cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 24   25   26   27   28 
TINJAUAN YURIDIS ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PENYIARAN PROSES PERSIDANGAN PIDANA Desak Paramita Brata; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i1.28837

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana dan (2) mengetahui dan menganalisis mengenai indikator pemberlakuan asas sidang terbuka untuk umum dalam penyiaran proses persidangan pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan kasus, (3) pendekatan konseptual dan, (4) pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan asas sidang terbuka untuk umum pada hakikatnya diatur dalam pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penjelasan pasal tersebut tidak menyatakan mengenai penyiaran proses persidangan pidana. Namun adanya pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak untuk memperoleh informasi maka penyiaran persidangan diperbolehkan oleh Hakim, namun harus menghormati proses peradilan serta mentaati aturan penyiaran dan kode etik jurnalistik (2) indikator pemberlakuan asas sidang terbuka umum dalam penyiaran proses persidangan adalah pertama, penyiaran persidangan pidana harus mentaati peraturan berlaku seperti aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kedua, penyiaran tidak boleh mengganggu jalannya persidangan, ketiga, mengutamakan pemberitaan akurat dengan menghormati asas presumption of innoncent daripada keuntungan komersial, keempat tidak dibenarkan menampilkan dan menayangkan keterangan saksi yang dapat mempengaruhi kesaksian saksi lain dan penyiaran tidak boleh disertai opini dapat menyudutkan salah satu pihak.
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB Wayan Jendra; Dewa Gede Sudika Mangku; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28839

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui : (1) Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah dengan teknik non probabilitas dan cara yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah dengan teknik Purvosive Sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Impelementasi PERMA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB sudah dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh PERMA tersebut, akan tetapi ada beberapa perkara yang penyelesaiannya lebih dari batas waktu 25 hari. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yaitu : (a) pemanggilan yang begitu lama (b) Tergugat tidak hadir pada saat sidang (c) hari libur agama (d) pembuktian yang berbelit-belit. Kata Kunci : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perkara Perdata, PERMA No. 2 tahun 2015, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.
KEABSAHAN PERJANJAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DALAM PRAKTIK JUAL BELI TANAH HAK MILIK DIKAJI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 Ni Putu Monika Ventari Kusumawati; Ni Ketut Sari Adnyani; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28840

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam praktik jual-beli tanah hak milik dikaji dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan akibat hukum perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam praktik jual-beli tanah hak milik dikaji dari peraturan perundang-undangan di Indonesia serta upaya penyelesaian sengketa akibat perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam praktik jual- beli tanah hak milik. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berguna untuk mendapatkan konklusi yang relavan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Keabsahan perjanjian nominee harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian nominee menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihaknya. 2). Akibat hukum dari perjanjian nominee adalah syarat objektif suatu sebab yang halal tidak dipenuhi, maka mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum atau tidak pernah ada. 3). Dalam perjanjian nominee terkait dengan upaya penyelesaian sengketa pada umumnya masyarakat menggunakan jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi, beberapa masyarakat juga menggunakan jalur litigasi atau penyelesaian sengketa di pengadilan.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP TANAH PERTANIAN DI DESA UMEJERO KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG Komang Agus Sujana; Ketut Sudiatmaka; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28841

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. (2) mengetahui keefektivitasan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero,Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, (3) mengetahui faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Empiris. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling yang di analisis secara kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Sistem Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Umejero, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng yaitu sebagian besar masyarakat melaksanakan perjanjian Bagi Hasil mendasarkan pada rasa saling percaya dan sudah menjadi hukum kebiasaan di masyarakat, perjanjian bagi hasil di lokasi penelitian sebagian besar hanya berdasarkan pada persetujuan antara pihak pemilik tanah dan penggarap secara lisan tanpa melibatkan kepala desa dan dinas terkait.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA CIPTA MUSIK DALAM BENTUK VCD/DVD DI KABUPATEN BULELENG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TERKAIT PELANGGARAN HAK EKONOMI Dewa Agung Budi Rama Laksana; Ni Ketut Sari Adnyani; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28842

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng dan bentuk perlindungan Hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap beredarnya VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis pendekatan deskriptif, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dari permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Penanggulangan pelanggaran Hak Cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan di Kabupaten Buleleng belum adanya upaya penanggulangan yang dapat dilakukan, hal ini diakarenakan belum adanya kasus yang masuk mengenai pelanggaran hak cipta atas musik dalam bentuk VCD/DVD bajakan dari masyarakat, Upaya penanggulangan pembajakan VCD/DVD di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan melaui dua upaya penanggulangan yakni dengan upaya penanggulangan secara Preventif dan Upaya penanggulangan secara Represif. 2) Bentuk perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap berdarnya VCD/DVD bajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum terimplementasikan dengan baik, belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. pelanggaran karya-karya cipta di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng.
PROSES PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PEMBATALAN SENGKETA JUAL BELI TANAH DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 228/PDT.G/2015/PN.SGR.) I Kadek Lelo Adnyana; Dewa Gede Sudika Mangku; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses pertimbangan Hakim dalam memutus pembatalan Sengketa Jual Beli Tanah di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B, (2) hambatan yang terjadi dalam Hakim memutus pembatalan Sengketa Jual Beli Tanah Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Jenis Penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis empiris. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Subjek penelitian ini adalah Majelis Hakim Di Kantor Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B serta lokasi penelitian pada skripsi ini adalah di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara (interview) dan teknik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis secara dekriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan. (1) dasar pertimbangan hakim dalam jual beli tanah ada dua asas yaitu : Asas Terang dan Asas Tunai, (2) akibat hukum jika pihak dikalahkan tidak mau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukan permintaan, lisan maupun dengan surat kepada pihak yang kalah.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT ADANYA PENIRUAN LOGO MEREK TERDAFTAR DIKOTA SINGARAJA Ketut Bayu Wirayuda; Ketut Sudiatmaka; Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28844

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait adanya peniruan logo merek terdaftar di Kota Singaraja serta kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Kota Singaraja dan sistem pemerintahan Kota Singaraja dalam penegakan hukum terhadap peniruan logo merek terdaftar di Kota Singaraja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari penelitian langsung dilapangan yang didukung dengan bahan hukum yang terdiri, peraturan Perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur- literatur serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait peniruan logo merek terdaftarn belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak adanya kasus pelanggaran terkait peniruan logo merek terdaftar, dimana pelanggaran ini sudah sangat jelas dilarang didalam aturan tersebut serta kendala dari masyarakat dan pemerintah daerah.
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA MEREK SECARA LITIGASI DI WILAYAH KOTA DENPASAR Kadek Sumarni; Ni Ketut Sari Adnyani; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28846

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi penyelesaian sengketa merek secara litigasi di wilayah Kota Denpasar, serta untuk menganalisisakibat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak merek di wilayah Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriftif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Polda Bali. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen,observasidanwawancara. yang penentuan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) implementasi penyelesaian sengketa sengketa merek di wilayah Kota Denpasar hanya berjalan sampai di polda saja karena adanya kesepakan antara kedua belah pihak yang sepakat untuk berdamai, (2) akibat hukum yang diterima terhadap pelaku pelanggaran merek di wilayah Kota Denpasar yaitu dengan cara membayar ganti rugi sesuai dengan banyaknya kerugian yang dialami oleh pemegang kuasa dari merektersebut selain membayar ganti rugi pelaku usaha tersebut juga diminta untuk melakukan permintaan maaf di media cetak dan media massa.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Ketut Arianta; Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i2.28849

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif HAM internasional serta untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingya di Myanmar. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan histori dan pendekatan kasus. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum internasional secara umum bentuk perlindungan hukum bagi kaum Etnis Rohingya dituangkan dalam aturan-aturan atau instrument-instrument internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Genosida, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Selanjutnya penyelesaian pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar, berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, etnis rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional yang diatur dalam Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP YANG MENGALAMI KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH KONSUMEN DI KOTA SINGARAJA Chory Ayu Sugesti; Si Ngurah Ardhya; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32862

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalamikerugian yang disebabkan oleh konsumen di Kota Singaraja serta (2) mengetahui akibat hukum terhadapkonsumen yang tidak melakukan itikad baik berupa tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang sudahdipesan dalam sistem pre order (PO). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yangbersifat deskriptif. Penentuan sampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposivesampling yakni sampel yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari peneliti.Pengolahan dan analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahuibahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian adalah berupa ganti kerugiandan/atau sanksi pidana terhadap konsumen bilamana konsumen tetap tidak mengganti kerugian sebagaimanadimaksud dan perbuatannya telah memenuhi unsur pidana. Akibat hukum terhadap konsumen yang tidakmelakukan itikad baik dalam bertransaksi yaitu (1) Menimbulkan tanggung jawab mutlak (strict liability)terhadap kerugian yang dialami pelaku usaha; (2) Menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pelaku usaha; (3)Menimbulkan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pidana pada UU ITE, BAB 13 UUPK dan/atau ketentuanpidana dalam KUHP.

Page 26 of 60 | Total Record : 592

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue