cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Syatar
Contact Email
mazahibunapmh@gmail.com
Phone
+6285340255385
Journal Mail Official
mazahibunapmh@gmail.com
Editorial Address
l. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 26856905     EISSN : 26857812     DOI : -
Core Subject : Religion,
Religion
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan karya-karya tulis terkait dengan kajian perbandingan hukum, baik itu antara hukum Islam dan hukum positif, ketokohan mazhab, maupun pemikiran hukum Islam kekinian.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 101 Documents
 1   2   3   4   5 
Daya Serap Lembaga-lembaga Fatwa terhadap Masalah-masalah Hukum Kontemporer; Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU Abdi Wijaya
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.10624

Abstract

Eksistensi lembaga-lembaga fatwa Indonesia adalah bagaimana supaya ummat dapat menjalankan ajaran-ajara Islam yang baik dan benar dalam kehidupan mereka sehari-hari.Penerapan ajaran tersebut dapat dimplementasika ketika lembaga-lembaga fatwa mampu mengolah dan menghasilkan produk hukum terhadap problematika ummat. Berangkat dari asumsi tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji lembaga-lembaga fatwa di Indonesia (lembaga fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahstul Masail NU).
Pemahaman Masyarakat terhadap Kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab. Gowa; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam Abdul Rahman Qayyum; Rini Ekasari
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v2i1.14294

Abstract

 Artikel ini mengemukakan kedudukan sunrang yang diminta kembali pada saat terjadi perceraian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pallangga, Gowa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, masyarakat Kecamatan Pallangga, mengenal  sunrang sama dengan mahar dalam hukum Islam yaitu  syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon  mempelai perempuan dengan jumlah dan jenis sunrang ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga calon mempelai laki-laki. Apabila sunrang tersebut telah  diberikan  oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan pada saat akad nikah  maka sunrang tersebut sudah menjadi hak mutlak dari isteri. Artinya sudah tidak ada lagi hak dari suami atas sunrang  itu, artinya sunrang tersebut tidak boleh di ganggu gugat. Menurut hukum adat yang ada di Pallangga ketika suami isteri bercerai lalu si suami meminta sunrang/maharnya kembali maka itu tidak di perbolehkan apabila sepasang suami isteri tersebut sudah mempunyai anak. Lain halnya ketika bercerai lalu belum bercampur maka pihak perempuan wajib mengembalikan seluruh sunrang yang diberikan oleh laki-laki pada saat akad nikah, kerena hal tersebut merugikan pihak dari  laki-laki. Menurut pandangan hukum Islam apabila terjadi perceraian dan belum bercampur maka mahar itu bisa diambil kembali tetapi hanya sebagian atau separuhnya saja kecuali perempuan memaafkan atau mengikhlaskannya maka seluruh mahar tersebut itu boleh diambil oleh pihak laki-laki. Begitupun sebaliknya ketika laki-laki memafaatkan/mengikhlaskan maharnya maka seluruh mahar tesebut adalah milik dari perempuan.Kata Kunci: Sunrang; Hukum Islam; Hukum Adat.
Al-Qawaid Al-Ushuliyah Al-Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer Khaidir Hasram
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.11127

Abstract

Artikel ini fokus pada pemikiran Abdul Wahhab Khallaf tentang al-Qawaid al-Ushuliyah at-Tasyri’iyyah. Artikel ini mengemukakan bagaimana konsep tersebut dijadikan sebagai satu alternatif metodologi dalam membangun pemahaman fikih kontemporer. Melalui pembacaan terhadap literatur (library research) tentang ushul fiqh dan produk fikih kontemporer, saya menguji kemungkinan konsep al-Qawaid al-Ushuliyah at-Tasyri’iyah digunakan sebagai basis metodologi. Tujuan artikel ini bukan untuk mendiskusikan kaidah mana yang lebih cocok digunakan, melainkan hanya membedah konsep metodologi lama untuk digunakan sebagai alternatif dalam merumuskan produk fikih saat ini. Selain itu, saya menunjukkan bahwa metodologi tersebut penting untuk digunakan secara utuh dan bersifat hirarkis dalam istinbath hukum, alih-alih secara parsial. 
Praktik Manajemen Zakat Perspektif Hukum Islam; Analisis Komparatif Fikih Klasik dengan Fikih Kontemporer Mayyadah Mayyadah
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i1.9673

Abstract

Practise of zakah management has developed and changed according to the times. Among the examples of these changes are the type of zakah that aren’t found in Prophet era, dynamic grouping of mustahik which varies from one society to society, and also amil problem in need to new terms and requirement.This paper aims to explore zakah management practise and it development from classic fikih compared to contemporary fikih perspective.
Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB); Studi Kasus di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Siti Aisyah; Sarina Sarina
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v2i1.14283

Abstract

 The author’s background raised the title of this thesis to fine out the suitability of the theory and the reality contained in the community against the implementation of the KB Village in Inrello Village Keera District Wajo Regency. The type or research method used is a qualitative research method. Qualitative research has three main keys, namely taking facts based on understanding the subject, observing in detail and in depth, and trying to find new theoretical results that are far from existing theories. Qualitative research or better known as field research starts from observation, then conducts interviews with the community, to obtain accurate data. The results showed that: 1). Lack of education is a trigger factor so that people do not understand the purpose of the implementation of the Village of KB in Inrello Village Keera District Wajo Regency. 2). KB Village Inrello Village has had a positive impact in terms of community welfare both in the economic and educational fields. 3). The implementation of the KB Village in Inrello Village is in accordance with Islamic law, where the KB Village is solely for the good and welfare of the community, it’s just that there are still many people who do not understand because they do not see the Qur,anic foundation and often ignore government programs because they maintain their opinions which is considered the most correct.Keywords: Community Understanding, KB Village, Islamic Law.
Nikah Mut'ah Perspektif Hadis Nabi saw. Sabir Maidin
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.11649

