cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yaya Mulyana Abdul Azis
Contact Email
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Phone
+6285659337884
Journal Mail Official
jurnal.kebijakan@unpas.ac.id
Editorial Address
Jalan Sumatra No. 41, Bandung Gedung Pascasarjana Lantai 3, Ruang Prodi Administrasi dan Kebijakan Publik Principal Contact Yaya M. Aziz Universitas Pasundan Phone 085659337884 mulyana_yaya@unpas.ac.id Support Contact Asep Risnandi Phone 082128751118 jurnal.kebijakan@unpas.ac.i
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 18295762     EISSN : 26562820     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan
Core Subject : Social,
Social Sciences
Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi adalah Jurnal Ilmiah yang berisi hasil penelitian dan studi literatur tentang: Tata Kelola Pemerintahan Otonomi Daerah Birokrasi Pemerintah Manajemen Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kebijakan Publik Digital Governance Manajemen Publik Kepemimpinan Reformasi Administrasi Manajemen Strategis
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021" : 7 Documents clear
MANAJEMEN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MARITIM DI INDONESIA Ari Wibowo; Eka Prabawa; Endun Sugiarto
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.4201

Abstract

Penelitian ini akan mengkaji tentang potensi dan pengelolaan sumberdaya laut masyakarat pesisi. Tujuan dari pembangunan sumberdaya laut berkelanjutan adalah: Dalam perspektif bertujuan untuk menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka memenangkan peperangan. Dalam perspektif kepentingan masyarakat bertujuan untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Dalam perspektif kepentingan TNI bertujuan untuk tercapainya tugas pokok TNI Angkatan Laut, dalam meningkatkan pertahanan negara. Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis implikasi pembangunan sumberdaya laut berkelanjutan Dalam Meningkatkan sistem tata kelola maritim. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.
KESIAPAN SIKAP SUMBER DAYA MANUSIA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ASASTA KOTA DEPOK DALAM MENGHADAPI INDUSTRI 4.0 Sandika Faturahman; Lina Miftahul Jannah
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3639

Abstract

Era Industri 4.0 mendorong pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Asasta Kota Depok untuk menyesuaikan kemampuannya dengan era tersebut. Perusahaan juga telah mengembangkan teknologi informasi untuk menunjang pegawainya, tetapi aspek pelayanan masih bermasalah setiap tahun karena kesalahan administratif pegawai dan terdapat tekanan tersendiri dari hadirnya kompetitor lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesiapan sikap pegawai perusahaan tersebut dalam menghadapi Industri 4.0. Populasi penelitian adalah 257 pegawai PDAM Tirta Asasta Kota Depok, serta sampelnya berjumlah 71 orang yang terbagi dalam sembilan Bagian. Data penelitian dikumpulkan melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur untuk dianalisis secara deskriptif agar mengetahui sejauh mana kesiapan sikap pegawai perusahaan tersebut dalam menghadapi Industri 4.0, serta dianalisis perbedaan kesiapannya antara atasan dan bawahan dengan uji H-Kruskal Wallis. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pegawai memiliki tingkat kesiapan yang Tinggi dalam menghadapi Industri 4.0. Kesiapan tersebut ditunjukkan dari keyakinan individu yang Tinggi pada setiap dimensi penelitian. Motivation to Learn menjadi komponen perubahan Industri 4.0 yang sering mendapatkan respon positif, sedangkan Ability to Work Under Pressure menjadi komponen perubahan Industri 4.0 yang sering mendapatkan respon negatif dari pegawai perusahaan tersebut. Tingkat kesiapan antara atasan dan bawahan juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menghadapi Industri 4.0.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA BEKASI Kamal Alamsyah; Ellya Niken Prastiwi; Ummu Salamah
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3755

Abstract

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah belum terlaksananya secara efektif kebijakan/program Jaminan Kesehatan Daerah Berbasis Kartu Keluarga Dan Nomor Induk Kependudukan di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dekriptif analisis dengan pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Metode dan pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa terdapat faktor-faktor dalam mengimplementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Bekasi yaitu faktor standar, ukuran dan tujuan kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Namun dalam implementasinya faktor-faktor tersebut belum seluruhnya berjalan secara efektif, yaitu faktor sumber daya kebijakan dan dan faktor karakteristik agen pelaksana sehingga masih terdapat masalah yang dihadapi berkaitan dengan implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Daerah. Hal ini tentunya juga belum dapat memberikan jalan terbaik dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas khususnya berkaitan dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat Berbasis Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan.
INISIATIF OPEN DATA PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KOTA BANDUNG Achdiat Achdiat; Thomas Bustomi; Endah Marlovia
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3756

