cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 2 (2021)" : 6 Documents clear
JUAL BELI TANAH MILIK AHLI WARIS LAINNYA MENGAKIBATKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM Hartini, Sri
YUSTISI Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6665

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis jual beli tanah orang lain merupakan perbuatan melawan hukum dan Untuk mengetahui dan menganalisis orang yang merasa tanah miliknya dijual kepada pihak lain, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hasil Penelitian menunjukkan Bahwa tanah milik ahli waris lain yang diperjual belikan, merupakan perbuatan perjanjian jual beli tidak sah atau cacat hukum, sebagai dimana jual belinya dilaukan dibawah tangan, tidak dihadapan Notaris-PPAT sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria menyebutkan tentang peralihak, dalam hal ini tidak bisa dialihkan sampaikapan pun, begitupun dalam Pasal 1457 KUHPerdata, tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil, mengakibatkan jual beli tidak san dan batal demi hukum. Terjadinya jual beli tidak sah atau batal demi hukum, maka pihak ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, karena ada sengketa waris mewarisi sebagaimana yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam perjanjiaan jual beli dibawah tangan, dinyataan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal.1365 KUHPerdata.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR PADA INDUSTRI RUMAHAN Daming, Saharuddin; Tiarani, Tirta Aria
YUSTISI Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6667

Abstract

Dalam era globalisasi dewasa ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi di Indonesia yang ditandai dengan semakin berkurangnya areal pertanian akibat semakin berkembangnya sektor industri. Hal ini terjadi karena sektor industri menjadi penting keberadaannya di tengah-tengah menurunnya pendapatan di bidang pertanian, jenis industri yang banyak berkembang di pedesaan saat ini adalah industri kecil. Hal ini umumnya industri besar hanya mampu menampung tenaga kerja yang relatif sedikit karena sifatnya yang padat modal, industri kecil umumnya tidak membutuhkan pekerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan khusus sehingga dapat menyerap berbagai kalangan masyarakat termasuk pada anak-anak.Secara konsepsional, anak di bawah umur tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya. Namun pada kenyataannya sejumlah anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dengan berbagai motif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengetahui dan mengelaborasi secara sistematis mengenai faktor pendorong bagi orang tua dan industri rumahan serta upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempekerjakan anak di bawah umur. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap perlindungan hukum  pekerja anak di bawah umur pada industri rumahan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong anak di bawah umur bekerja pada dasarnya terlepas dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah, faktor kebiasaan dan faktor pendidikan.Serta kurang efektifnya pemerintah terhadap perlindungan hukum pada anak di bawah umur dimana pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dapat terealisasi dengan baik.
TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP KEBERADAAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN LEASING KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR Daming, Saharuddin; Stindyana, Karen
YUSTISI Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6668

Abstract

Tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor tidak diimbangi oleh daya beli secara tunai, .merupakan peluang bagi pelaku usaha  mengembangkan bisnis di bidang pembiayaan. Salah satunyakegiatan pembiayaan leasing yang memberikan fasilitas penyediaan barang modal baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran. Dalam pelaksanaan perjanjian kontrak leasing, pihak lessor sebagai perusahaan pembiayaan meminta jaminan berupa fidusia atas barang leasing tersebut, dengan harapan memudahkan lessor dalam mengeksekusi barang leasing terhadap pihak lessee jika wanprestasi, melalui Sertifikat Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, memahami tinjauan filsafat hukum terhadap keberadaan perjanjian leasing terhadap objek yang dibebani jaminan fidusia dan mekanisme yang dilakukan oleh lessor dalam mengeksekusi objek leasing yang dibebani jaminan fidusia jikalessee wanprestasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif empiris.Hasil penelitian menyimpulkan : bahwa objek lease tidak dapat difidusiakan jika objek lease tersebut masih merupakan milik lessor dan objek lease yang dibebani dengan fidusia harus didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga memudahkan  lessor dalam mengeksekusi objek lease yang masih berada pada penguasaan pihak lesseekaren wanprestasi baik eksekusi melalui titel eksekutorial yang ada pada Sertifikat Jaminan Fidusia maupun atas kekuasaan sendiri (recht van eigenmachtige verkoop) melalui pelelangan umum.
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENDAFTARAN TANAH ATAS HAK MILIK ADAT SEKITAR GARIS SEMPADAN SITU Daming, Saharuddin; Harsini, Eka Sri Budi
YUSTISI Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6663

