cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 358 Documents
 25   26   27   28   29 
EVALUASI EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Kota Palangka Raya )
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v7i1.646

Abstract

This study of the resreach to describe and analyze : (1) Describe and analiyze Effectivenees of Local Regulation Number 22 of 2014 on Retribution Waste and Sanitation Services to Intrease the Original Income. (2) Supporting Factors and Inhibiting Effectivenees of Local Regulation Number 22 of 2014 on Retribution Waste and Sanitation Services to Intrease the Original Income. There are 5 (five) Effectivenees Indicators A Program : Namely the succes of the program, target sucess, satisfaction with the program, input and output levels, the achievement of the overall objectives. In the resreach the resreachers used the method Qualitative descriptive. Data Collection techniques using ways observation, interview, and documentation. Based on Resreach results : (1) Local Regulation Number 22 of 2014 on Retribution Waste and Sanitation Palangka Raya City done pretty well and the ralization of the Distribution of waste and sanitation sectors the government has always achived, however still not maximal between input and output due to lack of facilities and infrastructure and community participation and negligence to pay compulsory retribution. This is analyzed from 5 (five) indicators of the effectivenees a program : lack off facilities and infrastructure garbage transport and lack of cooperation between related agencies in the event on sanctions for violations of regional regulations is an onternal factor resulting in a lack of quality waste and sanitation in the Palangka Raya City. And external factors ie lack of awareness and community participation paying retribution and lack of understanding to the important functions and roles of the community in increasing local revenue from the retribution sector so that this local regulation has not been implemented effectively and efficiently. (2) Supporting Factors : the efforts of the relevant agencies to maximize service to the community by making various efforts evaluation of constraints faced and what should be improved in improving service and community participation.(3) Suggestion: The importance of cooperation with related agencies enforcement of sanctions violation ofobligation of pay retribution as well proper socialization to raise awareness and public participation in paying levies on garbage and sanitation services of course by improving supporting facilities an infrastructure which can be perceived by the Society.
ANALISIS PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH ISEN MULANG KOTA PALANGKA RAYA Indah Tri Handayani
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v7i2.955

Abstract

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat perannya yang sangat setrategis tentunya Badan Usaha Milik daerah (BUMD) harus dipikirkan secara serius dalam Pengelolaan Perusahaannya dengan merujuk pada tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG). Kota Palangka Raya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah salah satu BUMD atau Perusda yang dimiliki yaitu Perusahaan Daerah Isen Mulang (PDIM) beridirinya Perusda ini di atur dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, di jelaskan maksut dan tujuannya perusahaan daerah dibentuk untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan untuk membantu pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. serta dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis usaha yang dijalankan perusahaan daerah isen mulang bergerak di bidang Jasa, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi, Properti, Perdagangan dan Industri.Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pengelolaan Perusahaan Daerah Isen Mulang di Kota Palangaka Raya. Obyek penelitian yang dijadikan pokok bahasan penelitian memiliki karakteristik yang rumit dan dinamis mengingat peran dari perusahaan daerah sudah tertuang dalam perda dan dalam pelaksanannya terbatas karena tidak lepas dari faktor kebijakan dan lingkungan organisasi tempat operasionalnya perusahaan. Metode penelitian kualitatif selalu berangkat dari fenomena-fenomena sosial yang di tangkap oleh peneliti, hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif gejala sosial dan fenomena sudah cukup menjadi syarat dalam penentuan masalah penelitian (Bungin : 2010).Keterbukaan Transparancy Pelaksanaan prinsip keterbukaan atau transparancy belum terlaksana secara optimal dilihat dari belum adanya web atau blog untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai perusahaan daerah karena dari website lah masyarakat mudah mengakses dan mengetahui perkembangan serta jenis usaha yang dijalankan perusahaan dan hasil kinerja perusahaan. Kejelasan Acountability Pelaksanaan Kejelasan Acountabilty belum terlaksana secara maksimal ini ditandai dengan belum terlaksananya rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ dalam melaksanakan pekerjaanya.Keseusaian Responsibility Pelaksanaanya mengenai pertanggunga jawaban dan kesesuaian selama beridirinya Perusahaan Daerah Isen Mulang belum pmemberikan kontribusi terhadap PAD secara maksimal karena biaya penyertaan modal itu sebagian besarnya untuk biaya operasional dan PDIM juga pernah memberikan hasil usaha untuk PAD namun itu manyalahi peraturan daerah dikarenakan kondisi Perusahaan masih belum mendapat keuntungan . Perusahaan belum melakukan tanggug jawab sosial ditandai belumnya melesatrikan produk lokal, dalam pengelolaan belum dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari diberidirikanya PDIM di lingkungan Kota Palangka Raya dan manfaatnya belum benar-benar dirasakan masyarakat, perusahaan belum pernah membayar pajak penghasilan karena kondisnya yang masih minus. Kemandirian Independent Pelaksanaan kemandirian atau Indpendent di Perusahaan Daerah Isen Mulang belum maksimal dilaksanakan ini ditandai dengan adanya pelimpahan tanggung jawab antara yang satu dengan yang lain adapaun yang lainya mengenai pengambilan keputusan sudah baik dengan tandai tidak adanya intervensi dari pihak manapun bebas dari kepentingan dan perusahaan juga diberi kebebasan untuk melakukan jenis usaha, namun permasalahanya terkendala pada biaya yaitu modal usaha, artinya modal yang diberikan kurang, sebagian besar dipergunakan ntuk biaya operasional. kemudian dalam pengangkatan direksi sudah baik dengan dilaksanakanya car-cara yang ideal terlebih dahulu untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang profesional.Keadilan Fairness Pelaksanaan Keadilan Fairness belum terlaksana dengan maksimal yaitu ditandai dengan belum dilaksanakanya pelatihan dan pengembangan pegawai dikarenakan biaya yang mahal telah sama kita ketahui bahwa Pelatihan dan Pengembangan ini sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan dalam persaingan yang saat ini semakin ketat, jika tidak dilakukan Pelatihan dan pengembangan pegawai maka pengetahuan disiplin ilmu pegawai tidak berkembang, tidak memilki motivasi kerja yang tinggi yang ditandai dengan menurunya produktivitas kerja, kualitas kerja menurun, sikap moral dan semangat bekerja berkurang, jadi sebenarnya tidaklah merugi jika perusahaan menggelontorkan dana yang cukup banyak untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan pegawai dan dalam perekrutan pegawai belum diumumkan ke masyarakat luas masih pada sistem kekeluargaan karena terkendala dengan biaya.
Building Independent Villages through Collaborative Governance by Village-Owned Enterprises (Best Practice from Panggungharjo Village, Central Java, Indonesia) Sri Juni Woro Astuti; Falih Suaedi
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v7i2.962

Abstract

This study aims to develop a collaborative governance model applied by village-owned enterprises called "BUMDes" which has become one of the keys to the success of the village government in improving the economy and welfare of rural communities becoming an independent village. The research method used is descriptive qualitative method with a case study approach that is by taking the setting and research focus on the success of BUMDes in the village of Panggungharjo, Bantul Regency, Central Java Province. Primary data collection was carried out through in-depth interviews with several key informants and supporting informants, which were determined by snowball sampling. The main informants consisted of: the village head, the head of the village deliberation body, and the village secretary who then rolled out to several supporting informants consisting of the BUMDes officials, community leaders, and the private sector who collaborated with the Panggungharjo BUMDes. In addition, secondary data needed is obtained through documentary studies. This research will produce a collaborative governance model that is expected to be used as a reference for the management of other BUMDes in Indonesia.
Collaboration among Local Government Institutions in Achieving Public Information Openness
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v7i2.963

Abstract

Open Government is one of the main roads for accelerating development and ensuring sustainable development.One of the strategies to encourage open government is by implementing what is the mandate of the Law on public information openness well.For citizens, this law means a guarantee to citizens to obtain public information in order to increase their active role in governance.As for government institutions, the law provides the obligation to government institutions to open access to public information, actively (without preceded by the request), and passively (with the request by the requestor) to the community.However, when citizens try to access the public information, it is not uncommon for the answer to be obtained is "This is the system", "The procedure is like this", "I am not authorized".This is the background of research on how collaboration among local government institutions in Padang Panjang Municipality in realizing public information openness.With qualitative descriptive method, through the analysis of data in ethics and emic found that Local Government of Padang Panjang Municipality developed collaboration among government institutions that marked by the cooperation, interaction, compromise of some related elements to encourage public information openness.One of the ways implemented by Local Government of Padang Panjang Municipality is by the establishment of Management Officer of Information and Documentation or Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) or consisting of Main PPID (PPID Utama) and Asssisytance PPID (PPID Pembantu).For the future, it is required a clear Standard Operating Procedure for the local government work unit to network each other in encouraging the openness of public information, so the impression that the responsibility of creating public information openness in Padang Panjang Municipality is only a function of PPID can be eliminated.
Effectiveness of Pontianak City Government Innovation Policy Bisnis Cakep Lalu Lintas Lancar and Government and Smart City Landmark Ul Qadri; Verdico Arief
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v7i2.964

Abstract

Pontianak is one of the regions that get appreciation from the Government of the Republic Indonesia on various creation innovation program policy in public administration sector. Among the products in the field of innovation is the application bisnis cakep lalu lintas lancar (BCL) and application government and smart city landmark (Gencil). Both applications are used Pontianak City Government to manage the government and public service. All policies or programs implemented by the government must be effective. However, to produce a product effectiveness of a policy or program should do some research. For that we need research that focuses in measuring about how effectiveness of Pontianak City government innovation policy bisnis cakep lalu lintas lancar and government and smart city landmark. This research is conducted qualitatively with the aim to find and search data and information in depth related to how big the effectiveness of product created. Thus will be known how the level of effectiveness of a policy or program that has been implemented by the government of Pontianak City.
Public Governance in Accountability of Village Enterprise (BUMDes) Management: a Stakeholders Perspective Denok Kurniasih; Shadu S. Wijaya; Paulus Israwan Setyoko
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v7i2.967

Abstract

This paper discusses the imbalance of the role of stakeholders in the accountability of village enterprise management. One of the stakeholders dominates, this has hampered corporate actions based on public governance on the accountability of BUMDes management. Accountability is only carried out as a form of procedural accountability to the village government and district government. Even though there is a horizontal accountability mechanism to the public, it does not work effectively.One of the reasons for the accountability failure of BUMDes management is the unclear role and responsibility of stakeholders in managing BUMDes. Rural Communities, Representative Institutions (Badan Permusyawaratan Desa), Private Sector, and the ohter Village Institutions do not have proportional roles and responsibilities in the accountability mechanism for BUMDes management. It means the capacity of stakeholders in the accountability process of BUMDes management is relatively low. Even though the capacity of stakeholders is important to strengthen the accountability of BUMDes management, because all stakeholders can monitor and evaluate the management of BUMDes, so that the dominance of the Headman and BUMDes’s manager can be controlled. Therefore, in overcoming the vacancy in the role of stakeholders, this research proposes the need to create an accountability mechanism based on public governance, where all stakeholders will interact with each other with the aim of influencing the results of public policy. They interact with each other in the management of public organizations to fulfill various interests of the community. To integrate the role of stakeholders in the accountability of BUMDes management it is advisable to use an information system that can bring together all stakeholders in managing a BUMDes. The information system can be used to strengthen the accountability model based on public governance on the management of BUMDes.
The Recruitment Process of the Head of Local Government by Political Parties In Malang Raya Region Budhy Prianto; Dwi Suharnoko; Mardiyono
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v7i2.968

Abstract

Direct regional head elections are in the process of recruiting leaders in regions that can guarantee the representation of local people through a democratic process. In this process, theoretically and constitutionally political parties have important and strategic roles and functions. Unfortunately, the oligarchic practice that engulfed almost all political parties has internally and externally recognized the basic principles of democracy in the process of recruiting prospective leaders in the region. The democratic process is only procedural, not substantial. So far it is strongly suspected that the process of regional head elections is more colored by transactional politics. This paper aims first, to obtain an overview of the recruitment process of candidates by political parties in the regional head elections in the Malang Raya region. Second, to obtain a description that is the power of money not only in choosing candidates for the regional head, but also able to lull constituents and voters in determining the choice of regional heads. Third, to obtain an explanation of the impact of the transactional political process and the use of the power of money as well as the impact on the relationship between political parties and their constituents in the Malang Raya region.
Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Studi Terhadap Pedagang Kreatif Lapangan dalam Pelaksanaan Car Free Day di Bundaran Besar Kota Palangka Raya) Eriani; Ira Zuraida; Suprayitno
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i1.1017

Abstract

Cleanliness Retribution is one of the sources that has the potential to increaseRegional Original Income, especially in the implementation of Car Free Day in the“Bundaran Besar” Palangka Raya City. This can be seen from its contribution to theRegional Original Income which is quite large and always increases every year. Thiscleanliness levy serves to fulfill the routine needs of the regional treasury, regulate thehealth of the community and the environment, as well as to cover the costs ofadministering waste / cleaning services. This study aims to find out, analyze and describehow the implementation of Regional Regulations Regarding Cleaning Levies AgainstCreative Traders of Car Free Day in the “Bundaran Besar” Palangka Raya City. Inaddition, it is also to analyze the factors that influence the implementation of RegionalRegulations concerning Cleaning Levies Against Creative Traders in the Car Free Day“Bundaran Besar” Palangka Raya City. The author uses the theory of policyimplementation from George C. Edward III which consists of four indicators, namelycommunication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study uses aQualitative Approach with data collection techniques that include Observation, Interviewand Documentation. From the results of the study, it was found that the Implementation ofRegional Regulations concerning Hygiene Levies on Creative Traders of Car Free Day“Bundaran Besar” Palangka Raya City is still not optimal, so it still needs to beaddressed.The conclusions from the research on the implementation of the RegionalRegulations on Hygiene Levies Against Creative Traders of Car Free Day “BundaranBesar” Palangka Raya City are still not optimal, this is caused by the first, the lack ofsupervision by the management agency so that it is prone to irregularities. Secondly, therewas no socialization regarding the content and purpose of the Regional Regulationsconcerning Cleanliness retribution. Third, the management office is less aware of thepotential for cleaning fees at the location.
Implementasi Kebijakan Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya) Susilo Mangun Budi Raharjo
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i2.1027

Abstract

This study focused on the implementation of the Regional Regulation of PalangkRaya City Number 5 of 2011 concerning Motor Vehicle Testing Retribution. Thpurpose of this study was to find out how the implementation of the Regional Regulation of Palangka Raya City Number 5 of 2011 concerning Motor Vehicle Testing Retribution and supporting factors as well as the inhibiting factors ofPerda Policy Implementation Number 5 of 2011 concerning Study of Vehicle Motor Tests at the Office of Transportation of Palangka Raya. In a study that raised the title of implementation of the Regional Regulation of Palangka RayCity Number 5 of 2011 concerning Motor Vehicle Testing Retribution, thresearcher used the Merilee S. Grindle theory which had 9 variables viewed from the contents of the policy and policy environment. This research was conductedusing a qualitative-descriptive approach. The data obtained in this study were collected through interviews, observation, library studies, and communication.Data that has been successfully collected in this study is processed and analyzedusing qualitative analysis procedures with interactive data analysis techniquesnamely data reduction, data presentation, and conclusion / verification. The resultof this study are the implementation of the Regional Regulation of Palangka RayCity Number 5 of 2011 concerning Motor Vehicle Testing Retribution has beengoing well, especially on the indicators of decision making and the power of interests and strategies of the actors involved. However, there are inhibiting factors, namely there are still people, especially public transport drivers, who donot know about City Regulation No. 5 of 2015 concerning Vehicle Testing Retribution. And testing units and testing facilities that are not good yet include testing unit standards and from the dissemination of the relevant RegionaRegulations have not touched all elements of society especially motorists, namelyPublic Transportation, this is related to the absence of budget and low awareness of vehicle owners, especially fleets public transportation on the importance of testing motorized vehicles.
Implementasi Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Studi di Kantor Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan BPM-PTSP) Muliyani Muliyani
Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jispar.v8i2.1031

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kabupaten Katingan? (2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mekanisme pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kabupaten Katingan? Fokus penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu SIUP Di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan aspek-aspek model pelayanan perizinan secara cermat. Peneliti mengembangkan indikator inovasi pelayanan sebagai dasar untuk menghimpundata dan fakta berdasarkan fenomena yang terjadi pada Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Katingan. Lokasi atau tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Subjek penelitian meliputi Pegawai/staf Pemerintah Kabupaten Katingan Badan Pergerakan Modal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, danDokumentasi. Hasil penelitian (1) Proses implementasi kebijakan pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dilihat dari aspek: komunikasi (antara penyelenggara kebijakan dengankelompok sasaran), sumberdaya (ketersediaan dan ketercukupan SDM dan sumber daya finansial), disposisi(kesediaan dan komitmen pelaksana kebijakan), struktur birokrasi (mekanisme dan struktur organisasi pelaksana/pembagian tugas dan tanggung jawab). (2) Implementasi kebijakan pelayanan SuratIzin Usaha Perdagangan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilihat dari tingkat efektivitas yang ditunjukkan oleh tingkat pencapaian target penerima Surat Izin Usaha Perdagangan sudah optimal. Sedangkan tingkat efisiensi ditunjukkan adanya kepastian atau jaminan biaya pelayanan, namun dari segi waktu penyelesaian pelayanan masih sering tidak sesuai yang disebabkan terutama oleh aspek teknis.

Page 27 of 36 | Total Record : 358

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 01 (2026): State, Governance, and Democratic Change Vol. 14 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): JISPAR Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue