Garuda - Garba Rujukan Digital

Revisiting Kahrudin Yunus On Bersamaism: A Natural Law Design For Indonesia Today Rahmat, Aulia
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 1 June 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss1.art2

"At the beginning of the independence era, Kahrudin Yunus proposed a natural law-based economic law model, but it declined in recent years or discussion in scholarly communities. This article examines the trend toward relations between state, government, and the rule of economic law based on bersamaism. Interpretive analytic is the method employed. Bersamaism’s basic assumptions are based on the universality of Quran truth, and the state must be positioned as an intermediary in legal and economic activities. Bersamaism is similar to the natural law school in terms of thought, but it also provides an understanding empirical considerations, actually has provided a prototype for the development of an economic system for Indonesia."Keywords: Economic justice; natural law; prophetic lawMenilik Kahrudin Yunus Mengenai Bersamaisme: Desain Hukum Alam Untuk Indonesia Hari IniAbstrakPada awal era kemerdekaan, Kahrudin Yunus mengajukan model hukum ekonomi berbasis hukum alam, namun beberapa tahun belakangan ini ditolak dalam diskusi di kalangan cendikiawan. Artikel ini mengkaji kecenderungan hubungan antara negara, pemerintah, dan supremasi hukum ekonomi berbasis Bersamaisme. Analitik interpretatif adalah metode yang digunakan. Asumsi dasar Bersamaisme didasarkan pada universalitas kebenaran Alquran, dan negara harus diposisikan sebagai perantara dalam kegiatan hukum dan ekonomi. Bersamaisme mirip dengan mazhab hukum alam dalam hal pemikiran, tetapi juga memberikan pemahaman pertimbangan empiris, sebenarnya telah memberikan prototipe bagi pengembangan sistem ekonomi bagi Indonesia.Kata kunci: Keadilan ekonomi; hukum alam; hukum profetik

Formulating The Concept Of Progressive Judge In Handling Corruption Cases In Indonesia Syamsudin, M.
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 1 June 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss1.art3

The main problem studied in this writing is the failure of judges to eradicate corruption in Indonesia in their decisions. The data is collected by interviews and studies of verdict documents. To analyze that problem there needs a study in socio-legal research with the legal hermeneutical approach. The result of this research shows the weaknesses of judges in deciding verdicts for corruption. The narrow interpretation of corruption and the performance orientation of judges contributed to the failure of judges in eradicating corruption. There needs to be an introduction of the concept progressive judges to overcome the aforementioned problems. Progressive Judges are judges who can creatively interpret the law on existing regulations, without having to wait for regulatory changes. Poor regulation does not have to be a barrier for progressive judges to present fair, definite, and useful laws because they can make progressive interpretations of existing regulations.Keywords: The concept of progressive judges; eradicate corruptions; the legal hermeneutic approachPerumusan Konsep Hakim Progresif Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di IndonesiaAbstrakMasalah utama yang dikaji dalam penulisan ini adalah kegagalan hakim dalam memberantas korupsi di Indonesia dalam putusannya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen putusan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut perlu adanya kajian dalam penelitian sosio-legal dengan pendekatan hermeneutika hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan kelemahan hakim dalam memutus perkara korupsi. Penafsiran korupsi yang sempit dan orientasi kinerja hakim berkontribusi pada kegagalan hakim dalam memberantas korupsi. Perlu adanya pengenalan konsep hakim progresif untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas. Hakim Progresif adalah hakim yang secara kreatif dapat menafsirkan undang-undang pada peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Regulasi yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi hakim progresif untuk menghadirkan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat karena mereka dapat membuat interpretasi progresif terhadap peraturan yang ada.Kata kunci: Konsep hakim progresif; memberantas korupsi; pendekatan hermeneutika hukum

Tender Conspiracy In Electronic Procurement Of Goods And Services (A Study Of Case Number 04/KPPU-L/2015) Wibowo, Sigit
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 1 June 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss1.art4

