Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Volkgeist PROGRESIF: Jurnal Hukum Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Hukum Lex Generalis Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Indonesia Media Law Review Pamulang Law Review
Pahlawan MP, H Muhamad Rezky
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN TELAAH BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA Muhamad Rezky Pahlawan MP
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2018): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.148 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1180

Abstract

ABSTRAKKekerasan dalam  rumah tangga (KDRT) menjadi momok yang sangat mengerikan bagi anak anak. Fakta yang menunjukan bahwa kekerasan dalam  rumah tangga menimbulkan efek yang negative bagi perkembangan tumbuh kembangnya anak. Kekerasan terhadap anak ini bukan lah menjadi hal yang langka di tengah tengah masyarakat, dimana anak anak diharuskan dan diajarkan untuk patuh terhadap orang tua dengan cara pendidikan yang keras ataupun menggunakan kekerasan. Tulisan ini meggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk meengetahui sejauh mana asas asas hukum, sinkronisasi horizontal vertikal, dan sistemik hukum di terapkan. Dalam hasil tulisan ini penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak terdapat dua cara, menggunakan hukum pidana atau penal dan non hukum pidana atau non penal.Kata kunci: Perlindungan Hukum,Kekarasan Anak, Hak Asasi manusia
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM Muhamad Rezky Pahlawan MP
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 2 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i2.5468

Abstract

Dalam menjalankan suatu Negara terhadap tatanan administrasi tentu memerlukan pegawai negeri yang menjalankan roda pemerintahan tersebut. Masyarakat yang menjadi pegawai negeri tentu berdasarkan hasil seleksi yang cukup ketat agar terciptanya prinsip good governance. Dalam pencapaian tata tertib atas keberlangsungan pemerintahan yang juga salah satunya adalah pemilihan umum maka perlu dilandasi dengan netralitas dan ketidak berpihakan pegawai negeri selaku pelayan masyarakat. Adapun tujuan dalam penulisan ini demi memberi sebuah pencerahan makna terkait netralitas Pegawai Negeri Sipil. Sehingga bagaimana kedudukan dan implikasi pegawai negeri terhadap sistem ketatanegaraan pada aspek pemilihan umum. Dimana penulisan ini menggunakan metode yuridis normative melakukan pendekatan dan kajian studi kepustakaan. Kedudukan dari pegawai negeri sipil yang kerap kali disalah gunakan dalam kontestasi pemilihan umum memberi ruang oknum memanfaatkan ketidaknetralan demi kepentingan golongan serta menjadikan implikasi yang terjadi terhadap proses implementasi pegawai negeri sipil dalam menjalankan roda pemerintahan. Dimana dewasa ini masih banyak pegawai negeri sipil yang dimanfaatkan kedudukannya dengan menggunakan transaksi politik untuk keuntungan promosi jabatan yang menjadi timbal balik deal politik antar pasangan calon dengan pegawai negeri sipil.
TINJAUAN TEORITIS KEPUTUSAN PEJABAT NEGARA DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM NEGARA INDONESIA H Muhamad Rezky Pahlawan MP
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2018): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.801 KB) | DOI: 10.32493/rjih.v1i2.2222

Abstract

ABSTRACT Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia hidup dalam kehidupan social yang di atur oleh hukum yang mengikat dan memiliki sanksi. Seluruh warga Negara dijamin kemerdekaannya dan sama kedudukannya di mata hukum, pergerakan dan perputaran roda pemerintahan tentu dijalankan oleh sebuah lembaga kenegaraan dimana dalam sebuah lembaga ada pejabat Negara dan seluruh jajarannya yang menjadikan mereka sebagai Aparatur Sipil Negara. Kata Kunci : Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Peradilan Tata Usaha Negara
PENYULUHAN MENINGKATKAN KESADARAN ORANG TUA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PADA ERA INDUSTRI. 4.0 Ngatiran Ngatiran; H. M. Rezky Pahlawan MP; Ardiyan Ardiyan; Risky Waldo; Rinaldi Chandra
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2021): Edisi Mei
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i2.10492

