cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edmondus Sadesto Tandungan
Contact Email
pauluslawjournal@gmail.com
Phone
+6287842242232
Journal Mail Official
pauluslawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Kapasa, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Paulus Law Journal
Published by Universitas Kristen Indonesia Paulus
ISSN : -     EISSN : 27228525     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI PERANAN PENDAMPING DESA DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG Faradillah Paratama; Herviani
Paulus Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendamping desa merupakan seorang yang berkompeten yang ditugaskan untuk mendampingi Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk pelakasanaan peranan pendamping desa dalam mengawasi jalannya Pemerintah Desa sebagaimana aturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum dengan pendekatan empiris, dimana data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan pengamatan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peranan pendamping desa telah membawa perubahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masayarakat desa di Kecamatan Marioriwawo utamanya dalam pemerataan pembangunan dan upaya peningkatan sumber daya manusia di Desa dan dijalankan tetap pada pedoman yang diatur dalam undang-undag desa berserta aturan pelaksana lainnya.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI JUSTICE COLLABORATOR Yulianus Marampa Rombeallo; Asher Tumbo
Paulus Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Justice Collaborator adalah pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membuka suatu kejelasan dari suatu tindak pidana teroganisir Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan Justice Collaborator dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kendala-kendala terkait Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder serta tertier, serta tipe penelitian yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan Justice Collaborator bisa diterapkan dalam pengungkapan kejahatan korupsi yang sistematis, masif, dan terorganisir dimana pelaku bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dari tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap justice collaborator menjadi sangat penting karena dikhawartikan akan adanya potensi ancaman dari pelaku lainnya, juga agar semua aturan terkait justice collaborator tidak saling tumpang tindih satu sama lain dan bisa menyatukan persepsi di antara para penegak hukum yang berakitan dengan kejahatan korupsi yang teroganisir.
JAMINAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK Liberthin Palullungan; Ririn Thomas
Paulus Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam kehidupan bernegara, dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor apa saja yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak adalah faktor di bidang Administratif yaitu adanya keharusan terlebih dahulu wajib pajak membayar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak yang terutang. Kemudian dibidang Yudisial yaitu mengenai kewajiban Hakim untuk menghadirkan pihak terbanding atau tergugat dalam pemeriksaan dipersidangan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP INDIKASI PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT Marchelina Rante; Hernita Matana
Paulus Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang yang kewajiban yang utamanya yaitu membuat akta-akta otentik yang dilandasi dengan kode etik profesi, terkait dengan maraknya indikasi pemalsuan akta otentik tentunya hal tersebut perlu dipertanggungjawabkan oleh notaris itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana seorang Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan terindikasi pemalsuan serta mengetahui status hukum akta yang dibuat oleh seorang Notaris yang menimbulkan sengketa. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi literatur serta perundang-undangan yang berlaku. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila notaris terbukti melakukan pemalsuan atau memalsukan akta otentik yang dibuatnya dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dijatuhi hukuman secara pidana, perdata, dan sanksi administratif. Status hukum akta yang terbukti dipalsukan oleh Notaris yang membuatnya, yaitu dapat dibatalkan, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dibatalkan oleh para pihak sendiri dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, status atau kedudukan akta Notaris tersebut tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, tetapi hanya berlaku satu saja, sesuai dengan putusan pengadilan yang tetap.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADOPSI ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING Margaritha Rami Ndoen; Febi Meliana Ingratubun
Paulus Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing merupakan salah satu upaya perlindungan anak bertujuan melindungi anak dan membahagiakan mereka dengan memiliki keluarga yang melindugi, mendidik, serta memberikan kasih sayang. Pasangan yang tidak mempunyai anak atau keturunan biasanya melakukan pengangkatan anak (Adopsi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman bentuk perlindungan hukum terhadap Anak Indonesia yang di Adopsi oleh WNA, dan bagaimana akibat hukumnya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian Normatif, teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing terdiri dari 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa yang tercantum dari beberapa undang-undang. Sedangkan perlindungan secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa yakni yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025 Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025 Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024 Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 Vol 5 No 1 (2023): September 2023 Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022 Vol 4 No 1 (2022): September 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Maret 2022 Vol 3 No 2 (2022): Maret 2022 Vol 3 No 1 (2021): September 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 Vol 2 No 2 (2021): Maret 2021 Vol 2 No 1 (2020): September 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Maret 2020 Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020 Vol. 1 No. 1 (2019): September 2019 Vol 1 No 1 (2019): September 2019 More Issue