Abstract

Kota Bandung memulai penerapan inisiatif open data pada 11 Desember 2015. Open data bagi Kota Bandung adalah sebuah prinsip keterbukaan sebagai bagian dari perbaikan proses manajerial pemerintahan agar pengambilan keputusan berjalan efektif dan efisien. Sejak diterapkan, Pemkot Bandung telah memanfaatkan open data secara konkret, salah satunya untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara real-time (waktu nyata secara kuantitas) khususnya dalam bidang keuangan, perdagangan dan kesehatan. Penerapannya di sektor UMKM , ada banyak masalah yang dihadapi: keberlangsungan komitmen kepemimpinan, budaya birokrasi yang sebagian besar masih tertutup, kapabilitas yang rendah, kebijakan yang belum mendukung, standar dan kualitas data, kurangnya kegunaan, aksesibilitas data, dan juga kemampuan publik dari pengguna data untuk memahami dan memanfaatkan big data. Karenanya, penelitian ini secara teknis, ingin memahami tata kelola dalam penerapan open data di Kota Bandung dan proyeksi kedepan bagi UMKM dalam memanfaatkan open data untuk meningkatkan layanan dan produk melalui pemahaman big data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasilnya, dalam kasus Kota Bandung tata kelola open data banyak dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan politik yang akan menentukan tindakan dari komitmen tersebut: kerangka kebijakan / hukum, struktur kelembagaan dan kapabilitas pemerintah, pasokan data dan permintaan data, keterlibatan dan kemampuan komunitas untuk membuka dan memanfaatkan data, dana untuk program open data, infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, cerita-cerita sukses dan pelibatan perguruan tinggi. Secara umum open data di Kota Bandung telah mencapai aspek transparansi, tetapi belum mencapai akuntabilitas dalam konsep pemerintahan terbuka. Disisi lain, sampai saat ini belum ada bukti yang cukup pemanfaatan open data bagi UMKM. Disarankan, dalam kasus sektor UMKM yang baru mengadopsi big data, memahami bahwa pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem tata kelola open data: Pemerintah, komunitas, NGO, media, perguruan tinggi, swasta dan publik sangat penting untuk mencapai nilai-nilai yang dijanjikan open data.
BUDAYA 5S SEBAGAI WUJUD REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI SMK SMAK PADANG Ismaya Indri Astuti
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.4044

Abstract

ABSTRAK Visi reformasi birokrasi akan menjadi nyata jika tata kelola birokrasi yang baik dimulai dari budaya melayani tanpa pamrih. Aparatur layanan publik sudah saatnya berbenah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati yang tercermin dari kesungguhan aparatur dalam melayani. Saat ini Pemerintah pemerintah sedang gencar melakukan reformasi birokrasi baik di instansi pusat maupun di daerah. Sejalan dengan Road Map Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, SMK SMAK Padang secara konsisten memaksimalkan pelayanan dengan mendahulukan kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkannya harus ada perubahan karakter, salah satu upaya SMK SMAK Padang dalam memaksimalkan pelayanan publik ialah dengan membudayakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun). Budaya 5S yang dilakukan di SMK SMAK Padang tidak muncul begitu saja, tetapi diupayakan melalui suatu proses yang terkendali dengan melibatkan semua sumber daya manusia dalam seperangkat sistem. SMK SMAK Padang menjadi tempat untuk menyoalisasikan nilai-nilai budaya yang tidak hanya terbatas hanya nilai-nilai keilmuan saja, namun semua nilai-nilai kehidupan yang memungkinkan bisa mewujudkan manusia yang berbudi dan berbudaya. Sebagai salah satu instansi dengan predikat Zona Integritas WBK WBBM lekat dengan pelayanan yang optimal dan maksimal, maka keberhasilan dari suatu pelayanan dapat diukur melalui kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Budaya 5s, Pelayanan Publik Abstract The vision of Bureautic Reform will become real if the Bureautic Good Governance starts from the habit of service itself. The servants of public service should improve themselves to provide services for the community wholeheartedly which is reflected in the seriousness of the servants in a good serving. Nowdays, the government is intensively carrying out bureaucratic reforms both in central and regional agencies. In line with the Road Map of the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, Padang Chemical Analyst Vocational School consistently maximizes services by prioritizing the interests of the community. To make it happen there must be a change in character, one of the effort of Padang Chemical Analyst Vocational School in maximizing public services through by 5S Culture (Smile, Regrads, Greetings, Polite, Courteous). The 5S Culture that was carried out at Padang Chemical Analyst Vocational School did not appear itself, but is pursued through a controlled process involving by all human resources in this system. Padang Chemical Analyst Vocational School is a place to promote cultural values that are not only limited to scientific values but all possible values of life that can be becoming righteous human and cultured people. As one of the government agencies with the title of the Zona Integritas WBK WBBM is closely related to optimal and maximum service, the success of service can be measured through the satisfaction felt by the community. Keywords: Bureautic Reform, 5S Culture, Public Service
RADIKALISME DAN APARATUR SIPIL NEGARA: FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PEMERINTAH MENANGANI RADIKALISME PADA APARATUR SIPIL NEGARA Anan Bahrul Khoir
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3938