Abstract

Revolusi Industri 4.0 merupakan era yang diwarnai oleh kecerdasan buatan (artificial intelligence), era super komputer, rekayasa genetika, inovasi, dan perubahan cepat yang berdampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Hadirnya Revolusi Industri 4.0 seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh orangtua merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Saat ini masyarakat umumnya masih memandang urusan pendidikan anak merupakan tanggung jawab sekolah Sesungguhnya pendidikan anak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama saling melengkapi antara ayah dan ibu dan lingkungan sekolah  sehingga anak tumbuh menjadi insan yang sehimbang antara emosi dan rasionalitasnya. Berdasarkan berbagai sumber jumlah pengaduan kasus anak yang dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tahun 2020 tercatat  sebanyak 4.885 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum menduduki urutan pertama, yakni 1.434 kasus, disusul kasus terkait keluarga dan pengasuhan anak sebanyak 857 kasus. Untuk itu, meningkatkan kesadaran orangtua dalam medidik serta memberikan perlindungan hukum kepada anak sangat penting atas dasar inilah kami perlu mengedukasi tentang meningkatkan kesadaran Hukum orangtua dengan metode bersifat Socio Legal digunakan dalam Pengabdian ini upaya terhadap perlindungan anak pada era industri 4.0 yang akan dilaksanakan di Kelurahan Bakti Jaya Kecamatan Setu, Tangerang Selatan.Kata Kunci : Penyuluhan Kesadaran Hukum, Orangtua, Era  Industri 4.0
MEMBERIKAN KESADARAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA TERHADAP BANTUAN HUKUM DI KELURAHAN Muhamad Rezky Pahlawan MP; Ginung Pratidina
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2022): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i1.17057

Abstract

Kantor Kelurahan Rawa Buntu merupakan kelurahan di bilangan Tangerang Selatan yang berdomisili di kelurahan Rawa Buntu. Kelurahan ini memiliki warga yang sangat banyak untuk ukuran kelurahan sehingga ini menjadi target PKM dikarenakan warga banyak yang belum memahami berkaitan dengan Hukum secara umum dan bantuan Hukum secara menyeluruh. Adapun kelompok warga yang menjadi sasaran PKM kami adalah dari berbagai kalangan. Berangkat dari situasi dan kondisi tersebut, maka Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) ingin menjadi bagian karena terpanggil tanggung jawab untuk mentransfer dan berbagi pengetahuan mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh Warga Negara mengenai Bantuan Hukum dan mengurai permasalahan yang sudah banyak terjadi di lapangan, karena dengan melihat berbagai realitas yang terjadi, tampaknya persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud. Diharapkan agar usaha untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berjalan dengan optimal dan efektif dalam melayani masyarakat yang kurang mampu.
PENYULUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS BANTUAN HUKUM Muhamad Rezky Pahlawan MP; Siti Chadijah; Dwi Kusumo Wardhani; Dian Ekawati; Ngatiran Ngatiran
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 3 (2020): Edisi Oktober
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v1i3.6868

Abstract

Legal aid is an effort to fulfill the human rights, especially of the poorest groups of the society. The Constitution guarantees the right of every citizen to equal treatment before the law, including the right to access justice through legal aid. Based on the principle of equality before the law and the purpose of access to law and justice, the Government of Indonesia issued a regulation to realize these principles and objectives through Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. The substance of the regulation requires law enforcers especially advocates as legal aid providers to provide legal assistance free of charge to the poor in Indonesia, moreover these obligations are normative obligations for advocates as officium nobile (noble profession) and the mandate of the Law No.18 of 2003 concerning Advocates. It is expected that efforts to provide free legal assistance can do optimal and effective in serving the underprivileged.Keywords: legal aid, human rights, justice
PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK DEMI MEWUJUDKAN SUATU PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN H Muhamad Rezky Pahlawan MP
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.541 KB) | DOI: 10.32493/SKD.v6i2.y2019.4003

