cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 22   23   24   25   26 
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANTYNOMY NORMEN (KONFLIK NORMA) ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERKAIT JANGKA WAKTU PEROLEHAN HAK ATAS TANAH Kadek Widya Antari; Ratna Artha Windari; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i2.28775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) serta (2) menganalisis cara penyelesaian konflik norma dalam kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, kemudian bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif, dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Konflik norma yang terjadi antara UUPA dengan UU Penanaman Modal terdapat di dalam pasal yang mengatur tentang perolehan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Pasal 29 UUPA jangka waktu perolehan HGU berkisar 50/60 Tahun, sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a UU Penanaman Modal HGU diperoleh untuk jangka waktu 95 Tahun. HGB di dalam Pasal 35 UUPA diperoleh untuk jangka waktu 50 tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU Penanaman Modal, HGB diperoleh untuk jangka waktu 80 tahun.(2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/ PUU-V/2007 merupakan solusi untuk menyelesaikan konflik norma antara UUPA dengan UU Penanaman Modal. Karena berdasarkan isi putusan tersebut, pengaturan mengenai HGU, HGB dan Hak Pakai akan berlaku aturan di dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP CURANMOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : B/346/2016/RESKRIM) Ni Made Ita Ariani; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i2.28776

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng, (2) Tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Buleleng untuk mengupayakan diversi terhadap curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng (perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polres Buleleng dan Balai Pemasyarakatan Denpasar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap kasus curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng dengan batas umur anak yang telah berumur 12, tetapi belum berumur 18 tahun sudah berjalan sesuai dengan peratuan perundang- undangan mengenai pelaksanaan sistem peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana curanmor, dari aparat penegak hukumnya yaitu Polres Buleleng selalu mengupayakan penyelesaian kasus tindak pidana yang diperoses dengan mengutamakan keadilan restoratif dan penerapanya melalui diversi (2) Tindakan yang dilakukan pihak Kepolisian Polres Buleleng untuk mengupayakan diversi terhadap curanmor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng (perkara Nomor : B/346/2016/Reskrim), yaitu bertindak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak Polres Buleleng melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan saksi-saksi untuk dimintai keterangan, mewajibkan mendaptkan bantuan hukum, pada tahap penyidikan pihak Polres Buleleng yaitu penyidik mengeluarkan surat kepada Balai Pemasyarakatan perihal permintaan penelitian dan diversi terhadap pelaku.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B SINGARAJA KM Ayu Triandari Purwanto; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i2.28777

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui (1) perlindungan hukum terhadap narapidana sebagai saksi dan korban pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja (2) peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja dalam memberikan Pelrindungan Hukum serta faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban pelanggaran. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen dan akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II- B Singaraja merupakan tempat penerapan sanksi kepada narapidana namun, narapidana masih berhak memperoleh perlindungan hukum bilamana menjadi seorang saksi dan korban. Perlindungan hukum yang diberikan mengacu pada Pengayoman; Persamaan perlakuan dan pelayanan; Pendidikan; Pembimbingan; Penghormatan harkat dan martabat manusia; Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. (2) Dengan peran dalam memberikan perlindungan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja adalah dengan cara: (1) memberikan perlindungan hukum preventif berupa tata tertib yang terbagi menjadi dua yakni kewajiban dan larangan; (2) memberikan perlindungan hukum represif berupa proses beracara dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja selanjutkan mengasilkan sanksi bagi pelaku. Adapun faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana sebagai saksi dan korban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B yaitu kelebihannya kapasitas penghuni Lapas dan kurangnya kesadaran sesama penghuni dalam menjalin keharmonisan.
PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus : Konflik Bersenjata di Sri Lanka) I Gusti Ayu Sintiya Widayanti; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i2.28778

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur mengenai tentara anak dalam konflik bersenjata dalam perspektif hukum humaniter internasional dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif selanjutnya data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata dalam perspektif hukum humaniter internasional terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan tahun 1977, Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak yaitu yang pertama adalah perlindungan berdasarkan Prinsip Pembeda, perlindungan berdasarkan pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa Tahun 1977, Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya pada. Selain itu ada beberapa instrument hukum lainnya yang juga mengatur menganai perlindungan terhadap hak-hak anak. yang juga mengatur menganai perlindungan terhadap hak-hak anak. Berdasarkan beberapa instrumen hukum di atas maka perlindungan hukum terhadap anak-anak yang direkrut menjadi tentara anak di Sri Lanka meliputi: perlindungan terhadap perekrutan anak yang berusia di bawah 15 ke dalam konflik besenjata, perlindungan anak dari setiap serangan tidak senonoh, perlindungan perlindungan terhadap pelarangan hukuman mati bagi anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERMOHONAN SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA A.A.I. Damar Permata Hati; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i2.28779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan permohonan suntik mati (Euthanasia) ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia serta pengajuan permohonan suntik mati (Euthanasia) berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh konklusi yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dapat diketahui bahwa suntik mati (Euthanasia) jika ditinjau dari hukum pidana di Indonesia hanya diatur secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 304 dan 344, dimana dari pasal tersebut dinyatakan bahwa suntik mati (Euthanasia) merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana.(2) Pengajuan permohonan suntik mati (Euthanasia) memiliki tahapan yang sama dengan pengajuan permohonan pada umumnya sesuai dengan aturan hukum yang ada dan suntik mati (Euthanasia) itu sendiri tidak bisa dilaksanakan di Indonesia apapun alasanya karena suntik mati (Euthanasia) tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia itu sendiri.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN Kadek Intan Rahayu; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i2.28780

Abstract

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal perlu dikembangkan guna mengetahui mengenai faktor-faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap illegal fishing. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal serta apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana illegal fishing. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dan faktor penghambat dari penegakan hukum illegal fishing. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dirumuskan secara kumulatif dimana sanksi yang didapatkan oleh pelaku berupa sanksi denda yang cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku, sanksi pidana terhadap korporasi masih dibebankan kepada pengurusnya. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum illegal fishing di Indonesia adalah oknum dari aparat hukum itu sendiri, rumusan sanksi pidana, pembuktian, kurangnya integritas dan wawasan aparat penegak hukum.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN BULELENG Perjaka Purba; Ketut Sudiatmaka; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i3.28781

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap penyelesaian sengketa di Kabupaten Buleleng, serta faktor yang menyebabkan minimnya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi atau pengadilan di Kabupaten BulelengJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirirs, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Perlindungan Konsumen terhadap penyelesaian sengketa konsumen di Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik oleh Pengadilan Negeri Singaraja pada jalur litigasi dan Disperindag Kabupaten Buleleng pada jalur non litigasi namun sampai saat ini penanganan penyelesaian sengketa di Kabupaten Buleleng baik secara litigasi maupun non litigasi sangat minim terjadi, adapun faktor yang menyebabkan minimnya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi di Kabupaten Buleleng karena presepsi masyarakat yang menganggap jalur peradilan rumit, lama dan memakan banyak uang. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya sebagai konsumen yang menyebabkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
PENYELESAIAN SENGKETA KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang - Korea Selatan) Novi Setiawati; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i3.28782

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji status kepemilikan Pulau Dokdo serta penyelesaian sengketa Pulau antara Jepang dan Korea Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan kasus dan Pendekatan History. Data yang diperoleh dan diolah adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, data-data tersebut kemudian disusun secara sitematis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pulau Dokdo merupakan Pulau yang berada diantara negara Jepang dan Korea selatan, kedua negara saling mengklaim status kepemilikan Pulau Dokdo dengan bukti-bukti. Penyelesaian sengketanya hingga kini belum juga selesai, sengketa ini berimbas kepada hubungan kedua negara. Sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional maka sengketa ini dapat diselesaikan melalui cara damai yakni dengan cara mediasi, membuat perjannjian pengembangan bersama dan melalui prosedur wajib yakni melalui Konsiliasi, Arbitrase, dan juga melalui Pengadilan Internasional Untuk Hukum Laut (ITLOS).
IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B Made Witama Mahardipa; Ni Putu Rai Yuliartini; Ratna Artha Windari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i3.28783

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, serta (2) mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara.Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B telah dilaksanakan dengan baik, namun masih saja terdapat perkara yang diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan karena SEMA No. 2 tahun 2014 merupakan aturan yang baru diundangkan pada tanggal 13 Maret 2014, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B adalah jumlah perkara masuk yang banyak sedangkan ruang sidang yang terbatas; kesiapan jaksa dalam pembuatan surat Dakwaan, Nota Pembelaan, dan Tuntutan; terdakwa yang terkadang tidak kooperatif mengikuti proses persidangan; dan hakim yang terkadang berhalangan hadir dalam persidangan karena mengikuti diklat atau kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DITINJAU DARI UU NO 8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS KELALAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BULELENG) I Nyoman Renaldi Mahardika; Ketut Sudiatmaka; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v2i3.28784

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mengatasi kerugian yang dialami konsumen terhadap dampak yang timbul akibat terbatasnya penyediaan air bersih serta mengetahui implementasi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap kosumen PDAM di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Sampel diambil dari konsumen PDAM Kabupaten Buleleng dengan Teknik Probability Sampling. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab PDAM Kabupaten Buleleng telah melakukan upaya penambahan debit dalam rangka mengatasi kekurangan suplai air bersih salah satunya dengan membuat sumur bor di beberapa titik serta wajib memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang disebabkan oleh gangguan distribusi air yang terjadi bukan hanya dengan normalisasi aliran air, (2) Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindunga Konsumen terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha belum dapat diimplementasikan dengan baik, PDAM Kabupaten Buleleng tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 UUPK yakni terkait dengan tanggung jawab ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan air bersih serta hak yang diterima konsumen tidak sesuai.

Page 24 of 60 | Total Record : 592

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue