cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eva Eviany
Contact Email
evaeviany@ipdn.ac.id
Phone
+6281394931914
Journal Mail Official
pptp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Tatapamong
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27150631     EISSN : 27232891     DOI : https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tatapamong merupakan upaya Program Studi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang Perpolisian dan Tata Pamong yang baik terhadap Aparatur Sipil Negara. Agar Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan tupoksinya sehari-hari lebih terarah dan terukur demi mencapai tujuan ketertiban bangsa dan negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 75 Documents
 3   4   5   6   7 
STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI KOTA SEMARANG Silvy Aprilia Haryanti; Rico Paulus Sibuea
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3099

Abstract

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia dengan intensitas penularan yang tinggi pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut menyebabkan ditetapkannya Kota Semarang menjadi zona merah. Oleh sebab itu masyarakat perlu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Lahirnya Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Semarang tidak juga dapat membuat masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, memperoleh data dan informasi mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di Kota Semarang dan untuk mendeskripsikan, memperoleh data dan informasi mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan sebagai upata pencegahan COVID-19 di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kota Semarang mengenai protokol kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman, faktor lingkungan, dan taraf hidup masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai protokol kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan beberapa agenda dengan tujuan agar masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyimpulkan bahwa strategi satuan polisi pamong praja kota semarang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan sudah tepat dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena dengan strategi tersebut terbukti menurunkan angka positif covid-19 di Kota Semarang. Kata Kunci: Strategi; Kesadaran Masyarakat; Covid-19.
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI Amos Parlemen Zepanya Sihite; Jhonatan Timoty B. Aruan
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3153

Abstract

Maraknya pedagang kaki lima liar di Pasar Sidikalang yang berdampak buruk terhadap penyelenggaraan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan menganalisa serta memperoleh gambaran akurat mengenai kinerja, hambatan dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori kinerja dari Dwiyanto (2002) yang terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menemukan adanya tiga indikator yang masih kurang baik yaitu kualitas layanan, responsibilitas, dan responsvitas serta dua indikator yang sudah cukup baik yaitu produktivitas dan akuntabilitas. Hambatan yang ditemui dalam penertiban yang dilakukan yaitu tingkat kepatuhan para pedagang kaki lima yang rendah. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan kemampuan komunikasi aparat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kata Kunci: Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima
PENGAWASAN PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN KAMPAR Angela Marita Putri; Abdul Rahman
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3283

Abstract

Latar belakang penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap penertiban pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dalam melaksanakan pengawasan terhadap penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar telah berjalan dengan baik, namun masih belum optimal karena terdapat beberapa kekurangan. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam penertiban reklame, pelaksanaan waktu dan lokasi penertiban yang terjadwal, serta observasi dan inspeksi yang berjalan teratur. Selain itu, evaluasi pelaksanaan secara rutin dilakukan, dan tindakan koreksi berupa sanksi dan retribusi telah diberlakukan terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame. Baik penertiban langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengawasan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Kampar Provinsi Riau masih belum maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar telah memiliki SOP yang jelas serta jadwal yang baik, namun untuk sarana serta sumber daya manusia masih sangat terbatas. Untuk pelaksanaan evaluasi terhadap penertiban reklame dilakukan dengan tegas lewat pemberian tindakan koreksi berupa sanksi dan retribusi bagi pelanggar penyelenggara reklame di Kabupaten Kampar. Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur (SOP), Pajak, Peraturan Daerah
EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK Risqi Ibnu Destiawan; Eva Eviany
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3538

Abstract

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dan beberapa penghargaan telah diraih dalam penerapan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam rangka perlindungan anak di Kabupaten Sukoharjo. Namun, masih ditemukan permasalahan dalam pemenuhan hak anak, seperti kasus kekerasan terhadap anak, kasus stunting, dan kasus pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan daerah ini di Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara kepada 17 orang informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan/hak anak dan peraturan yang ada, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan seperti terbatasnya sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan masih minimnya pemahaman masyarakat terkait program KLA ini. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diharapkan lebih memberikan perhatian pada pemenuhan hak anak melalui pelaksanaan Program KLA, sehingga pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo dapat lebih maksimal. Kata Kunci: Evaluasi; Program; Kabupaten Layak Anak; Pemenuhan Hak Anak.
TREN PENELITIAN KETERTIBAN UMUM (PUBLIC ORDER): SEBUAH PENDEKATAN BIBLIOMETRIK Annisa Rahmadanita
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656