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pontesial yang berkontribusi terhadap radikalisme pada seseorang serta menginvestigasi upaya pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia, khususnya pada aparatur sipil negara (ASN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Dalam hal ini, penulis harus mengumpulkan berbagai literatur terkait topik penelitian. Sumber-sumber bacaan tersebut selanjutnya diklasifikan sebagai data penelitian untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif menggunakan sebuah teknik dari Miles dan Huberman. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini meliputi: Apa saja faktor-faktor potensial yang membuat seorang ASN menjadi seorang radikal? Bagaimana upaya pemerintah menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia? Apa saja rekomendasi bagi pemerintah untuk menangani masalah-masalah tersebut? Penelitian ini menemukan bahwa belum ada penelitian spesifik dan mendetail mengenai motif para ASN memilih paham radikal atau bergabung dengan kelompok-kelompok radikal. Namun, penulis percaya bahwa motif mereka adalah politik dan doktrin agama. Selain itu, pemerintah sejauh ini telah berupaya mengatasi masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia, salah satunya, melalui mengesahkan peraturan-peraturan. Penelitian ini menawarkan beberapa rekomendasi bagi pemerintah untuk menangani masalah radikalisme. Pertama, pengawasan pertemuan-pertemuan keagamaan di lingkungan pemerintahan pada saat jam kerja. Kedua, penetapan definisi bagi istilah-istilah terkait radikalisme, seperti radikalisme, radikalis, tindakan radikal, opini radikal, dan lain-lain. Ketiga, peraturan-peraturan terkait radikalisme harus dideskripsikan secara lebih spesifik. Keempat, pengoptimalan strategi untuk kontra narasi anti-radikalisme.
EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KABUPATEN PURWAKARTA (STUDI KASUS DI DESA CIKADU KECAMATAN CIBATU) Ida Yati; Endang Wirjatmi Trilestari; Ely Sufianti; Sutarto Mochtar; Hendrikus Tri Gedeona; Darti Sugiharti
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v12i2.3508

Abstract

Program Pamsimas merupakan salah satu program Pemerintah untuk meningkatkan akses jumlah warga miskin perdesaan yang dapat terlayani perbaikan pelayanan fasilitas air minum dan sanitasi serta untuk meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kajian evaluasi Pamsimas dengan tujuan utama mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pamsimas tahun 2018-2019 di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. Evaluasi pelaksanaan kebijakan program Pamsimas dianalisis dengan menggunakan enam aspek evaluasi program yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Validasi data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program Pamsimas tahun 2018-2019 di Desa Cikadu Kecamatan Cibatu belum memberikan pengelolaan program Pamsimas dengan optimal sehingga belum bermanfaat secara menyeluruh untuk masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cibatu. Program Pamsimas baru mencapai sebanyak 45 KK dengan jumlah penduduk 132 jiwa dari data awal berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disepakati adalah 322 KK, maka pencapaian kinerja pada penyediaan air minum/bersih sangat rendah yaitu baru mencapai 14 %. Hambatan yang paling utama mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan program Pamsimas Di Desa Cikadu yaitu kurang terjalinnya koordinasi dengan baik antar anggota Pokja AMPL Kabupaten Purwakarta. Kegiatan kolaborasi, peran program Pamsimas sangat penting untuk mendorong SKPD terkait melakukan percepatan pengembangan akses air minum dan sanitasi perdesaan. Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan, Program, Pamsimas.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 01 (2026): Volume 17 No. 01 Januari 2026 Vol. 16 No. 02 (2025): Volume 16 No. 2 Juni 2025 Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025 Vol. 15 No. 02 (2024): Volume 15 No. 02 Juni 2024 Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024 Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2 (2023): Vol. 14 No. 2, Juni 2023 Vol. 14 No. 1 (2023): Vol. 14 No. 1, Januari 2023 Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022 Vol 13 No 1 (2022): Vol. 13 No. 1, Januari 2022 Vol 12 No 2 (2021): Vol.12 No.2 Juni 2021 Vol 12 No 1 (2021): Vol.12 No.1 Januari 2021 Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020 Vol 11 No 1 (2020): Vol.11 No.1 Januari 2020 Vol 10 No 2 (2019): Vol.10 No.2 Juni 2019 Vol 10 No 1 (2019): Vol.10 No1 Januari 2019 More Issue