cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Lanini
Contact Email
tmlj@untad.ac.id
Phone
+6281342723422
Journal Mail Official
tmlj@untad.ac.id
Editorial Address
Program Pascasarjana Universitas Tadulako Jl. Sukarno Hatta Km 09 Palu, Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadulako Master Law Journal
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 25797670     EISSN : 25797697     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is published by Tadulako University Palu-Central Sulawesi Indonesia. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is an open-access peer-reviewed journal that mediates the dissemination of academicians, researchers, and practitioners in the law. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL accept submission from all over the world. TADULAKO MASTER LAW JOURNAL aims to provide a forum for national and international academicians, researchers, and practitioners on law science to publish the original articles. All accepted articles will be published and will be freely available to all readers with worldwide visibility and coverage. The scope of TADULAKO MASTER LAW JOURNAL is the issues of the specific topics such as Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Medical Law, Environmental Law, and another section related contemporary issues in law All articles submitted to this journal can be written in Bahasa Indonesia and English Language.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2019): JUNE" : 7 Documents clear
PENETAPAN LOKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Langelo, Rosana Dewi
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 2 (2019): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berskala luas selalu dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Namun lain hal dengan pengadaan tanah skala kecil yang dapat dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak tanpa melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaanya tersebut. Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 pada ayat (3) menyatakan bahwa pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan tanpa penetapan lokasi. Dengan tidak adanya penetapan lokasi dalam pengadaan tanah skala kecil mengakibatkan instansi yang memerlukan tanah tidak dapat melakukan konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di pengadilan karena salah satu syarat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 untuk melakukan konsinyasi atau penitipan ganti rugi di pengadilan diperlukan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh gubernur atau walikota/bupati.
ISSUANCE OF A SURROGATE CERTIFICATE DUE TO BEING LOST BY AN HEIR, CAUSED BY A NATURAL DISASTER. Fatmala, Faiqa
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 2 (2019): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land registration is essentially aimed at ensuring the right of the landowner. The publication of a certificate is a safeguard to the landowners of their rights to the land, in order to provide legal certainty to the holders of land rights, land certificates are a strong proof. Ownership of the land is hereditary, if a person dies who leaves the inheritance in the form of land rights, then the inheritance falls to the heirs. Proof of ownership by the heirs is a certificate of inheritance endorsed by the sub-district head, in the process of issuing the replacement certificate lost due to natural disaster done first checking physical data and juridical data.
ANALISIS UNSUR SUBJEKTIF SEBAGAI ELEMEN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Hendrawan, Deni
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 2 (2019): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Unsur Subjektif sebagai elemen pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk dasar-dasar teoritik dan praktis dimana unsur subjektif sama pentingnya dengan unsur objektif dalam pembuktian tindak pidana yang harus dibuktikan oleh hakim dalam pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu mencari dan menginventarisir bahan hukum dengan menelusuri dokumen, buku-buku literatur, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh diuraikan dan disajikan secara preskripsi serta disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.Unsur subjektif sebagai elemen pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi adalah adalah unsur yang melekat pada pembuat tindak pidana yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja (dolus) atau lalai (culpa), dan tidak adanya alasan pemaaf. Selain unsur objektif, unsur subjektifpun harus dibuktikan dalam penjatuhan pidana. 
ASPEK HUKUM KONSULTASI DOKTER MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA Karo Karo, Rizky
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 2 (2019): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi, komunikasi dan internet sekarang ini membuat kegiatan masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Sistem Online memberikan perubahan dalam membeli barang, memesan transportasi, makanan hingga konsultasi dokter juga dilakukan secara online. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum konsultasi dokter melalui media online di Indonesia, dan batasan dalam konsultasi tersebut. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa buku, artikel dan perundang-undangan yang terkait, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah (1). Masyarakat berkonsultasi dengan dokter melalui media online dengan memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai riwayat penyakit penggunaan obat tertentu dan dokter memberikan pendapat sesuai keterangan tersebut & kode etik praktik kedokteran; (2). Konsultasi dokter melalui media online tunduk pada UU Teknologi & Informasi, UU  Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Perlindungan Konsumen.
THE IMPORTANCE OF LAND REGISTRATION DETAILS (SKPT) IN AUCTION PROCESS OF EMPLOYEE RIGHTS Putri, Megawati Nur
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 2 (2019): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The auction is a sale of general public goods by an oral and / or written bid that increases or decreases to achieve the highest price, preceded by the effort of collecting prospective buyers/auctions led by auction officials. The transfer of rights through auction can only be registered if it is proved by auction quotation quotes made by the auction official and at the auction of the object of mortgage, it is very necessary a certificate issued by the National Land Agency (BPN) in which the auction object is based on a written request from the Head of the Auction Office. The certificate in question is the Land Registration Certificate (SKPT). Land Registration Certificate is very important in the auction process of Mortgage Rights because it is a much needed requirement. In the certificate of registration the land explains the physical data and juridical data as well as the identity of the object of Mortgage Rights that will be in the auction and also to know the last condition of the status of the land. Function of Land Registration Certificate as the latest source of information on the right to land or Property Owned Up Unit Flats to be auctioned. Auction conducted without a Certificate of Land Registration then the auction is invalid and legally flawed, and the result is null and void. Because auction officials are prohibited from auctioning the object of Mortgage Rights if not equipped with Land Registration Certificate (SKPT). 
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARKAT MISKIN DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN Harpa, Akhdiari
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 2 (2019): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang diteliti adalah bagaiamana pelaksanaan penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum Cuma Cuma bagi masyarakat miskin oleh LBH dan Orkemas berdasarkan undang-undang No 16 Tahun 2011 Tentang  bantuan hukum, sebagaimana dalam Undang undang bantuan hukum Pasal 1 ayat (3) pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, ayat (4) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.penulisan ini bermaksud ingin menegetahui Bagaiamana Fungsi dan wewenang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara bantuan hukum dan ingin mengetahui masalah pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang pengolahan bahan hukum pada dasarnya serangkaian aktivitas untuk mengadakan sistematisasi atau klasifikasi atas bahan hukum tertulis, untuk mempermudah kegiatan analisis terhadap penulisan. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan wewenang penyelenggara bantuan hukum. Dan hasilnya adalah penyelenggara bantuan hukum mempunyai fungsi menyusun kebijakan bantuan hukum, menetapkan standar bantuan hukum,menyusun anggaran bantuan hukum, sedangkan wewenang yaitu mengawasi penyelenggaraan bantuan hukum dan melakukan verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum dan orkemas. Dan penelitian ini pula menunjukkan bahwa syarat utama pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah LBH/Orkemas yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan akreditasi dari penyelenggara bantuan hukum yakni kementrian hukum dan hak asasi manusia.      
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH Nuriani, Esti
Tadulako Master Law Journal Vol 3, No 2 (2019): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bermaksud untuk mengetahui evaluasi rancangan peraturan daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses  evaluasi rancangan peraturan daerah. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan lembaga pengadilan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota telah dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Tetapi pengaturan evaluasi berdasarkan ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri yang mengatur dan menunjuk perangkat daerah provinsi untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tidak tepat. Oleh karena dengan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tidak memiliki perangkat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah adalah terkait dengan waktu evaluasi yang singkat, tidak tersedianya perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,  dan anggaran evaluasi. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 3 (2021): OCTOBER Vol 5, No 2 (2021): JUNE Vol 5, No 1 (2021): FEBRUARY Vol 4, No 3 (2020): OCTOBER Vol 4, No 2 (2020): JUNE Vol 4, No 1 (2020): FEBRUARY Vol 3, No 3 (2019): OCTOBER Vol 3, No 2 (2019): JUNE Vol 3, No 1 (2019): FEBRUARY Vol 2, No 2 (2018): JUNE