Abstract

Ketertiban umum merupakan kondisi di mana masyarakat berjalan dalam suasana yang aman, damai, dan teratur. Namun perkembangan mengenai ketertiban umum belum diketahui secara rinci. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tren penelitian di bidang ketertiban umum. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kuantitatif dengan pendekatan bibliometrik. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan batasan Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris. Analisis co-word pada analisis bibliometrik yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data. Analisis data juga menggunakan aplikasi VOSviewer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa publikasi ilmiah dengan subjek “public order” pada pangkalan data Scopus sebanyak 2524 dokumen. Pada rentang tahun 1991-2023 dan dibatasi publikasi dengan Bahasa Inggris, tipe dokumen artikel, kata kunci public order, source type journal, dan subject area social sciences, terdapat sebanyak 103 dokumen. Terlihat bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan yang signifikan pada periode tahun 2015 hingga 2017. Tren paling tinggi dalam jumlah publikasi tercatat terjadi pada tahun 2022, dengan total 14 dokumen yang diterbitkan. Terdapat 2856 kata kunci, 25 di antaranya saling berhubungan dan dikelompokkan dalam 4 kluster. Kesimpulannya bahwa terdapat 25 kata kunci yang menjadi tren berdasarkan nilai occurance minimal 10 diantaranya adalah policing, police, freedom, right, event, paper, case, principle, violence, disorder, public space, use, role, international law, person, trend, concept question, threat, Russian federation, citizen, constitution, individual, human right. Kata kunci tersebut menjadi tren disebabkan beberapa faktor yaituadanya konteks sosial dan politik, kasus hukum dan peradilan, perkembangan teknologi dan informasi serta hak asasi manusia dan kebebasan. Topik-topik penelitian terkait dengan konteks sosial dan politik, kasus hukum dan peradilan, perkembangan teknologi dan informasi serta hak asasi manusia dan kebebasan, direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya. Perlu dilakukan kajian mendalam dan berkelanjutan terkait topik-topik yang menjadi tren tersebut. Adapun topik "russian federation”, "citizen," "constitution," "individual," dan "human right" memiliki potensi untuk dieksplorasi dalam penelitian mendatang.Kata Kunci: Analisis Kata Kunci, Bibliometrik, Ketertiban Umum, Scopus.
STRATEGI PENERTIBAN TEMPAT KARAOKE DI KAWASAN WISATA PANTAI PUNGKRUK KABUPATEN JEPARA Firdaus, M Ridwan Ainun; Eviany, Eva
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 2, September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3564

Abstract

Strategi penertiban tempat karaoke dilakukan melalui patroli dan razia rutin namun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada seperti tidak adanya izin usaha dan mengganggu ketentraman serta ketertiban umum. Penelitian ini diperlukan agar pengusaha karaoke dan masyarakat mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi penertiban tempat karaoke dan kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan strategi penertiban tempat karaoke di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap tempat karaoke berjalan dengan baik namun masih terdapat kasus yang belum terselesaikan. Terdapat kendala dan tantangan seperti kurangnya kepatuhan dari tempat karaoke, Satpol PP Kabupaten Jepara memiliki jumlah personil yang kurang ideal, dan masih rendahnya kemampuan Satpol PP dalam penggunaan Informasi Teknologi (IT). Kata Kunci: Izin, Ketentraman dan Ketertiban, Penertiban, Strategi.
STRATEGI PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA/BURUH DAN PERUSAHAAN DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Satyanagara, AJisaka Bagas; Wahab, Abdul
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 2, September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3695

Abstract

Meningkatnya jumlah perusahaan dan pekerja di Kota Balikpapan berdampak pada kompleksitas hubungan industrial dan tingginya perselisihan. Eksistensi perselisihan hubungan industrial yang masih menyentuh angka yang cukup tinggi dengan keterbatasan tenaga mediator cukup menghambat proses mediasi dan pencegahan perselisihan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan unutk menganalisis strategi Dinas Ketenagakerjan dalam pencegahan perseliisihan hubungan industrial dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dengan Analisis SWOT. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, kuesioner SWOT dengan penganalisisan data dengan Analisis Matriks IE, Analisis Grand Strategy, Matriks SWOT serta analisis QSPM. Hasil penelitian berdasarkan analisis QSPM pada 3 tahapan analisis sebelumnya (Matriks IE, Grand Strategy dan Matriks SWOT) ditentukan bahwa strategi penetrasi pasar menjadi strategi yang paling sesuai daripada strategi pengembangan. Adapun, strategi yang dapat diterapkan pada penetrasi pasar Dinas Ketenagakerjaan adalah mempromosikan program-program terkait upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial, mengajukan usulan terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kerja mediator secara kuantitas maupun kualitas dan peningkatan kapasitas serikat pekerja dan pengusaha melalui penguatan kelembagaan dan sosialisasi. Kata Kunci: Perselisihan Hubungan Industrial, Dinas Ketenagakerjaan, Strategi, SWOT
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI ALUN-ALUN KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Tefa, Gradiana; Purbosiwi, Pitaloka Dyah
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 2, September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3698

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pelanggaran penertiban pedagang kaki lima yang masih marak berjualan di alun-alun Purbalingga padahal pedagang kaki lima dilarang berjualan di alun-alun Purbalingga dan sudah direlokasi di Purbalingga Food Center. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui serta menganalisis penertiban PKL oleh Satpol PP di alun-alun Purbalingga. Teori yang penulis gunakan adalah Penertiban (Wibowo, 2007). Penelitian menggunakan metode deskriptif serta pendekatan secara induktif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui analisis penulis terhadap indikator penertiban menurut Wibowo (2007) mengenai penertiban PKL di alun-alun Purbalingga sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu penyediaan lahan oleh pemerintah yang tidak sesuai, kurangnya kesadaran masyarakat pedagang kaki lima, kurangnya kuantitas sumber daya manusia. Adapun cara yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut seperti penataan ulang lahan yang disediakan oleh pemerintah, melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh dan rutin kepada masyarakat, mengatasi kekurangan kuantitas sumber daya manusia. Jika dilihat dari hasil penelitian yang tertera diharapkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan membentuk peraturan yang bersanksi hukum untuk PKL yang melanggar dan membuat pos penjagaan di alun-alun Purbalingga. Kata Kunci: Penertiban, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima.
EVALUASI POGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Hartanto, Chika Anastasya
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 2, September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3711

Abstract

Kabupaten/ Kota layak anak merupakan status wilayah yang memiliki sistem pembangunan dengan dasar hak anak yang bermaksud agar program mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ironisnya hingga tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Timur belum mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak setelah pencanangannya di tahun 2017. Tentu saja hal itupun berdampak pada penyelenggaraan perlindungan anak, pemenuhan hak-hak anak, terlebih lagi pada pemenuhan klaster perlindungan khusus. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab hal tersebut terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan komponen evaluasi program KLA yang dapat menjadi bahan dan catatan penting bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deksriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Selanjutnya langkah-langkah analisis data dengan evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, Product) ialah reduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada evaluasi program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagian telah memenuhi dimensi evaluasi model CIPP dan sisanya masih terdapat hal-hal kritis yang harus diupayakan kembali. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak dan pemenuhan klaster perlindungan khusus belum berjalan dengan optimal karena adanya hambatan baik dari internal maupun eksternal, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya produk hukum yang spesifik tentang Kabupaten Layak Anak, kurangnya fasilitas dan dukungan baik dari sesama organisasi pemerintah maupun masyarakat. Diharapkan pemerintah melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala guna mengoptimalkan pencapaian program. Kata Kunci: Evaluasi, Kabupaten Layak Anak, Klaster Perlindungan Khusus.
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM KONTEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Idza, Allisa Akhidatul
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 2, September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859

Abstract

Terjadinya peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis pada beberapa daerah di Indonesia melatarbelakangi kajian ini dibuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum dampak dan solusi gelandangan dan pengemis pada konteks pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil kajian ini diperoleh bahwa upaya pengusiran gelandangan dna pengemis merupakan upaya penegakan ketertiban umum. Namun upaya tersebut tidak dapat menyelesaikan akar permasalahan gelandangan dan pengemis secara komprehensif. Kesimpulannya, terdapat 3 (tiga) dampak permasalahan gelandangan dan pengemis, diantaranya adalah berpotensi adanya gangguan terhadap ketertiban masayarakat, berpotensi adanya stigmatisasi dan diskriminasi dan adanya siklus kemiskinan. Adapun solusi yang dapat disampaikan untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan, rumah susun dan fasilitas penampungan, reintegrasi sosial dan psikososial, kebijakan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan sektor swasta. Kata Kunci: Gelandangan dan Pengemis, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Tindakan Pengusiran.

Page 5 of 8 | Total Record : 75

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 1, Maret 2025 Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 2, September 2024 Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 1, Maret 2024 Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 2, September 2023 Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 1, Maret 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019 More Issue