cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ramadhana Alfaris
Contact Email
pps@widyagama.ac.id
Phone
+6281217783216
Journal Mail Official
pps@widyagama.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Widya Gama Malang. Jl. Borobudur No. 35 Malang
Location
Kab. malang,
Jawa timur
INDONESIA
Legal Spirit
Published by UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
ISSN : 19782608     EISSN : 26219115     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Legal Spirit journal is managed by the Postgraduate Masters of Law, Universitas Widya Gama Malang. Legal Spirit Journal can be used as a reference in an effort to achieve the ideals of the rule of law that everyone dreams of in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. LEGAL SPIRIT published two times annually, on June and December. Each of the issue has more than five articles both on review and research article use English and Indonesian language. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Administrative Law; Civil Law; Criminal Law; Constitutional Law; Economic and Business Law; Environmental Law; International Law; Law and Society; Human Rights
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 195 Documents
 7   8   9   10   11 
ANALISA TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN SESAMA JENIS Sutowijoyo Sutowijoyo
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3741

Abstract

The crime of identity fraud in marriage has occurred in Jember Regency. The identity falsification was carried out because the perpetrator wanted to manipulate his gender in order to carry out same-sex marriage. This happens because the law in Indonesia does not provide legality for same-sex people to be able to get married. Thus, in this study, two formulations of problems that should be investigated are related to the causes of the motive for committing the crime of identity fraud in marriages committed by same-sex couples; as well as regarding law enforcement against the crime of identity fraud in marriage. From the two formulations of the problem, the results obtained are that the cause of the motive for the criminal act of forging identity in same-sex marriages is the feeling of wanting to live together with same-sex partners and the coercion of will because Indonesia does not provide space for same-sex marriage. Second, law enforcement in cases of identity falsification in same-sex marriages is carried out through the Court as law enforcers. The crime of identity fraud can be prosecuted under Article 263 paragraph (1) (2) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code and Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code.
PENGIKATAN KREDIT TERHADAP OBJEK JAMINAN YANG DALAM PROSES TURUN WARIS DI KOTA BATAM Christian Jericho; Shenti Agustini
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3673

Abstract

Di masa modern saat ini, teknologi mulai semakin maju, dan usaha ekonomi kreatif mulai bermunculan. Namun dengan keterbatasan ekonomi apakah memungkinkan para debitur yang hendak mengajukan pinjaman kredit menjadikan tanah warisan sebagai jaminan pinjaman kredit kepada perbankan. Syarat untuk mengajukan kredit kepada bank untuk objek hak atas tanah yang masih menjadi harta warisan harus dibalik nama terlebih dahulu. Tanah Warisan yang dapat dijadikan sebagai jaminan dengan di bebani hak tanggungan adalah tanah warisan yang telah melalui prosedur turun waris. Masyarakat belum mengetahui bahwasannya objek warisan hak atas tanah harus dibalik nama terlebih dahulu sebelum dijadikan jaminan atas kredit. Pada penelitian ini penulis ingin mengkaji tentang proses pencairan kredit terhadap jaminan yang akan dijadikan sebagai objek dari kredit tresebut. Jenis penelitian menggunakan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari undang-undang, karya ilmiah, dan hasil. Dari hasil observasi, para ahli waris melakukan proses turun waris melalui kantor notaris dengan memenuhi persyaratan – persyaratan yang dibutuhkan untuk didaftarkan berkasnya di Kantor Pertanahan untuk menghasilkan nama para ahli warisdalam sertipikat tanah, setelah selesai proses turun waris, maka akan dilanjutkan dengan pembebanan hak tanggungan. Kekuatan hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 19, yang berbunyi untuk memperoleh kekuatan hukum maka sertipikat hak atas tanah harus didaftarkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 3 dijelaskan terkait tujuan pendaftaran.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI UNIT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN LUMAJANG Adi Susilo
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3742

Abstract

This study aims to determine the investigator's treatment of suspected criminal acts in the investigation process and to find out the policies provided by the Police to prevent violence in the investigation process against suspected criminal acts in the jurisdiction of the Lumajang Resort Police. The research method used is a juridical empirical research with a sociological juridical approach. The location of the research was carried out at the Lumajang Police Resort, especially in the Criminal Investigation Unit, where the location is a place for handling criminal acts in the investigation process. This study resulted, first, the treatment of investigators against suspected criminals in the investigation process at the Criminal Investigation Unit of the Resort Police (Polres) of Lumajang Regency was in accordance with existing regulations. But on the other hand, sometimes investigators also lack or even do not provide information about the rights obtained by the suspect; second, formally, the policies given by the police to prevent violence in the investigation process against suspects have provided definite protection, but in the field sometimes these policies are ignored in order to achieve the objectives or maximum results of the investigation process.
Tinjauan Yuridis Karya Arsitektur Yang Dimanfaatkan Secara Komersial Hendarto Kennady
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3677

Abstract

Karya arsitektur merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Karya arsitektur melibatkan banyak pihak dalam proses pembuatannya, termasuk diantaranya arsitek, pemesan (jika ada), dan kontraktor. Proses pembuatan karya arsitektur juga harus memperhatikan kaidah hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (UU Arsitek), Kode Etik Arsitek, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Undang -Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Meskipun pembuatan karya arsitektur ini berpatokan pada banyak peraturan perundang-undangan, namun masih belum ada aturan yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai perlindungan hak cipta suatu karya arsitektur, khususnya karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial. Hal ini juga berlaku mengenai ketentuan yang kurang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa urgensi pengaturan mengenai hak cipta atas karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya aturan yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai perlindungan hukum atas hak cipta suatu karya arsitektur yang dimanfaatkan secara komersial, termasuk mengenai pemegang hak atas bagian-bagian dari karya arsitektur dan penilaian atas kemiripan masing-masing karya arsitektur sehingga dapat mencegah serta menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari pembuatan dan pemanfaatan karya arsitektur tersebut. 
LEGAL STRATEGY TO PROTECT CHILDREN'S EDUCATIONAL RIGHTS THROUGH CSR: WHY IS IT NEEDED AND HOW IS IT IMPLEMENTED? Anastya Putri; Hari Sutra Disemadi
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3642

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is the Company's commitment to participate in sustainable economic development to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general. One sector that is an essential component in implementing CSR is education. This study aims to describe CSR policies as a legal strategy to protect children's education rights. This research uses normative juridical research with a statutory approach. The results obtained in this study are that the Indonesian government guarantees the protection of children's education rights by implementing a CSR policy. CSR implementation in Indonesia is regulated in Indonesian Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Article 74 paragraph (1) states that companies whose businesses are in the field and/or related to natural resources are obliged to carry out CSR. Therefore, the progress of the world of education cannot run alone, so there is a need for cooperation between companies, communities, and governments through CSR programs.
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN Ecky Widi Prawira; Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3738

Abstract

The legal process against the perpetrators of the crime of rape at the investigation level is the first step in providing protection for victims who have experienced trauma. The legal process against the perpetrators of the crime of rape at the investigation level can be carried out with Restorative justice without overriding the customary law that applies in certain communities. The form of prevention efforts carried out by the police are preventive and repressive (action efforts) such as providing counseling and conducting socialization in Tamiyang Layang Regency in order to increase awareness of all possible occurrences of rape crimes against women and children in the family and community environment, as well as conducting patrols. at night where children and teenagers are dating so that immoral acts can be minimized.
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CONFLICT IN YEMEN Tantimin Tantimin
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3643

