Garuda - Garba Rujukan Digital

Perubahan Kebijakan Turki: Open Door Policy Menjadi Border Wall Project Tahun 2015-2022 Abidin, Wilda Daffania; Wibowo, Prihandono
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4279

This research aims to analyze changes in Turkish foreign policy regarding the Open Door Policy and identify the factors that caused the change from the Open Door Policy to the Border Wall Project. To achieve this research objective, this research focuses on the change in the direction of Turkey's foreign policy from the Open Door Policy to the Border Wall Project towards Syrian and Afghan immigrants since the conflict caused by the Arab Spring in Syria until the takeover of power by the Taliban in Afghanistan. This research uses an explanatory qualitative approach method through literature study by analyzing data based on Joakim Eidenfalk's theory of foreign policy change. The main question of this research is why did Turkey implement changes to the Open Door Policy to become the Border Wall Project in 2015-2022? The research focuses on analyzing the factors that drive changes in Türkiye's Open Door Policy. In this research, it appears that the change from the Open Door Policy to the Border Wall Project on the southern and eastern borders was due to the intensity of terrorist attacks in Turkey, changes in the direction of public opinion towards immigrants, the influence of the media on public opinion, the increase in illegal smuggling, securing Turkey's national security and increasing activities of militants and terrorist organizations near the border.Keywords: Open Door Policy, Border Wall Project, TürkiyePenelitian ini bertujuan menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Turki terkait Open Door Policy dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dari kebijakan Open Door Policy menjadi Border Wall Project. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada berubahnya arah kebijakan luar negeri Turki dari kebijakan Open Door Policy menjadi Border Wall Project terhadap para imigran Suriah dan Afghanistan sejak konflik akibat Arab Spring di Suriah hingga pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan. Pertanyaan utama penelitian ini adalah mengapa Turki menerapkan perubahan terhadap kebijakan Open Door Policy menjadi Border Wall Project pada tahun 2015-2022?. Penelitian berfokus pada analisis faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan Open Door Policy Turki. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa perubahan Open Door Policy menjadi Border Wall Project di perbatasan selatan dan timur adalah karena intensitas serangan terorisme di Turki, perubahan arah opini publik terhadap imigran, pengaruh media terhadap opini publik, meningkatnya penyelundupan ilegal, pengamanan keamanan nasional Turki dan peningkatan aktivitas militan dan organisasi teroris di dekat perbatasan. Kata Kunci: Open Door Policy, Border Wall Project, TurkiDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4279

Saudi Vision 2030: Upaya Nation Branding Arab Saudi via Saudi Pro League 2019-2023 Akbar, Febrizky; Rasyidah, Resa
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4303

Saudi Arabia is heavily reliant on oil for its national income. This dependency led Prime Minister Mohammed bin Salman to launch Saudi Vision 2030 in 2016, aimed at transforming the country's economy. Saudi Vision 2030 is built on three pillars: a vibrant society, a thriving economy, and an ambitious nation. One key area identified to achieve this vision is sports, especially football, which is immensely popular in Saudi Arabia and worldwide. Saudi Arabia has its own local league, the Saudi Pro League. The Saudi government aims to enhance the country's nation branding through the Saudi Pro League, aligning with Saudi Vision 2030. The initiative started in 2019 with the "Our Tactics for Tomorrow" program, designed to develop football in Saudi Arabia. The turning point came in 2022 with the arrival of Cristiano Ronaldo, one of the greatest football players in history, which significantly raised the profile of the Saudi Pro League and attracted other star players. This influx of star players has boosted the fan base both domestically and internationally, indirectly enhancing Saudi Arabia's nation branding, which was previously not well-known for its football.Keywords: Saudi Arabia, Nation Branding, Saudi Vision 2030, Saudi Pro League.Arab Saudi merupakan negara yang sangat bergantung pada minyak dalam hal pendapatan negaranya. Hal tersebut membuat perdana menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, mencetuskan gagasan Saudi Vision 2030 yang memiliki tujuan untuk mentransformasi perekonomian dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2016. Dalam mencapai tujuan tersebut, Saudi Vision 2030 memiliki 3 pilar utama, yaitu vibrant society, thriving economy, dan ambitious nation. Dalam mencapai visi tersebut, salah satu bidang yang bisa diandalkan adalah melalui olahraga, yaitu sepak bola, yang merupakan olahraga terpopuler di Arab Saudi dan juga dunia. Arab Saudi sendiri memiliki liga lokalnya sendiri yang bernama Saudi Pro League. Melalui Saudi Pro League, pemerintah berusaha untuk meningkatkan nation branding Arab Saudi, sesuai dengan Saudi Vision 2030. Usaha pemerintah dalam meningkatkan nation branding Arab Saudi melalui Saudi Pro League dimulai pada tahun 2019, dimana pemerintah Kerajaan Arab Saudi memulai program yang disebut sebagai “Our Tactics for Tomorrow”. Program tersebut memiliki tujuan untuk mengembangkan sepak bola di Arab Saudi. Hingga akhirnya pada tahun 2022, kedatangan salah satu pemain sepak bola terbaik dalam sejarah, yaitu Cristiano Ronaldo, seketika membuat nama dari Saudi Pro League meningkat tajam dan membuat pemain-pemain bintang lainnya berdatangan ke liga tersebut. Kedatangan dari pemain-pemain bintang tersebut meningkatkan jumlah penggemar baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi nation branding dari Arab Saudi itu sendiri, yang sebelumnya tidak dikenal dengan sepak bolanya. Kata kunci: Arab Saudi, Nation Branding, Saudi Vision 2030, Saudi Pro League.DOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4303

Dinamika Hubungan Berbatu antara Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Hilmani, Fuad; Sari, Deasy Silvya; Yulianti, Dina
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4219

The conflict between the Indonesian government and the Free Papua Movement (OPM) in Papua province has been ongoing for decades. The OPM supports Papuan independence and the conflict involves violence, armed confrontations and human rights violations. Although the Indonesian government has issued five policies to resolve this conflict, these efforts have not been very significant. The Free Papua Organization continues to wage armed resistance and attempts to secede from Indonesia. This conflict requires a collaborative and holistic approach to find a solution without further casualties.Keywords: Conflict, Papua, OPM, Indonesia, Independence, Violence, Policy, Armed Resistance, Collaborative Approach, Solution.Konflik antara Pemerintah Indonesia dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di provinsi Papua telah berlangsung selama beberapa dekade. OPM mendukung kemerdekaan Papua dan konflik ini melibatkan kekerasan, konfrontasi bersenjata, dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lima kebijakan untuk menyelesaikan konflik ini, upaya tersebut belum terlalu signifikan. Organisasi Papua Merdeka terus melakukan perlawanan bersenjata dan upaya pemisahan diri dari Indonesia. Konflik ini memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik untuk menemukan solusi tanpa memakan korban lagi. Kata kunci: Konflik, Papua, OPM, Indonesia, Kemerdekaan, Kekerasan, Kebijakan, Perlawanan Bersenjata, Pendekatan Kolaboratif, Solusi.DOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4219

Kebijakan Qatar Mengakhiri Keanggotaan Dari Organization Of The Petroleum Exporting Countries Rahmat, Arif Chairil; Firdaus, Praja Firdaus
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4309

The aim of this thesis research is to find out how Qatar's policy is to end membership of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) in 2019. Apart from using this research method, this research uses explanatory research. The results of the policy research show that Qatar wants to use its natural resources to develop the potential of its natural resources and wealth and wants to become the largest supplier of liquefied natural gas in the world.Keywords: OPEC, LNG, QATAR, foreign policyTujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan Qatar dalam mengakhiri keanggotaan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada tahun 2019. Selain menggunakan metode penelitian ini, penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori. Hasil penelitian kebijakan menunjukkan bahwa Qatar ingin memanfaatkan sumber daya alamnya untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan kekayaannya serta ingin menjadi pemasok gas alam cair terbesar di dunia.Kata-Kata Kunci : OPEC, LNG, QATAR, foreign policyDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4309

