Pamulang Law Review
Jurnal ini dikelola oleh Fakultas Hukum Unpam dan diiterbitkan oleh Unpam Press. Jurnal Pamulang Law Review merupakan sebuah wadah bagi para akademisi dan peneliti serta masyarakat pada umumnya untuk menuangkan ide pemikiran dan gagasan yang kritis dan konstruktif pada bidang pengkajian Hukum sesuai dengan focus and scoupe. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Agustus dan November. Pamulang Law Review (PalRev) merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum keperdataan dari berbagai sistem hukum yang terdapat dan berkembang di masyarakat tradisional dan modern yang disiapkan sebagai wadah dari pemikiran, penelitian dan gagasan para akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. Yang menjadi ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal Pamulang Law Review ini membahas berkaitan dengan berbagai macam aspek hukum, ialah: Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Agraria; Hukum Ekonomi; Hukum Islam; Hukum Adat; Hukum Internasional.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2018): November 2018"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN PASAL 71 JO. PASAL 116 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (PUTUSAN NO.11/Pid.C/2016/PN.JKT.BRT) ]]>
<![CDATA[Ali Imron]]>;
<![CDATA[Elis Novitasari]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.918 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5321
<![CDATA[Tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang dan tercela dalam kaitannya dengan kegiatan keimigrasian. Penerapan pidana denda terhadap tindak pidana keimigrasian dengan tidak melakukan kewajibannya sebagai orang asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud Pasal 71 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian”. mengenai tindakan keimigrasian yang lebih menekankan sanksi administratifnya, sehingga menimbulkan asumsi bahwa rumusan sanksi pidana ini dipandang akan menyebabkan daya pencegahan didalam undang-undang keimigrasian kurang efektif karena orang asing (terpidana) dapat memilih sanksi pidana denda daripada pidana badan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP FENOMENA PENOLAKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Muhamad Rezky Pahlawan MP]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.426 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5326
<![CDATA[Organisasi masyarakat merupaka suatu wadah bagi setiap warga Negara untuk dapat meraih hak politik di Negara demokrasi seperti Indonesia ini. Keberlangsungan dinamika politik menjadikan organisasi masyarakat menjadi salah satu element penting dalam perkembangan kedewasaan demokrasi di Indonesia. Perlu disadari bahwa segala aspek keberlangsungan organisasi masyarakat memiliki subjek yang penting dimana dasar hukum yang melandasi adanya suatu keberadaan organisasi masyarakat menjadi hal yang utama. Undang-undang yang baru tentang Organisasi Masyarakat memiliki polemik nyata yang menimbul pro dan kontra, sehingga penelitian berlandaskan tinjauan teoritis terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyakarat dengan metode Menggunkan jensi penelitian kualitatif dengan metodedeskriptif analisis yaitu menganalisa data pada objek dan subjek penelitian dalam lingkup Undang-undang No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan dalam Undang-undang tentang Ormas yang baru tersebut disisipkan point berkaitan dengan larangan ormas untuk mengumpulkan dana untuk partai politik dan turut aktif dalam politik praktis Kekhawatiran terhadap peran dan posisi ormas sebagaimana dipaparkan di atas mendorong lahirnya Undang-Undang Ormas yang baru sebagai regulasi yang kuat bagi keberadaan ormas di Indonesia.]]>
<![CDATA[KONTROVERSI KEBIJAKAN KRIMINAL PEMERINTAH TENTANG PRAKTEK SANKSI KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Amrizal Amrizal]]>;
<![CDATA[Feri Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ichwani Siti Utami]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (483.496 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5322
<![CDATA[Sanksi pengebirian bagi pelaku kejahatan seksual adalah produk dari kebijakan kriminal pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual terhadap anak-anak. Kebijakan pengebirian bahan kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik diharapkan memberikan pencegahan bagi para pelaku dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan pada saat yang sama menunjukkan bahwa negara (pemerintah) hadir dan secara serius menangani kejahatan ini. Penerbitan PERPPU 1/2006 dimaksudkan untuk merevisi sebelumnya (UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dengan semakin meningkatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual. Penerbitan PERPPU 1/2006 tidak sepi dari perdebatan antara memberikan sanksi berat kepada pelaku dengan konsep hak asasi manusia, antara kode etik medis dan pelaksana di lapangan dan antara fakta hukum dan kondisi sosial budaya masyarakat . Sehingga banyak pihak yang meragukan efektivitas sanksi pengebirian. Terlepas dari kontroversi, praktik sanksi pengebirian akan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengatasi kejahatan seksual dan eksplorasi kebijakan kriminal yang masih ada dalam kontroversi difokuskan pada evaluasi kebijakan dan mempertimbangkan nilai serta manfaat positifnya.]]>
<![CDATA[PERANAN POLRES TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015-2017) ]]>
<![CDATA[Kartono Kartono]]>;
<![CDATA[Ferry Anka Sugandar]]>;
<![CDATA[Abdul Azis]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.555 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5327
<![CDATA[Tangerang Selatan dari segi geografis, merupakan daerah penyanggah Ibu Kota Jakarta baik dari segi penyanggah lintas Sumatra maupun menuju Bandara Internasional Sukarno Hatta, sehingga pengamanan wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya menjadi prioritas utama. Terutama untuk menjamin terciptanya keamanan bagi setiap warga negara yang hidup dan tinggal di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Sebagai konsekuensinya, diperlukan upaya quick response atau mobilitas tinggi yang ditopang oleh sumber daya, sarana dan prasarana yang memadai. Ada dua permasalahan mendasar yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana peranan dan upaya-upaya strategi Polres dalam mencegah kejahatan di wilayah kota Tangerang Selatan. Kedua, hambatan-hambatan dan tantangan dalam upaya mencegah kejahatan di wilayah Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang dikuatkan dengan data-data empiris. Jenis data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan sejak dibentuknya, Polres Tangerang Selatan berperan besar dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan dengan upaya-upaya pelaksanaan strategi Polres sesuai arah kebijakan dalam renstra.]]>
<![CDATA[PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP JUAL BELI YANG DILAKUKAN DI BAWAH TANGAN DENGAN JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH ]]>
<![CDATA[Ny. Ayni Suwarni Herry]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.544 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5323
<![CDATA[Dalam melaksanakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu tata cara seseorang dalam memperoleh hak kepemilikan atas tanah dan bangunan. Perjanjian jual beli, merupakan jenis perjanjian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat dari sejak dulu hingga sampai pada saat ini. Dalam memberi pelayanan kepada masyarakat seorang PPAT bertugas untuk melayani permohonan-permohonan untuk membuat akta-akta tanah tertentu yang disebut dalam peraturan-peraturan berkenaan dengan pendaftaran tanah serta peraturan Jabatan PPAT. Dalam menghadapi permohonan-permohonan tersebut PPAT wajib mengambil keputusan untuk menolak atau mengabulkan permohonan yang bersangkutan. PPAT sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik, yaitu akta yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum tertentu yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan. Adanya akta PPAT yang bermaksud membuat akta perjanjian pengalihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, penukaran, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak karena lelang yang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang dan jika akta peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun tersebut sudah didaftarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KASUS HUKUM DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI ]]>
<![CDATA[Rinaldi Chandra]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (583.354 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5328
<![CDATA[Metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisanya. Penulis menggunakan jenis penelitian deksirptif ini karena penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang akurat tentang penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI. Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diakitkan dengan Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), maka Peradilan Militer mengadili tindak pidana didasarkan pada subyeknya, yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERHADAP PENGHENTIAN JABATAN KETUA DEWAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ]]>
<![CDATA[Asip Suyadi]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (514.24 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5324
<![CDATA[Dalam UUD Tahun 1945 secara tegas dan jelas prinsip persamaan di hadapan hukum tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan; dan Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagai Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berfungsi sebagai lembaga penegakan etik anggota dewan, maka harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenananga MKD berdasarkan Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penghentian jabatan ketua dewan dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. MKD sebagai alat kelengkapan dewan bersifat tetap dan memiliki kewenangan untuk menjaga martabat organ negara yang mempresentasikan kedaulatan rakyat. Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011 sebagai wujud dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan MKD dibatasi oleh kekuasaan kehakiman.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PEMBUKTIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS (Analisis Putusan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN Mdn) ]]>
<![CDATA[Nur Sa’adah]]>
<![CDATA[ Pamulang Law Review Vol 1, No 2 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (520.766 KB)
|
DOI: 10.32493/palrev.v1i2.5325
<![CDATA[Menganalisa apakah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :373/Pdt.G/2016/PN. Mdn sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang akibat hukum dari sebuah perjanjian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati. Akibat Hukum pembuktian perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya, misalnya saksi dan pengakuan. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN.]]>
