cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eva Eviany
Contact Email
evaeviany@ipdn.ac.id
Phone
+6281394931914
Journal Mail Official
pptp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Tatapamong
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 27150631     EISSN : 27232891     DOI : https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Tatapamong merupakan upaya Program Studi Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal ini turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang Perpolisian dan Tata Pamong yang baik terhadap Aparatur Sipil Negara. Agar Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan tupoksinya sehari-hari lebih terarah dan terukur demi mencapai tujuan ketertiban bangsa dan negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
Quo Vadis Polisi Pamong Praja di NKRI Dibutuhkan atau Nisbi Nelson Simanjuntak; Rivaldo Agung Pratama
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 1, Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v7i1.4678

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta memiliki mandat utama dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam konteks otonomi daerah yang menekankan prinsip desentralisasi kewenangan, posisi dan eksistensi Satpol PP semakin kompleks karena harus menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan daerah yang otonom dan demokratis. Namun, efektivitas kinerjanya kerap dipertanyakan, terutama terkait independensi institusional, profesionalisme sumber daya manusia, serta pendekatan yang masih bersifat represif dan simbolik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana relevansi keberadaan Satpol PP di era otonomi daerah serta bagaimana arah reposisi kelembagaan yang seharusnya dijalankan guna menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis regulasi, penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP tetap memiliki urgensi kelembagaan yang signifikan, namun diperlukan reformulasi fungsi dan pendekatan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi personel, serta pergeseran paradigma penegakan hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, reposisi Satpol PP menjadi aktor yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, adaptif, dan berbasis pada prinsip-prinsip good governance merupakan suatu keharusan yang mendesak.
Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Dendy Noer Alam; Dadang Supriatna
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 1, Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v7i1.4689

Abstract

The city of Balikpapan is one of the big cities which is the gateway to East Kalimantan Province and is the main city chosen by the people as a place to live. This makes urbanization in Balikpapan City high and has an impact on the increasing number of street children in Balikpapan City. The increasing number of street children is a problem that needs attention. Because its presence can disturb peace and public order in society. Therefore, it is necessary to take disciplinary action from the government, namely Satpol PP, to overcome this problem. The aim is to find out and describe the implementation of controlling street children and to find out what obstacles and efforts are made by Civil Service Police Units in the City of Balikpapan in carrying out control of street children in Balikpapan City, East Kalimantan Province. The research method used is qualitative descriptive using an inductive approach. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation, by using Retno Widjayanti theory which includes; direct control and indirect control. From the research results, it can be seen that the control of street children has not been carried out optimally due to several obstacles such as lack of facilities and infrastructure, quality of human resources, economy and budget limitations. Several efforts have been made, such as routine patrol activities 3 times a day in the morning, afternoon and even during the day. Then update the reporting or complaint system so that information can be obtained quickly and accurately. As well as increasing the quality standards for recruiting Civil Service Police Units members and also requesting an additional budget for the Balikpapan City Satpol PP. The control of street children has not been carried out optimally because there are still many street children roaming around carrying out activities on the streets caused by internal and external factors.
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Penyakit Masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Novita Roma Uli Manurung; Khasan Effendy
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 1, Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v7i1.5070

Abstract

Meningkatnya kasus penyakit masyarakat berupa perbuatan maksiat atau kegiatan yang mengarah kepada terjadinya perbuatan asusila di Kabupaten Pelalawan yang berimplikasi pada terganggunya aktivitas dan kegiatan masyarakat yang dapat memberikan potensi gangguan kenyamanan, ketentraman dan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat. Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyakit Masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Pelalawan dalam melakukan penertiban penyakit masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori peranan yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015: 216-217). Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Metode pengumpulan data melalui informan yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peranan Satpol PP dalam penertiban penyakit masyarakat di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yaitu pelaksanaan penertiban yang dikemukakan oleh Thomas dan Biddle yang memiliki empat indikator yaitu harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi diperoleh bahwa peranan Satpol PP Kabupaten Pelalawan telah menunjukkan peranannya dengan cukup baik, yaitu telah mencapai target 82% berdasarkan peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Pelalawan. Faktor penghambat penertiban penyakit masyarakat tersebut adalah kurangnya sumber daya aparatur, masih minimnya fasilitas dan infrastuktur yang tersedia, rendahnya pemahaman aparat Satpol PP terkait tugas pokok dan fungsinya, tidak adanya efek jera bagi pelaku penyakit masyarakat, dan kurangnya koordinasi dalam pemberian pembinaan kepada pelaku penyakit masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan melakukan penambahan anggota, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung, pemberian bimbingan teknis dan Pelatihan, penegakan hukum, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam memberikan pengawasan dan pembinaan.
Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Nabil Humam; Eva Eviany
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 1, Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v7i1.5255

Abstract

Penelitian ini berfokus pada fenomena banyaknya pedagang kaki lima di kawasan Pasar Gusher dan sepanjang Jalan Yos Sudarso Kota Tarakan yang berdagang tidak sesuai ketentuan dan tidak memiliki izin usaha dagang. Kondisi ini menciptakan ketidaktertiban, mengganggu estetika kota, dan berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, padahal secara ideal penerapan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman seharusnya dapat mengatur aktivitas perdagangan tersebut dengan tertib. Tujuan: Untuk menganalisis penegakan Peraturan Daerah dalam pengaturan pedagang kaki lima dan pedagang musiman di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memperoleh data penelitian yang komprehensif guna menghasilkan temuan yang akurat. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penegakan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Musiman telah diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan yang ada dengan kondisi di lapangan, dimana masih banyak pedagang yang melanggar aturan zonasi dan persyaratan perizinan. Kesimpulan: Penegakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 menghadapi kendala internal berupa keterbatasan personel dan sarana prasarana, serta kendala eksternal berupa resistensi pedagang dan kurangnya kesadaran masyarakat. Solusi yang diperlukan adalah penguatan pembinaan berkelanjutan, penegakan sanksi yang konsisten, dan peningkatan sosialisasi program pemerintah kepada pedagang kaki lima dan masyarakat.
Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Ketertiban Kebersihan dan Keindahan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Juan Ailsa Varian; GRADIANA TEFA
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 1, Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v7i1.5512

Abstract

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pasal 10 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Daerah dengan cara mentaati Perda dan Perbup yang meliputi tertib tempat umum, jalur hijau dan taman. Oleh karena itu, Satpol dan DLH bersinergi untuk mewujudkan lingkungan yang tertib, bersih, dan indah. Satpol PP bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan DLH menjaga kebersihan dan keindahan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sinergitas yang dilakukan oleh Satpol PP dan DLH di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dan DLH telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai upaya, namun hasilnya memang belum optimal karena adanya beberapa kendala, antara lain: kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan pengawasan, keterbatasan anggaran untuk melakukan kegiatan pengawasan serta kurangnya sarana dan prasarana untuk membuang sampah. Hal tersebut tetaplah harus diapresiasi, sebab di tengah keterbatasan yang ada, Satpol PP dan DLH semaksimal mungkin telah mengupayakan terwujudnya lingkungan yang tertib, bersih, dan indah.
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS ATAU BERALKOHOL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI Rifki Rizaldi; Eva Eviany
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 2, September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v7i2.4554

Abstract

Maraknya penyalahgunaan tempat usaha sebagai lokasi produksi tuak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi pelanggaran serius yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 yang merevisi Perda Nomor 12 Tahun 2008, guna mengatur mekanisme pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras atau beralkohol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam terkait penegakan Perda Minuman Keras atau Beralkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif melalui wawancara, observasi, dan Studi dokumentasi. Penelitian ini mengungkapkan enam temuan utama dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana indikator kewajiban, larangan, dan metode preventif belum optimal, ditandai dengan rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sarana dan personel. Sebaliknya, indikator metode represif, sanksi administratif, dan sanksi pidana telah berjalan cukup optimal, tercermin dari penertiban yang efektif, penerapan sanksi yang adil dan tegas, serta pelaksanaan proses hukum sesuai prosedur. Temuan ini menunjukkan ketimpangan antara upaya pencegahan dan penindakan dalam penegakan Perda Minuman Keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Perda telah berjalan cukup baik dengan tingkat efektivitas mencapai sekitar 50%. Peneliti menyimpulkan bahwa Penegakan Perda Larangan Minuman Keras di Tanjung Jabung Timur belum berjalan optimal.   Kata Kunci: Penegakan Hukum; Produksi Tuak Ilegal; Pelanggaran Perda.  
KRASAN DI RUMAH: INISIASI KOLABORATIF INKLUSIF DALAM MENEKAN JUMLAH ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG Kinta Risa A syifa; Irfan Uluputty
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 2, September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v7i2.5748

Abstract

Fenomena anak jalanan di Kota Semarang mencerminkan kegagalan sistemik pemenuhan hak dasar anak, sementara program multisektor yang tersedia masih belum efektif akibat lemahnya koordinasi dan fragmentasi kebijakan. Penelitian ini menawarkan novelty dengan menelaah bagaimana kolaborasi lintas sektor melibatkan Satpol PP, yayasan sosial dan masyarakat, untuk menghasilkan kampanye publik KRASAN di Rumah, sebuah intervensi berbasis keluarga yang mempromosikan lingkungan domestik aman, komunikatif, dan ramah anak. Menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan analisis tematik, penelitian ini mewawancarai personel Satpol PP, remaja Forum Anak Kota Semarang (FASE), dan perwakilan yayasan yang berkecimpung dalam isu kerentanan anak. Hasil penelitian menegaskan bahwa inisiasi ini sudah berjalan cukup optimal, tercermin dari keberhasilannya membangun ruang kolaborasi yang inklusif serta menyatukan persepsi para aktor terhadap urgensi pencegahan anak jalanan berbasis keluarga. Kampanye KRASAN di Rumah secara operasional mencakup edukasi pengasuhan positif, penguatan komunikasi orang tua dan anak, serta sosialisasi hak anak melalui pertemuan komunitas dan media publik. Temuan menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga, dukungan emosional, dan keterlibatan orang tua meningkat setelah kampanye dilakukan, sehingga secara signifikan memperkecil kecenderungan anak meninggalkan rumah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model tata kelola kolaboratif perlindungan anak yang responsif, berbasis keluarga, dan dapat direplikasi sebagai strategi preventif penurunan angka anak jalanan. Kata Kunci: Anak Jalanan; Inovasi; Keterbukaan; Kolaborasi; Krasan.
PERANAN PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI TRADISI PELA GANDONG DI KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH Abdul Rahman; Alvin Putra Imanuel Manuhutu
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 2, September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v7i2.5766

Abstract

Permasalahan peran pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang belum maksimal oleh Pemerintahan Kecamatan Pulau Haruku. Dari sisi masyarakat pun, rasa keterikatan adat dirasakan semakin lemah dalam tradisi Pela, sehingga menjadi potensi konflik karena kurangnya rasa persaudaraan antar Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur faktor peran pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang paling baik berdasarkan kearifan lokal di Pulau Haruku. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Rasch Model. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara pengakuan normatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan penerapannya dalam kehidupan sosial menjadi faktor utama penghambat terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum. Rendahnya internalisasi nilai perdamaian, serta paradigma masyarakat yang masih memaknai konflik sebagai bagian dari identitas dan harga diri kelompok, menyebabkan upaya pencegahan konflik belum berjalan secara efektif.  Kata Kunci: Pembinaan Camat; Ketentraman Ketertiban Umum; Perlindungan Masyarakat, Sosial, Konflik.
ANALISIS BIBLIOMETRIK TREN PENELITIAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA Maniso Mustar; Annisa Rahmadanita
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 2, September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v7i2.5923

Abstract

Penelitian terkait ketertiban umum di Indonesia cukup banyak dilakukan, dan sebagain besarnya merupakan penelitian secara praktis. Sedangkan, masih minim penelitian yang mengkaji perkembangan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren penelitian ketertiban umum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik menggunakan database akademik Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi dengan topik ketertiban umum di Indonesia paling banyak dilakukan pada tahun 2019 s.d. 2023. Analisis co-occurrence menunjukkan bahwa penelitian ketertiban umum bersifat multidisipliner dengan tema hukum, kebijakan, sosial, dan tata kelola, sementara publikasi terbaru mengarah pada isu keadilan pidana dan sosial ekonomi, sehingga penelitian masa depan berpeluang difokuskan pada implementasi kebijakan daerah, tata kelola kolaboratif, dan dampaknya terhadap pembangunan perkotaan. Kesimpulannya, tren penelitian ketertiban umum di Indonesia bergeser menuju pendekatan multidisipliner yang berfokus pada implementasi kebijakan dan tata kelola kolaboratif. Kata Kunci: Analisis Bibliometrik; Ketertiban Umum; Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERLANTAR DI KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN Angga Arista; Dwi Putri Yuliani
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 2, September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v7i2.5933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi lintas sektor dibangun serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kolaborasi di Kabupaten Muara Enim. Teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah Teori Collaborative Governance yang dicetuskan oleh Ansell dan Gash. Dalam proses pengkajian peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil kajian yang peneliti lakukan pada penelitian ini didapati bahwa eksklusivitas masing-masing sektor dan kondisi sumber daya yang berbeda, yang dipertemukan dengan objek masalah pada penelitian ini yakni ODGJ terlantar, menjadi faktor utama dalam mendorong adanya suatu tindak kolaboratif antara masing-masing sektor dalam menangani masalah ODGJ terlantar ini. Namun disamping faktor pendorong tersebut, masih ditemukan faktor penghambat seperti pengalokasian dana dalam penanagan ODGJ terlantar ini oleh masing-masing sektor dan adanya permasalahan dasar seperti sulitnya upaya mengendalikan kondisi emosional dari pengidap saat diamankan serta belum ada SOP khusus dalam hal penanganan masalah ini. Masalah-masalah ini dapat menjadi faktor yang mengganggu kelancaran tindak kolaboratif antar sektor yang akan dilaksanakan. Maka dari itu, perlu adanya perhatian khusus oleh masing-masing sektor dalam menghadapi masalah ini agar tidak menjadi kendala berkepanjangan dalam upaya kolaboratif yang dilaksanakan dalam penanganan ODGJ terlantar itu sendiri. Kata Kunci: Kolaborasi; Kolaborasi Pemerintahan; Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa.

Page 8 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 2, September 2025 Jurnal Tatapamong, Vol. 7, No. 1, Maret 2025 Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 2, September 2024 Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 1, Maret 2024 Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 2, September 2023 Jurnal Tatapamong, Vol. 5, No. 1, Maret 2023 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 2, September 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 4, No. 1, Maret 2022 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 2, September 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 3, No. 1, Maret 2021 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 2, September 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 2, No. 1, Maret 2020 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019 Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 1, Maret 2019 More Issue