Abstract

Abstrak Dalam sebuah pelayanan publik, aparatur harus memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan kepada masyarakat.Pelayanan Publik yang baik telah banyak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.Namun dewasa ini birokrasi yang ribet dan regulasi yang panjang menciptakan suatu ketidak optimalan dalam pelayanan.Agar prinsip Good Governance berjalan dengan baik harus ada suatu partisipasi masyarakat dalam pengambilan suatu kebijakan agar nilai-nilai demokrasi berjalan sebagai mana mestinya.Kata Kunci : Pelayanan publik, good governance.
The constitutional court function of the Indonesian state concerning system for the implementation impeachment of the president and/or vice president H Muhamad Rezky Pahlawan MP
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 4 No 2 (2020): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v4i2.496

Abstract

Impeachment is an accusation or indictment of the President or another country's high officials from his position. Impeachment is not new in the history of Indonesian constitution, but the change in the Constitution has caused a change in the constitutional system as well as related to the mechanism of the dismissal of the President and / or Vice President. how is the Impeachment reviewed globally, the history of impeachment in Indonesia and the implementation of impeachment in other countries, the impeachment process of the president according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The process of impeachment in Indonesia after changing the constitution goes through three stages, namely impeachment in the House of Representatives, the Court The Constitution, and the People's Consultative Assembly. Keywords: Impeachment, Constitutional Court, Government
Reklamasi pantai berkaitan dengan status hukum tanah dan pendapatan daerah dalam tatanan negara Indonesia H Muhamad Rezky Pahlawan MP
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1620

Abstract

The need for land has become a very important demand explosion due to the vast area of ​​the city of Jakarata which is already very dense. So that reclamation becomes one of the efforts in increasing the region as well as regional income. The purpose of this research is to provide a clear and formal explanation for both the regional government and the general public. The writing uses an empiric juridical method with a positive written legal approach that is applied to in concreto legal events in society. . This can affect the legal subjects holding rights from land reclaimed by the beach. The legal status of the legal subject to management rights is still regulated by general regulations so that it can lead to multiple interpretations of legal subjects that hold management rights from land reclaimed by the beach. Regional Governments should be able to prepare legal infrastructure in accordance with the existing laws and regulations and can also have a positive effect on the business world as well as the economic sector.
Problematika Fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan Studi Socio-Legal H Muhamad Rezky Pahlawan MP; Chessa Ario Jani Purnomo
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol 6 No 2 (2020): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.764 KB) | DOI: 10.35326/pencerah.v6i2.709

Abstract

In this study, the author considers 3 (three) reasons that are considered important such as philosophical aspects, aspects of criminal law theory, and political aspects of national criminal procedural law after describing 5 (five) previous legal scientific studies related to the implementation of supervisory judges and observers in the criminal justice system. This study aims to reflect on the legal principles of the kimwasmat institution and build models and patterns of implementing the kimwasmat institution. This research intends to answer 2 (two) legal issues: firstly, what are the legal principles contained in Article 280 of the KUHAP. Secondly, what is the model and pattern of implementation of the supervisory and observer judge institutions based on Article 280 of the KUHAP. This legal research uses the socio-legal research method, the materials of which are the results of interviews of judges in deliberate district courts, study of court official documents, relevant laws and regulations to legal issues, legal theory and social science theories. This study found, firstly, the function of kimsmat based on the principle of legal certainty and the principle of benefit which seeks to be married into the principle of certainty which is useful based on Pancasila. Finally, the classical bureaucratic model and the institutional model as well as the aspects of state administration to explain the management and control functions of the authority of the kimwasmat become the basis for the court to carry out criminal objectives.
Co-Authors Ade Sathya Sanathana Ishwara Ardiyan Ardiyan Ari Widiarti Chessa Ario Jani Purnomo Dian Ekawati Fadhli Muhaimin Ishaq Geofani Milthree Saragih Ginung Pratidina Isnu Harjo Prayitno Mohamad Fandrian Adhistianto Ngatiran Ngatiran Ngatiran Ngatiran Nunna, Bhanu Prakash Nur Sa’adah Puji Iman Jarkasih Rengga Kusuma Putra Rinaldi Chandra Risky Waldo Siti Chadijah Tajudin Tajudin Wafa Nihayati Inayah Wardhani, Dwi Kusumo Yulita Pujilestari