cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif.rahman@uinbanten.ac.id
Phone
+6285959009695
Journal Mail Official
htn@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 20869649     EISSN : 27153614     DOI : http://dx.doi.org/10.37035/alqisthas
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik is a journal of law and politic with various aspects that consist of articles of researches and academic thoughts. It is a medium of academic publication and communication for experts and researchers who concerned with law and politic in the various perspective, which specified as follows: Constitutional Law Administrative Law Islamic Law Politic of Law Public Administration International Relations Other law and politic issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember" : 7 Documents clear
Jurnal Hak Akses Publik terhadap Kepemilikan Hak atas Tanah: . Aldys Rismelin Alrasyid
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v12i2.5143

Abstract

Suatu sengketa tanah tentu subyeknya tidak hanya satu, namun lebih dari satu, entah itu antar individu, kelompok, organisasi bahkan lembaga besar sekalipun seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun negara. Banyaknya kasus sengketa tanah yang dilakukan oleh mafia tanah, mafia tanah adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam merebut hak atas tanah atau properti milik orang lain. Cara-cara mafia tanah ini tentu mudah dilakukan bagi masyarkat yang belum paham betul mengenai pentingnya kegunaan sertifikat hak tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, mengimbau agar masyarakat waspada dengan modus yang dilakukan oleh mafia tanah. Itulah pentingnya mengetahui foktor dari permasalahan sengketa tanah, agar masyarakat lebih paham mengenai pentingnya sertifikat sebagai hak milik mereka. Selain itu, adanya payung hukum untuk semua permasalahan sengketa tanah agar masyarakat dapat memperjuangkan hak tanah mereka.
PERCATURAN POLITIK BANI UMAIYAH DALAM MENDIRIKAN PEMERINTAHAN MONARKI B Syafuri
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v12i2.5229

Abstract

Persoalan yang pertama kali muncul di kalangan umat Islam awal sepeninggal Nabi Muhammad saw. adalah persoalan politik, yaitu penentuan pengganti Nabi sebagai Kepala Negara dari Negara Madinah. Fenomena ini muncul disebabkan karena Nabi semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan wasiat yang bisa diterima oleh para sahabat terkait masalah itu, meskipun ada klaim dari pendukung Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi telah memberikan wasiat mengenai masalah ini yang kemudian dikenal dengan “peristiwa Gadir Qum”, namun hal itu masih diperdebatkan keabsahannya oleh sebagian besar sahabat. Di samping itu tidak terdapat petunujuk dari ayat-ayat al Qur’an terkait masalah tersebut, akibatnya timbullah perdebatan yang sengit dan hampir saja menjadikan mereka terpecah belah, bahkan lebih fatal dari itu. Sebagian berpendapat menyatakan bahwa pengganti Nabi itu harus dari suku Quraisy karena suku ini dipandang oleh masyarakat Arab waktu itu sebagai suku besar yang sangat mulia dan dihormati oleh suku-suku yang lain. Pendapat kelompok inilah yang kemudian diterima oleh komunitas Muslim awal, dengan dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Pendapat ini kemudian dianut oleh golongan Sunni. Sebagian lagi berpendapat bahwa yang berhak menggantikan Nabi sebagai Kepala Negara adalah salah satu keluarga sedarah yang terdekat dengan Nabi, dan Ali bin Abi Thalib dipandang orang yang paling tepat mewarisi kepemimpinan. Ali bin Abi Thalib, disamping sepupu Nabi, dia juga menantu Nabi, suami dari Fatimah, pendapat ini kemudian dianut oleh golongan Syi’ah. Sebagian lagi berpendapat bahwa yang berhak sebagai pengganti Nabi adalah dari kalangan Anshar. Pada perkembangan selanjutnya, muncul pendapat bahwa pengganti Nabi tidak mesti dari golongan Quraisy, apalagi keluarga Nabi, tetapi siapa saja dari ummat Islam, walaupun bukan berasal dari etnis Arab, ia bisa mengganti Nabi sebagai Kepala Negara. Pendapat ini pada mulanya dianut oleh golongan Khawarij, tetapi semenjak abad ke XIV dianut oleh golongan Sunni.
PELANGGARAN PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN PELAKSANAAN KODE ETIK NOTARIS Fira Adhisa Rivanda
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v12i2.5057

Abstract

Kode Etik Notaris bertujuan sebagai pedoman bagi Notaris agar menjaga harkat dan martabat dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Notaris. Penegakan Kode Etik Notaris wajib ditegakan agar para Notaris tidak mengalami penyimpangan dalam menjalankan jabatannya, namun dalam praktiknya masih banyak yang tidak memperdulikan ketentuan sebagaimana dalam kode etik terutama mengenai pengaturan pemasangan papan nama Notaris yang diatur dalam Kode etik Notaris cenderung tidak diperhatikan dan menyebabkan Notaris mengalami pelanggaran kode etik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan pemasangan papan nama notaris berdasarkan kode etik noris dan upaya penjatuhan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik terhadap pemasangan papan nama Notaris. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum tertulis. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pemasangan papan nama Notaris sudah diatur dalam kode etik Notaris serta Pengawasan bagi notaris dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda yaitu Majelis Pengawas Notaris secara eksternal dan Dewan Kehormatan Notaris secara internal.
Program Asimilasi Anak Berhadapan dengan Hukum pada Masa Covid-19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Arsita Putri Utama
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v12i2.5213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang program asimilasi ABH pada masa pandemic Covid-19 di LPKA Kelas I Kutoarjo. Penelitian ini menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana implementasi asimilasi ABH yang merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19. Metode yang dugunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini merupakan petugas Pemasyarakatan bagian registrasi narapidana, yang ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu degan pertimbangkan tertentu. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kelas I Kutoarjo menerapkan asimilasi ABH di masa pandemic Covid-19. Ada 76 ABH yang mendapatkan hak asimilasi di rumah. Namun ada beberapa permasalahan yang timbul dan berakibat pada kegagalan program asimilasi dirumah, permasalahan tersebut adalah penolakan dari masyarakat sekitar, penolakan dari keluarga korban, keluarga ABH yang seharusnya menjadi penjamin tidak ditemukan ditempat. ABH memiliki kasus pidana lainnya dan ABH melakukan pelanggaran disiplin. Program asimilasi ini dilakukan sesuai dengan aturan Permenkumham nomor 10 dan nomor 32 tahun 2020 yang mengatur persyaratan tentang asimilasi di masa pandemic Covid-19. Landasan ini seharusnya dapat menekan angka kecemasan masyarakat pada asimilasi ini, karena kebijakan tersebut bukan melulu tentang pembebasan narapidana namun juga ada pengawasan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang program asimilasi, mengadakan penelitian kemasyarakatan pada masyarakat disekitar ABH oleh pembimbing kemasyarakatan dan pendampingan pengasuh ABH agar hak asimilasi dapat diberikan. Kata Kunci : Asimilasi narapidana, ABH, LPKA
LITERASI TEKNOLOGI DALAM PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN fandy adpen lazzavietamsi
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan mengkaji literasi teknologi mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir di 3 perguruan tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, fenomena pemanfatan teknologi dalam penyelesaian tugas akhir tersebut dikaji dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dengan sumber data dari mahasiswa semester 7 dan ketua program studi. Dari data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis yang sistematis dan diuji validitas menggunakan triangulasi data, waktu, dan teknik. Pada akhirnya penelitian ini berkesimpulan bahwa Kebijakan perguruan tinggi baik tingkat institusi maupun tingkat program studi merupakan fondasi dari daya dukung utama literasi teknologi bagi mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir, untuk itu sekalipun dalam pedoman skripsi dan pedoman penulisan tugas akhir tidak tercantum kewajiban mahasiswa untuk menggunakan aplikasi tertentu, namun pembiasaan mahasiswa untuk menggunakan aplikasi seperti mendeley, zotero dan vosviewer sedari awal studi harus dilakukan secara berkesinambungan dan dievaluasi. Pada akhirnya hambatan dan tantangan dalam implementasi pemanfaatan teknologi tersebut akan dapat diselesaikan secara terukur.
CHECKS AND BALANCES: KONSEP TRIAS POLITIKA DAN NEGARA DEMOKRASI INDONESIA Arif Rahman
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amandemen UUD 1945 memberikan perubahan besar terhadap susunan kelembagaan negara. Sebelum adanya amandemen Majelis Pemusyawatan Rakyat (MPR) ditempatkan sebaagai Lembaga Tertinggi Negara dibandingkan Lembaga Negara lainnya yang diamantkan melaksanakan kedaulatan rakyat. selain itu amandemen juga membawa perubahan pola hubungan antar Lembaga Negara dari pembagian kekuasaan (distribution of power) menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power). Namun dalam pelaksanaanya konsep separation of power tidak serta merta meniadakan hubungan antar Lembaga Negara secara mutlak. Hal ni sejalan dengan diterapkannya prinsip check and balances yang memberikan ruang kepada masing-masing Lembaga Negara untuk dapat mengawasi Lembaga negara lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perbandingan yang berfokus pada penerapan prinsip check and balances dalam konsep trias politika dan di Negara Demokrasi Indonesia
Penegakan Hukum Pidana Dalam Kredit Macet Yang Diakibatkan Oleh Keputusan Pemberian Kredit Yang Mengabaikan Prinsip Kehati-Hatian David Nugraha Saputra
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai pemberian kredit oleh Bank dan bagaimana pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kredit macet yang diakibatkan oleh keputusan pemberian kredit yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, maka dapat disimpulkan : 1. Hal-hal tentang pemberian kredit oleh bank diatur di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang terdapat di dalam pasal 2, 4, 8, 29 ayat dua 2) dan tiga (3), serta pasal 49 ayat dua (2) yang mana semuanya menekankan prinsip kehati-hatian di dalam menjalankan kegiatan usaha Bank terutama di dalam hal pemberian kredit. 2.Hal-hal tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kredit macet diatur dalam pasal 49 ayat satu (1 ) a-c, dan ayat dua (2) a-b Undang-Undang No.7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 13 No. 2 (2022): Juli-Desember 2022 Vol 13 No 1 (2022) Vol. 12 No. 2 (2021): Juli-Desember Vol 12 No 1 (2021): Januari-Juni Vol 11 No 2 (2020): Juli - Desember 2020 Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 More Issue