Garuda - Garba Rujukan Digital

The Concept Of Licensing Authority Of The Architectural Work Modification Of Cultural Heritage Buildings M.G. Endang Sumiarni; Yustina Niken Sharaningtyas; Sefriani; Y. Sri Pudyatmoko
Prophetic Law Review Vol. 4 No. 2 December 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol4.iss2.art2

This research aims to identify the licensing authority over architectural works and modification of designated Cultural Heritages. In addition, this research examines the antinomy of legal concepts, including the antinomy of the legal concept of a licensing authority, the antinomy of the legal concept of modification of creation, and the antinomy of the legal concept of cultural heritage. With normative research, this study reveals that there is no legal certainty, between the local and central government, concerning licensing authority to cultural heritage building adaptation. There is no such a unitary system or firm and clear SOPs, which has resulted in the demolition and destruction of cultural heritage buildings. There are differences of opinion regarding the authority to permit the alteration of architectural works of cultural heritage buildings that have been stipulated. Permits for the restoration of cultural heritage buildings are obtained not through a building permit but through BPPM DIY (Licensing and Investment Service). These permits include restoration permits, adaptation permits, and development permits, especially for revitalization and utilization. There is no balance between moral and economic rights of the owner of the cultural heritage building. The preservation is more likely to emphasize moral rights but still overlooking the economic rights of the creator/owner.Keywords: licensing authority, architectural work, adaptation, cultural heritage building. Konsep Otoritas Perizinan Modifikasi Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan perizinan atas karya arsitektur dan modifikasi Cagar Budaya yang ditetapkan. Selain itu, penelitian ini mengkaji antinomi konsep hukum, antara lain antinomi konsep hukum otoritas perizinan, antinomi konsep hukum modifikasi ciptaan, dan antinomi konsep hukum warisan budaya. Dengan kajian normatif, kajian ini mengungkapkan bahwa belum ada kepastian hukum, antara pemerintah daerah dan pusat, mengenai kewenangan perizinan terhadap adaptasi bangunan cagar budaya. Tidak ada sistem kesatuan atau SOP yang tegas dan jelas sehingga mengakibatkan pembongkaran dan perusakan bangunan cagar budaya. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kewenangan izin perubahan karya arsitektur bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan. Izin pemugaran bangunan cagar budaya diperoleh bukan melalui izin mendirikan bangunan melainkan melalui BPPM DIY (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal). Izin tersebut meliputi izin restorasi, izin adaptasi, dan izin pembangunan, terutama untuk revitalisasi dan pemanfaatan. Tidak ada keseimbangan antara hak moral dan ekonomi pemilik bangunan cagar budaya. Pelestarian tersebut lebih cenderung mengedepankan hak moral namun tetap mengabaikan hak ekonomi pencipta/pemilik.Kata Kunci: perizinan, karya arsitektur, adaptasi, bangunan cagar budaya.

Harmonization Of State Administrative Court Law And Other Laws Concerning The State Administrative Courts Exclusive Authority Nurwigati
Prophetic Law Review Vol. 4 No. 2 December 2022
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol4.iss2.art6