Abstract

War and conflict have always been human habits throughout the history of civilization. Starting from the beginning of the creation of humans on Earth, war has always been a determining factor for human survival, especially the establishment or destruction of civilizations in the world. Of the many conflicts that exist, the conflict in the form of rebellion attracts attention because it is between the ruling government and armed parties dissatisfied with the relevant government policies. The conflict in Yemen poses a threat to close neighboring countries, including Saudi Arabia. In March 2015, the Saudi Arabian government launched a military operation to crush the Houthi group and help to restore the legitimacy of the Yemeni government. However, this operation also cost the civilian population in Yemen. The United Nations Human Rights Council, through the Regional and International Expert Groups, responded by publishing a report stating that there were allegations of international crimes in the military operation. In order to answer the existing problems, a study based on the view of international criminal law is needed. Answering the urgency of this research, the type of legal-normative research is used with a statutory, conceptual, and analytical approach in reviewing this matter. The technique of tracing legal materials is document study.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM Luki Jemi Hendrik
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3739

Abstract

Freedom of expression is the right of every individual that has been guaranteed by the constitution. Freedom of opinion has been regulated in Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public. In every activity of expressing opinions in public, there is a party in charge who is responsible from the beginning of the activity to the completion of the activity. This activity is not solely held without permission from the police, so the person in charge of the activity must prepare the conditions for obtaining permission from the police in carrying out the activity of conveying the opinion. Activities that already have a permit, usually there are anarchic actions carried out by members of the activity. So that in this paper it is necessary to know the factors that cause the person in charge of the activity not to fulfill the obligations and procedures for expressing opinions in public and if there are actions outside the procedure for expressing opinions, the legal responsibility of the person in charge of the activity is not continued in the legal process by law enforcers. in order not to cause turmoil in the community.
INTEGRAL APPROACH TO CULTURAL REFORM: AN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Abdurrakhman Alhakim
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3650

Abstract

Legal reform requires an approach to various aspects of the law itself. It works the same way in criminal law, the reform does consider not only a collection of written norms but also other aspects such as structure and culture. Furthermore, an integral reform must cover three elements of the legal subsystem because if reforms in other subsystems do not accompany it, the reform will only be a dream. Thus, the reform can create legal effectiveness in providing certainty, benefit, and justice. Based on the urgency and description, this research is considered important to be carried out. This study aims to highlight the renewal of criminal law in legal culture and the various obstacles and concepts offered. Based on this background, several problems will be obtained to be discussed. This legal research uses doctrinal research methods with a conceptual and statutory approach. Various scientific approaches are needed in cultural renewal, including religious scientific, contextual, and comparative juridical approaches. With these three approaches, the cultural renewal will provide new aspects of criminal law and its usefulness, representing a sense of justice in society.
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DENGAN PENDEKATAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE Rudi Santosa
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3740

Abstract

This research results, First, criminal acts of humiliation and or defamation are generally regulated in the Criminal Code, but are also specifically regulated in the Law on Electronic Information and Transactions (ITE). The application of criminal provisions in case of violating the prohibition in Article 27 Paragraph (3) is applied according to the type of criminal act that has been legally proven to be carried out by the perpetrator of the crime. Second, for this defamation case, other steps can be taken that can achieve the purpose of sentencing, such as settlement through a restorative justice approach, this is also in line with the recommendation of the National Police Chief through Circulars and Prosecutors' Regulations regarding the settlement of criminal cases through a restorative justice approach.

Page 9 of 20 | Total Record : 195

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Law and Society Vol 8, No 2 (2024): Legal Spirit Vol 8, No 1 (2024): Legal Spirit Vol 7, No 2 (2023): Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit Vol 4, No 2 (2020): Legal Spirit Vol 4, No 1 (2020): Legal Spirit Vol 3, No 2 (2019): Legal Spirit, Desember, 2019 Vol 3, No 2 (2019): Legal Spirit Vol 3, No 1 (2019): Legal Spirit Vol 2, No 2 (2018): Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit Vol 1, No 2 (2017): Legal Spirit Vol 1, No 1 (2017): Legal Spirit More Issue