The Vietnam-United States Comprehensive Strategic Partnership in the Indo-Pacific Region Manurung, Riski Hasanah
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4301

The current bilateral relationship between Vietnam and the United States has reached the status of a Comprehensive Strategic Partnership. The evolving cooperation between these two nations is crucial in maintaining stability and promoting growth in the Indo-Pacific region. This study analyzes the dynamics of their cooperation, particularly in economics, politics, and regional security. The study uses the concept of regionalism to analyze the interactions and cooperation in the region, considering the influence of the principles of regionalism on the formation and implementation of the Comprehensive Strategic Partnership. The research methodology is qualitative, using a descriptive-analytical approach. The research identifies and analyses how the Comprehensive Strategic Partnership between Vietnam and the United States affects the Indo-Pacific region's economic, political, and security dynamics. The findings of this research indicate that the Comprehensive Strategic Partnership between Vietnam and the United States plays a crucial role in shaping the Indo-Pacific region's economic, political, and security dynamics. The findings are expected to significantly contribute to the theoretical and practical understanding of the Vietnam-United States regional cooperation and its impact on the region's geopolitical dynamics.Keywords: Comprehensive Strategic Partnership, Indo-Pacific Region, Regional SecurityHubungan bilateral Vietnam dan Amerika Serikat saat ini telah mencapai status Kemitraan Strategis Komprehensif. Kerja sama yang terus berkembang di antara kedua negara ini memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di kawasan Indo-Pasifik. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dinamika hubungan kerja sama keduannya, khususnya dalam aspek diplomasi, ekonomi, dan keamanan regional. Penelitian ini menggunakan konsep regionalisme untuk menganalisis interaksi dan kerjasama di kawasan, dengan mempertimbangkan pengaruh prinsip-prinsip regionalisme terhadap pembentukan dan pelaksanaan Kemitraan Strategis Komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana kemitraan strategis komprehensif antara Vietnam dan Amerika Serikat memengaruhi dinamika ekonomi, politik, dan keamanan di Kawasan Indo-Pasifik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan strategis komprehensif antara Vietnam dan Amerika Serikat memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika ekonomi, politik, dan keamanan di Kawasan Indo-Pasifik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman teoritis dan praktis tentang kerjasama regional Vietnam-Amerika Serikat dan implikasinya dalam dinamika geopolitik kawasan tersebut.Kata-Kata kunci: Kemitraan Strategis Komprehensif, Kawasan Indo-Pasifik, Keamanan RegionalDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4301

Dukungan Masyarakat Sipil Internasional Pada Gerakan #Forbali Menolak Reklamasi Teluk Benoa Setiawan, Arief; Azis, Aswin Ariyanto; Abdullah, Abdullah
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4390

Abstract This article has question about the role of international civil society organizations (CSOs) in #ForBALI movement to Reject Benoa Bay Reclamation. This article has purpose to describe the network of the #ForBALI movement with international CSOs in the environmental conservation campaign, rejecting the reclamation of Benoa Bay in Bali. Based on socio-cultural aspects, this movement later developed into a global issue due to the efforts of the activists who involved in this movement. Therefore, the internationalization aspect of the movement is important to be studied furthermore because studies of global social movements tend to only discuss the strategy and tactics. The involvement of international civil society, either directly or indirectly, is often neglected in the study of global social movements. In this case, international CSOs has great role to campaign abroad. Therefore, this article tries to dig deeper into the role of international civil society in the #ForBali Movement to Reject Benoa Bay Reclamation. Keywords: Social Movement, International Civil Society Organization, #ForBali Movement, Benoa Bay Reclamation Artikel ini memunyai pertanyaan mengenai peran organisasi masyarakat sipil internasional dalam gerakan #ForBALI Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan jejaring gerakan #ForBALI dengan organisasi masyarakat sipil internasional dalam kampanye pelestarian lingkungan, menolak reklamasi Teluk Benoa di Bali. Juga untuk mendeskripsikan proses pembentukan struktur gerakan #ForBALI yang melibatkan jejaring masyarakat sipil internasional. Berbasis aspek sosio-kultural, gerakan ini kemudian berkembang menjadi isu global akibat usaha-usaha yang dilakukan oleh para aktivis yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, aspek internasionalisasi gerakan menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh lagi karena kajian atau studi gerakan sosial global cenderung hanya membahas tentang strategi dan taktik gerakan. Keterlibatan masyarakat sipil internasional, baik langsung atau tak langsung, seringkali terabaikan dalam kajian gerakan sosial global. Dalam gerakan ini, CSOs internasional memunyai peran besar dalam mengkampanyekan pada level global. Oleh karena itu, artikel ini mencoba untuk menggali lebih dalam lagi mengenai peran masyarakat sipil internasional dalam Gerakan #ForBali Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Kata Kunci : Gerakan Sosial, Organisasi Masyarakat Sipil Internasional, Gerakan #ForBali, Reklamasi Teluk Benoa.DOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4390