This study describes and analyzes the urgency of harmonizing the exclusive authority of State Administrative Court as stipulated in the State Administrative Court Law and Non-State Administrative Court Law, and how to do this harmonization in relation to the implementation of legality principles, the theory of hierarchical regulations, and laws on the establishment of laws and regulations. As normative research using statutory and conceptual approaches, this research used a descriptive qualitative analytical method. It is expected that the results of this research can contribute to the development of Constitutional law and State Administrative Law, as well as to contribute ideas to policymakers in making and formulating various regulations related to appropriate methods to overcome disharmony in regulating the exclusive authority of the State Administrative Court to ensure that the law issued on the exclusive authority of the State Administrative Court meets society’s needs for good laws and regulations. This study concluded the following points: first, it is necessary to harmonize the State Administrative Court Law and laws other than State Administrative Court on the exclusive authority of the State Administrative Court to avoid any overlap to ensure harmonization of the laws. Secondly, the usual drafting method is more appropriate than the omnibus method because we only need to amend the State Administrative Court Law, while the other laws remain unamended.Keywords: harmonization, exclusive administrative court authority, state administrative court law Harmonisasi Undang-Undang Peratun Dan Undang-undang Lainnya Mengenai Kewenangan Eksklusif Peradilan Tata Usaha Negara AbstrakKajian ini mendeskripsikan dan menganalisis urgensi harmonisasi kewenangan eksklusif PTUN sebagaimana diatur dalam UU PTUN dan UU PTUN, serta bagaimana harmonisasi tersebut dalam kaitannya dengan penerapan asas legalitas, teori peraturan hirarkis, dan undang-undang tentang pembentukan undang-undang dan peraturan. Sebagai penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis kualitatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pembuat kebijakan dalam membuat dan merumuskan berbagai peraturan terkait dengan cara yang tepat untuk mengatasi disharmoni dalam mengatur kewenangan eksklusif DPR. Peratun untuk memastikan bahwa undang-undang yang dikeluarkan atas kewenangan eksklusif Peratun memenuhi kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang baik. Kajian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: pertama, diperlukan harmonisasi UU Peratun dengan undang-undang selain Peratun yang menjadi kewenangan eksklusif PTUN agar tidak terjadi tumpang tindih untuk menjamin harmonisasi undang-undang. Kedua, metode penyusunan biasa lebih tepat daripada metode omnibus karena kita hanya perlu mengubah UU Peratun, sedangkan undang-undang lainnya tetap tidak berubah.Kata Kunci: harmonisasi, kewenangan PTUN eksklusif, hukum PTUN

Itar And The Security Exception: Lessons For Developing Indonesian Defensive Satellites Aris Rahmat Juliannoor; Sefriani
Prophetic Law Review Vol. 5 No. 1 June 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol5.iss1.art1

Outer space technological development, pioneered by military superpowers including the USA, China, and Russia gives other countries a variety of technologies which they have chosen to use to strengthen their national defence. “The higher the demand, the more expensive it gets.” A country is free to choose what technology to use, but the producer controls who can use their technology. Policies to limit or control space-technology is most clearly reflected by USA policy, named ITAR (International Trade in Arms Regulation), which enables the USA to choose who is able to avail themselves of space technology. A quasi-arbitrary policy like ITAR has harmed the spirit and the soul of international trade law which empowers the “free trade” market that is happening in today’s world. Policy alike has made the US gripped other countries like Indonesia and made them ‘dependence’ on their sophisticated technology and deprived other state’s sovereignty on their space technology, eventually. This study analysed this unprecedented subject through the lens of International Law, especially International Trade Law, encompassing related laws like GATT (General Agreement on Tariffs and Trades) and related precedents on WTO (World Trade Organization) DSB (Dispute Settlement Body) judicial decisions. The results of analysis through international law, assisted with dependence theory and world-system theory (1) categorize the related policy as a violation of GATT, specifically to Article XXI (b) point (ii) about security exception and (2) for the future of Indonesian outer space development, this country should utilize a security exception clause to release itself from the atrocities of ITAR policy or other similar policies.Keywords: Outer Space, Dependence, International Law, and Policy. Itar Dan Pengecualian Keamanan: Pelajaran Untuk Membangun Satelit Pertahanan Indonesia AbstrakPerkembangan teknologi luar angkasa yang dipelopori oleh negara-negara adidaya militer termasuk Amerika Serikat, China, dan Rusia memberi negara-negara lain berbagai teknologi yang mereka pilih untuk digunakan untuk memperkuat pertahanan nasional mereka. “Semakin tinggi permintaan, semakin mahal harganya.” Suatu negara bebas memilih teknologi apa yang akan digunakan, tetapi produsen mengontrol siapa yang dapat menggunakan teknologi mereka. Kebijakan untuk membatasi atau mengendalikan teknologi luar angkasa paling jelas tercermin dalam kebijakan AS, yang disebut ITAR (International Trade in Arms Regulation), yang memungkinkan AS untuk memilih siapa yang dapat memanfaatkan teknologi luar angkasa. Kebijakan semi-arbitrer seperti ITAR telah mencederai semangat dan jiwa hukum perdagangan internasional yang memberdayakan pasar “perdagangan bebas” yang terjadi di dunia saat ini. Kebijakan serupa telah membuat AS mencengkeram negara lain seperti Indonesia dan membuat mereka 'ketergantungan' pada teknologi canggih mereka dan pada akhirnya mencabut kedaulatan negara lain atas teknologi luar angkasa mereka. Studi ini menganalisis subjek yang belum pernah terjadi sebelumnya ini melalui lensa Hukum Internasional, khususnya Hukum Perdagangan Internasional, yang mencakup undang-undang terkait seperti GATT (Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan) dan preseden terkait pada keputusan yudisial WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) DSB (Badan Penyelesaian Sengketa). Hasil analisis melalui hukum internasional dibantu dengan teori ketergantungan dan teori sistem dunia (1) mengkategorikan kebijakan terkait sebagai pelanggaran GATT, khususnya Pasal XXI (b) poin (ii) tentang pengecualian keamanan dan (2) untuk masa depan pembangunan luar angkasa Indonesia, negara ini harus menggunakan klausul pengecualian keamanan untuk melepaskan diri dari kekejaman kebijakan ITAR atau kebijakan serupa lainnya.Kata kunci: Luar Angkasa, Ketergantungan, Hukum Internasional, dan Kebijakan.

Maqashid Sharia As The Basis For Decision Making Of Corporate Social Responsibility Based On A Prophetic Legal Paradigm Hendar, Jejen
Prophetic Law Review Vol. 5 No. 1 June 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol5.iss1.art6

In principle, corporate social responsibility (CSR) is a company’s commitment to participate in building a sustainable economy to improve the quality of life and the environment for the benefit of the company, the community, and the surrounding environment. In practice, however, many CSR programs are merely oriented towards the fulfilment of company obligations, which certainly affects the quality of CSR implementation. The prophetic legal paradigm is one perspective for carrying out activities derived from the divine order, based on three basic principles: amar ma’ruf (humanization), nahi munkar (an order to stay away from the things of faith and claimed disadvantages of Islam/liberation) and tu’minuna billah (transcendence). In this study these three principles are linked to the objectives of Islamic law known as maqashid sharia constituting different levels of implementation: dharuriyyat (essential needs), hajiyyat (complementary needs) and tahsiniyyat (tertiary needs).Keywords: CSR, Prophetic Law, Maqashid Syariah, decisions Maqashid Syariah Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Paradigma Hukum Profetik AbstrakPada prinsipnya, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan untuk kepentingan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Namun dalam praktiknya, banyak program CSR yang hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban perusahaan, yang tentunya berdampak pada kualitas pelaksanaan CSR. Paradigma hukum profetik merupakan salah satu cara pandang untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari perintah Tuhan, berdasarkan tiga prinsip dasar: amar ma'ruf (humanisasi), nahi munkar (perintah menjauhi hal-hal yang bersifat keimanan dan mengklaim merugikan Islam/ pembebasan) dan tu'minuna billah (transendensi). Dalam kajian ini ketiga prinsip tersebut dikaitkan dengan tujuan hukum Islam yang dikenal dengan maqashid syariah yang memiliki tingkatan pelaksanaan yang berbeda: dharuriyyat (kebutuhan esensial), hajiyyat (kebutuhan pelengkap) dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier).Kata kunci: CSR, Hukum Nabi, Maqashid Syariah, keputusan.

Invoking International Human Rights Law To Prevent Statelessness Of International Refugee Children Born In Indonesia Feby Dwiki Darmawan; Nur Heriyanto, Dodik Setiawan
Prophetic Law Review Vol. 5 No. 1 June 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol5.iss1.art2

The right to a nationality is an essential human right. The importance of having a nationality lies in the fact that it is a necessary condition for the protection and enjoyment of certain basic human rights. Consequently, the failure to fulfil the right of a child to get citizenship will have an impact on the fulfillment of their basic rights. This study explores the urgency of granting citizenship status for the statelessness of international refugee children born in Indonesia, and Indonesia’s responsibility to fulfill the right to a nationality for International Refugee children born in Indonesia under International Human Rights Law. This type of research is normative research using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that, under international human rights law, everyone has the right to have citizenship and be recognized by their nationality from birth, including children born to refugees. Citizenship status in a person has become a practical prerequisite to be able to obtain respect, protection, and optimal fulfillment of human rights. Indonesian laws and regulations provide two approaches to obtaining citizenship status for refugee children born in Indonesia. The first solution is to prevent citizenship through positive law, and the second solution is to provide citizenship through naturalization. It is hoped that the Indonesian government will be proactive in fulfilling its obligation to provide Indonesian citizenship rights in refugee children’s best interests, and the Indonesian government is expected to ratify the 1954 and 1961 Refugee Conventions.Keywords: Human Rights, Right to a Nationality, Citizenship, Stateless. Mengundang Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Untuk Mencegah Kewarganegaraan Terhadap Anak Pengungsi Internasional yang Lahir Di Indonesia AbstrakHak atas kewarganegaraan adalah hak asasi manusia yang esensial. Pentingnya memiliki kewarganegaraan terletak pada kenyataan bahwa itu adalah syarat yang diperlukan untuk perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia tertentu. Konsekuensinya, tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan kewarganegaraan akan berdampak pada pemenuhan hak dasarnya. Kajian ini mengeksplorasi urgensi pemberian status kewarganegaraan bagi anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia yang tidak berkewarganegaraan, dan tanggung jawab Indonesia untuk memenuhi hak kewarganegaraan bagi anak Pengungsi Internasional yang lahir di Indonesia berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan statutoria dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, setiap orang berhak memiliki kewarganegaraan dan diakui kewarganegaraannya sejak lahir, termasuk anak yang lahir dari pengungsi. Status kewarganegaraan pada diri seseorang telah menjadi prasyarat praktis untuk dapat memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara optimal. Peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan dua pendekatan untuk memperoleh status kewarganegaraan bagi anak-anak pengungsi yang lahir di Indonesia. Solusi pertama adalah mencegah kewarganegaraan melalui hukum positif, dan solusi kedua adalah memberikan kewarganegaraan melalui naturalisasi. Pemerintah Indonesia diharapkan proaktif dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak kewarganegaraan Indonesia untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak pengungsi, dan pemerintah Indonesia diharapkan dapat meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1954 dan 1961.Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hak atas Kewarganegaraan, Kewarganegaraan, Tanpa Kewarganegaraan.

Risk Allocation In International, European, And Turkish Business Law Caglar Sahin
Prophetic Law Review Vol. 5 No. 1 June 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol5.iss1.art4

There are differences in risk allocation in agreements under the civil law and common law systems. However, similar case law on overseas sales in international business law remain apparent. Therefore, INCOTERMS has a significant impact in this regard. In addition, this effect is sometimes seen in determining the ownership rights as well. The question here is how can the same result from the viewpoint of the passing of risk and property be obtained for all parties in international business law. In this study, the Author used a comparative method by comparing the French, German, Turkish, and English laws, and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods on risk allocation in the sale of goods. Also, case laws were analyzed and compared to find out the main differences in practice. In addition, the effects of the use or absence of INCOTERMS in practice were discussed. As a result, it is better to utilize the Free on Board; and Cost, Insurance and Freight INCOTERMS, as well as the jurisdiction clauses in their contracts for business parties to reach the same result in terms of the passing of risk and property.Keywords: Risk Allocation, Ownership, INCOTERMS. Alokasi Risiko Dalam Hukum Bisnis Internasional, Eropa, Dan Turki AbstrakAda perbedaan dalam alokasi risiko dalam perjanjian di bawah hukum perdata dan sistem hukum umum. Namun, kasus hukum serupa tentang penjualan di luar negeri dalam hukum bisnis internasional tetap terlihat. Oleh karena itu, INCOTERMS memiliki dampak yang signifikan dalam hal ini. Selain itu, efek ini terkadang terlihat dalam menentukan hak kepemilikan juga. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana hasil yang sama dari sudut pandang pengalihan risiko dan properti dapat diperoleh untuk semua pihak dalam hukum bisnis internasional. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode komparatif dengan membandingkan hukum Perancis, Jerman, Turki, dan Inggris, dan United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods tentang alokasi risiko dalam penjualan barang. Juga, hukum kasus dianalisis dan dibandingkan untuk mengetahui perbedaan utama dalam praktiknya. Selain itu, efek dari penggunaan atau tidak adanya INCOTERMS dalam praktik juga dibahas. Akibatnya, lebih baik menggunakan Free on Board; dan Biaya, Asuransi dan INCOTERMS Pengangkutan, serta klausul yurisdiksi dalam kontrak mereka untuk pihak bisnis untuk mencapai hasil yang sama dalam hal pengalihan risiko dan properti.Kata kunci: Alokasi Risiko, Kepemilikan, INCOTERMS.

