Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan is a scientific articles that contains about Pancasila and Civics Education in the form of research articles, which are are Philosophy, Value, and Ethics; Law and Constitutional; Political and Government; Social and Culture.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 1 (2021): April"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA BATAM, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Julianto, Julianto]]>;
<![CDATA[Shahriyani Shahrullah, Rina]]>;
<![CDATA[Ayunda, Rahmi]]>;
<![CDATA[Garry Hawidi, Robert]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dengan perkembangan zaman atau yang dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0, langkah awal Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan murah adalah dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana Kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk Kota Batam untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (E- Litigasi). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang penerapan, kendala dan solusi dari penerapan E-Litigasi khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Batam. Dari hasil penelitian ini, analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, terdapat empat faktor yang belum efektif diterapkan yaitu “Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Budayaâ€. Salah satu faktor yang efektif adalah dalam penerapannya yaitu “Faktor Fasilitas atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukumâ€. Hambatan penerapan yang efektif adalah tidak adanya aturan ketat yang mewajibkan E-Litigasi dan sosialisasi kepada penegak hukum dan komunitas terkait terkait E-Litigasi. Solusinya adalah dengan merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan / atau melakukan sosialisasi tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INCEST DI KOTA BATAM, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wirayatni, Supadmi]]>;
<![CDATA[Andini, Putri]]>;
<![CDATA[Tantimin, Tantimin]]>;
<![CDATA[Ayu Riandini, Vera]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindakan kekerasan terhadap perempuan cukup sering terjadi di masyarakat kita, terutama terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Mereka yang mengalami disabilitas tersebut sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan, seperti inses. Inses adalah tindakan kekerasan yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan darah seperti yang terjadi antara orang tua dan anak kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini studi literatur, wawancara dan juga penyebaran kuisioner online kepada masyarakat Kota Batam yang tersebar di 12 kecamatan. Penyebaran kuisioner secara online bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat Batam terkait kasus kekerasan seksual incest yang pernah terjadi terhadap perempuan penyandang disabilitas di Kota Batam. Setiap orang, tanpa memandang disabilitas memiliki hak atas perlindungan hukum atas hak-hak mereka yang dilanggar. Anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban inses membutuhkan perlindungan dari semua pihak karena keterbatasannya. Mereka cenderung hanya bisa menerima atau menuruti apa yang dilakukan pada mereka karena ketidakberdayaan mereka. Oleh karena itu, para pelaku inses harus diberikan sanksi tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, agar korban mendapatkan keadilan yang layak.]]>
<![CDATA[HAK UNTUK BEBAS DARI STIGMATISASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PARA PASIEN, PDP,ODP DAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ]]>
<![CDATA[May Sukma Wijaya, Putu Cika]]>;
<![CDATA[Ananda, Dhea]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid-19 merupakan situasi darurat terhadap kesehatan yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia. Tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 haruslah proporsional, serta tidak mengorbankan Hak Asasi Manusia dan demokrasi yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Namun, pada kenyataanya penanganan virus Covid-19 justru menimbulkan banyak dampak negatif yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia selama pandemi Covid-19 yaitu, Hak untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi. Pandemi Covid-19 menghasilkan gelombang stigma dan diskriminasi pada kelompok tertentu, terutama kepada para pasien positif Covid- 19 , PDP dan ODP, serta para tenaga kesehatan. Mereka mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai carrier virus karena dianggap dapat menyebarkan virus Covid-19, inilah yang membuat penerima stigma menerima perlakuan diskiriminatif dari kelompok mayoritas. Hal ini terlihat dari peristiwa perawat yang diusir dari tempat tinggalnya, tenaga kesehatan yang ditolak oleh tetangganya, hingga penolakan pemakaman jenazah para korban positif Covid- 19. Hal ini juga dikhawatirkan dapat menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk melanggar Hak Asasi Manusia dan mengancam demokrasi.]]>
<![CDATA[OPRASI TANGKAP TANGAN KPK TERHADAP KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN EDHY PRABOWO TERKAIT KASUS KORUPSI EKSPOR BENIH LOBSTER ]]>
<![CDATA[Rudi Pranata, Wayan]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kasus korupsi dan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang menyangkut Oprasi Tangkap Tangan KPK Terhadap Kementrian Kelautan Dan Perikanan Edy Prabowo Terkait Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dititik beratkan pada penggunaan data sekunder berupa peraturan- peraturan dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian disesuaikan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya, pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah melakukan upaya perampasan dan pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum indonesia. Identifikasi Masalah, Pertama Kendala Yang Timbul dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia. Kedua Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia.]]>
<![CDATA[PERJALANAN COVID-19 DI INDONESIA DAN KASUS YANG MUNCUL DIBALIKNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ]]>
<![CDATA[Vrischika Sani Purnama, Kadek]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hanya butuh waktu 38 hari untuk COVID-19 menginfeksi seluruh provinsi di Indonesia, yaitu pada 9 April 2020. Provinsi terakhir yang mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama di wilayahnya. Tak sedikit kasus yang bermunculan saat masa pandemic ini, khususnya korupsi. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat. Pemberantasan korupsi di Indonesia dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Dengan meluas dan sistematisnya Tindak Pidana Korupsi, maka tentu hal ini sudah menyangkut dimensi kemasyarakatan yang harus dilindungi terhadap adanya perbuatan tersebut, sehingga pada akhirnya hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat yang membawa kedalam perspektif Hak-Hak Asasi Manusia. Perspektif Hak Asasi Manusia ini berkaitan dengan persoalan kesejahteraan rakyat secara komunal yang harus dinikmatinya. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau kasus korupsi yang terjadi di masa pandemic COVID-19 dalam perspektif Hukum dan HAM dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Shuartini Milenia, Luh Yossi]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia telah hadir dan masih mampu mempertahankan dirinya sebagai ikon demokrasi yang harus diikuti oleh negara lain. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dalam lebih dari sepuluh tahun terus tumbuh dan berubah dengan keragamannya dalam masyarakat, dinamika dan keragaman masalah. Indonesia masih bisa mempertahankan identitasnya sebagai demokrasi.Melaluifakta-faktaini,tulisaninimencobauntukmenggambarkan situasi politik di Indonesia dalam Pemilu Presiden 2014, serta merefleksikan lebih jauh tentang respon dan pengaruh pihak asing terhadap mekanisme demokrasi. Apa yang terjadi dalam proses pemilu dalam beberapa bulan terakhir dan bagaimana Indonesia terus menjadi contoh dari kisah sukses berbagai demokrasi identitas yang beragam seperti negara multikultural, negara berkembang, serta negara dengan penganut Muslim terbesar di dunia. Makalah ini melihat masalah melalui konsep pemilihan dan demokrasi berdasarkan pada analisis identitas. Dimana penulis berusaha untuk melihat di luar kotak proses pemilihan dalam analisis politik domestik yang telah dilakukan sebelumnya. Probe Indonesia berdasarkan identitasnya di ranah internasional sebagai negara demokratis menjadi menarik ketika identitasnya dinilai dengan membandingkannya dengan identitas lain seperti identitas dan peran sebagai negara berkembang dan identitas kolektif sebagai negara Asia Tenggara. Koran-koran berpendapat bahwa proses pemilihan di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh faktor domestik. Kematangan demokratisasi Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan upaya internasional dan Indonesia dalam memainkan peran dan mempertahankan identitasnya sebagai negara demokratis di ranah internasional.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LITIGASI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA BATAM, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Julianto Julianto]]>;
<![CDATA[Rina Shahriyani Shahrullah]]>;
<![CDATA[Rahmi Ayunda]]>;
<![CDATA[Robert Garry Hawidi]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dengan perkembangan zaman atau yang dikenal dengan istilah Revolusi Industri 4.0, langkah awal Mahkamah Agung dalam mendukung perubahan sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan murah adalah dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana Kemudian direvisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mewajibkan seluruh wilayah pengadilan di Indonesia termasuk Kota Batam untuk dapat melaksanakan persidangan secara elektronik (E- Litigasi). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang penerapan, kendala dan solusi dari penerapan E-Litigasi khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Batam. Dari hasil penelitian ini, analisis yang menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto, terdapat empat faktor yang belum efektif diterapkan yaitu “Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya”. Salah satu faktor yang efektif adalah dalam penerapannya yaitu “Faktor Fasilitas atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum”. Hambatan penerapan yang efektif adalah tidak adanya aturan ketat yang mewajibkan E-Litigasi dan sosialisasi kepada penegak hukum dan komunitas terkait terkait E-Litigasi. Solusinya adalah dengan merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan / atau melakukan sosialisasi tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INCEST DI KOTA BATAM, INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supadmi Wirayatni]]>;
