Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan is a scientific articles that contains about Pancasila and Civics Education in the form of research articles, which are are Philosophy, Value, and Ethics; Law and Constitutional; Political and Government; Social and Culture.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 2 (2021): Oktober"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[PERAN HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Shuartini Milenia, Luh Yossi]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia telah hadir dan masih mampu mempertahankan dirinya sebagai ikon demokrasi yang harus diikuti oleh negara lain. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dalam lebih dari sepuluh tahun terus tumbuh dan berubah dengan keragamannya dalam masyarakat, dinamika dan keragaman masalah. Indonesia masih bisa mempertahankan identitasnya sebagai demokrasi.Melaluifakta-faktaini,tulisaninimencobauntukmenggambarkan situasi politik di Indonesia dalam Pemilu Presiden 2014, serta merefleksikan lebih jauh tentang respon dan pengaruh pihak asing terhadap mekanisme demokrasi. Apa yang terjadi dalam proses pemilu dalam beberapa bulan terakhir dan bagaimana Indonesia terus menjadi contoh dari kisah sukses berbagai demokrasi identitas yang beragam seperti negara multikultural, negara berkembang, serta negara dengan penganut Muslim terbesar di dunia. Makalah ini melihat masalah melalui konsep pemilihan dan demokrasi berdasarkan pada analisis identitas. Dimana penulis berusaha untuk melihat di luar kotak proses pemilihan dalam analisis politik domestik yang telah dilakukan sebelumnya. Probe Indonesia berdasarkan identitasnya di ranah internasional sebagai negara demokratis menjadi menarik ketika identitasnya dinilai dengan membandingkannya dengan identitas lain seperti identitas dan peran sebagai negara berkembang dan identitas kolektif sebagai negara Asia Tenggara. Koran-koran berpendapat bahwa proses pemilihan di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh faktor domestik. Kematangan demokratisasi Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan upaya internasional dan Indonesia dalam memainkan peran dan mempertahankan identitasnya sebagai negara demokratis di ranah internasional.]]>
<![CDATA[ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR LEMBAGA BERWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS : PUTUSAN PN SINGARAJA NOMOR 80/PID.SUS/2017/PN SGR) ]]>
<![CDATA[Sukadana Putra, I Kadek]]>;
<![CDATA[Putu Nia Priyantini, Gusti Ayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, masyarakat Indonesia mempunyai tujuan untuk membangun manusia seutuhnya, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani termasuk kesehatan. Untuk mencapai tujuan itu, maka setiap orang harus bersaing secara sehat dan kuat sehingga akan memberikan begitu banyak tantangan-tantangan bagi konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa. Selanjutnya Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam kasus-kasus perlindungan konsumen yaitu Masyarakat bawah yang menjadi korban Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang/jasa yang hanya semampunya di dapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya- bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja. Dilihat dari kasus-kasus di atas maka dari itu masyarakat dihimbau harus lebih berhati-hati dalam penggunaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan, karena sudah bayak contoh yang dapat dilihat, agar tidak terulang kejadian yang sama.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEMIRIPAN SUATU PRODUK ]]>
<![CDATA[Kadek Arianti, Ni Desak]]>;
<![CDATA[Wiangga Dipa, Wahyu]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan yang diakibatkan dengan kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan- penemuan baru. Adanya perubahan maupun temuan- temuan baru tersebut maka harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. perlindungan hukum diantaranya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hukum Preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsiuntukmenyelesaikansengketayang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum tidak hanya sebatas dalam melindungi hak konsumen selain itu juga mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta dan hak atas kekayaan Industri. HaKI pun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENINDAKLANJUTI KULINER EXTRIM BERUPA SATWA LIAR DI MASA PANDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Ari Sastrawan, Gede]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masa Pandemi covid 19 merupakan dampak yang sangat luar biasa di dunia mengingat, dampak yang dirugikan bagi sector-sektor sangatlah memperhatinkan, melalui hukum perlindungan konsumen bahwa terdapat kuliner ekstrim berupa satwa liar. Dalam konteks UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengosumsi makanan tersebut, selanjutnyamengenaipasal21ayat2UUNo5Tahun1990tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ini justru melarang untuk melakukan aktifitas seperti pemburuan, maka pemburuan tersebut dapat dikaitkan sebagai produksi/penjual sedangkan konsumen/ pembeli. Metode yang dilakukan dalam meneliti kasus ini adalah metode normative. Hasil yang diperoleh dalam kasus ini bahwa produksi dapat dikenakan pasal 21 ayat 2 UU No 5 Tahun 1990, dan penulis berharap agar makanan makanan ekstrim tersebut dapat ditanggulangi secara hukum mengingat poentingnya ekosistem pada mahkluk hidup tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL GEGURITAN BALI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sukadana Putra, I Kadek]]>;
<![CDATA[Putu Nia Priyantini, Gusti Ayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Geguritan adalah bentuk kesusastraan Bali Tradisional yang dapat digolongkan ke dalam bentuk puisi. Namun apabila ditinjau dari segi isinya geguritan merupakan salah satu karya sastra yang tergolong prosa, sehingga geguritan dapat dikategorikan ke dalam puisi naratif. Geguritan adalah puisi naratif yang tidak bisa dikaji hanya dengan menggunakan teori puisi modern saja, namun dikaji berdasarkan unsur-unsur yang khas. Geguritan dibentuk oleh pupuh-pupuh dan pupuh tersebut diikat oleh beberapa syarat. Proses penciptaan geguritan tidak hanya pada masa lampau tetapi penciptaan geguritan sampai saat ini masih tetap hidup dan berkelanjutan dengan berbagai tema seperti kepahlawanan, percintaan, politik, sosial. Selain itu mengandung berbagai lukisan kebudayaan, buah pikiran, budi pekerti, nasihat, hiburan dan termasuk kehidupan beragama. Geguritan juga mengandung nilai- nilai yang banyak dijadikan pedoman oleh orang-orang sebagai tuntunan moral. Geguritan Bali hak ciptanya dipegang oleh Negara dalam ketentuan dari Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini, perlindungan karya cipta Geguritan Bali Hak Cipta belum dapat dilindungi secara ekspresi budaya tradisional dengan utuh karena adanya kekaburan norma serta perbedaan karater antara Hak Kekayaan Intelektual dan Ekpresi Budaya Tradisional. Sehingga Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengajukan gugatan atas kewenangannya terkait dengan perbanyakan Geguritan Bali tanpa izin untuk kebutuhan komersial.]]>
<![CDATA[PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN PADA SISWA KELAS VII DI MTS AL- KHAIRIYAH TEGALINGGAH ]]>
<![CDATA[Febriyandy, Moh.]]>;
<![CDATA[Landrawan, I Wayan]]>;
<![CDATA[Sukadi, Sukadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine 1) the process of inculcating character values through Civics subjects in grade VII A MTs Al-Khairiyah Tegalinggah, 2) Obstacles in inculcating character values through Civics subjects, and 3) Efforts made to overcome these barriers. The purpose of this study was to describe the process of inculcating character values through Civics subjects in class VII A MTs Al-Khairiyah Tegalinggah. The location of this research is in class VII A of MTs Al-khairiyah Tegalinggah. Data collection methods used in this study were observation, interviews, and documentation. The data analysis method used is descriptive qualitative with the following steps: data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results showed that 1) the process of inculcating character values through Civics subjects went quite well using the following approaches: Cultivating values by example, strengthening fanism. Like the teacher always comes on time, speaks well, and is neatly dressed, occasionally gives praise, and gives reprimands; The cognitive moral approach is carried out by conducting group discussions on moral dilemmas, such as discussing ways to express opinions freely and responsibly; Value clarification approach by means of simulation such as simulating deliberation; Approach to learning to do (action) by way of appeal and habituation.]]>
<![CDATA[PERAN GURU PPKN DALAM MENINGKATKAN NILAI MORAL SISWA DI MADRASAH ALIYAH (MA) SYAMSUL HUDA DESA TEGALLINGGAH-BULELENG ]]>
<![CDATA[Azhar, Ainur]]>;
<![CDATA[Ketut Arya Sunu, I Gusti]]>;
<![CDATA[Natajaya, I Nyoman]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana Peran guru PPKn dalam meningkatkan moral siswa di MA Samsul huda Singaraja; (2) Apa faktor pendukung dan penghambat guru PPKn dalam meningkatkan moral siswa di MA Samsul Huda Desa Tegallinggah-Buleleng. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi. Subjek dari penelitian ini adalah Guru Pengampu Mata Pelajaran PPKn, Kepala Sekolah dan siswa yang di tentukan dengan teknik Purposive Sampling. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: di MA Syamsul Huda peran Guru sebagai (1) Guru sebagai perencana, (2) Guru Sebagai inisiator, (3) Guru Sebagai motivator, (4) Guru sebagai observer, (5) Guru sebagai antisifator, (6) Guru sebagai model, (7) Guru sebagai evaluator, (8) Guru sebagai teman bereksplorasi bersama anak didik, dan (9) Guru sebagai promotor agar anak menjadi pembelajar sejati. guru PPKn tidak hanya memberikan materi dalam bentuk ceramah di ruang kelas, namun guru PPKn juga mengimplementasikan teori yang telah di salurkan kepada siswa.]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Luh Yossi Shuartini Milenia]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia telah hadir dan masih mampu mempertahankan dirinya sebagai ikon demokrasi yang harus diikuti oleh negara lain. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dalam lebih dari sepuluh tahun terus tumbuh dan berubah dengan keragamannya dalam masyarakat, dinamika dan keragaman masalah. Indonesia masih bisa mempertahankan identitasnya sebagai demokrasi.Melaluifakta-faktaini,tulisaninimencobauntukmenggambarkan situasi politik di Indonesia dalam Pemilu Presiden 2014, serta merefleksikan lebih jauh tentang respon dan pengaruh pihak asing terhadap mekanisme demokrasi. Apa yang terjadi dalam proses pemilu dalam beberapa bulan terakhir dan bagaimana Indonesia terus menjadi contoh dari kisah sukses berbagai demokrasi identitas yang beragam seperti negara multikultural, negara berkembang, serta negara dengan penganut Muslim terbesar di dunia. Makalah ini melihat masalah melalui konsep pemilihan dan demokrasi berdasarkan pada analisis identitas. Dimana penulis berusaha untuk melihat di luar kotak proses pemilihan dalam analisis politik domestik yang telah dilakukan sebelumnya. Probe Indonesia berdasarkan identitasnya di ranah internasional sebagai negara demokratis menjadi menarik ketika identitasnya dinilai dengan membandingkannya dengan identitas lain seperti identitas dan peran sebagai negara berkembang dan identitas kolektif sebagai negara Asia Tenggara. Koran-koran berpendapat bahwa proses pemilihan di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh faktor domestik. Kematangan demokratisasi Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari dukungan upaya internasional dan Indonesia dalam memainkan peran dan mempertahankan identitasnya sebagai negara demokratis di ranah internasional.]]>
<![CDATA[ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR LEMBAGA BERWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS : PUTUSAN PN SINGARAJA NOMOR 80/PID.SUS/2017/PN SGR) ]]>
<![CDATA[I Kadek Sukadana Putra]]>;
<![CDATA[Gusti Ayu Putu Nia Priyantini]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, masyarakat Indonesia mempunyai tujuan untuk membangun manusia seutuhnya, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani termasuk kesehatan. Untuk mencapai tujuan itu, maka setiap orang harus bersaing secara sehat dan kuat sehingga akan memberikan begitu banyak tantangan-tantangan bagi konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa. Selanjutnya Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam kasus-kasus perlindungan konsumen yaitu Masyarakat bawah yang menjadi korban Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang/jasa yang hanya semampunya di dapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya- bahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja. Dilihat dari kasus-kasus di atas maka dari itu masyarakat dihimbau harus lebih berhati-hati dalam penggunaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan, karena sudah bayak contoh yang dapat dilihat, agar tidak terulang kejadian yang sama.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEMIRIPAN SUATU PRODUK ]]>
<![CDATA[Ni Desak Kadek Arianti]]>;
<![CDATA[Wahyu Wiangga Dipa]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3 No 2 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi PPKn Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat dituntut untuk dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk perubahan sosial atau kebudayaan yang diakibatkan dengan kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan- penemuan baru. Adanya perubahan maupun temuan- temuan baru tersebut maka harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. perlindungan hukum diantaranya perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Hukum Preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsiuntukmenyelesaikansengketayang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum tidak hanya sebatas dalam melindungi hak konsumen selain itu juga mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta dan hak atas kekayaan Industri. HaKI pun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.]]>
