cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 358 Documents
 26   27   28   29   30 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM GENERASI SEHAT DAN CERDAS (Studi di Kelurahan Muara Laung I, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya) Pahri Adi K
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i2.1032

Abstract

The Healthy and Smart Generation Program is part of the National IndependentCommunity Empowerment Program which is rolled out by the goverment in orderto increase poverty and ignorance rates and encourage the creation of healthy andintelligent generations. Through this program, it is easier for the community togain access to primary and secondary education. The following discussion will bediscussed in this paper: How Community Empowerment through Healthy andSmart Generatoin programs in Muara Laung I. In order to measure the success ofthe program, the theory of empowering the Notoadmodjo Community inWaryana is used so that it can help. The research method used descriptive method.Collect and analyze information contained in verbally well written wordsembedded in it as well as community behavior. Data collection is dont throughthree steps, namely data reduction, data presentation and conclusion collection.The purpose of this study is to Analyze And Describe The Process of CommunityEmpowerment through healthy and smart generation programs is muara laung ivillage, and see what factors influence Community Empowerment Through TheHealthy And Smart Generation Program in Muara Laung I. The results of theresearch in the field of research results in the Community Empowerment programThrough the Healthy and Smart Generation Program in Muara Laung I subDistrict I have been able to finish it, but i still cannot be sure. Because it can beseen in the community, there are still people who do not know about the programand also do not know what the GSC is. Making this program still unable to servethe community the bottom.
PENGARUH TEORI PEMBANGUNAN DUNIA KE -3 DALAM TEORI MODERNISASI TERHADAP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA Ferry Setiawan
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i2.1033

Abstract

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakatadil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila, di dalam wadahnegara kesatuan republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalamsuasana perikehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, sertadalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dandamai. Jika mengkaji tentang pembangunan, maka teori modernisasi merupakanteori yang paling dominan menentukan wajah pembanguan. Menurut Sondang P.Siagian (1983) Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukanoleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatubangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usahapencapaian tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas, Ada satu halyang perlu mendapat perhatian dalam tulisan ini, yaitu bagaimana Pengaruh TeoriPembangunan Dunia Ke -3 dalam Teori Modernisasi terhadap AdministrasiPembangunan di Indonesia.
IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KOTA YOGYAKARTA
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i2.1034

Abstract

Pelayanan publik dilaksanakan, untuk menjawab kebutuhan masayarakat dibidangadministrasi pemerintahan. Pelayanan yang diberikan oleh negara kepadamasyarakat berdasar pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Halini guna masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Akan tetapi ini di berbagai tempat masih terdapat berbagai kendala dalampelayanan publik khususnya dari segi efektifitas dan efisiensi. Sehingga perlu adainovasi dalam pelayanan administrasi seperti Kebijakan Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan (PATEN) yang di lakukan di Kota Yogyakarta. Inovasikebijakan ini, unik untuk diteliti dengan menggunakan konsep implementasikebijakan untuk melihat sejauhmana kebijakan ini boleh di implementasi di KotaYogyakarta serta perspektif good governance untuk melihat kebijakan inimenjawab kebutuhan masyrakat. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatifyang bersifat deskriptif. Tulisan ini memberi argument kebijakan PATEN sebagaiinovasi pelayanan publik untuk mewujudkan prinsip good governance dalampelayanan publik.
PELUANG EKOWISATA DALAM INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA Bhayu Rhama
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i2.1036

Abstract

Ekowisata telah menjadi salah satu alternatif pariwisata yang memperhatikanlingkungan di destinasi namun pengelolaannya tetap memerlukan kehati-hatianuntuk menjaga karakter keberlanjutannya. Oleh karena itu, penelitian ini memilikitujuan untuk mendeskripsikan ekowisata sekaligus dapat menggambarkan peluang industrinya, menganalisa strategi pasar ekowisata dalam industri 4.0 dan mengevaluasi dampak ekowisata terhadap ekologi. Metodologi yang digunakandalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan datasekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekowisata umumnyadilakukan di alam dengan kegiatan yang bertanggungjawab antara lainmemperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan memberikan dukunganterhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatanmasyarakat lokal. Selain itu, konsep ekowisata yang diadopsi dari barat perludisesuaikan dengan prinsip dan kriteria pengelolaan ekowisata sesuai StandarNasional Indonesia (SNI-8013:2014) yaitu (i) kelestarian fungsi ekosistem; (ii)kelestarian obyek daya tarik wisata alam; (iii) kelestarian sosial budaya; (iv)kepuasan, keselamatan dan kenyamanan pengunjung; (v) prinsip manfaatekonomi. Hadirnya revolusi industri 4.0 dapat mendorong pemahaman pentingnyalingkungan sebelum melakukan kegiatan ekowisata, namun potensi ekowisatamenjadi sebuah pariwisata masal tidak dapat dihindari ketika pembangunan danpengembangan ekowisata tidak taat pada aturan yang ada sehingga memberikandampak negatif terhadap ekologi.
PENYELESAIAN TATA BATAS DAERAH OTONOM BARU (DOB) DI KALIMANTAN TENGAH Slamet Winaryo
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i2.1037

Abstract

Completion of boundaries in the New Autonomous Region in Central Kalimantan is aconceptual study of article to find out the extent of the implementation of the administrativeboundary delimitation in the New Autonomous Region in Central Kalimantan stipulated byLaw Number 5 of 2002 concerning the Establishment of 8 New Autonomous Regions inCentral Kalimantan. In this Law it is emphasized that the settlement of regional boundariesby no later than 2 years in New Autonomous Region 8 districts must be completed, asstipulated in the Decree of the Minister of Home Affairs No. 76 of 2012 concerningGuidelines for Confirmation of Regional Boundaries in an effort to create orderly government administration, provide clarity and legal certainty towards the boundaries of an area that meets technical and juridical aspects. The conceptual method of the article usingliterature study and or documentation studies relating to the implementation of regionalboundary. The results of a conceptual study of the implementation of regional boundarydelineation in the New Autonomous Region in Central Kalimantan, there are 23 boundarysegments, during the 17 years of implementation, which has been completed until 2019, asmany as 16 boundary segments (69.56%) while for 7 segments (30.44%) are not finished.The conclusion is the completion of regional boundaries cannot be completed in a short timeneeds. In order to complete 5 segments, it takes 13 years, while in 2017 the were 6 segmentscompleted, in 2018 there were 1 complete segment, and in 2019 there were only 4 segments.It takes a very long time of arguing and take a lot of time. Conclusion completion of theboundary requires a long time stages of preparation of documents, tracking, determiningcoordinates, making maps is not easy. The government does not have administrativeboundaries, but it must provide services to the community so that social problems arise.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v6i2.1038

Abstract

This study aimed to describe and analyze: (1)Implementation of Regulation of Minister of VillagesUnderdeveloped Regions and Transmigration Number 8 Year 2016 on Priority Fulfillment Usage of Village Fund in Pinang Tunggal Village.(2) Supporting and Inhibiting Factors of Implementation of regulation of Minister of Villages Underdeveloped Regions and Transmigration Number 8 Year 2016 On Priority Fulfillment Usage of Village Fund in Pinang Tunggal Village.Indicators in determining the success of implementation by using the Implementation Model by George C. Edward include: Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy Structure.In this study the author used descriptive qualitative research methods.While the data collection was done through observation, interviews and documentation.Data source from this study used the informant namely Village Head, Village Secretary, Head of Government Affairs, Head of Development Affairs, Chairman of BPD, Head of LPMD, Head of Neighbourhood I and II, and Community of Pinang Tunggal Village.The results of this study indicated that the Implementation of Regulation of the Minister of Villages Underdeveloped Regions and Transmigration No. 8 of 2016 on the Priority Fulfillment Usage of Village Fund Year 2016 has not been implemented by Government of Pinang Tunggal Village.This was based on (1) the lack of communication in the process of prioritizing the use of the Village Fund, the low quality of human resources so that the responses to implement the regulation seem indifferent, less effective coordination shown by village government, BPD, and elements of society so that the priority of the the village fund was decided unilaterally by the village government.(2) Supporting factors, adequate budgets of village funds, priority programs/ activities have implications for the needs of the community.Inhibiting factors, village governments were dominantly closed and self-employed, such as in determining the priority of Village fund conducted unilaterally by the Village Government, the lack of disposition to implement the regulation of minister of villages (Permendesa) so as to appear indifferent to the regulation.(3) Suggestion, hopefully in the future, the regulation47of minister of villages(Permendesa) in determining the priority of the use of Village Fund can be implemented by Pinang Tunggal Village Government
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN Indah Liana Hutabalian
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v9i1.1127

Abstract

The focus of this study is the implementation of the policy of structuring the creative field of study traders at Jl. Yos Sudarso Ujung. The objectives of this research are two things, first, see how the implementation of the Field Creative Merchant arrangement policy at Sangomang Single Culinary Park on Jl. Yos Sudarso Ujung. Second, find out what are the supporting and inhibiting factors in achieving the implementation of the Field Creative Merchant arrangement policy at the Sangomang Single Culinary Park on Jl. Yos Sudarso Ujung. The research method used in this research is descriptive qualitative method. This method is used to provide an overview of the Implementation of the Field Creative Merchant Arrangement Policy Study on the Sangomang Single Culinary Park at Jl. Yos Sudarso Ujung. The focus of the research is based on Van Mettern and Varn Horn theory which is influenced by six variables, namely policy size and objectives, resources, characteristics of executing agents, dispositions of disposing agents, communication between organizations and implementing activities, social, economic and political environment. The data obtained is based on information from the Head of the City Planning and Aesthetics Division at the Public Housing Service and Palangka Raya City Settlement Area, UPT Pasar Kahayan Staff and the Creative Field Merchant community. Data collection techniques in the form of observations, interviews and documentation. Besides that, the data analysis techniques are in the form of data reduction, data presentation, and conclusion / verification. The research results on the implementation of street vendor arrangement policies in Jl. Yos Sudarso Ujung has not been carried out optimally, this happened because the human resources managing the street vendor arrangement were still inadequate as well as the absence of a special division that managed the street vendor arrangement so that the street vendor arrangement policy was carried out by the Public Housing and Palangka Raya Housing Area during this hasn't gone well.
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Setya Pradana Gultom
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v9i1.1128

Abstract

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang paling sering terjadi bencana pada musim kemarau yaitu kebakaran hutan dan lahan di areal milik masyarakat, areal perkebunan, areal HPH, areal HTI, bahkan di kawasan lindung. Sebagian kebakaran ditimbulkan oleh kegiatan penyiapan lahan oleh masyarakat dengan menggunakan api. Melihat kondisi tersebut, kesiapan pencegahan dan pengendalian dari pemerintah daerah bersama dengan para pihak yang terkait dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah No.5 tahun 2003 serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sebagai sumber data utamanya. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan masih belum efektif secara operasional mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dilapangan, SDM dilapangan kurang, serta kurangnya anggaran. Sedangkan indikator komunikasi sudah terjalinnya komunikasi yang baik antara bidang dan seksi. Untuk sumberdaya Sudah tersedia baik staf, informasi, wewenang, dan fasilitas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri. Untuk Disposisi mencakup pengangkatan birokrat dan insentif sudah ada. Struktur birokrasi mencakup SOP dan fragmentasi sudah jelas. Dalam penelitian ini penulis memberikan saran pada badan/dinas terkait yang menangani masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan lebih giat lagi mensosialisasikan atau melakukan bimbingan teknis maupun pelatihan kepada masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR: IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Natalia Vera
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v9i1.1129

Abstract

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendiskripsikan dan mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan program ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif teknik Pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi Program Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang baru beroperasional, kurang optimal dan masih perlu banyak dibenahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur kurang optimal karena yang pertama Kondisi Dinas Ketahanan Pangan yang belum efektif dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, Program Lumbung Pangan yang di program masih mengalami kendala, seperti kurang aktifnya lumbung pangan karena kurangnya dana operasional program. Ketiga, Program toko tani sebagai pasar penyeimbang belum berjalan secara optimal karena di lapangan ditemukan oleh peneliti tempat toko tani belum memiliki tempat khusus, sehingga masih menggunakan rumah pribadi milik PPL serta ditambah dengan sikap masyarakat yang tidak mau tau dengan keberadaan Toko Tani tersebut.
KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN KALTENG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KALIMANTAN TENGAH: KINERJA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN KALTENG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KALIMANTAN TENGAH Rinaldi Purnama Rangga
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v9i1.1130

Abstract

Ombudsman yang selanjutnya disebut Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan pelayanan Publik, baik diselengarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kinerja dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalteng dan mendeskripsikan faktor penghambat Kinerja dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalteng dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ada pun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalteng dan Apa yang menjadi faktor penghambat Kinerja dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kalimantan Tengah. untuk mengukur kinerja dari Ombudsman RI Perwakilan Kalteng peneliti menggunakan teori Dwiyanto yang terdiri dari 5 indikator yaitu, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas, Resvonsibilitas, dan Akuntabilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi adapun wawancara ditujukan kepada pihak yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu, Kepala, asisten dan Pegawai Ombudsman RI Perwakilan Kalteng, Masyarakat. Dokumen yang didapatkan berupa data-data yang berhubungan dengan objek penelitian, observasi yaitu melakukan pengamatan langsung, sumber data yang di ambil yaitu sumber data primer dan skunder. Teknik analisa datanya adalah data kualitatif deskriptif dengan menganalisa yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kinerja dari Ombudsman RI Perwakilan Kalteng dapat dikatakan produktif dan capaian kinerja nya sudah maksimal, kinerjanya sesuai dengan standar Operasi Pelayanan Peraturan Ombudsman.

Page 28 of 36 | Total Record : 358

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 01 (2026): State, Governance, and Democratic Change Vol. 14 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): JISPAR Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue