Garuda - Garba Rujukan Digital

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH Budy Bhudiman
YUSTISI Vol 2 No 2 (2015)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v2i2.1094

Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian yang lahir dari adanya sifat terbuka yang ada pada KUHPerdata Buku III. Sifat terbuka disini memberikan kebebasan yang seluasluasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian akan tetapi tidak diperkenankan untuk melanggar peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang akan dibahas yakni tentang Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan dihadapan Notaris dan Latar Belakang dilaksanakannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian pendahuluan sebelum terjadinya penandatangan Akta Jual Beli antara Pihak Penjual dengan Pihak Pembeli tanah. Umumnya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli mengatur bagaimana Pihak Penjual akan menjual tanahnya kepada Pihak Pembeli. Namun demikian, hal tersebut belum dapat dilakukan karena ada sebab-sebab tertentu persyaratan belum terpenuhi. AktaPerjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat diahadapan Notaris tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dikarenakan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang bersifat akta otentik. Tanggung jawab notaris terhadap akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah sudah sesuai dengan salah satu tugas dan kewenangan Notaris yang di aturdalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan tidak masalah selama dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah itu Pihak Pembeli sudah menunaikan kewajibannya secara penuh kepada Pihak Penjual. Dalam pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli harus diperhatikan bahwa untuk melakukan pengalihan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli wajibmemenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli itu sendiri sehingga tidak adanya sengketa dikemudian hari. Sebaiknya mengenai pengikatan jual beli diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak yang memakai pengikatan jual beli sebagai perjanjian pendahuluan dalam jual beli hak atas tanah lebih terlindungi dengan baik.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PT. ERA CEPAT TRANSPORTINDO Budy Bhudiman
YUSTISI Vol 3 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v3i2.1101

Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal atau dana dari para pengusaha, Pemerintah memperkenalkan suatu lembaga keuangan baru disamping lembaga keuangan bank yaitu lembaga pembiayaan yang menawarkan diantaranya adalah sewa guna usaha atau leasing. Ketentuan yang mengatur tentang sewa guna usaha atau leasing ini adalah dua Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/KMK.01/1991 dan Nomor: 634/KMK.013/1990. Lembaga pembiayaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Meskipun demikian, leasing tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata Buku III Bab I dan Bab II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal iniseperti yang ditentukan dalam pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Leasing sebagai salah satu bentuk perjanjian tidak bernama yang sampai saat ini tidak ada undangundang khusus yang mengaturnya. Didalam melaksanakan suatu perjanjian atau perikatan, hendaklah para pihak mengkaji isi dari perjanjian yang akan disepakati, karena para pihak yang terdapat dalam perjanjian tersebut terikat dengan isi perjanjian dan mengerti akan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan harapan bagi Lessee sebagai konsumen terhadap Lessor sebagai pelaku usaha. Perjanjian sewa guna usaha (leasing) hendaknya dibuatkan undang-undang tersendiri yang mengatur secara khusus, mekanisme perjanjian yang dibuat harus notarial, juga mekanisme jaminan harus sesuai dengan prosedur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Perjanjian baku untuk tidak dibiarkan tumbuh secara liar, karena itu perlu ditertibkan.

PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI KAMPUNG PASIR TENGAH DESA PANCAWATI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR Budy Bhudiman; Latifah Ratnawaty; Prihatini Purwaningsih
YUSTISI Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v4i2.1074

The Effectiveness Of Electronic Registration Of Mortgage Rights Electronically At The Land Office Bogor City Riswanti, Gita; Bhudiman, Budy; Fajri, Ibrahim
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v1i1.227

The development of the current era of globalisation includes the field of technology, especially in the registration of Mortgage Rights, which used to be done manually and took a lot of time to register. Along with the development of technology and the application of e-Government applications, everything can be done electronically or online, and make registration easier and save a lot of time. One of these services is the electronic mortgage service (HT-el). However, the application of electronic Mortgage Rights will get obstacles at the beginning, especially regarding the knowledge of its users. The research method used is empirical juridical. Mortgage encumbrance must meet the requirements of speciality and publicity. The principle of speciality in granting HT must be fulfilled. The principle of speciality is a principle that requires that mortgage rights can only be imposed on specific land. The principle of speciality guarantees that it is in accordance with the identity of the parties, the place of residence, as well as the certainty of the amount of debt, the value of the mortgage and the object used as collateral along with the value of the mortgage in accordance with what is contained in the APHT. After the APHT is made, the PPAT is obliged to register it at the Land Office, even though it is not an interested party, by sending the relevant APHT along with other necessary documents. The registration is a form of fulfilment of the publicity requirement. The rules regarding this registration are stipulated in Article 13 and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN number 5/1996 and Letter of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN dated 26 June 1996 number 630.1-1826. Since 8 October 1997, it has been regulated in Ministerial Regulation 3/1997. In its application, it is regulated in detail in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 5 of 2020 on Electronically Integrated Mortgage Services.

Analysis Of The Mechanism For Making A Deed Of Sale And Purchase Of Land Rights Based On Power Of Attorney Selling Notarial Frisila, Frili; Bhudiman, Budy; Lestari, Nisa
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v1i2.654

In obtaining the right to ownership of an object on a plot of land, one of them can be organized through buying and selling. As time goes by with various reasons and objectives, it is not uncommon in organizing everything related to the action of the law, then as a human being who is classified as a legal subject, of course, is not able to do so directly by himself. Related to the problems found in the occurrence of a transfer of ownership of rights to an object of land, in imposing a power of attorney in writing must be contained in an authentic deed which in the case of its making must be before a Notary. The legality of the power of attorney contained in the power of sale deed and the binding of the sale and purchase agreement as a form of an authentic deed whose validity can be guaranteed when viewed from the side of the agreement law which explains how the agreement can be said to be valid contained in Article 1320 of the Civil Code has been fulfilled. This research aims to analyze several issues to answer why it is still often found in making a deed of sale and purchase that the basis is a notarially legalized power of attorney to sell, and explain how the mechanism and legality of the validity of a notarially legalized power of attorney to sell deed when transferring a right.

The Implementation of Electronic Transfer of Freehold Title in Land Sale and Purchase Transaction at Bogor Regency Land Office Khasanah, Khasanah; Bhudiman, Budy; Mustika, Desty Anggie
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v1i2.967

The purpose of this research is to analyze the implementation of the process of electronic transfer of freehold title in land transaction at Bogor Regency Land Office. The main objective of this research is to identify the processes, constraints and benefits associated with the implementation of an electronic transfer of title system in land sale transaction. The research method is a descriptive analytical approach by collecting data through interviews with relevant parties and analyzing documents. The results show that the implementation of electronic transfer of freehold title has made a positive contribution to the process of land transaction, especially in Bogor Regency. It was found that the use of electronic system has improved administrative efficiency, reduced data input errors, and accelerated the processing time of transferring name. Nevertheless, there are still some obstacles related to access to technology. Therefore, the Ministry of Land and Spatial Planning and Bogor Regency Land Office should continue to update the system regularly to speed up the land services. In addition, the process of registering the transfer of rights/reversal of name of certificate is declarative or administrative, not constitutive. This means that the registration of a transfer of title is aimed at giving broader evidentiary powers to third parties in general, but it is not used to establish the validity of the transfer itself. The transfer of rights has occurred since the deed of transfer was signed by the PPAT. This is in contrast to the constitutive function of registration in Western law, where registration creates a new legal situation by determining when the transfer of rights occurs.

Roles and Functions of PPAT in The Practice of Land Registration Muhromi, Saidul; Bhudiman, Budy; Fajri, Ibrahim
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i2.969

The purpose of land registration in accordance with the implementation in article (3) of the Government Regulation Number 24 of 1997 Regarding Land Registration, is the purpose of the creation of an information puisat on land parcels so that the party who has been registered with the government can overwrite the data needed in carrying out the huikuim meingeinai plots of land and units of ruimah suisuin that have been registered. The implementation of land registration is in a way that both provides basic and administrative principles in the field of land management. The PPAT Deed is one of the data requirements for the maintenance of land registration data, so it must be made up so that it can be used as a basis for the registration of transfer and the provision of rights. Therefore, PPAT is responsible for intuitively examining the intuitive requirements for the legality of the relevant legal proceedings. Among other things, matching the data contained in a certificate with the lists available at the Land Office. This type of research is an empirical normative legal research, namely a scientific research method which in this case combines normative legal principles which are individually coupled with additional data or empirical research. . This normative-eimpirical research method also aims to implement the intuition of normative law (indang-uindang) in its action in every intuitive legal event that occurs in a society's situation. basic legal certainty, So article 19 of the UUPA laws regulates land registration.

Legal Protection for Land Rights Holders and Physical Control According to UUPA Daulay, Putri Rahmadona; Bhudiman, Budy; Purwaningsih, Prihatini
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i2.974

Soil is necessary for every aspect of human life. The government issued Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA). To deal with land rights issues in Indonesia, the Basic Agrarian Law (UUPA) protects rights holders and physical control of land. Article 19 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA) stipulates that the government carries out land registration to guarantee land rights. Law enforcement is an important part of the UUPA, and the agrarian justice process is included in the mechanisms regulated by law. This research aims to find out how the Basic Agrarian Law (UUPA) protects land rights holders and to find out the role of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest in protecting land rights holders. The method used in this research is normative legal qualitative. The research results show that the Basic Agrarian Law (UUPA) has a strong juridical foundation in protecting land rights. The principle of legality emphasizes that every government action must have the legitimacy and authority granted by law. Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest has an important role in protecting land rights holders in Indonesia. This law provides a specific legal basis regarding land acquisition for public purposes, with the hope that it can become a legal umbrella and provide adequate protection for land rights holders.

Community Reading Park (TBM) Sirnarasa Village as a Medium to Increase Community Literacy Interest in Efforts to Empower the People of Sirnarasa Village Al-Farizi, Farhan Fauzan; Bhudiman, Budy
Jurnal Pengabdian Nusantara Vol. 2 No. 2 (2024): APRIL
Publisher : Konsorsium Nasional Pengelola Jurnal Pengabdian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jpn.v2i2.54

(TBM) Community Reading Park is one of the centers of community learning activities which can be an alternative in facilitating access to reading materials and meeting people's information needs so that people with middle to lower economies located in remote areas whose access is difficult to reach will be easier to obtain the reading materials they need. One of the efforts that can be done in community empowerment is through Community Reading Gardens (TBM). This is supported by a statement conveyed by the Directorate of Community Education that one of the benefits of community reading gardens (TBM) is that they can increase community empowerment in various fields. Community empowerment starts from the concept or word empowerment. Etymologically, empowerment comes from the root word "power" which means strength or ability that aims to improve the quality of life of the community better in various fields. The method of service carried out by the author is by providing an understanding both individually and communally about the urgency of literacy to children, adolescents, and adults, especially reading. In addition, improvements were also made to TBM facilities in Sirnarasa Village. To attract literacy interest, the writers also held Discussion / Gathering activities together to discuss education as a form of introduction to literacy media development. In the process of creating a new Sirnarasa Village Community Reading Garden starting with the selection of places, the search for the location of literacy activities was carried out at the service post, this activity was also used to help school children in the Sirnarasa Village environment in carrying out learning activities from home. Community Reading Park (TBM) is a place/forum established and managed by both the community and the government to provide access to reading material services for the surrounding community as one of the main means of realizing the concept of lifelong learning to support the improvement of the quality of life of the surrounding community. Therefore, the target of community reading garden services is all levels of society who need reading materials to improve their literacy. Beneficiaries of community reading garden services are not limited to any age group, gender, or group; therefore, in its implementation, the TBM Program is expected to expand the choice of reading material menu. Therefore, the determination of reading materials that must be provided needs to take into account the characteristics of the community (including gender, professional age range, etc.), the real needs of the community, community reading ability, and local potential, and supporting physical resources (infrastructure) which are everything needed to support the management of TBM, including bookshelves/cupboards, new book displays, magazine shelves, Newspaper hangers, other facilities for reading such as reading table/bench, mat (mat/carpet) and reading glasses need to be provided. Discussions with partners are carried out by the activity team when the implementation of the activity has begun. What is discussed is about the problems of community life at the location of activities, such as socio-economic problems, work problems, and daily work problems of its residents.

PENERAPAN PASAL (4) PP NO 21 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN RT.05/RW.15 BANTARJATI BOGOR UTARA Zulhusni, Ridzki Nugraha; Bhudiman, Budy; Ratnawaty, Latifah
YUSTISI Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4683

In the context of efforts to tackle the COVID-19 pandemic, the government enforces a public health emergency which is carried out by implementing health quarantine as stipulated in Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. The spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Indonesia is currently increasing and expanding across regions and countries accompanied by a high number of cases and/or the number of deaths. This increase has an impact on the religious, educational, and public facilities provided by the government, so it is necessary to accelerate the handling of Covid-19 which is carried out in the form of Large-Scale Social Restriction measures to reduce the spread of Covid-19 increasingly widespread as stated in PP NO. 21 of 2020. These measures include restrictions on certain activities of residents in an area suspected of being infected with Covid-19, including restrictions on the movement of people and/or goods for a particular province or district/city to prevent the spread of Covid-19. This paper aims to examine how the implementation of large-scale social restrictions (PSBB) following article (4) PP NO. 21 of 2020 within the scope of RT.05 / RW.15 Bantarjati, North Bogor. AbstrakDalam rangka upaya penanggulangan pandemi COVID-19 pemerintah memberlakukan darurat kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang tinggi. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek keagamaan, pendidikan, serta fasilitas umum yang disediakan pemerintah, sehingga diperlukan percepatan dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan dengan bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas yang tertuang pada PP NO. 21 Tahun 2020. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) sesuai dengan pasal (4) PP NO. 21 Tahun 2020 di dalam ruang lingkup RT.05/RW.15 Bantarjati Bogor Utara.

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search