cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jumadil
Contact Email
ahsanyunus@gmail.com
Phone
+628117571616
Journal Mail Official
ailrev.azhar@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa. Jl. Tamangapa Raya III, No. 16, Makassar 90235
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al-Azhar Islamic Law Review
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa
ISSN : 26547120     EISSN : 26566133     DOI : https://doi.org/10.37146/ailrev
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Azhar Islamic Law Review (AILREV) adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa. AILREV terbit dua kali dalam setahun, pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019" : 5 Documents clear
Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah Muammar M. Bakry
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.597 KB) | DOI: 10.37146/ailrev.v1i1.4

Abstract

Maqashid syari’ah adalah konsep yang terpadu dalam tatanan nilai mencakup visi dan misi agama Islam. Konsep tersebut adalah hasil ijtihad jumhur ulama setelah mengadakan pengamatan mendalam terhadap al-Qur’an dan Hadis Rasulullah. Di dalamnya mengandung perintah yang bernilai wajib untuk senantiasa dijaga, di saat yang sama juga menjadi hak asasi bagi setiap manusia untuk dimiliki dan dinikmati. Kewajiban dan hak terpadu dalam konsep ini yang sudah barang tentu ada skala prioritas dari tingkatan-tingkatannya.
Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara Zulkifli Aspan; Ariani Arifin; Anshori Ilyas; Ahsan Yunus
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.702 KB) | DOI: 10.37146/ailrev.v1i1.5

Abstract

Kewenangan izin pengelolaan wilayah pesisir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kepada pemerintah provinsi. Ini akan lebih efektif karena pemerintah provinsi dapat mengawasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan pengelolaan kawasan pesisir, termasuk penetapan rencana zonasi untuk wilayah pesisir. Dalam penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir, pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota sebagai dasar untuk penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir.
Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji Muhammad Alfa Fathansyah; Irwansyah Irwansyah
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.942 KB) | DOI: 10.37146/ailrev.v1i1.6

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pelaksanaan dana talangan haji pada bank BNI Syariah dan bagaimana pengaruh Program Dana Talangan Haji terhadap waiting list ibadah Haji di Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Bank BNI Syariah di Kota Makassar dengan melakukan wawancara kepada Operational Manager dan pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bank BNI Syariah memberi kemudahan kepada nasabah yang ingin berangkat haji sesuai prosedur yang didasarkan pada prinsip-prinsip perbankan syariah, (2) Program Dana Talangan Haji menimbulkan unsur Gharar atau ketidakjelasan pada waiting list kuota ibadah haji di Kota Makassar.
Problematika Belanja Online dengan e-Commerce yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan Abdul Rafik Kabianto; Irwansyah Irwansyah; Jumadil Jumadil
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.562 KB) | DOI: 10.37146/ailrev.v1i1.7

Abstract

UU ITE telah memberikan jaminan perlindungan terhadap transaksi e-commerce serta memberikan kemudahan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja dengan pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah dan dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Namun dalam prakteknya, perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi e-commerce sering tidak didapatkan akibat pelaku usaha hanya mementingkan dan memanfaatkan lemahnya pemahaman konsumen akan perlindungan hak-haknya. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Implikasi atau tujuan dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak konsumen yang jika dilanggar oleh pelaku usaha. Undang-undang ini merupakan upaya untuk konsumen yang ingin menuntut haknya yang dilanggar pelaku usaha dan ingin mengujukan gugatan.
Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik Rakhmat Wiwin Hisbullah; Farida Patittingi; Muhammad Ilham Arisaputra
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.01 KB) | DOI: 10.37146/.v1i1.8

Abstract

Program Nasional Agraria (PRONA) adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. Saat ini, pelaksanaan PRONA di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria. Pelaksanaan PRONA merupakan tanggung jawab Negara sehingga untuk pelaksanaannya dibebankan kepada Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kantor Pertanahan kabupaten/kota. Dengan demikian, pelaksanaan PRONA erat pula kaitannya dengan tindakan pemerintahan. Selain berkaitan dengan tindakan pemerintahan, PRONA berkaitan pula dengan pelayanan publik. Untuk itu, maka perlu untuk memperhatikan asas-asas dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 5 NOMOR 1, JANUARI 2023 VOLUME 4 NOMOR 2, JULI 2022 VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2022 VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021 VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2021 VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2020 VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2020 VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019 VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019