Dinamika Diplomasi Pos: Kemitraan Pos Indonesia dengan Universal Postal Union (UPU) dalam Perspektif Hubungan Internasional Pohan, Aplida Lisarah; Darmawan, Wawan Budi
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4321

The partnership between PT Pos Indonesia and the Universal Postal Union (UPU) in the context of international relations reflects the application of the liberalism paradigm. Liberalism, with its basic assumptions such as interdependence, mutual gains, and the belief in interdependence, provides a foundation for explaining the dynamics of international cooperation. In the context of the Pos Indonesia-UPU partnership, diplomacy is a key element that facilitates dialogue, negotiation, and agreement to achieve common goals. Institutional liberalism also plays a role in the creation of international regimes to strengthen cooperation. The research methodology uses a descriptive approach with a focus on the analysis of the impact of diplomacy, trade, and global stability of the partnership. Literature studies and policy analysis support the collection of primary and secondary data. The results of the study show that the Pos Indonesia-UPU partnership is not only about postal services but also reflects economic, global security, and technological development impacts in line with liberal principles. Challenges and barriers, such as improving service quality and competitiveness, can be overcome with investment and strong relationships with UPU. The liberal guide to innovation and progress is reflected in technological development and improved service quality. This partnership is an example of how liberalism shapes interactions between countries in the era of globalization, providing a positive contribution to diplomacy, economic growth, global security, and the development of postal services.Keywords: Universal Postal Union (UPU), PT. Pos Indonesia, LiberalismKemitraan antara PT Pos Indonesia dan Universal Postal Union (UPU) dalam konteks hubungan internasional menggambarkan penerapan paradigma liberalisme. Liberalisme, dengan asumsi dasar seperti saling ketergantungan, keuntungan bersama, dan keyakinan pada interdependensi, menjadi landasan dalam menjelaskan dinamika kerjasama internasional. Dalam kaitannya dengan kemitraan Pos Indonesia-UPU, diplomasi menjadi elemen kunci yang memfasilitasi dialog, negosiasi, dan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Liberalisme institusional turut berperan dalam penciptaan rezim internasional untuk memperkuat kerjasama. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan fokus pada analisis dampak diplomasi, perdagangan, dan kestabilan global dari kemitraan tersebut. Studi literatur dan analisis kebijakan mendukung pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan Pos Indonesia-UPU tidak hanya mengenai layanan pos tetapi juga menggambarkan dampak ekonomi, keamanan global, dan pengembangan teknologi sesuai prinsip liberalisme. Tantangan dan hambatan, seperti peningkatan kualitas layanan dan daya saing, dapat diatasi dengan investasi dan hubungan yang kuat dengan UPU. Panduan liberalisme untuk inovasi dan kemajuan tercermin dalam pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas layanan. Kemitraan ini menjadi contoh bagaimana liberalisme membentuk interaksi antarnegara di era globalisasi, memberikan kontribusi positif dalam diplomasi, pertumbuhan ekonomi, keamanan global, dan pengembangan layanan pos.Kata Kunci: Universal Postal Union (UPU), PT. Pos Indonesia, LiberalismeDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4321

Analisis Upaya Korea Selatan Dalam Mendapatkan Legitimasi Atas Kehadirannya di Arktik (2018-2022) Trisnawati, Dwi Indah; Hapsari, Renitha Dwi
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4317

The Arctic region is becoming more important in the 21st century as climate change causes far-reaching problems with accompanying new opportunities. South Korea is one of the East Asian countries showing further interest in the Arctic region with the release of its second official Arctic policy, Polar vision 2050, and polar activity promotion law. To be included in the Arctic community an actor must essentially and generally abide by the laws, rules or norms that apply in the Arctic. To understand the legitimacy of South Korea's presence in the Arctic, this paper uses international norms in foreign policy and the concept of legitimacy as an analytical framework. This paper shows South Korea's efforts to receive legitimacy for its presence in the Arctic through the internalization of international norms that apply in the Arctic such as respect for the values, interests, cultures, and traditions of indigenous peoples, freedom to conduct scientific research, intergenerational justice, common human concerns, and compliance with Arctic Council rules in maintaining observer status in the Arctic Council.Keywords: Arctic, Legitimacy, South Korea, International NormsWilayah Arktik menjadi lebih penting di abad ke-21 karena perubahan iklim menyebabkan permasalahan yang berdampak luas dengan peluang baru yang menyertainya. Korea Selatan merupakan salah satu negara Asia Timur yang menunjukkan minat lebih lanjut terhadap wilayah Arktik dengan merilis kebijakan Arktik resmi kedua, visi Kutub 2050, dan undang-undang promosi aktivitas kutub. Untuk dapat masuk ke dalam komunitas Arktik suatu aktor pada intinya harus dan secara umum mematuhi hukum, aturan, atau norma-norma yang berlaku di Arktik. Untuk memahami legitimasi kehadiran Korea Selatan di Arktik tulisan ini menggunakan norma-norma internasional dalam kebijakan luar negeri dan konsep legitimasi sebagai kerangka analisis. Tulisan ini menunjukkan upaya Korea Selatan untuk menerima legitimasi atas kehadirannya di Arktik melalui internalisasi norma-norma internasional yang berlaku di Arktik seperti menghormati nilai-nilai, kepentingan, budaya, dan tradisi masyarakat adat, kebebasan melakukan penelitian ilmiah, keadilan antargenerasi, keprihatinan bersama umat manusia, dan kepatuhan terhadap aturan Arctic Council dalam menjaga status pengamat di Arctic Council. Kata kunci: Arktik, Legitimasi, Korea Selatan, Norma-Norma InternasionalDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4317

Implementasi Nation Branding Korea Selatan Melalui Esports Tahun 2003-2014 RACHMADANA, TAZSYAQI DENIV
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4313

South Korea is one of the countries in the world that has become a driving force in the development of the gaming world. Starting in 2003, the gaming industry in South Korea began to develop significantly by focusing on promoting domestic games and developing them in foreign markets. To strengthen South Korea's promotion in the eSports sector in the following years, several nation branding efforts were implemented, including strategy, substance and symbolic action. Strategy is carried out through policy making and medium and long term planning which has been created to outline the goals and direction of planning used to promote the South Korean gaming and eSports industry. Substance is carried out through holding various national and international competitions, participation in international exhibitions, holding eSports cultural festivals, holding international gaming conferences and holding international eSports Symposiums. Symbolic action is carried out through holding international game exhibitions and eSports competitions, both national and international competitions with the aim of achieving status as an eSports leader and becoming a leader in the gaming industry sector so that South Korea's nation branding as an eSports country is formed.Keywords: South Korea, eSports, nation brandingKorea Selatan merupakan salah satu negara didunia yang telah menjadi kekuatan pendorong dalam perkembangan dunia game. Diawali pada tahun 2003, dimana industri game di Korea Selatan mulai berkembang secara signifikan dengan berfokus pada promosi game dalam negeri dan pengembangannya dalam pasar luar negeri. Untuk menguatkan promosi Korea Selatan dalam bidang eSports ditahun-tahun berikutnya dilakukanlah beberapa implementasi upaya – upaya nation branding antara lain strategy, substance, dan symbolic action. Strategy dilakukan melalui pembuatan kebijakan dan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang telah dibuat untuk menguraikan tujuan serta arah perencanaan yang digunakan untuk mempromosikan industri game dan eSports Korea Selatan. Substance dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai Kompetisi nasional maupun internasional, partisipasi dalam pameran internasional, pengadaan festival budaya eSports, pengadaan Konferensi game internasional dan pengadaan Simposium eSports internasional. Symbolic action dilakukan melalui penyelenggaraan pameran game internasional dan KompetisiKompetisi eSports baik kompetisi nasional dan internasional dengan tujuan untuk mencapai status sebagai pemimpin eSports serta menjadi Pemimpin di sektor industri game sehingga terbentuk nation branding Korea Selatan sebagai negara eSports.Kata Kunci: Korea Selatan, eSports, nation brandingDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4313

PERAN AKTOR NON-NEGARA DALAM CITIZEN DIPLOMACY PADA AUSTRALIA-INDONESIA YOUTH EXCHANGE PROGRAM (AIYEP) 2020-2022 Nurshabrina, Hanifah
Global and Policy Journal of International Relations Vol 12, No 01 (2024)
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v12i01.4316

Citizen diplomacy is a medium for establishing people to people contact which is carried out through cultural understanding. One of the diplomatic activities carried out by Australia and Indonesia is through holding AIYEP. The AIYEP program is held every year with the aim of bridging interactions between the two countries in an effort to maintain the stability of bilateral relations between Australia and Indonesia. An example of the AIYEP program is a cultural exhibition held by the two countries under the auspices of the Ministry of Youth and Sports (KEMENPORA) and the Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). In the AIYEP program, young people are given the opportunity to contribute to opening up space for interaction through cultural products from the two countries, facilitating communication that produces quality emotional relationships and facilitating the realization of friendly relations between the two countries. The benchmark for the success of the program is increasing people to people contact through cultural interactions expressed in art performances, resolution of global issues even in the Covid-19 pandemic situation. Therefore, this research seeks to examine the role of non-state actors in Icitizen diplomacy in 2021-2022.Keywords: Youth, Citizen Diplomacy, Indonesia, AustraliaCitizen diplomacy menjadi media dalam pembentukan people to people contact yang dilakukan melalui cultural understanding. Salah satu kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia yaitu melalui penyelenggaraan AIYEP. Program AIYEP diadakan setiap tahun bertujuan untuk menjembatani interaksi kedua negara dalam upaya menjaga stabilitas hubungan bilateral Australia dan Indonesia. Contoh dari program AIYEP yaitu pameran budaya yang diadakan kedua negara di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) dan Australia Government Department of Foreign Affairs and TradeI (DFAT). Pada program AIYEP para pemuda diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam membuka ruang interaksi melalui produk budaya kedua negara, memfasilitasi komunikasi yang menghasilkan hubungan emosional yang berkualitas dan memfasilitasi untuk menjalin hubungan persahabatan antar kedua negara. Tolak ukur dalam keberhasilan program yaitu meningkatnya people to people contact melalui interaksi budaya yang dituangkan dalam pertunjukan seni, penyelsaian isu global dan sebagainya, walaupun dalam situasi pandemi Covid-19. Sehingga, pada penelitian ini berusaha untuk mengkaji peran aktor non-negara dalam citizen diplomacy di tahun 2021-2022.Kata Kunci: Pemuda, Citizen Diplomacy, Indonesia, AustraliaDOI: https://doi.org/10.33005/jgp.v12i01.4316

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Maria Indira Aryani

Contact Email
maria_indira.hi@upnjatim.ac.id

Phone
+6231-8706369

Journal Mail Official
jgp@upnjatim.ac.id

Editorial Address
Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Maria Indira Aryani

Contact Email maria_indira.hi@upnjatim.ac.id

Phone +6231-8706369

Journal Mail Official jgp@upnjatim.ac.id

Editorial Address Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Maria Indira Aryani

Contact Email
maria_indira.hi@upnjatim.ac.id

Phone
+6231-8706369

Journal Mail Official
jgp@upnjatim.ac.id

Editorial Address
Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA