cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ramadhana Alfaris
Contact Email
pps@widyagama.ac.id
Phone
+6281217783216
Journal Mail Official
pps@widyagama.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Widya Gama Malang. Jl. Borobudur No. 35 Malang
Location
Kab. malang,
Jawa timur
INDONESIA
Legal Spirit
Published by UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
ISSN : 19782608     EISSN : 26219115     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Legal Spirit journal is managed by the Postgraduate Masters of Law, Universitas Widya Gama Malang. Legal Spirit Journal can be used as a reference in an effort to achieve the ideals of the rule of law that everyone dreams of in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. LEGAL SPIRIT published two times annually, on June and December. Each of the issue has more than five articles both on review and research article use English and Indonesian language. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Administrative Law; Civil Law; Criminal Law; Constitutional Law; Economic and Business Law; Environmental Law; International Law; Law and Society; Human Rights
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 195 Documents
 6   7   8   9   10 
TUGAS DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 YANG DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 Deny Langie
Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i1.3410

Abstract

Tugas dan kewenangan Kepolisian sangatlah penting mengingat pemberian hak restitusi bagi anak korban dapat dilakukan pada tahapan penyidikan di Kepolisian, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban. Namun demikian, tidak ada jaminan restitusi dilakukan oleh pelaku. Hal ini lah yang menjadikan tugas dan kewenangan Kepolisian sangatlah urgen dalam perwujudan pemberian hak-hak korban atas terjadinya tindak pidana seksual dengan korban anak. Penelitian ini menghasilkan pertama, dilakukannya segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Pihaklainnya;. kedua, adanya penyidikan terhadap tindak pidana seksual dengan korban anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana seksual, serta melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya; ketiga, tindak pidana seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang harus dibuat khusus serta adanya kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap anak. Adapun saran yang penulis tawarkan adalah adanya pengembalian mental korban meskipun kemungkinan memerlukan waktu yang panjang. Restitusi sebagai hak anak korban kejahatan seksual harus diberikan. Bagi pembuat Undang-undang perlu adanya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan
BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA Srikam Abdullah; Anwar Cengkeng; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3630

Abstract

Dalam penelitian ini terdapat tiga  pokok permasalahan, yakni 1) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia?, 2) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?, 3) Bagaimanakah politik hukum terhadap bantuan hukum di daerah pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Selanjutnya, penelitian ini menghasilkan, 1) bantuan hukum diterapkan mulai zaman kolonial sebagai perwujudan keadilan; 2) Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan amanat daripada konstitusi yang dimaknai bahwa bantuan hukum ini merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia; dan 3) dalam konteks perda perihal bantuan hukum, tidak semua daerah memiliki Perda tentang Bantuan Hukum, sejak diberlakukannya UU Bantuan Hukum. Secara kuantitas, ini masih jauh dari memadai untuk dapat memperluas layanan dan menjangkau seluruh masyarakat miskin di Indonesia
PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Faqih Akbar; Lukman Hakim; Anwar Cengkeng
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mengenai pertanggungjawaban lembaga negara independen dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia serta untuk mengetahui permasalahan dan solusi dari hasil tulisan ini. Dalam hal ini, sebuah pertanggungjawab bagi sebuah organ negara dapat dikaji secara mendalam untuk menentukan bagaimana arah atau bentuk pertanggungjawaban tersebut, yang menjadikan sebuah pertanggungjawaban organ atau lembaga telah sesuai atau ideal bagi lembaga negara independen tersebut. Dilihat dari lembaga negara independen adalah tingkat independensi dari sebuah lembaga negara independen tersebut, hal tersebut bagaimana sebuah intervensi dari lembaga negara lain termasuk lembaga negara utama didalamnya. Hal tersebut menyebabkan gangguan didalam maupun diluar sendiri dari lembaga negara independent tersebut. Hal ini yang perlu sekiranya untuk di rekonstruksi dari segi internal kelembagaan dan segi eksternal dari sebuah lembaga negara independen dan seluruh lembaga negara lain harus menghormati sesama lembaga negara yang dimana hal tersebut lembaga negara independent memliki hakikat khusus terkait keindependensian untuk menjalankan tugas dan fungsinya
ANALISIS TERHADAP DIVERSI BAGI ANAK PELAKU PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg) Aulia Saputro; Lukman Hakim; Ibnu Subarkah
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3626

Abstract

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan diversi pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?, 2) Kendala apakah yang dihadapi dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?, 3) Upaya apakah yang dilakukan dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Tulungagung pada Perkara Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tlg?.
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH GANDA DI KOTA BATU Indah Andrijasari; Anwar Cengkeng; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3627

Abstract

Penelitian ini menghasilkan, Pertama, kasus sertipikat ganda terjadi disebabkan penelantaran obyek tanah oleh pemilik sah nya sampai obyek tanah tersebut ditumbuhi semak belukar, lalu kemudian ada orang yang memanfaatkan tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut seperti tak bertuan. Dengan penguasaan secara fisik (dikelola), orang tersebut memohonkan juga sertipikat tanah atas obyek tanah tersebut. Sehingga dikemudian hari, terdapat 2 sertipikat hak milik atas obyek tanah yang sama. Kedua, Penyelesaian dari sengketa kasus sertipikat ganda melalui dua jalur penyelesaian, yakni jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dengan terjadinya sengketa kasus sertipikat ganda, seringkali pemilik tanah melakukan gugatan di pengadilan umum (perdata atau tata usaha negara) dikarenakan kasus sengketa tersebut merupakan suatu hal yang menciderai perihal kepemilikan yang sah.
PENYIKSAAN DALAM PROSES PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT TULUNGAGUNG Mohammad Saifudin; Sirajuddin Sirajuddin; Ibnu Subarkah
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3628

Abstract

Penelitian yang berjudul “Penyiksaan dalam Proses Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tulungagung”, bertujuan untuk a) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penetapan tersangka di wilayah hukum Kepolisian Resort Tulungagung, b) untuk mengetahui konstruksi hukum yang akan dating terhadap penanganan tindak pidana dalam proses penetapan tersangka agar tidak terjadi lagi penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. Serta hasil dari penelitian ini bahwasannya ada 4 faktor penyebab terjadinya penyiksaan oleh penyidik dan hukum positif yang diratifikasi dari konvenan Internasional merupakan pengaturan terhadap perlindungan hak asasi manusia dari tindakan penyiksaan maupun kekerasan dalam proses penyidikan
PERLAKUAN NEGARA TERHADAP PENOLAKAN PEMBERIAN VAKSIN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) OLEH WARGA NEGARA Suyarno Suyarno; Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3623

Abstract

Virus Covid-19 mulai mewabah di Indonesia pada awal tahun 2020. Mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh adanya virus tersebut dan banyaknya penduduk Indonesia yang terpapar virus Covid-19, maka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut seperti himbauan memakai masker, lockdown wilayah, pemberlakuan physical distancing, social distancing, mencuci tangan, pemakaian handsanitizer, Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lain-lain. Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan kebijakan tentang vaksinasi secara nasional untuk melindungi warganya dari virus tersebut. Dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, tidak sedikit masyarakat yang masih belum bersedia atau bahkan enggan untuk ikut serta dalam program vaksinasi tersebut. Hal ini dikarenakan banyak informasi negatif tentang vaksinasi tersebut, serta terkesan dipaksa dalam pelaksanaannya. Sehingga banyak yang mengaitkan pelaksanaan vaksinasi tersebut dengan hak asasi manusia perihal kebebasan menentukan hak atas kesehatan
POLITIK HUKUM PERUBAHAN STATUS DARI PEMERINTAHAN KELURAHAN MENJADI PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Hendro Agus Sutanto; Lukman Hakim; Fatkhurohman Fatkhurohman
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3629

Abstract

Adanya isu perubahan status dari pemerintahan kelurahan menjadi pemerintahan desa, memberikan perhatian khusus bagi penulis untuk mengambil tema tersebut. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah 1) untuk mengetahui dinamika perjalanan kebijakan-kebijakan pemerintahan desa di Indonesia sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum perubahan status dari pemerintahan kelurahan menjadi pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menghasilkan, Pertama, permintaan perubahan status pemerintahan kelurahan menjadi desa memiliki maksud bahwasannya agar wilayah kelurahan bisa merubah statusnya menjadi desa sehingga dapat memiliki otonomi dan dana desa dari pusat. Kedua, politik hukum pembentukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan desa sebagai sendi-sendi negara yang sangat penting dalam rangka mempercepat dan mendukung pemerintahan diatasnya
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PERAGA KAMPANYE SEBELUM MASA TAHAPAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN TRENGGALEK Farid Wadjdi; Anwar Cengkeng; Zulkarnain Zulkarnain
Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v5i2.3624

Abstract

Dalam penelitian ini ada tiga (3) pokok permasalahan yang akan diteliti, yakni: 1) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019?, 2) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap Dugaan Penyimpangan Penggunaan Alat Peraga Kampanye Sebelum Masa Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan penegakan hukum, pelaksanaan penegakannya, serta kerjasama Bawaslu, KPU, Pemerintah Daerah terhadap dugaan penyimpangan penggunaan alat peraga kampanye sebelum masa tahapan kampanye Pemilu Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan.
PREMEDITATED MURDER ON SHIP WHEN SEEKING LIFE PRESERVES ACCORDING TO HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE Yustisio Mahendra; Tantimin Tantimin
Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v6i1.3658

Abstract

Sustaining life means a person is trying to save his life so that he can continue his daily life. Defense is not only in eating, drinking, exercising, maintaining a healthy body, and getting enough sleep but also in surviving in a state of urgency. Circumstances force a person to do anything in the hope of preserving their life. This study aims to find out in-depth the study of Force majeure, which has the meaning of a condition where a particular place can experience urges that cannot be prevented due to natural factors. Due to force majeure, such as goods, forced circumstances can still be forgiven due to natural factors. However, it is different from humans in terms of human rights if it is related to the Criminal Code (having a general character) and the Human Rights Law (having a unique character), following the Lex specialis derogat Legi generali principle. It is the rule of law that tends to be specific, which can contradict the general law. Premeditated murder is a crime against life regulated in Article 340 of the Indonesian Criminal Code. Premeditated murder is an act that stands alone with ordinary murder as regulated in Article 338 of the Indonesian Criminal Code. The provisions contained in the act of premeditated murder are a repetition of the act of murder in Article 338 of the Criminal Code. One more element is added, "with a prior plan." The approach used in reviewing this research is the approach through the law (statute approach) and conceptual approach. This research is legal (juridical normative) by understanding various sources. The primary is based on legislation, the secondary is based on book and journal studies, and the last is tertiary, based on dictionaries to find foreign languages that are difficult to understand.

Page 8 of 20 | Total Record : 195

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Law and Society Vol 8, No 2 (2024): Legal Spirit Vol 8, No 1 (2024): Legal Spirit Vol 7, No 2 (2023): Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit Vol 4, No 2 (2020): Legal Spirit Vol 4, No 1 (2020): Legal Spirit Vol 3, No 2 (2019): Legal Spirit, Desember, 2019 Vol 3, No 2 (2019): Legal Spirit Vol 3, No 1 (2019): Legal Spirit Vol 2, No 2 (2018): Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit Vol 1, No 2 (2017): Legal Spirit Vol 1, No 1 (2017): Legal Spirit More Issue