Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Al-Azhar Islamic Law Review Collegium Studiosum Journal Lasinrang Law Journal
Gunawan, Bambang Ady
Institut Cokroaminoto Pinrang
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tantangan Penjabaran Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Bambang Ady Gunawan
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.395 KB) | DOI: 10.37146/ailrev.v1i2.20

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah, serta factor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan daerah harus dilandaskan pada prinsip- prinsip demokrasi yang merupakan bagian dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yakni prinsip partisipatif, prinsip keterbukaan dan prinsip akuntabilitas. Implementasi ketiga prinsip tersebut dalam pembentukan peraturan daerah belum dapat terlaksana dengan baik dalam prosedur pembentukan dan materi muatan yang diatur, hal ini berpengaruh terhadap kualitas peraturan hukum daerah yang dibentuk. Dalam pembentukan peraturan daerah ada tiga faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip- prinsip demokrasi yakni faktor substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Ditinjau dari faktor struktur, menunjukkan pemerintah daerah dan DPRD kurang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sedangkan dari aspke kultur hukum menunjukkan bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pembentukan daerah, peran serta masyarakat masih kurang dipahami oleh masyarakat itu sendiri sehingga kurang peduli terhadap pembentukan peraturan daerah.
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa: Tantangan dan Hambatan Gunawan, Bambang Ady; Thamrin, Azlan
Lasinrang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Institut Cokroaminoto Pinrang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Pelaksaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Di desa Tanra Tuo Kabupaten Pinrang. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.Penelitian ini dilakukan di di Desa Tanra Tuo Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Analisis data menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2018-2020 di Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, telah berjalan dengan cukup efektif. Hal ini dikarenakan sudah adanya mekanisme pengawasan dan bentuk pengawaasan yang jelas diterapkan BPD dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa yang dilakukan secara rutin untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang dapat dilakukan oleh suatu organis. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pengawasan BPD Desa Tanra Tuo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang terkait kualitas sumber daya manusia yang masih tergolong rendah sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya kerja sama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya, sehingga hanya ada beberapa anggota BPD yang bekerja, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsinya kurang optimal terutama dalam bidang pengawasan.
PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MITIGASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL Maulana, Arif; Rahman, Ali; Aulia, Nur Afti; Nur, Alqadri; Firmansyah, Muhammad; Gunawan, Bambang Ady
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1495

Abstract

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma penanggulangan bencana di Indonesia, dari penanganan tanggap darurat yang bersifat reaktif menuju mitigasi bencana yang bersifat antisipatif sebagai bagian dari manajemen risiko. Konsep mitigasi tersebut berbasis adaptasi kearifan lokal, dengan menyesuaikan karakteristik suatu wilayah dan jenis bencana yang terjadi. Perlindungan atas ancaman bencana menjadi hak asasi rakyat, sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab serta wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, terutama terkait implementasi mitigasi berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data sekunder dan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan fenomena sosial mengenai penanggulangan bencana secara komprehensif dan menelaah keterkaitannya dengan penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma menuju mitigasi bencana berbasis adaptasi kearifan lokal perlu didukung oleh kolaborasi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Upaya ini mencakup penyusunan regulasi yang responsif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi masyarakat mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat secara efektif mengurangi risiko bencana dan melindungi hak-hak masyarakat di wilayah rawan bencana.
Konflik Tapal Batas Desa: Tantangan Hukum dan Strategi Penyelesaian Sengketa Hasim, Muhammad Rizal; Gunawan, Bambang Ady; H, Wildanah; Samma, Rasma
Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa batas wilayah desa merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam konteks otonomi daerah. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini adalah sengketa antara Desa Malimongan dan Desa Tirobali di Kabupaten Luwu Utara, yang telah berlangsung lebih dari 13 tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penegasan Batas Desa telah mengatur mekanisme penyelesaiannya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa batas wilayah desa berdasarkan ketentuan hukum yang ada serta menelusuri upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti perbedaan persepsi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dinamika politik lokal menjadi kendala utama dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif melalui negosiasi, fasilitasi, dan mediasi agar pemerintah dan masyarakat dapat mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Penyelesaian sengketa batas desa membutuhkan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat guna menciptakan kepastian hukum serta stabilitas administrasi.
Co-Authors Ali Rahman Arif Maulana, Arif Aulia, Nur Afti Hasim, Muhammad Rizal Muhammad Firmansyah, Muhammad Nur, Alqadri Rasma Samma Thamrin, Azlan Wildanah Wildanah