cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jumadil
Contact Email
ahsanyunus@gmail.com
Phone
+628117571616
Journal Mail Official
ailrev.azhar@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa. Jl. Tamangapa Raya III, No. 16, Makassar 90235
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al-Azhar Islamic Law Review
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa
ISSN : 26547120     EISSN : 26566133     DOI : https://doi.org/10.37146/ailrev
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Azhar Islamic Law Review (AILREV) adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa. AILREV terbit dua kali dalam setahun, pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019" : 5 Documents clear
Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Kritik Hadisnya Abdul Rahman Sakka; Najamuddin Marahamid
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.8 KB) | DOI: 10.37146/ailrev.v1i2.17

Abstract

Salat id sejatinya dilaksanakan sesuai dengan sunah Nabi. Kenyataannya umat Islam berbeda dalam melaksanakan takbir salat id. Perbedaannya tidak terlepas dari mazhab yang menjadi pegangannya. Penelitian ini akan mengungkapkan pendapat mazhab fiqh dengan metode deskriptif komparatif dan kritik hadisnya dengan metode takhrij. Dengan tujuan mengetahui dan menentukan pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis yang sahih atau minimal hasan.
Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak Akbar Akbar; Slamet S. Soewondo; Nur Azisa
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.321 KB) | DOI: 10.37146/ailrev.v1i2.18

Abstract

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek, melainkan juga subjek atas kodratnya sebagai manusia. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik di tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik (empirical research). Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Klas I Kota Makassar sudah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 terkait besaran upah yang diterima narapidana 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara. Konsep ideal pemidanaan terhadap narapidana dengan metode pemberian pelatihan dan diperkerjakan dikombinasi dengan program asimilasi sekaligus memberikan pekerjaan yang layak bagi narapidana.
Analisis Perjanjian Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha di Sulawesi Selatan Ahmad Baskam Muhammad; Jumadil Jumadil
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.486 KB) | DOI: 10.37146/ailrev.v1i2.19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji optimalisasi perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha di Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dilakukan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan memilih sasaran penelitian pada perusahaan modal ventura daerah yakni PT. Sarana Sulsel Ventura dan perusahaan pasangan usahanya di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara perusahaan modal ventura PT. Sarana Sulsel Ventura dengan perusahaan pasangan usaha di Sulawesi Selatan, belum berjalan secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi yakni: a. Faktor Internal mencakup lemahnya due dilligence oleh officer, fungsi monitoring yang lemah, dan over pembiayaan (overinvestment); b. Faktor Eksternal (PPU) mencakup karakter dari perusahaan pasangan usahapiutang usaha dari PPU yang macet, site streaming oleh PPU atau penggunaan modal ventura yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, dan siklus usaha.
Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Bambang Ady Gunawan
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.395 KB) | DOI: 10.37146/ailrev.v1i2.20

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah, serta factor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah harus dilandaskan pada prinsip- prinsip demokrasi yang merupakan bagian dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yakni prinsip partisipatif, prinsip keterbukaan dan prinsip akuntabilitas. Implementasi ketiga prinsip tersebut dalam pembentukan peraturan daerah belum dapat terlaksana dengan baik dalam prosedur pembentukan dan materi muatan yang diatur, hal ini berpengaruh terhadap kualitas peraturan hukum daerah yang dibentuk. Dalam pembentukan peraturan daerah ada tiga faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip- prinsip demokrasi yakni faktor substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Ditinjau dari faktor struktur, menunjukkan pemerintah daerah dan DPRD kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sedangkan dari aspke kultur hukum menunjukkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembentukan daerah, peran serta masyarakat masih kurang dipahami oleh masyarakat itu sendiri sehingga kurang peduli terhadap pembentukan peraturan daerah.
Pertanggungjawaban Pidana Penerimaan Gaji Aparatur Sipil Negara Secara Ilegal Dalam Tindak Pidana Korupsi Arif Suhartono; M. Said Karim; Marwati Riza
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.132 KB) | DOI: 10.37146/ailrev.v1i2.16

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak atas gaji pegawai negeri sipil yang sedang menjalani proses hukum serta menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi dalam lingkup Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Soppeng dan SKPD Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang sedang menjalani proses hukum diatur dalam Pasal 281 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN dimana ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan sebagai tersangka tidak diberikan penghasilan. Sebaliknya, diberikan uang pemberhentian sementara. Uang pemberhentian sementara diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai ASN sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uang pemberhentian sementara tersebut diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 5 NOMOR 1, JANUARI 2023 VOLUME 4 NOMOR 2, JULI 2022 VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2022 VOLUME 3 NOMOR 2, JULI 2021 VOLUME 3 NOMOR 1, JANUARI 2021 VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2020 VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2020 VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019 VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019