cover
Contact Name
Yusuf Saefudin
Contact Email
yusuf.saefudin12@ump.ac.id
Phone
+6285647946633
Journal Mail Official
ump.lawrev@ump.ac.id
Editorial Address
Jurnal UMPurwokerto Law Review Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Purwokerto, Jawa Tengah Indonesia, 53182
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
UMPurwokerto Law Review
ISSN : 27453839     EISSN : 27455203     DOI : http://dx.doi.org/10.30595/umplr
Core Subject : Social,
UMPurwokerto Law Review (P-ISSN: 2745-3839 & E-ISSN: 2745-5203) is an international, open-access journal with rapid peer-review, which publishes works from a wide range of fields law. UMPurwokerto Law Review is published twice a year (February & August) by the Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto. The review process in this journal uses a double-blind review, which means that the identity of the reviewer and writer is kept secret from the reviewer, and vice versa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2 Documents
Search results for , issue "vol. 5 no. 2 (2025)" : 2 Documents clear
Pemalsuan Faktur Pajak dalam Perspektif Hukum Pidana (Analisis Putusan No.3004 K/Pid.Sus/2023) Rahmat Hakim Siregar; Ditya Nisa Rohmah; Nazwa Tia Maysara Nasution; Nanda Rizka Putri
UMPurwokerto Law Review Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v5i2.22582

Abstract

Penelitian ini mengkaji tindak pidana pemalsuan faktur pajak dalam perspektif hukum pidana Indonesia dengan menganalisis Putusan Nomor 3004 K/Pid.Sus/2023. Pemalsuan faktur pajak terjadi ketika seseorang secara sengaja memanipulasi data atau informasi dalam faktur pajak sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan faktur pajak sebagaimana tercermin dalam putusan tersebut. Pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan publik sekaligus mencerminkan kredibilitas dan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), di mana data diperoleh dari ketentuan hukum positif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan faktur pajak merupakan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan dasar pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kasus Penyalahgunaan Ganja di Indonesia Amanda Roshita Aly Ashany; Noorfajri Ismail; Saleh Saleh
UMPurwokerto Law Review Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v5i2.27124

Abstract

Penyalahgunaan narkoba, khususnya ganja, telah menjadi salah satu persoalan krusial dalam bidang hukum, kesehatan, dan sosial di Indonesia. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), tercatat sebanyak 6.881 kasus tindak pidana narkotika terjadi pada Januari hingga Februari 2025, menunjukkan peningkatan signifikan terhadap prevalensi penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyalahgunaan narkoba dan ganja dari perspektif kriminologi dan viktimologi dengan menyoroti faktor penyebab, karakteristik pelaku, serta perlindungan hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan ganja umumnya disebabkan oleh faktor kepribadian, lingkungan sosial, serta lemahnya kontrol hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum terpadu dan rehabilitasi yang berkeadilan guna melindungi generasi muda dari bahaya ketergantungan narkotika.

Page 1 of 1 | Total Record : 2