Abstract

Hadis tentang hukum nikah mut’ah telah ada sejak lama, dan menimbulkan dua mainstream pendapat yaitu yang melarang dan membolehkannya, disebut pertama memiliki rujukan jumhur ulama sunnah, sedangkan disebut kedua merujuk kepada pendapat ulama Syi’ah. Ulama Sunni berpendapat bahwa nikah mut’ah tidak menanamkan kehidupan keluarga yang  permanen, memudahkan kehidupan freesex dan terlepas dari tanggung jawab perkawinan. Sedangkan Ulama Syi’ah menyatakan bahwa nikah mut’ah diperkenankan oleh Nabi Muhammad saw. dan kebolehannya berlaku untuk selamanya.  Nikah mut’ah merupakan fenomena yang menarik dan unik untuk dikaji. Karena itu, kajian ini merupakan kajian perpektif hadis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hadis, dengan maksud menemukan kejelasan status hadis yang ditakhrij. Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa hadis tersebut, isi sanad dan matannya sahih. Nikah mut’ah secara umum diharamkan sampai hari kiamat. Hal ini berdasarkan matan hadis yang menyatakan secara temporal bahwa nikah mut’ah pernah dibolehkan,  kemudian dilarang untuk selamanya. Nikah mut’ah dilihat dari segi manfaat, maka tidak ada sakinah, mawaddah, wa rahmah  di dalamnya. Pemerintah harus lebih tegas melarang tentang nikah mut’ah. Karena, nikah mut’ah masih dilakukan oleh masyarakat. Pemeritahan harus memberikan perlindungan hukum bagi korban nikah mut’ah. Karena perkawinan ini menimbulkan efek hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.Kata kunci:  Nikah Mut’ah; Hadis Nabi; Syiah dan Sunni.
Syariat dan Perundang-undangan; Proses Kebijakan dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan di Bulukumba Amril Maryolo AR
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i1.9378

Abstract

 In this section it aims to describe the context of regional policy in the frame of sharia-compliant regional regulations in Bulukumba regency. Explain the legal basis, the political process of public policy, and the content of religious regulations as a reference in analyzing the phenomena behind the implementation of religious regulations in Bulukumba. By linking this matter, it is expected to be able to see the role of the actors and institutions involved in implementing the religious regulation, whether it is in line with what is aspired to form a religious community according to the vision of the Bulukumba government or vice versa.Keywords: Religious Regulation, Policy Process, Local Regulation Content
Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Islamul Haq; Wahidin Wahidin; Saidah Saidah
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v2i1.14295

Abstract

One form of action that gets criminal abolition is an action taken by someone in order to defend themselves from an emergency threat, but the act of self-defense sometimes exceeds the proper limit. This study aims to find out how the comparison between Islamic criminal law and positive law towards actions that exceed the limits (noodweer exces) in self-defense. This research is a qualitative research study using library research. According to the results of this study, it was found that the defense carried out beyond the limit (Noodweer exces), in positive law as stipulated in KUHP 49 paragraph 2, when self-defense that exceeds the limit carried out under conditions of "shaking of the soul", then this can be used as a justification or forgiveness that can eliminate the crime. In contrast to Islamic criminal law, a person must be held responsible for acts of defense that go beyond limits under any circumstances.Keywords: Self-Defense; Noodweer Exces; Positive Law.
Komparasi Konstitusi Negara Modern antara Indonesia dan Korea Selatan Andi Safriani
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.11647

Abstract

Perbandingan konstitusi merupakan sebuah upaya untuk membandingkan konstitusi. Perbandingan konstitusi berisi satu perbandingan mengenai konstitusi terutama dari berbagai negara untuk kemudian agar lebih memahami apa dan bagaimana konstitusi pada masing-masing negara itu berlaku. Perbandingan Konstitusi antara Negara Indonesia dan Negara Republik Korea Selatan, ditinjau dari bentuk negara, struktur ketatanegaraan, pengaturan HAM (jenis HAM yang diatur) dan cara perubahan konstitusinya. Konstitusi Indonesia dan Korea Selatan tersebut memiliki konstitusi yang rigid, dikatakan rigid karena perubahannya mensyaratkan tata cara khusus yang berbeda dengan perubahan undang-undang, konstitusi kedua Negara tersebut pun tentu memiliki perbedaan-perbedaan tertentu
Nikah Muhallil; Analisis Pendapat Empat Imam Mazhab Thahir Maloko
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.10627

Abstract

 Nikah muhallil adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Apabila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, maka suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis masa iddahnya. Yang dimaksud menikah dengan laki-laki lain, bukan hanya sekedar melakukan akad nikah, tetapi telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, kemudian menceraikannya dengan sebenarnya sehingga suami pertama dapat menikah dengan mantan istrinya. 

Page 2 of 11 | Total Record : 101

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 7 ISSUE 2, DECEMBER 2025 VOLUME 7 ISSUE 1, JUNE 2025 VOLUME 6 ISSUE 2, DECEMBER 2024 VOLUME 6 ISSUE 1, JUNE 2024 VOLUME 5 ISSUE 2, DECEMBER 2023 VOLUME 5 ISSUE 1, JUNE 2023 VOLUME 4 ISSUE 2, DECEMBER 2022 VOLUME 4 ISSUE 1, JUNE 2022 VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2021 VOLUME 3 ISSUE 1, JUNE 2021 VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2020 VOLUME 2 ISSUE 1, JUNE 2020 VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019 VOLUME 1 ISSUE 1, JUNE 2019 More Issue