This research studied and analyzed why there is still tender conspiracy on government projects and construction work contracts through the e-procurement system. This was a normative legal research which analyzed principles, norms, propositions of applicable regulations, described existing phenomena, and analyzed them systematically. Using a statute approach and a case approach related to the implementation of the laws and regulations concerning electronic procurement services (e-procurement) in a construction service work contract in government projects according to the positive law of the Republic of Indonesia. It is necessary to immediately enact laws and regulations which cover a wider scope in terms of procurement and strengthen law enforcement in relation to the procurement of goods and/or services by the government. It is intended to minimize abuse of power/authority of tender committee, business players, and tender participants to prevent unfair competition, where conspiracy still takes place in government project tender.Keywords: Tender Conspiracy; Electronic Procurement of Goods and Services; Case Number 04/KPPU-L/2015Konspirasi Tender Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Elektronik (Studi Kasus Nomor Perkara 04/Kppu-L/2015)AbstrakPenelitian ini mengkaji dan menganalisis mengapa masih terjadi persekongkolan tender proyek pemerintah dan kontrak karya konstruksi melalui sistem e-procurement. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis asas, norma, dalil peraturan yang berlaku, mendeskripsikan fenomena yang ada, dan menganalisisnya secara sistematis. Menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang jasa pengadaan secara elektronik (e-procurement) dalam suatu kontrak karya jasa konstruksi pada proyek-proyek pemerintah menurut hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang cakupannya lebih luas dalam hal pengadaan dan penguatan penegakan hukum terkait pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah perlu segera ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang/wewenang panitia lelang, pelaku usaha, dan peserta lelang untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, dimana masih terjadi persekongkolan dalam tender proyek pemerintah.Kata kunci: Konspirasi Tender; Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik; Nomor Perkara 04/KPPU-L/2015

Factors Affecting The Predominance Of Verstek Judgments In Divorce Cases Before The Religious Court Nur, Muliadi; Jamil, Abdul
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 1 June 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss1.art5

This study examines the factors affecting the predominance of verstek judgments in the disposition of divorce cases in religious courts. It was mainly aimed at analyzing the factors that influence the settlement of divorce cases in the absence of the defendant so that the judge decides through a verstek judgment. This research used a normative legal research with a statutory approach and a legal system. The study found three primary factors in the legal system that have lead to the verstek judgments for divorce cases in religious courts. First, the existing substantial components and legal arrangements have not explicitly regulated the criteria, limitations, or reasons for the absence of defendants who who are entitled to verstek examination in divorce cases. Second, the legal structure includes the paradigm of passive judges and strong adherence to procedures, as well as the summoning of the parties by bailiffs. Third, a cultural component, including the factor of awareness of the nature of marriage and the meaning of a divorce, and the rule of law in society regarding the rules and mechanisms for divorce settlement.Keywords: Dominant factors; verstek verdict; divorce casesFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Predominasi Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian Di Hadapan Pengadilan AgamaAbstrakPenelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi dominannya putusan verstek dalam disposisi perkara perceraian di pengadilan agama. Hal ini terutama bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara perceraian tanpa kehadiran tergugat sehingga hakim memutuskan melalui putusan verstek. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sistem hukum. Studi ini menemukan tiga faktor utama dalam sistem hukum yang mengarah pada putusan verstek untuk kasus perceraian di pengadilan agama. Pertama, komponen substansial dan pengaturan hukum yang ada belum secara tegas mengatur kriteria, batasan, atau alasan tidak adanya terdakwa yang berhak pemeriksaan verstek dalam perkara perceraian. Kedua, struktur hukum meliputi paradigma hakim pasif dan kepatuhan yang kuat terhadap prosedur, serta pemanggilan para pihak oleh juru sita. Ketiga, komponen budaya, meliputi faktor kesadaran akan hakikat perkawinan dan makna perceraian, serta aturan hukum dalam masyarakat tentang aturan dan mekanisme penyelesaian perceraian.Kata kunci: Faktor dominan; putusan verstek; kasus perceraian

Authority Of The Commercial Court In Business Competition Cases Post Law No. 11 Of 2020 On Job Creation Musataklima, Musataklima
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 2 December 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss2.art3

The enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation has had an impact on existing laws. One of the affected laws is Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The formulation of the problems that will be discussed in this paper is a). How is the existing condition of the authority of the Commercial Court to appeal the KPPU’s decision after the Job Creation Law? b). what is the prospect of bringing cases before the Commercial Court on monopoly and business competition cases after the Job Creation Law? This research uses normative research with a statutory approach, conceptual approach, and a philosophical approach. Based on the discussion, it can be concluded that, firstly, the existing authority of the Commercial Court’s continues to expand. Currently it is believed to settle the objection cases to the KPPU’s decision through the Job Creation Law. The Commercial Court can examine the formal pleadings and material facts that form the basis of the KPPU’s decision, so that the Commercial Court is not limited in time to complete it. Second, the prospect of the Commercial Court’s authority in cases of unfair business competition is determined by two factors, namely internal factors in the form of the existing condition of the current authority specifically in the field of economic law issues, and the condition of human resources who have been selected and trained and experienced in resolving economic law cases. External factors including (a) the development of the business economy which is increasingly complex and requires an effective, efficient and neutral settlement agency, and the KPPU theoretically has not been able to guarantee a fair process in the settlement of the business competition case because it includes the authority to investigate, investigate, prosecute and adjudicate.Keywords: Authority; Commercial Court; Prospect; Business Competition LawsKewenangan Pengadilan Niaga dalam Kasus Persaingan Usaha Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaAbstrakPemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak pada peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu undang-undang yang terdampak adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini adalah a). bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga saat ini untuk mengajukan banding atas putusan KPPU pasca berlakunya UU Cipta Kerja? b). bagaimana prospek permohonan kasus monopoli dan persaingan usaha ke Pengadilan Niaga setelah berlakunya UU Cipta Kerja? Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Berdasarkan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, kewenangan yang ada dari Pengadilan Niaga saat ini terus berkembang. Saat ini, adalah diyakini bahwa penyelesaian kasus keberatan atas putusan KPPU dapat dilakukan berdasarkan UU Cipta Kerja. Pengadilan Niaga dapat memeriksa dalil-dalil formil dan fakta materiil yang menjadi dasar putusan KPPU sehingga Pengadilan Niaga tidak dibatasi waktu untuk menyelesaikannya. Kedua, prospek kewenangan Pengadilan Niaga dalam perkara persaingan usaha tidak sehat ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor internal berupa kondisi yang ada dari kewenangan saat ini khususnya di bidang hukum ekonomi dan kondisi sumber daya manusia yang telah dipilih dan dilatih serta berpengalaman dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum ekonomi. Di samping itu, terdapat faktor-faktor eksternal antara lain (a) perkembangan ekonomi bisnis yang semakin kompleks dan membutuhkan lembaga penyelesaian yang efektif, efisien, dan netral, serta KPPU secara teoretis belum dapat menjamin proses yang adil dalam penyelesaian kasus persaingan usaha karena meliputi kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, menunutut, dan mengadili.Kata Kunci: Kewenangan; Pengadilan Niaga; Prospek; Hukum Persaingan Usaha

Implementation Of Sharia-Compliance In Islamic Bank Product Innovations Nugroho, Eko Rial
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 2 December 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss2.art4

The establishment of sharia-compliant financial institutions is an effort by Muslims to live all aspects of their economic life based on the Qur'an and Hadith, and the community's need for interest-free banking. However, the development of Islamic banks around the world and in Indonesia still encounters many obstacles as they emerged amidst of the deep-rooted developments and practices of conventional banking. The success of Islamic banking is the success of implementing Islamic rules in muamalat. Nonetheless, there are still problems in their implementation. Public still doubts Islamic banks are truly Sharia-compliant. Some of the customers of Islamic banks close their accounts because they doubt the consistency of the application of Islamic principles. This is normative legal research in which the results show that Islamic banks without Islamic ethics will be trapped in an unethical Islamic business. The customers are concerned if its operational activities are mere replacement of banking terms. Additionally if it is difficult for the Islamic banks to impose sanctions to their customers as they are interest-free. There is also lack of human resources which comprehensively understand the operational systems of both conventional and Islamic banking. The implementation of a profit-sharing system requires complex calculations, particularly in the small profits shared with the customers and the not-fixed amount of savings. Although Islamic banks are oriented towards lower-income communities, there is a tendency that those who successfully get bona fide projects and credit facilities from Islamic banks are the upper class.Keywords: Sharia Compliance; Islamic Banking; Islamic EthicsImplementasi Kepatuhan Syariah dalam Inovasi Produk Perbankan SyariatAbstrakPendirian lembaga keuangan syariah merupakan sebuah upaya dari umat Islam untuk menjalani seluruh aspek kehidupan ekonominya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, serta kebutuhan masyarakat akan perbankan yang bebas bunga. Namun, perkembangan perbankan syariah di seluruh dunia dan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala karena muncul di tengah-tengah perkembangan dan praktik perbankan konvensional yang mengakar. Keberhasilan perbankan syariah adalah penerapan aturan syariah dalam muamalat. Meskipun demikian, masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Masyarakat masih meragukan perbankan syariah benar-benar berbasis syariat. Sebagian nasabah bank syariah menutup rekeningnya karena meragukan konsistensi penerapan prinsip syariat. Ini merupakan penelitian hukum normatif yang hasilnya menunjukkan bahwa perbankan syariah tanpa etika syariah akan terjebak dalam bisnis syariah yang tidak etis. Nasabah khawatir jika kegiatan operasional dari perbankan syariah hanya mengganti istilah perbankan konvensional, apalagi jika perbankan syariah sulit menerapkan sanksi kepada nasabahnya karena nasabah tidak dikenakan bunga. Sumber daya manusia yang memahami sistem operasional perbankan secara komprehensif masih kurang, baik konvensional maupun syariah. Penerapan sistem bagi hasil pun membutuhkan perhitungan yang rumit, terutama dalam kecilnya keuntungan yang dibagikan kepada nasabah dan jumlah tabungan yang tidak tetap. Meskipun perbankan syariah berorientasi pada masyarakat berpenghasilan rendah, namun terdapat kecenderungan bahwa yang berhasil mendapatkan proyek dan fasilitas kredit yang menguntungkan dari perbank syariah adalah kalangan atas.Kata Kunci: Kepatuhan Syariah; Perbankan Syariah; Etika Islami

Protection Of Healthcare Workers’ Rights To Refuse The Covid-19 Vaccination In Kebumen District Rachmadi, Triyo
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 2 December 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss2.art5

The government’s policy in implementing the nation-wide mandatory COVID-19 vaccination program aims to reduce the risk of transmission of the COVID-19 disease. However, some healthcare workers do not believe that the vaccination is effective. Every citizen has the right to refuse vaccination against COVID-19, including the healthcare workers. The research questions are (1) how the protection of the healthcare workers’ right to refuse the COVID-19 vaccination in Kebumen District? (2) How does the legal theory address the problem of the right to refuse the COVID-19 vaccine? This research uses sociological or empirical non-doctrinal methods with a qualitative descriptive approach, the research was conducted in Kebumen District with bureaucrat, healthcare workers and head of the healthcare professional organization as the respondents. Theories used in this research are ethics and human rights, work of law in society hegemony and domination. The results show that the rights of healthcare workers too refuse the COVID-19 vaccination is not guaranteed and protected by the government. Healthcare workers who refuse vaccination sanctioned. The government and the healthcare workers have the same interests; hence a consensus is needed in the form of a hegemony and domination which is mutually beneficial and not detrimental to both parties.Keywords: Healthcare workers; refusal; rights; vaccinePerlindungan Hak Tenaga Kesehatan untuk Menolak Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten KebumenAbstrakKebijakan pemerintah dalam melaksanakan program vaksinasi wajib COVID-19 secara nasional bertujuan untuk mengurangi risiko penularan penyakit COVID-19. Namun, beberapa petugas kesehatan tidak percaya bahwa vaksinasi itu efektif. Setiap warga negara berhak menolak vaksinasi terhadap COVID-19, termasuk tenaga kesehatan. Rumusan Masalah yang disajikan adalah (1) bagaimana perlindungan hak tenaga kesehatan untuk menolak vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kebumen? (2) Bagaimana teori hukum menyikapi masalah hak menolak vaksin COVID-19? Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal sosiologis atau empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen dengan responden birokrat, petugas kesehatan dan pimpinan organisasi profesi kesehatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah etika dan hak asasi manusia, kerja hukum dalam hegemoni dan dominasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak tenaga kesehatan juga menolak vaksinasi COVID-19 tidak dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Petugas kesehatan yang menolak vaksinasi diberi sanksi. Pemerintah dan petugas kesehatan memiliki kepentingan yang sama; maka diperlukan konsensus berupa hegemoni dan dominasi yang saling menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak.Kata Kunci: Petugas kesehatan; penolakan; hak; vaksin

Reformulating Fraud Crimes Under Article 378 Of The Criminal Code Based On Restorative Justice Values Rusydianta, Muhammad
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 2 December 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss2.art6

Crime of frauds are like an iceberg that always appears till the digital era (such First Travel case). In fact, it is a classic crime since (1915-1918) when ‘the Nederlandsch-Indie Criminal Code’ was enacted. Today, the criminal and penal statutes and their application reflected in Article 378 of the Criminal Code are considered to cause systematic injustice, loss, and suffering, especially for the victims. Then this article needs to be reformulated under the problem formulation "how to reformulate the crime of fraud in Article 378 of the Criminal Code based on restorative justice value?" which is considered more pro-Pancasila values and the victims. As literature research, various legal materials from primary, secondary and tertiary are analyzed descriptively qualitatively. At last, the researcher concludes that a restorative reformulation of crime of fraud in Article 378 of the Criminal Code can be done through a value and policy reorientation by embodying various basic assumptions and the concept of restorative justice in the new article formulation, either by enacting it as a ‘klachtdelict’, especially in the Criminal Code; or embodying restorative sanctions, such as compensation in the penal formulation of the Article. Because it recognizes the harms and needs of the offender and the victims, unity in their relationship, deliberations - dialogue in their process, and forgiveness - peacemaking in their decisions as part of restorative justice values of Indonesians based on Pancasila.Keywords: Reformulation; Fraud; Policy; Restorative JusticeReformulasi Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP Berdasarkan Nilai-nilai Restorative JusticeAbstrakKejahatan penipuan layaknya gunung es yang selalu muncul hingga era digital (seperti kasus First Travel). Bahkan, menjadi kejahatan klasik sejak (1915-1918) ketika 'Nederlandsch-Indie Criminal Code' diundangkan. Saat ini, ketentuan hukum pidana dan acara pidana serta penerapannya, yang tercermin dalam Pasal 378 KUHP, dianggap telah menimbulkan ketidakadilan, kerugian, dan penderitaan yang sistematis, terutama bagi para korban. Maka pasal ini perlu dirumuskan kembali dengan rumusan masalah “bagaimana merumuskan kembali tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP berdasarkan nilai keadilan restoratif?” yang dinilai lebih pro-Pancasila dan para korban. Sebagai penelitian kepustakaan, berbagai bahan hukum dari primer, sekunder dan tersier dianalisis secara deskriptif kualitatif. Akhirnya peneliti berkesimpulan bahwa reformulasi restoratif tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP dapat dilakukan melalui reorientasi nilai dan kebijakan dengan mewujudkan berbagai asumsi dasar dan konsep restorative justice dalam rumusan pasal baru, baik dengan memberlakukan itu sebagai 'klachtdelict', khususnya dalam KUHP; atau mewujudkan sanksi restoratif, seperti kompensasi dalam rumusan pidana Pasal tersebut. Karena mengakui kerugian dan kebutuhan pelaku dan korban, persatuan dalam hubungan mereka, musyawarah - dialog dalam proses mereka, dan pengampunan - perdamaian dalam keputusan mereka sebagai bagian dari nilai-nilai keadilan restoratif bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.Kata Kunci: Reformulasi; Penipuan; Kebijakan; Restorative Justice

The Slow Demise Of The Most Favoured Nation Duffy, Frances Annmarie
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 2 December 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss2.art1

The Most Favoured Nation Treatment (MFN) is the founding principle of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and its successor The World Trade Organisation. Introduced in 1947 by the GAT, and re-affirmed in 1995 by the WTO, the MFN aimed to rid the world of discriminatory trade practices. This aspirational aim was to create a level playing field for all countries engaged in trade and create more opportunities for developing nations to trade with those already flourishing on the world trade stage. With normative research methodology, this article claims that MFN has never achieved this aim. It examines how the MFN has been eroded over time by exceptions to the MFN allowed by the GAT and the WTO. Preferential Trade Agreements and new trade initiatives such as The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and The Belt and Road Initiative (BRI) are also evidence of more departures from the MFN as countries seek new vehicles for more effective trade. The article concludes that the MFN is becoming more and more irrelevant over time, and little can be done to revive it.Keywords: Free Trade Agreements; Most Favoured Nation Treatment (MFN); Preferential Trade Agreements; Plurilateral Trade AgreementsKehancuran Perlahan Asas Most Favoured NationsAbstrakAsas Most Favoured Nations (MFN) adalah prinsip dasar dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan penerusnya yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Diperkenalkan pada tahun 1947 oleh GATT, dan ditegaskan kembali pada tahun 1995 oleh WTO, MFN bertujuan untuk membersihkan dunia dari praktik perdagangan yang diskriminatif. Tujuan aspirasional ini adalah untuk menciptakan 'taman bermain' yang setara bagi semua negara yang terlibat dalam perdagangan internasional dan menciptakan lebih banyak peluang bagi negara-negara berkembang untuk memiliki hubungan perdagangan dengan negara-negara maju di panggung perdagangan dunia. Dengan metodologi penelitian normatif, artikel ini mengklaim bahwa MFN tidak pernah mencapai tujuan ini. Artikel ini mengkaji bagaimana MFN telah terkikis dari waktu ke waktu oleh pengecualian terhadap MFN yang diizinkan oleh GATT dan WTO. Perjanjian Perdagangan Preferensial dan inisiatif perdagangan baru seperti Regional Comprehensive Partnership Agreement (RCEP) dan Belt and Road Initiative (BRI) juga merupakan bukti adanya lebih banyak penyimpangan dari MFN karena negara-negara mencari alat baru untuk perdagangan yang lebih efektif. Artikel ini menyimpulkan bahwa MFN menjadi semakin tidak relevan dari waktu ke waktu, dan sedikit yang dapat dilakukan untuk menghidupkannya kembali.Kata Kunci: Perjanjian Perdagangan Bebas; Asas Most Favoured Nations; Perjanjian Perdagangan Preferensial; Perjanjian Perdagangan Plurilateral

Reformulation Of Business Competition Law Enforcement Based On A Hybrid Model Habibi, Habibi
Prophetic Law Review Vol. 3 No. 2 December 2021
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol3.iss2.art2

Private enforcement in business competition law enforcement has several weaknesses rendering it sub-optimal in its compensation function. This article proposes a reformulation of business competition law enforcement based on a hybrid model for enhancing private law. This article uses a normative method with laws and regulation, cases, and a conceptual approach: law materials in the form of laws and regulations and Business Competition Supervisory Commission and court judgements are analyzed using hybrid theory so the weaknesses of business competition law enforcement can be identified, then, the result of a reformation proposal can be obtained by evaluating the result of analysis which are presented argumentatively. The result of this research study shows that a privately triggered public enforcement pattern which is implemented in private enforcement cannot work as compensation function optimally. The weakness in regulating private enforcement has created many obstacles for the appellant of trade damage. It is necessary to reformulate the business competition law enforcement in the future by enhancing private enforcement. The enforcement is conducted by facilitating the claimants with diverse features which ease them to get compensation for the trade damage they suffer.Keywords: Private enforcement; public enforcement; hybrid modeling; competition lawReformulasi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Berbasis Model HibridaAbstrakPenegakan hukum perdata dalam penegakan hukum persaingan usaha memiliki beberapa kelemahan sehingga fungsi kompensasinya kurang optimal. Artikel ini mengusulkan reformulasi penegakan hukum persaingan usaha berdasarkan model hibrida untuk menyempurnakan hukum perdata. Artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual: bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta putusan pengadilan dianalisis menggunakan teori hibrida sehingga kelemahan penegakan hukum persaingan usaha dapat diidentifikasi, maka, hasil usulan reformasi dapat diperoleh dengan mengevaluasi hasil analisis yang disajikan secara argumentatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola penegakan publik yang dipicu oleh hal-hal keperdataan yang diterapkan dalam penegakan hukum perdata tidak dapat memberikan fungsi kompensasi secara optimal. Kelemahan dalam mengatur penegakan hukum perdata telah menciptakan banyak hambatan bagi pemohon gugatan kerugian dalam hubungan keperdataan. Ke depan, perlu dirumuskan kembali penegakan hukum persaingan usaha dengan meningkatkan penegakan hukum perdata. Penegakan tersebut dilakukan dengan memfasilitasi penggugat dengan beragam fitur yang memudahkan mereka untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka derita.Kata Kunci: Penegakan privat; penegakan publik; model hibrida; hukum persaingan usaha

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Contact Email
dodiksetiawan@uii.ac.id

Phone
+6287738216661

Journal Mail Official
plr.editor@uii.ac.id

Editorial Address
Doctorate Program Faculty of Law Universitas Islam Indonesia Jalan Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Contact Email dodiksetiawan@uii.ac.id

Phone +6287738216661

Journal Mail Official plr.editor@uii.ac.id

Editorial Address Doctorate Program Faculty of Law Universitas Islam Indonesia Jalan Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Contact Email
dodiksetiawan@uii.ac.id

Phone
+6287738216661

Journal Mail Official
plr.editor@uii.ac.id

Editorial Address
Doctorate Program Faculty of Law Universitas Islam Indonesia Jalan Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA