Articles
592 Documents
<![CDATA[PERKAWINAN NGEROROD DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI DESA JULAH KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG) ]]>
<![CDATA[Kadek Ayuni Jayanti Ningrat]]>;
<![CDATA[Ketut Sudiatmaka]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28750
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Landasan filosofi mengenai Perkawinan Ngerorod (kawin lari) di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, (2) keabsahan Perkawinan Ngerorod dalam perspektif hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula, (3) perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan “Perkawinan Ngerorod” ( kawin lari ) di lihat dari hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris . Teknik penentuan sampe lpenelitian ini menggunakan Purposive Sampling. Subjek Penelitian ini adalah Bendesa Adat, Prajuru/pengurus adat, Masyarakat pakraman desa Tejakula, dan objek penelitian ini adalah hukum adat berupa awig-awig, serta lokasi penelitian di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi, Teknik yang digunakan adalah Teknik Studi Dokumen, dan Teknik Wawancara (interview). Hasil penelitian ini menunjukkan (1) dalam hal Landasan filosofi mengenai Perkawinan Ngerorod (kawin lari) di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng tidak lepas dari nilai kebudayaan dan norma- norma adat perkawinan, (2) keabsahan Perkawinan Ngerorod dalam perspektif hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula mengarah pada unsur ngerorod ini yang paling utama yaitu suka sama suka, apa bila tidak terpenuhi atau terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorod, maka pria dapat dijerat delik dalam pasal 332 ayat 1 angka 2, dan (3) perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan “Perkawinan Ngerorod” ( kawin lari ) di lihat dari hukum adat di Desa Julah Kecamatan Tejakula. Peraturan adat yang sudah dibuat oleh penglinsir-penglingsir terdahulu tentunya harus dijalankan dan diterima oleh masyarakat sampai saat ini.]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Angga Prawiradana]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Ratna Artha Windari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28751
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng dan faktor penghambat dan pendukung serta upaya dari kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Buleleng. Subjek dari penelitian ini adalah kepolisian yang memiliki kewenangan didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu dalam hal ini anggota Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika belum maksimal dikarenakan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng setiap tahunnya, didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika kepolisian membutuhkan kontribusi dari masyarakat agar penegakan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika berjalan masksimal. Adapun faktor penghambat peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya penyalahgunaan narkotika menjadi hal penghambat dari pihak kepolisian. Berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian yaitu dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang pengetahuan bahayanya penyalahgunaan narkotika dan melaksanakan oprasi-oprasi dan razia yang lebih rutin untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MARITIME BOUNDARY DELIMITATION DI LAUT KARIBIA DAN SAMUDERA PASIFIK ANTARA COSTA RICA DAN NICARAGUA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Ari Wiratmaja]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28762
<![CDATA[Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui status maritime boundary delimitation antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa maritime boundary delimitation di Laut Karibia dan Samudera Pasifik antara Costa Rica dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi. Adapun hasil analisis yang didapat oleh penulis bahwa status maritime boundary delimitation antara Costa Rica dan Nicaragua di Laut Karibia dan Samudera Pasifik saat ini masih dalam proses penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional serta penyelesaian sengketa maritime boundary delimitation antara Costa Rika dan Nicaragua melalui Mahkamah Internasional diselesaikan menggunakan ketentuan hukum internasional yang berlaku.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERKAIT PENCEMARAN LAUT TIMOR AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA ]]>
<![CDATA[Made Astiti]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Ratna Artha Windari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28767