<![CDATA[Putri Andini]]>;
<![CDATA[Tantimin Tantimin]]>;
<![CDATA[Vera Ayu Riandini]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindakan kekerasan terhadap perempuan cukup sering terjadi di masyarakat kita, terutama terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Mereka yang mengalami disabilitas tersebut sangat rentan menjadi korban tindak kekerasan, seperti inses. Inses adalah tindakan kekerasan yang terjadi antara orang yang memiliki hubungan darah seperti yang terjadi antara orang tua dan anak kandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini studi literatur, wawancara dan juga penyebaran kuisioner online kepada masyarakat Kota Batam yang tersebar di 12 kecamatan. Penyebaran kuisioner secara online bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat Batam terkait kasus kekerasan seksual incest yang pernah terjadi terhadap perempuan penyandang disabilitas di Kota Batam. Setiap orang, tanpa memandang disabilitas memiliki hak atas perlindungan hukum atas hak-hak mereka yang dilanggar. Anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban inses membutuhkan perlindungan dari semua pihak karena keterbatasannya. Mereka cenderung hanya bisa menerima atau menuruti apa yang dilakukan pada mereka karena ketidakberdayaan mereka. Oleh karena itu, para pelaku inses harus diberikan sanksi tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, agar korban mendapatkan keadilan yang layak.]]>
<![CDATA[HAK UNTUK BEBAS DARI STIGMATISASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PARA PASIEN, PDP,ODP DAN KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ]]>
<![CDATA[Putu Cika May Sukma Wijaya]]>;
<![CDATA[Dhea Ananda]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pandemi Covid-19 merupakan situasi darurat terhadap kesehatan yang berdampak pada berbagai bidang kehidupan manusia. Tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 haruslah proporsional, serta tidak mengorbankan Hak Asasi Manusia dan demokrasi yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Namun, pada kenyataanya penanganan virus Covid-19 justru menimbulkan banyak dampak negatif yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia selama pandemi Covid-19 yaitu, Hak untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi. Pandemi Covid-19 menghasilkan gelombang stigma dan diskriminasi pada kelompok tertentu, terutama kepada para pasien positif Covid- 19 , PDP dan ODP, serta para tenaga kesehatan. Mereka mendapat stigma negatif dari masyarakat sebagai carrier virus karena dianggap dapat menyebarkan virus Covid-19, inilah yang membuat penerima stigma menerima perlakuan diskiriminatif dari kelompok mayoritas. Hal ini terlihat dari peristiwa perawat yang diusir dari tempat tinggalnya, tenaga kesehatan yang ditolak oleh tetangganya, hingga penolakan pemakaman jenazah para korban positif Covid- 19. Hal ini juga dikhawatirkan dapat menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk melanggar Hak Asasi Manusia dan mengancam demokrasi.]]>
<![CDATA[OPRASI TANGKAP TANGAN KPK TERHADAP KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN EDHY PRABOWO TERKAIT KASUS KORUPSI EKSPOR BENIH LOBSTER ]]>
<![CDATA[Wayan Rudi Pranata]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 1 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kasus korupsi dan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang menyangkut Oprasi Tangkap Tangan KPK Terhadap Kementrian Kelautan Dan Perikanan Edy Prabowo Terkait Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dititik beratkan pada penggunaan data sekunder berupa peraturan- peraturan dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian disesuaikan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air tidak hanya merugikan keuangan Negara saja tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena transnasional sehingga kerjasama internasional menjadi esensial dalam mencegah dan memberantasnya, pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dapat menghindarkan keterpurukan Indonesia akibat korupsi tersebut adalah melakukan upaya perampasan dan pengembalian terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum indonesia. Identifikasi Masalah, Pertama Kendala Yang Timbul dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia. Kedua Upaya Yang Dilakukan Untuk Memperbaharui Perampasaan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Indonesia.]]>