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan upaya yang perlu dilakukan terhadap setiap bidang tanah untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak. Salah satu bentuk pendaftaran tanah yang kini menimbulkan beragam masalah yuridis dan sosiologis adalah pendaftaran tanah atas tanah milik adat disekitar garis sempadan. Masalah sosio yuridis yang muncul antara lain :Apakah pendaftaran tanah atas hak  hak milk adat di sekitar garis sempadan situ sudah sesuai dengan tertib hukum adminsitrasi negara?  Apakah saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat  dalam upaya tersebut? .Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan regulasi  dan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah atas  hak milik adat di sekitar garis sempadan situ, relatif  sesuai dengan tertib hukum administrasi negara meski masih terdapat kekurangan.. Faktor pendukung:  tersedianya aturan hukum , sedangkan faktor penghambat: terjadinya perubahan dan tumpang tindih dalam aturan hukum; adanya ancaman dan gugatan dari pihak ketiga, belum optimalnya tingkat pemahaman  masyarakat khususnya para pejabat terkait, kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang mengenai aturan hukum.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGANGKUTAN DALAM PENGIRIMAN BARANG Daming, Saharuddin; Wibowo, Tri Adi
YUSTISI Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6669

Abstract

Jasa pengangkutan barang merupakan usaha yang telah berlangsung sepanjang peradaban manusia, karena tidak setiap entitas mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan untuk memindakan barang dari suatu tempat lain, dapat dipenuhi dengan menggunakan jasa pengiriman barang. Untuk mendapatkan kepastian hukum, maka hal tersebut perlu dilakukan melaui perjanjian para pihak. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini : bagaimana perjanjian yangdibuat antara para pihak dalam pengiriman barang serta sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan atas barang yang dikirim melalui perusahaan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris.dengan pendekatan regulasi dan konsep. Hasil penelitrian Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang dalam pengiriman barang berlangsung secara baik meski dalam beberapa kasus tertentu terjadi cidera janji terutama keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang.  Namun, pihak pengirim barang senantiasa memberikan ganti rugi disertai penambahan diskon/rabat sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang terhadap pengiriman barang.  Faktor pendukung seperti tersedianya aturan hukum yang pasti, adanya sistem kelembagaan yang berfungsi untuk memperlancar pelaksanaan tanggung jawab, adanya sarana prasarana angkutan jalan yang didukung teknologi terkini. Adapun  faktor penghambat  yaitu masih adanya aturan hukum/kebijakan yang saling tumpang tindih, sistem transportasi yang belum memadai, serta adanya inkonsistensi dari pihak tertentu yang lalai memenuhi kewajiban
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I TANGGERANG) Purwaningsih, Prihatini; Bhudiman, Budy
YUSTISI Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i2.6664

Abstract

Anak adalah tanggung jawab orang tua dalam melangsungi kehidupan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang – Undang No. 11 Tahun 2012), merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial. Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana akibat melakukan kejahatan. Anak yang divonis melakukan bersalah oleh pengadilan dan di jatuhi hukuman ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di LPKA anak tersebut disebut anak binaan. LPKA melakukan pembinaan terhadap anak binaan tersebut dengan berbagai macam program pembinaan yang sudah ada. Terdapat program pembinaan pendidikan, kemandirian, keterampilan, keagamaan, konseling, dan wawasan kebangsaan. Program pembinaan tersebut bertujuan agar anak binaan menjadi lebih baik setelah keluar dari LPKA. LPKA melaksanakan pembinaan yang memenuhi hak – hak narapidana anak baik secara pendidikan, kepribadian maupun kemandirian walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Seperti kurang adanya guru yang berkompeten dalam bidangnya dan kurangnya pemahaman karakter anak oleh pegawai LPKA . Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA adalah kurangnya pegawai berbanding dengan banyaknya jumlah anak  binaan yang ada, kurangnya tenaga ahli baik tenaga pengajar keterampilan dan guru pengajar di sekolah, perbedaan latar belakang anak binaan yang mana anak binaan berasal dari berbagai daerah dan mempunyai karakteristik tersendiri, sarana dan prasarana yang terbatas, dan anggaran yang terbatas bagi LPKA dalam penyelenggarakan pembinaan anak binaan sehingga dalam penyelenggaraannya kurang maksimal.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue