Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi Vyavahara Duta Jurnal Hukum Saraswati Journal Evidence Of Law Vyavahara Duta Verdict: Journal of Law Science
Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SEBAGAI PENYEIMBANG ASAS LEGALITAS Wirawan, Ketut Adi
Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (40.588 KB)

Abstract

Asas Legalitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini muncul dari suatu pemikiran untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan hakim dalam menerapkan hukuman, kemudian diadopsi banyak negara termasuk indonesia. Asas legalitas di Indonesia tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Secara filosofi asas legalitas memiliki kelemahan dimana hanya berorientasi pada perlindungan pelaku, sedangkan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat suatu kejahatan seharusnya juga memiliki hak-hak atas perlindungan, ganti rugi maupun pemulihan. Korban memiliki kedudukan yang lebih dari sekedar saksi dalam pemeriksaan sehingga perlindungan korban perlu diusahakan agar asas legalitas yang berorientasi pada pelaku diimbangi juga dengan melakukan perlindungan tterhadap korban.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI (ANALISA PUTUSAN NOMOR 799/PID.SUS/LH/2019/PN DPS ) Wirawan, Ketut Adi
VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.143 KB)

Abstract

Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan kekayaan alam Negara Indonesia sekaligus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Sumber daya hayati meliputi sumber daya satwa maupun tumbuhan, yang secara fakta terhadap beberapa jenis spesies telah menunjukan kondisi terancam punah. Sehingga pemerintah Indonesia mengatur perlindungan serta pelestarian satwa maupun tumbuhan tersebut. Melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan dilakukan  pula upaya preventif maupun represif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya. Upaya represif salah satunya melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang aquo. Penerapan upaya represif berupa sanksi pidana tentunya tidak melepaskan peran hakim dan pengadilan dalam memutus perkara. Kajian terhadap putusan pengadilan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ini diharapkan menjadi bahasan komperhensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum berorientasi pada keadilan tentu menjadi salah satu upaya represif yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks ini adalah satwa liar yang termasuk daftar hewan yang dilindungi oleh negara.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MENGHASILKAN PRODUK HUKUM RESPONSIF Widianti, Ida Ayu Putu; Suryani, Luh Putu; Wirawan, Ketut Adi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The era of regional autonomy provides an opportunity for each regional government to regulate its own households except for matters that are the authority of the central government. The form of regulation carried out by the regional government is by issuing legislation in the form of regional regulations. The regional regulations created should be able to accommodate the needs and interests of the community, so that the goal of regional autonomy, namely the welfare of the people in the region, can be realized. The research method is normative legal research. Legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative legal materials collected will be sorted, analyzed and then presented in a descriptive form in the form of a research report as referred to in this study. The results of this study indicate that through participatory methods, the substance of the regulations in regional regulations can accommodate the interests, needs and values of the community. The next implication is the high obedience of community law to regional regulations and the attainment of the nature of the existence of law that is creating order and happiness in society.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI (Analisa Putusan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ) Wirawan, Ketut Adi
VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v15i1.1437

Abstract

Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan kekayaan alam Negara Indonesia sekaligus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Sumber daya hayati meliputi sumber daya satwa maupun tumbuhan, yang secara fakta terhadap beberapa jenis spesies telah menunjukan kondisi terancam punah. Sehingga pemerintah Indonesia mengatur perlindungan serta pelestarian satwa maupun tumbuhan tersebut. Melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan dilakukan  pula upaya preventif maupun represif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya. Upaya represif salah satunya melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang aquo. Penerapan upaya represif berupa sanksi pidana tentunya tidak melepaskan peran hakim dan pengadilan dalam memutus perkara. Kajian terhadap putusan pengadilan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ini diharapkan menjadi bahasan komperhensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum berorientasi pada keadilan tentu menjadi salah satu upaya represif yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks ini adalah satwa liar yang termasuk daftar hewan yang dilindungi oleh negara.
judul artikel: OPTIMALISASI ASAS FIKSI HUKUM DALAM PENGATURAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STUDI DI SINGARAJA, BULELENG) kadek, wiwin asita; Wirawan, Ketut Adi; Payana, Gede Andra Uky
VYAVAHARA DUTA Vol 19 No 2 (2024)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v19i2.4081

Abstract

The application of the principle of legal fiction to a regulation causes problems in society, many people do not know the enactment of a regulation due to lack of access to information and socialization from the government and the low quality of human resources who cannot understand the contents of the regulations that have been enacted, so that the regulation does not apply effectively in society and this unconsciously causes many irregularities in its implementation. The problem in this research is the enactment of the principle of legal fiction which causes problems in Buleleng Regency regarding the non-optimal enforcement of local regulations related to the acquisition duty of land and building rights to the community. In this case, the community is disadvantaged due to not knowing the contents of regional regulations, especially in terms of the implementation of the transfer of rights to land certificates through inheritance, so that this is widely utilized by irresponsible individuals, by charging fees that are not in accordance with applicable regulations. This type of research uses empirical legal research. The results of this study are that the Buleleng Regency Regional Regulation Number 1 of 2011 on Fees for Acquisition of Land and Building Rights has not been effectively applied to the people of Buleleng, due to the fact that the public does not know and understand the entire contents of this regulation so that it can be said that the principle of legal fiction applies in the enforcement of this regulation, then many public officials se
Prohibition and Sanctions for Beggars: A Juridical Review Hau, Lucia de Canossa Silva; Wirawan, Ketut Adi
Verdict: Journal of Law Science Vol. 4 No. 1 (2025): Verdict: Journal of Law Science
Publisher : CV WAHANA PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59011/vjlaws.4.1.2025.11-22

Abstract

The phenomenon of beggars in public spaces has become a social and legal issue that continues to evolve in Indonesia. On one hand, begging is viewed as an expression of economic necessity among marginalized communities; on the other hand, its presence is often considered to create social problems that require legal intervention. This study aims to address two main research questions: (1) how sanctions for beggars are regulated in Indonesia; and (2) what legal consequences arise when someone gives money to beggars. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to examine relevant legal provisions in the Indonesian Criminal Code (KUHP), Regional Regulations (Peraturan Daerah), and scholarly literature. The findings indicate that regulations concerning beggars are not specifically stipulated in the KUHP, but many regions have established provisions within Regional Regulations on public order. Sanctions for beggars may include imprisonment, administrative fines, and social rehabilitation. Meanwhile, individuals who give money to beggars are generally not subject to direct criminal penalties, although some Regional Regulations extend the prohibition by imposing sanctions on givers as well. This study concludes that regulations concerning beggars largely depend on regional authority and are administrative in nature, thereby highlighting the need for policy harmonization to ensure a more effective approach in addressing the issue of begging.
Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jembrana Kepakisan, I Putu Aryana; Putu Widiati, Ida Ayu; Wirawan, Ketut Adi
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2228

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan faktor-faktor penghambat pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Adapun penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang hasil akhirnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan prosedur pemenuhan Hak Restitusi dapat diajukan oleh pihak korban, didampingi oleh LPSK dan Lembaga Perlindungan Anak. Restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun setelah adanya putusan incracht. Terkait mekanisme penghitungan besaran Restitusi masih belum terdapat standarisasi, namun pihak LPSK dapat melakukan asesmen kalkulasi permohonan dengan batas nilai kewajaran dan proyeksi pemulihan psikologis sebagai acuan. Faktor penghambat internal mencakup belum adanya standarisasi penghitungan Restitusi, realisasi perlelangan aset yang terhambat, kurangnya daya paksa hukum dan tidak terlaksananya Dana Bantuan Korban. Faktor penghambat eksternal mencakup minimnya informasi mengenai Restitusi, kendala administrasi, itikad baik dan kondisi ekonomi pelaku serta terbatasnya fasilitas pemulihan psikologis.
Co-Authors Budayasa, I Made Dewi, A.A Agung Laksmi Hau, Lucia de Canossa Silva I Made Sepud kadek, wiwin asita Kepakisan, I Putu Aryana Payana, Gede Andra Uky Putra, Made Ryan Permana Putu Suryani . Wibawa, I Putu Devha Surya Widianti, Ida Ayu Putu Widiati, Ida Ayu Putu