The study's findings indicate that, in accordance with the applicable laws and regulations, social counseling for child sexual harassment perpetrators has been working well and effectively. The absence demonstrates this repetition of criminal acts or recidivism. This happens because the process of guiding and supervising children who commit crimes of sexual harassment by social counselors has been running according to the rules that apply.]]>
<![CDATA[judul artikel: OPTIMALISASI ASAS FIKSI HUKUM DALAM PENGATURAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STUDI DI SINGARAJA, BULELENG) ]]>
<![CDATA[kadek, wiwin asita]]>;
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>;
<![CDATA[Payana, Gede Andra Uky]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 19 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v19i2.4081
<![CDATA[The application of the principle of legal fiction to a regulation causes problems in society, many people do not know the enactment of a regulation due to lack of access to information and socialization from the government and the low quality of human resources who cannot understand the contents of the regulations that have been enacted, so that the regulation does not apply effectively in society and this unconsciously causes many irregularities in its implementation. The problem in this research is the enactment of the principle of legal fiction which causes problems in Buleleng Regency regarding the non-optimal enforcement of local regulations related to the acquisition duty of land and building rights to the community. In this case, the community is disadvantaged due to not knowing the contents of regional regulations, especially in terms of the implementation of the transfer of rights to land certificates through inheritance, so that this is widely utilized by irresponsible individuals, by charging fees that are not in accordance with applicable regulations. This type of research uses empirical legal research. The results of this study are that the Buleleng Regency Regional Regulation Number 1 of 2011 on Fees for Acquisition of Land and Building Rights has not been effectively applied to the people of Buleleng, due to the fact that the public does not know and understand the entire contents of this regulation so that it can be said that the principle of legal fiction applies in the enforcement of this regulation, then many public officials se]]>
<![CDATA[Prohibition and Sanctions for Beggars: A Juridical Review ]]>
<![CDATA[Hau, Lucia de Canossa Silva]]>;
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ Verdict: Journal of Law Science Vol. 4 No. 1 (2025): Verdict: Journal of Law Science ]]>
Publisher : <![CDATA[CV WAHANA PUBLIKASI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59011/vjlaws.4.1.2025.11-22
<![CDATA[The phenomenon of beggars in public spaces has become a social and legal issue that continues to evolve in Indonesia. On one hand, begging is viewed as an expression of economic necessity among marginalized communities; on the other hand, its presence is often considered to create social problems that require legal intervention. This study aims to address two main research questions: (1) how sanctions for beggars are regulated in Indonesia; and (2) what legal consequences arise when someone gives money to beggars. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to examine relevant legal provisions in the Indonesian Criminal Code (KUHP), Regional Regulations (Peraturan Daerah), and scholarly literature. The findings indicate that regulations concerning beggars are not specifically stipulated in the KUHP, but many regions have established provisions within Regional Regulations on public order. Sanctions for beggars may include imprisonment, administrative fines, and social rehabilitation. Meanwhile, individuals who give money to beggars are generally not subject to direct criminal penalties, although some Regional Regulations extend the prohibition by imposing sanctions on givers as well. This study concludes that regulations concerning beggars largely depend on regional authority and are administrative in nature, thereby highlighting the need for policy harmonization to ensure a more effective approach in addressing the issue of begging.]]>
<![CDATA[Cyber Troop (Pasukan Dunia Maya) Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik di Dunia Cyber (Studi Kasus di Polda Bali) ]]>
<![CDATA[Saputra , Muhammad Alfian Dwi]]>;
<![CDATA[Sugiartha, I Nyoman Gede]]>;
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analogi Hukum 88-92 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/ah.4.1.2022.88-92
<![CDATA[According to technological developments, there are as many facilities available specifically in cyberspace. This technology development also tends to provide the chance of criminals, specifically crimes in cyberspace. The focus of this thesis research is to examine the definition and elements of a criminal act, the role of cyber troop in criminal acts, inhibiting factors and efforts to resolve the defamation of cyber troop carried out by the Bali Police. The method applied for the research is kind of the type of empirical juridical legal research or kind of research which tends to help examining the applicable legal provisions and also thing occurs in real way of society or kind of research that was done in actual situations of the society, the purpose is to find kind of facts which are used to be the evidence. Research data is getting analyzed in order to help identify the problems that led to problem solving. Empirical juridical research here applies a kind of statutory approach. The object is a case of defamation. The research data were collected using observation, interviews, and documentation methods and summarized using sentences that are easy to understand.]]>
