cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ramadhana Alfaris
Contact Email
pps@widyagama.ac.id
Phone
+6281217783216
Journal Mail Official
pps@widyagama.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Widya Gama Malang. Jl. Borobudur No. 35 Malang
Location
Kab. malang,
Jawa timur
INDONESIA
Legal Spirit
Published by UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
ISSN : 19782608     EISSN : 26219115     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Legal Spirit journal is managed by the Postgraduate Masters of Law, Universitas Widya Gama Malang. Legal Spirit Journal can be used as a reference in an effort to achieve the ideals of the rule of law that everyone dreams of in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. LEGAL SPIRIT published two times annually, on June and December. Each of the issue has more than five articles both on review and research article use English and Indonesian language. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Administrative Law; Civil Law; Criminal Law; Constitutional Law; Economic and Business Law; Environmental Law; International Law; Law and Society; Human Rights
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 195 Documents
 5   6   7   8   9 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES SERUYAN Irfan Mochammad Nur Alireja
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3412

Abstract

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat seperti pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak, harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif, dapat di pertanggungjawabkan, bermanfaat untuk yang bersangkutan, tidak bersifat aksidentildankomplimenter tetapi harus dilaksanakan secara konsisten. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dalam perundang-undangan diatur dalam Undangundang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan mencakup menyediakan ruangan khusus saat penyidikan bagi pada korban di Kantor Polisi, penyembuhkan anak yang mengalami trauma, depresi dan minder sebagai akibat dari tindak kekerasan seksual yang dialaminya oleh Dinas Sosial serta memberikan pendampingan dalam pemulihan fisik, psikis, dan rohani secara bertahap oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENYIDIK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lumajang) Sajito Sajito
Legal Spirit Vol 4, No 2 (2020): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v4i2.3135

Abstract

Based on the results of research and discussion, it is known that the implementation of diversion with the restorative justice approach at the level of investigation in efforts to protect children as suspects who commit criminal acts as an effort by the police to see the future of children so as not to be disturbed both physically and psychologically when the police apply imprisonment. The application of diversion is also more to give children legal responsibility so as not to make the same mistakes and give children a second chance in living their lives. Lack of public confidence in the rules of implementing diversion. Even though it has been regulated in the Law, the idea of diversion is still hindered by the views of people who tend to be vengeful and want to retaliate against children who have committed a crime, without thinking about the impact that will be faced by the child
EFEKTIFITAS PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK JATIM DENGAN PENJUALAN AGUNAN DI BAWAH TANGAN SellaI Vany
Legal Spirit Vol 4, No 2 (2020): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v4i2.3130

Abstract

The study entitled "Effectiveness of Troubled Credit Settlement at Bank Jatim with Sales of Collateral Under the Hand" aims to determine the effectiveness of the settlement of problem loans at Bank Jatim by selling collateral under the hand and to find out and analyze the supporting and inhibiting factors. The main issues to be investigated are, how is the effectiveness of the settlement of problem loans at Bank Jatim with the sale of collateral under the hand ?, and what are the supporting and inhibiting factors in the effectiveness of the settlement of problem loans at Bank Jatim with the sale of collateral under the hand ?. The research method used in this research is the Sociological Juridical method with interview, observation and literature study data collection techniques with explorative qualitative descriptive analysis methods. This research results, that the effectiveness of self-selling by the debtor as a way to pay off problem loans is very helpful to the banking sector. Because besides being cost effective it is also effective in time and helps maintain the reputation of banks in this case Bank Jatim. And the factors that accelerate or hinder the execution of the sale of collateral itself by the debtor are the good or bad intentions of the debtorhimself
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT TERHADAP OKNUM PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ASUSILA MELIBATKAN KELUARGA BESAR TNI (Studi Putusan Perkara Nomor: 54-K/ PM.III-12 / AD / III / 2019) Iwan Darmawan
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3413

Abstract

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Kekuasaan Pengadilan Militer ditinjau menurut Kitab Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHPM dan Kitab Undang -Undang Hukum Militer ditujukan untuk para anggota militer yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum militer yang salah s atunya adalah anggota militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara -perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu. Didalam penetapan Putusan Perkara Nomor: 54-K/ PM.III-12 / AD / III / 2019, dapat dilihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam penjatuhan putusan terhadap kasus penerapan putusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap oknum prajurit TNI yang melakukan tindak pidana asusila yang melibatkan Keluarga Besar TNI tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidanaPas al 281 KUHP. Didalam putusan perkara Nomor: 54-K/ PM.III-12 / AD / III / 2019 tersebut bahwa Majelis Hakim menimbang dari fakta-fakta di persidangan dan unsur-unsur tindak pidana asusila yang melibatkan keluarga besar TNI termasuk hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa serta menimbang dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, maka berdasarkan pertimbangan dan musyawarah Hakim s ecara tertutup, maka diputuskan untuk menjerat terdakwa dengan281 KUHP dan Pasal 26 KUHPM
PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PERKARA PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK Irfan Firdianto
Legal Spirit Vol 4, No 2 (2020): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v4i2.3136

Abstract

Child adoption is something that has long been done by the community in the world. Islam justifies, and even encourages it with certain goals such as nurturing, helping, educating him/her and others for the sake of his/her goodness. Such a child adoption in Islam is merely the transfer of responsibility in raising and taking care of him/her from his/her parents to the foster parents.The results of the analyses were used to implement the protection of the adopted children and reveal the motivation of the adoption and also the interests of the adopted children. Islamic personality in the process of such a child adoption would give impacts on the children namely for the best interest of the welfare of the children on the basis of the Islamic laws
KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI ATAS PENJUALAN HARTA BERSAMA YANG TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK DARI MANTAN SUAMI ATAU MANTAN ISTRI (Studi Putusan Nomor 3200/Pdt.G/2016/PA.Lmj.) Andik Wicaksono
Legal Spirit Vol 4, No 2 (2020): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v4i2.3131

Abstract

Joint property is property acquired during the marriage (article 35 paragraph (1) of law number 1 Year 1974), the acquisition of such property involves the role as well as husband and wife, both roles as well as directly or indirectly. When one party ex-husband or ex-wife sell along the treasure without the consent and knowledge of the ex-husband or ex-wife then the sale is not valid and does not have the force of law (Religious Court ruling of Lumajang Number 3200/Pdt.G/2016/PA. Lmj.). TER Haar says. "... goods acquired during marriage by husband and wife is a treasure together so it is a treasure (as part of the family treasures) that at the time of happening of something (especially divorce) gives rise to the right of the husband and wife over the treasure (each part). The absence of shared property, is a penegecualian. Only on patrineal societies, then the existence of the treasure family husband (on mating honest) or property wife (on the mating semendo) does not provide the possibility of the formation of the joint property, regardless of how small the possibility ".
KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN TANPA SEIJIN KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 Koswara Panduwinata
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3414

Abstract

Penelitian ini menghasilkan: Setifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, sesuai pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Meskipun dalam pelaksanaanya ditemukan dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia di PT Adira Dinamika Multi Finance Jember melalu jalur pengadilan maupun melalui pengawalan dari kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011. Langkah yang dapat diambil kreditur saat debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dengan cara melakukan Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak hal tersebut Sesuai Pasal 29 Undang-Undangn Nomor 42 Tahun 1999
ANALISIS PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI KABUPATEN MANOKWARI Ali Mashudi
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3409

Abstract

Fenomena penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dan menghawatirkan bagi bangsa dan negara Indonesia1, khususnya di Kabupaten Manokwari. Dengan pemberlakuan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika semakin menjadikan upaya penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika dapat ditindak sesuai hukum positif Indonesia. Namun jika melihat kondisi yang ada di Kabupaten Manokwari terdapat banyak hambatan yang dialami oleh penyidik Kepolisian Resort Manokwari dalam melakukan penindakan terhadap penyalahguna narkoba. Tujuan dari penelitian ini adalah terdapat analisis yang mendalam terhadap kondisi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Manokwari, analisis terhadapat peranan dari penyidik Kepolisian Resort Manokwari dalam upaya penindakan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan analisis terhadapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana dalam mengungkap permasalahan narkoba di Manokwari dilakukan dengan menggali data primer dengan melakukan wawancara dengan penyidik Kepolisian, penyidik BNN, masyarakat yang terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan dan mempelajari referensi penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus penyalahgunaan narkoba diKabupaten Manokwari, Pada tahun 2015 jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika di W ilayah Polres manokwari adalah sabu-sabu dengan jumlah 8 kasus dan 10 tersangka, ganja dengan 4 kas us dan 9 tersangka sehingga total kasus 12 dengan tersangka 19 orang. Pada tahun 2016 sabu-sabu 11 kas us dengan 11 tersangka, ganja 5 kasus dengan 5 tersangka sehingga total kasus 16 dengan 16 tersangka
POTENSI GUGATAN PRA PERADILAN SEBAGAI UPAYA MENGHALANGI PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Eko Hari Purwanto
Legal Spirit Vol 4, No 2 (2020): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v4i2.3132

Abstract

The purpose of this study is to find out what is meant by Pretrial and the scope of Pretrial in Indonesia. As well as how in practice the Pre-trial could be considered a matter that could hinder the investigation of the suspects, especially in corruption cases that are being handled by the Corruption Eradication Commission. Pretrial is the right of suspects and related parties granted by the Criminal Procedure Code especially Article 1 point 10 of the Criminal Code. Meanwhile, in relation to efforts that could hinder the investigation of corruption cases that are being handled by the Corruption Eradication Commission especially because the Corruption Eradication Commission cannot conduct a further investigation process prior to the decision of the Pre-trial submitted by the suspect
PERLUNYA PEMBATASAN WEWENANG PENERBITAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH JAKSA AGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Rizqi Firtiana
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3415

Abstract

Kejaksaan Agung berwenang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Namun secara yuridis perlu dikaji agar tidak terjadi diskriminas i hukum terhadap wajib pajak. Gagasan pembatasan kekuasaan Jaksa Agung dilakukan s emata-mata untuk tujuan mengamankan pendapatan negara dan aspek keadilan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung gagasan tersebut adalah dengan melakukan pembenahan yang mendasar s ekaligus sebagai bagian dari ketentuan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Secara normatif, UndangUndang tentang Ketentuan Perpajakan Umum sudah memuat kewenangan Jaksa Agung, namun masih belum jelas batas kewenangannya (vergue norm), sehingga perlu dilakukan pembenahan melalui harmonisasi Undang-Undang yang dimaksud dengan Undang-Undang. pada Kejaksaan dan sinkronisasi beberapa ketentuan terkait

Page 7 of 20 | Total Record : 195

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Law and Society Vol 8, No 2 (2024): Legal Spirit Vol 8, No 1 (2024): Legal Spirit Vol 7, No 2 (2023): Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit Vol 4, No 2 (2020): Legal Spirit Vol 4, No 1 (2020): Legal Spirit Vol 3, No 2 (2019): Legal Spirit, Desember, 2019 Vol 3, No 2 (2019): Legal Spirit Vol 3, No 1 (2019): Legal Spirit Vol 2, No 2 (2018): Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit Vol 1, No 2 (2017): Legal Spirit Vol 1, No 1 (2017): Legal Spirit More Issue