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis pertanggungjawaban negara Australia terhadap pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara. 2) Menganalisis mengenai penyelesaian sengketa tumpahan minyak montara antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum dari penelitian ini menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk pertanggungjawaban negara Australia menggunakan prinsip tanggungjawab mutlak atau absolute, namun dilihat dari kenyataannya pertanggungjawaban yang dilakukan belum sesuai dengan UNCLOS III 1982 dikarenakan negara Australia merupakan tempat pengeboran tersebut dilaksanakan dan memberikan izin kepada perusahaan Thailand diwilayah ZEE negaranya. 2) Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara Indonesia dan Australia dalam kasus pencemaran laut Timor akibat tumpahan minyak montara tersebut adalah Tahap negosiasi merupakan tahap awal yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Australia dimana negara Indonesia mengajukan klaim terhadap Australia dan menuntut ganti rugi terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpahan minyak tersebut, namun Australia menolak proses negosiasi tersebut dengan menolak klaim yang diajukan negara Indonesia, sehingga proses negosiasi tersebut tidak mendapatkan hasil.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS LEDAKAN BOM PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) YANG DILAKUKAN OLEH ARAB SAUDI DI YAMAN) ]]>
<![CDATA[Putu Agus Harry Sanjaya]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28768
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap gedung perwakilan diplomatik dalam perspektif konvensi wina 1961 (studi kasus ledakan bom pada kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) yang dilakukan oleh Arab saudi di Yaman). Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab negara Arab Saudi terhadap kerusakan gedung diplomatik Indonesia di Yaman. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen. Hasil penelitian menujukan bahwa (1) Kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki seorang wakil diplomatik didasarkan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada wakil diplomatik dalam melakukan tugasnya dengan sempurna. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk di dalamnya gedung perwakilan diplomatik asing. Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik menegaskan bahwa status gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolable) karena merupakan suatu kerahasiaan diplomatik sehingga pejabat-pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala perwakilan. (2) Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban hukum internasional. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan wakil diplomatik, maka negara penerima dapat dikatakan tidak dapat memberikan perlindungan dan kenyaman terhadap para diplomatik dalam menjalankan fungsi dan missi-missinya. Negara penerima memperbaiki sekaligus mempertanggung jawabkan pelanggaran hak tersebut dan menjaga kehormatan dari negara pengirim wakil diplomatik sebagai negara yang berdaulat.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA DEPEHA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[I.G.A.Meta Sukma Devi]]>;
<![CDATA[Ketut Sudiatmaka]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Sari Adnyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28769
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang dan sistem pewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Kelian Adat Desa Depeha dan I Gede Budhi Arsana beserta istri Ketut Juni Pratiwi selaku narasumber penelitian merupakan subjek dalam penilitian ini sedangkan perkawinan pada gelahang dengan memusatkan lokasi penelitian di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng menjadi objek penelitian. Dalam penilitian ini jenis penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis empiris serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara (interview) dan teknik pencatatan dokumen. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut berkedudukan sebagai anak angkat dari orang tua mempelai perempuan yang dimana sebelum anak itu lahir kedua belah pihak telah membuat suatu perjanjian pengangkatan anak pertama akan diberikan kepada kedua orang tua atau keluarga si perempuan, sementara untuk anak kedua dan selanjutnya bisa diberikan kepada kedua orang tua atau keluarga si laki-laki. Selanjutnya, sistem pewarisan terhadap anak yang lahir dari perkawinan Pada Gelahang di Desa Depeha, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk urusan harta dan kekayaan akan diberikan oleh kedua belah pihak dari orang tua angkat (Drs. I Wayan Wantira Sasmiarta selaku ayah dari pihak perempuan) dan orang tua kandung dari si anak itu sendiri (I Gede Budhi Arsana alias Bobi).]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PADA UD DARMA KREASI JAYA ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Ratna Artha Windari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28770
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada pekerja di UD. Darma Kreasi Jaya. (2) mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada UD. Darma Kreasi jaya. Penelitin ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, subjek penelitian adalah Kepala UD Darma Kreasi Jaya beserta Tenaga Kerja UD Darma Kreasi Jaya. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observsi dan teknik pencatatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Faktor – faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran upah kepada tenaga kerja pada UD. Darma Kreasi Jaya terdapat 3 faktor yaitu, (a) Faktor pertama adanya pembeli yang tidak melangsungkan pembayaran secara tunai (b) Faktor kedua adanya persaingan usaha perusahaan UD. Darma Kreasi Jaya dengan perusahaan yang sejenis (c) Faktor ketiga adalah semakin meningkatnya harga bahan baku kayu, kusen dan mebel. (2). Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada perusahaan UD. Darma Kreasi Jaya adalah berupa surat perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja dimana isi dari surat perjanjian tersebut ada hak dan kewajiban hal ini tidak sepenuhnya diberikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini sangat lemahnya isi perjanjian pekerja yang dibuat oleh para pihak]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENGANIAYAAN ADELINA TKW ASAL NTT DI MALAYSIA) ]]>
<![CDATA[Gede Dendi Teguh Wahyudi]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28772
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum tenaga kerja indonesia di luar negeri. Mengetahi hambatan – hambatan pemerintah indonesia melalui perwakilan RI dalam menangani kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia Adelina di Malaysia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen. Hasil penelitian menujukan bahwa (1) Perlindungan hukum bagi TKI tidak berdokumen dapat dilakukan pertama, dengan cara Perlindungan dengan pendekatan secara politis. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan pemberian bantuan hukum. (2) Hambatan pemerintah Indonesia dalam penegakkan hukum tenaga kerja Indonesia diluar negeri adalah adanya perdagangan manusia di Indonesia. Seperti kasus yang dialami oleh TKW asal Nusa Tegara Timur Adelina, setalah diketahui bahwa Adelina adalah TKW Indonesia, Adelina meningal dunia dikarena disiksa oleh majikannya, Adelina kerap mendapat siksaan hingga mengalami anemia dan malnutrisi, bahkan tubuh Adelina terdapat bekas luka yang tidak diobati hingga berakibat kegagalan fungsi organ tubuh.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERWAKILAN DIPLOMATIK AMERIKA SERIKAT DI BENGHAZI LIBYA ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Juwita Dewi]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Ratna Artha Windari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i1.28773
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji 1) kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya, 2) upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyerangan perwakilan dilpomatik Amerika Serikat di Benghazi Libya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang diperoleh dan diolah adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data- data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) perwakilan diplomatik Amerika Serikat yang ada di Benghazi Libya juga memiliki kekebalan dan keistimewaan sebagaimana yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. 2) Kemudian mengenai upaya penyelesaian permasalahan terkait penyerangan perwakilan diplomatik Amerika Serikat, tindakan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut yakni dengan penyelesaian sengketa secara damai berupa negosiasi. Dalam negosiasi kedua belah pihak tersebut menyepakati bahwa pemerintah Libya berjanji akan mencari para tersangka penyerangan dan membawa mereka ke pengadilan, dan dalam negosiasi juga disepakati hukum yang berlaku adalah hukum negara Libya atas pertimbangan adalah sebagian besar pelaku penyerangan adalah warga negara Libya.]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KARANGASEM ]]>
<![CDATA[Ni Komang Marsena Yanis Cristiana]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v2i2.28774
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem dan hambatan - hambatan yang ditemui oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Karangasem serta upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambtana tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan mempergunakan data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen yang nantinya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah berjalan baik namun belum optimal, hal ini dikarenakan meningkatnya angka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Karangasem dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini. Peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem yaitu apabila penyelesaian tindak pidana dilakukan melalui mediasi maka kepolisian memiliki peran sebagai mediator (penengah) sedangkan apabila diselesaikan melalui jalur hukum maka peran kepolisian hanya sebatas sebagai penyidik dan penyelidik saja, Adapun hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepolisian Unit PPA dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu hambatan yang berasal dari korban itu sendiri, hambatan yang berasal dari keluarga baik itu keluarga korban maupun pelaku serta hambatan yang datang dari masyarakat. berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian dalam mengatsi hal tersebut yakni dengan cara melakukan sosialisasi serta bekerjasama dengan instansi- instansi terkait.]]>