Between Freedom And Protection: A Critical Review Of Indonesia’S Cyberspace Law Al Asyari, Haekal
Prophetic Law Review Vol. 5 No. 1 June 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol5.iss1.art5

Following the COVID-19 pandemic, dependency on the internet—notably, the utilization of cyberspace—has increased, amplifying the virtual domain to a prominent role in everyone’s everyday life. As a country with one of the highest number of internet users in Asia, Indonesia faces challenges of unequal access, limits on content, data privacy, data security, and digital literacy. Given that cyberspace infrastructure is shared between governments, corporations, individuals, and telecommunication providers while individual countries govern the networks, the Indonesian government is under its own exclusive authority to legislate and create policies governing Indonesia’s cyberspace. There has been significant progress toward a legal framework of Indonesia’s cyberspace law, such as the enactment of the Personal Data Protection Law. Unfortunately, such progress is far from being effective. It is evident from Indonesia’s fragmented laws, response-driven policies, and the numerous cyber incidents that have occurred only within the past years. This article investigates Indonesia’s legal-philosophical position in governing the cyberspace. By using a normative methodology, this research crystallizes Indonesia’s position between the freedom or the protectionist approach through analyzing the existing cyberspace regulations. The result of this study shows that Indonesia is somewhere in the middle of liberalizing its cyberspace and protecting it for its national interest. This position could bring both advantages and disadvantages to Indonesia’s cyberspace development.Keywords: Cyberspace, Freedom, Indonesia, Protection. Antara Kebebasan dan Perlindungan: Tinjauan Kritis Terhadap Hukum Dunia Maya Indonesia AbstrakSetelah pandemi COVID-19, ketergantungan pada internet—terutama pemanfaatan dunia maya—telah meningkat, memperkuat domain virtual menjadi peran penting dalam kehidupan sehari-hari setiap orang. Sebagai negara dengan salah satu pengguna internet terbanyak di Asia, Indonesia menghadapi tantangan berupa ketimpangan akses, batasan konten, privasi data, keamanan data, dan literasi digital. Mengingat bahwa infrastruktur dunia maya dibagi antara pemerintah, perusahaan, individu, dan penyedia telekomunikasi sementara masing-masing negara mengatur jaringan, pemerintah Indonesia berada di bawah otoritas eksklusifnya sendiri untuk membuat undang-undang dan membuat kebijakan yang mengatur dunia maya Indonesia. Ada kemajuan signifikan menuju kerangka hukum hukum dunia maya Indonesia, seperti pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sayangnya, kemajuan tersebut jauh dari efektif. Hal ini terlihat dari undang-undang Indonesia yang terfragmentasi, kebijakan yang digerakkan oleh tanggapan, dan banyaknya insiden dunia maya yang terjadi hanya dalam beberapa tahun terakhir. Artikel ini mengkaji posisi filosofis hukum Indonesia dalam mengatur dunia maya. Dengan menggunakan metodologi normatif, penelitian ini mengkristalkan posisi Indonesia di antara pendekatan kebebasan atau proteksionis melalui analisis regulasi dunia maya yang ada. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di tengah-tengah liberalisasi dunia maya dan melindunginya untuk kepentingan nasionalnya. Posisi ini dapat membawa keuntungan dan kerugian bagi perkembangan dunia maya Indonesia.Kata kunci: Cyberspace, Kebebasan, Indonesia, Perlindungan.

Consumer Bankruptcy Regimes In Europe Tamás Fézer; Nikolett Zoványi
Prophetic Law Review Vol. 5 No. 1 June 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol5.iss1.art3

Consumer over-indebtedness has been a problem in Europe especially since the 2008 financial crisis. Legal procedures addressing consumer insolvency were scarce and sporadic prior to 2008, however, legislation have accelerated in most Member States of the European Union in the past fifteen years. In lack of any harmonization in the area of consumer bankruptcy in the EU, Member States, while learning from each other in some instances, established their own procedures and regulatory frameworks. The paper attempts to map the various approaches in addressing consumer over-indebtedness looking for common cores to serve as a base for a future legislation in an EU level. The research follows a comparative method mostly relying on the analysis of the relevant norms in the Member States of the EU also wandering to the territory of the sociology of law. The paper concludes the consumer bankruptcy regimes in Europe can be categorized easily and show similarities mostly in the identification of the vulnerable groups and in the legal consequences of the procedures. This finding proves there is ground for the European Commission to propose legislation, preferably in the form of a directive of the Council and of the European Parliament, to ensure a harmonized approach in the field of consumer bankruptcy procedures.Keywords: Consumer bankruptcy, consumer law, European Union law, insolvency. Rezim Kebangkrutan Konsumen Di Eropa AbstrakUtang berlebih konsumen telah menjadi masalah di Eropa terutama sejak krisis keuangan 2008. Prosedur hukum yang menangani kebangkrutan konsumen langka dan sporadis sebelum tahun 2008, namun, undang-undang telah dipercepat di sebagian besar Negara Anggota Uni Eropa dalam lima belas tahun terakhir. Karena kurangnya harmonisasi di bidang kebangkrutan konsumen di UE, Negara-negara Anggota, sambil belajar dari satu sama lain dalam beberapa kasus, menetapkan prosedur dan kerangka peraturan mereka sendiri. Makalah ini mencoba untuk memetakan berbagai pendekatan dalam menangani konsumen yang terlilit hutang yang mencari inti umum untuk menjadi dasar undang-undang masa depan di tingkat UE. Penelitian mengikuti metode komparatif yang sebagian besar mengandalkan analisis norma-norma yang relevan di Negara-negara Anggota UE yang juga mengembara ke wilayah sosiologi hukum. Makalah ini menyimpulkan rezim kebangkrutan konsumen di Eropa dapat dikategorikan dengan mudah dan menunjukkan kesamaan sebagian besar dalam identifikasi kelompok rentan dan konsekuensi hukum dari prosedur tersebut. Temuan ini membuktikan adanya dasar bagi Komisi Eropa untuk mengusulkan undang-undang, sebaiknya dalam bentuk arahan dari Dewan dan Parlemen Eropa, untuk memastikan pendekatan yang harmonis di bidang prosedur kebangkrutan konsumen.Kata kunci: Kebangkrutan konsumen, hukum konsumen, hukum Uni Eropa, kebangkrutan.

Legal Protection For Creditors To Ensure The Fulfillment Of State-Owned Enterprises (Persero)’S Liabilities In The Indonesian Legal System Heru Pramono
Prophetic Law Review Vol. 5 No. 2 December 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol5.iss2.art1

The professional management of State-Owned Enterprise Ltd. (Persero) will increase profits from business operations, which will in-turn increase state income. On the other hand, the less professional management of State-Owned Enterprises will lead to a negative impact due to economic losses. To prevent disputes between debtors and creditors when the Limited Liability State-Owned Enterprises (Persero) 1 suffers losses, the state has regulated a resolution through a bankruptcy mechanism to protect the rights of creditors. However, as a matter of fact, there are numerous inconsistent judicial interpretations regarding state capital participation in the State-Owned Enterprise Persero. In addition, disharmony of legal regulations has resulted in different views and understanding of judges regarding the legal position of State-Owned Enterprises in the implementation of bankruptcy and state finances. Based on these inconsistencies and disharmony, this study addresses three essential research questions: first, why is it necessary to apply legal protection to ensure that State-Owned Enterprises (Persero) fulfil its liabilities? Second, what will be the future legal protection for creditors to ensure that State-Owned Enterprises as debtors fulfil their liabilities? This normative legal research used statutory, conceptual, and case study approaches. This research concludes that legal certainty is needed to ensure creditor protection in the bankruptcy mechanism for State-Owned Enterprises. This legal certainty will only be achieved by changing the existing regulations through confirming the legal norm that the capital invested in the State-Owned Enterprise is the financial right of the State-Owned Enterprise Persero and is no longer included in state finances managed under the State Budget. This legal norm is necessary to avoid legal disharmony and inconsistency due to the diverse definitions of capital participation in State-Owned Enterprises (Persero) in bankruptcy decisions. This research initiates reformulation and clarity regarding the meaning of State capital participation in State-Owned Enterprises Persero.Keywords: State-Owned Enterprises, Creditors, Bankruptcy Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Untuk Menjamin Pemenuhan Kewajiban Badan Usaha Milik Negara (Persero) Dalam Sistem Hukum Indonesia AbstrakPengelolaan PT Badan Usaha Milik Negara (Persero) yang profesional akan meningkatkan keuntungan operasional usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang kurang profesional akan menimbulkan dampak negatif berupa kerugian ekonomi. Untuk mencegah terjadinya perselisihan antara debitur dan kreditur apabila Badan Usaha Milik Negara (Persero) 1 mengalami kerugian, negara telah mengatur penyelesaian melalui mekanisme kepailitan untuk melindungi hak-hak kreditur. Namun pada kenyataannya, terdapat banyak penafsiran hukum yang tidak konsisten mengenai penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara Persero. Selain itu, ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan mengakibatkan adanya perbedaan pandangan dan pemahaman hakim mengenai kedudukan hukum Badan Usaha Milik Negara dalam pelaksanaan kepailitan dan keuangan negara. Berdasarkan inkonsistensi dan disharmoni tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan penting penelitian: pertama, mengapa perlu diterapkan perlindungan hukum untuk menjamin Badan Usaha Milik Negara (Persero) memenuhi kewajibannya? Kedua, bagaimana perlindungan hukum ke depan bagi kreditur untuk memastikan BUMN sebagai debitur memenuhi kewajibannya? Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan kreditur dalam mekanisme kepailitan Badan Usaha Milik Negara. Kepastian hukum tersebut hanya dapat dicapai dengan mengubah peraturan yang ada melalui penegasan norma hukum bahwa modal yang ditanamkan pada Badan Usaha Milik Negara merupakan hak keuangan Badan Usaha Milik Negara Persero dan tidak lagi termasuk dalam keuangan negara yang dikelola di bawah naungan Negara. Anggaran. Norma hukum ini diperlukan untuk menghindari disharmoni dan inkonsistensi hukum akibat beragamnya definisi penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (Persero) dalam putusan pailit. Penelitian ini mengawali reformulasi dan kejelasan mengenai makna penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara Persero.Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Kreditur, Kepailitan

Comparative Review Of The Practices Of Sole Proprietorship Company Supervision Mechanism Ahmad Yani
Prophetic Law Review Vol. 5 No. 2 December 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol5.iss2.art2

A sole proprietorship is a unique form of Limited Liability Company (Perseroan Terbatas) which has a legal status under Indonesian law. The aspect of supervision is important as a consequence of the rights and obligations carried out by the sole proprietorship. This study aims to examine the comparison of the supervisory mechanism of sole proprietorship in Indonesia with the European Union, China, Germany, France, and the United Kingdom. This study uses normative research methodology. The results of the study show that, first, the supervisory mechanism in a sole proprietorship company and a limited liability company has a significant difference in the internal control in which the sole proprietorship is lacking, while the limited liability company has effective internal control by a General Meeting of Shareholders forum. In addition, the form of supervision on individual companies is less different than the form of supervision on Limited Liability Company. This difference is due to the initial purpose of establishing a sole proprietorship in Indonesia which is intended to provide ease of doing business, hence the supervision aspect is not taken into account too much. Second, the comparison of individual monitoring mechanisms in the European Union, China, Germany, France, and the United Kingdom with the Indonesian practice generally has similarities in that each country does not have an effective internal control mechanism. However, each country provides an external monitoring mechanism for individual companies with different forms of implementation. The unavailability of internal control is caused by the requirements for the establishment of a company that can be established by one person. Hence, it does not allow for effective internal control. As for the availability of an external supervisory mechanism for the company as a consequence of implementing the principles of Good Corporate Governance to prevent misuse of individual companies.Keywords: Good Corporate Governance, Sole Proprietorship, Limited Company, Monitoring Mechanism. Tinjauan Komparatif Praktik Mekanisme Pengawasan Perusahaan Perorangan AbstrakKepemilikan perseorangan adalah bentuk unik dari Perseroan Terbatas (Perseroan Terbatas) yang mempunyai status hukum berdasarkan hukum Indonesia. Aspek pengawasan menjadi penting sebagai konsekuensi dari hak dan kewajiban yang dijalankan oleh perusahaan perseorangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbandingan mekanisme pengawasan kepemilikan perseorangan di Indonesia dengan Uni Eropa, Tiongkok, Jerman, Perancis, dan Inggris. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan pertama, mekanisme pengawasan pada perusahaan perseorangan dan perseroan terbatas mempunyai perbedaan pengendalian internal yang signifikan dimana pada perusahaan perseorangan kurang, sedangkan pada perusahaan perseroan terbatas mempunyai pengendalian internal yang efektif dengan Forum Rapat Umum Pemegang Saham. Selain itu, bentuk pengawasan terhadap masing-masing perusahaan tidak jauh berbeda dengan bentuk pengawasan terhadap Perseroan Terbatas. Perbedaan ini disebabkan karena tujuan awal didirikannya perusahaan perseorangan di Indonesia adalah untuk memberikan kemudahan berusaha, sehingga aspek pengawasan tidak terlalu diperhatikan. Kedua, perbandingan mekanisme pemantauan individu di Uni Eropa, Tiongkok, Jerman, Perancis, dan Inggris dengan praktik di Indonesia secara umum memiliki kesamaan yaitu masing-masing negara tidak memiliki mekanisme pengendalian internal yang efektif. Namun setiap negara menyediakan mekanisme pemantauan eksternal terhadap masing-masing perusahaan dengan bentuk implementasi yang berbeda-beda. Tidak adanya pengendalian intern disebabkan oleh persyaratan pendirian suatu perusahaan yang dapat didirikan oleh satu orang. Oleh karena itu, hal ini tidak memungkinkan pengendalian internal yang efektif. Adapun tersedianya mekanisme pengawasan eksternal terhadap perusahaan sebagai konsekuensi penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk mencegah penyalahgunaan oleh individu perusahaan.Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kepemilikan Tunggal, Perseroan Terbatas, Mekanisme Pengawasan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Contact Email
dodiksetiawan@uii.ac.id

Phone
+6287738216661

Journal Mail Official
plr.editor@uii.ac.id

Editorial Address
Doctorate Program Faculty of Law Universitas Islam Indonesia Jalan Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Contact Email dodiksetiawan@uii.ac.id

Phone +6287738216661

Journal Mail Official plr.editor@uii.ac.id

Editorial Address Doctorate Program Faculty of Law Universitas Islam Indonesia Jalan Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dodik Setiawan Nur Heriyanto

Contact Email
dodiksetiawan@uii.ac.id

Phone
+6287738216661

Journal Mail Official
plr.editor@uii.ac.id

Editorial Address
Doctorate Program Faculty of Law Universitas Islam Indonesia Jalan Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA