cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2015)" : 21 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SDN 2 CIPARAKAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 NOVA NURHANIVA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2794

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya alokasi penggunaan dana BOS untuk alokasi pengembangan perpustakaan yang belum terealisasikan, Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi dana BOS untuk pembelian komputer dan Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sekolah dari dana BOS. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahu 2014 ? 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi kebijakan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adanya sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Pemvajian Datu) dan Conclusion Drawing/Verivikation (Verifikasi Data). Berdasarkan pembahasan husil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 dapat diketahui bahwa secara umum sudah dilaksanakan namun masih ada sebagian realisasi penggunaan dana BOS yang belum optimal. Terdapat hambatan yang dihadapi dalam pengadaan buku teks pelajaran dan mengganti buku yang rusuk adalah belum melakukan inventasrisasi kebutuhan buku teks pelajarun siswa dari mulai buku kelas 1 sampai kelas VI dan inventarisir buku-buku pelajaran yang rusak untuk diganti dengan yang baru, belum adanya penggunaan internet dengan mobile modem karena lemahnya sinyal di lokasi sekolah, dan jauhnya jaringan kabel telkom, belum dapat merealisasikan untuk pengecatan, perbaikan alap bocor dan perbaikan mebeler dan perbaikan WC guru dan siswa dan belum dapat merealisasikan untuk pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah dan pengadaan alat cetak dan pemindai seperti printer dan scanner. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah upaya untuk pengadaan buku pelajaran siswa berupa upaya inventasrisasi macam-macam buku teks pelajaran siswa dan jumlah buku dari mulai buku kelas / sampai kelas VI, mendata dan menginventarisir buku-buku yang terdapat di perpustakaan dengan cara memisahkan buku-buku pelajaran yang sudah rusak yang ada diperpus kemudian di data buku-buku apa yang dibutuhkan, pengadaan alat penguat sinyal dan mengajukan permohonan pada Telkom untuk dapat berlangganan speddy dan unuyu untuk merealisasikan pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebeler berupa menunggu waktu yang lepat agar perbaikan dapat dilakukan, mencari suplaver cat yang lebih kompetitif serta upaya untuk dapat merealisasikan pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah dan pengadaan alat celak dan pemindai seperti printer dan scanner.
KINERJA TENAGA PENGGERAK DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEIKUTSERTAAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI METODE OPERASI PRIA (MOP) DI DESA BATUMALANG KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN ATANG SUDRAJAT
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2785

Abstract

Desa Batumalang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran memiliki target pemakaian Kontrasepsi Metode Operasi Pria (MOP) Tahun 2013 sampai dengan oktober 2014 sebanyak 3 peserta namun realisasi hanya sebanyak 1 peserta, hal tersebut menginidikasikan adanya permasalahan dalam Kinerja Tenaga Pengerak Desa untuk meningkatkan keikutsertaan pria dalam menakai alat kotrasepsi. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahawa kinerja tenaga penggerak desa dalam upaya meningkatkan keikutsertaan pemakaian kontrasepsi metode operasi pria (MOP) di Desa Batumalang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugasnya masih kurang optimal. Hambatan-hambatan dalam kinerja tenaga penggerak desa dalam upaya meningkatkan keikutsertaan pemakaian kontrasepsi metode operasi pria (MOP) di Desa Batumalang Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran antara lain: Tenaga Penggerak Desa dalam memberikan pemahaman KB kepada masyarakat khususnya pria atau suami masih belum dilaksanakan dengan baik, Tenaga Penggerak Desa dalam hal membantu Pos KB dan Sub Pos KB agar memperoleh anggaran dari pemerintah desa masih kurang dilaksanakan dengan haik, Mendata jumlah dan kondisi sasaran Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia masih kurang dilaksanakan dengan baik. Memberikan informasi dan pelaksanaan pembinaan kepada kelompok UPPKS baik yang lama maupun yang baru masih kurang dilaksanakan dengan baik.
PELAKSANAAN SOSIALISASI KREDIT MIKRO KEPADA PEDAGANG KECIL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK CIMERAK DI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN HANDES MUHAR
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2790

Abstract

Berdasarkan hasil obscrvasi diketahui baliwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada PD. BPR LPK Cimerak, diantaranya: 1) PD. BPR LPK Cimerak hanya sekedar memperkenalkan keberadaan BPR, tetapi kurang memperkenalkan mekanisme, produk bank dan instrumen-instrumen keuangan bank kepada masyarakat. 2) Belum optimalnya penanaman informasi yang berkelanjutan, nilai-nilai dan praktek-praktek dan bahan-bahan intruksional secara formal. 3) Belum optimalnya pendekatan-pendekatan kepada masyarakat khusunya para penguaha kecil dan menengah. 4) Kurangnya sumber daya manusia yang memadai, terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi kredit mikro kepada pedagang kecil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak Di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi kredit mikro kepada pedagang kecil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak Di Kecamatan Cinerak Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi kredit mikro kepada pedagang kecil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak Di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan direncanakan selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai BPR dan 12 orang pedagang kecil. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Dala. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :1) pelaksanaan sosialisasi kredit mikro kepada pedagang kecil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak Di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, 2) Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi seperti masih banyaknya para pedagang yang berpendidikan hanya keluaran SD. minimnya fasilitas pendukung, masih adanya sumber daya pegawai yang rendah dan lain-lain, 3) Upaya-upaya yang dilakukan adalah memberikan penjelasan yang akurat, pemberian petunjuk dan bimbingan, upaya untuk melengkapi beberapa fasilitas, upaya memberikan kesempatan untuk meningkatkan sumber daya pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, diklar, workshop, seminar dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, upaya memberikan informasi dengan lebih jelas dan menyeluruh mulai dari jenis kredit, persyaratan kredit, mekanisme pengajuan kredit dan mekanisme pembayaran angsuran dan upaya agar kebijakan BPR dalam hal pemberian kredit dapat lebih mudah dalam persyarulun, bunga tidak memberatkan pedagang dan proses pencairan pinjaman lebih mudah.
PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ANDIKA SUGIHARTO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2784

Abstract

Belum optimalnya Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut : Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan sangat sedikit. Dukungan masyarakat pada setiap kegiatan sangat rendah. Masyarakat kurang peduli terhadap kegiatan yang dilakukan dilingkungannya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai masalah-masalah yang terjadi saat sekarang dan berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menggunakan cara-cara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan informan Perangkat Desa Wonoharjo, Pengurus BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Wonoharjo dan Tokoh Masyarakat Desa Wonoharjo semua indikator dilaksanakan dengan baik 39%, sebanyak 26% menyatakan bahwa belum cukup baik dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian sebanyak 34,5% menyatakan masih kurang baik dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hambatan-hambatan yang ditemukan, diindikasikan karena respon dari Pemerintah Desa dan BKM masih kurang apabila ada laporan yang tidak sesuai prosedur mengenai pelaksanaan PNPM dan evaluasi dari masyarakat bagi keberhasilan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Desa Wonoharjo belum berjalan dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yakni mengundang para tokoh masyarakat Desa Wonoharjo dilibatkan untuk berpartisipasi dalam membuat perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam evaluasi setiap kegiatan pelaksanaan program PNPM. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diajukan saran bahwa meningkatkan sosialisasi dengan memperhatikan halhal yang dianggap belum optimal dengan mengadakan forum diskusi dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi agar program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) bisa dilakukan dengan optimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) OLEH PUSKESMAS KAMPUNG LAUT KECAMATAN KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP SUNCOKO SUNCOKO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2795

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? 3) Bagaimana Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari kepala Puskesmas 1 orang, tokoh masyarakat 4 orang dan perwakilan masyarakat dari 4 desa sebanyak 8 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :1) Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) telah diimplementasikan cukup baik sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), Puskesmas telah melaksanakannya cukup baik walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan yang ditentukan. 2) Terdapat beberapa hambatan, yang antara lain anggaran yang ada kurang memadai dalam melaksanakan program jamkesda kepada masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi penulis bahwa implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) belum terlaksana dengan baik karena puskesmas memiliki hambatan seperti ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelayanan serta kemampuan sumber daya manusia. 3) Terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : menambah anggaran serta sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh puskesmas dapat memperbaiki beberapa permasalahan terkait implementasi Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang memiliki kartu jamkesda.
PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA KRIPIK OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA PUTRAPINGGAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN BALKIAN BALKIAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2786

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah Pemerintah Desa kurang berusaha meningkatkan pengetahuan teknis kelompok usaha keripik melalui pendidikan khusus, sehingga kelompok usaha keripik melakukan kegiatannya secara manual. Contoh dalam pembuatan keripik masih menggunakan alat-alat tradisional, Pemerintah Desa kurang berusaha melakukan perbaikan manajemen kelompok usaha keripik, sehingga manajemen kelompok usaha keripik belum memadai,. Penterintah Desa kurang berusaha meningkatkan optimalisasi peluang bisnis kelompok usaha keripik, sehingga proses penjualan masih bersifat lokal. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana pemberdayaan kelompok usaha keripik oleh Pemerintah Desa?, (2) Hambatan apa yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik?, (3) Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik ? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 13 orang perangkat desa dan 10 orang angota kelompok. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pemberdavaan kelompok usaha keripik oleh Pemerintah Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak pemerintah desa dalam Pemberdayaan kelompok usaha keripik adalah: Ketersediaan anggaran, SDM atau pegawai, sarana prasarana, minat perhatian dan sebagainya. Hasil observasi menunjukkan bahwa koperasi unit desa sebagai sumber keuangan yang memberikan pinjaman kepada kelompok usaha, tidak mampu memenuhi permintaan seluruh kelompok. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah: (1) Dilakukannya pengajuan anggaran; (2) Diikutsertakan pada kegiatan diklal, pendidikan latihan dan bimbingan teknis, (3) Mendatangkan narasumber dari luar dinas melalui kerjasama atau koordinasi dengan Pemerintah pusat agar diikutsertakan dalam pelatihan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pusat; (4) Adanya pengajuan alokasi biaya. Sementara hasil wawancara diketahui keempat hal tersebut telah dilaksanakan
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR CIAMIS MANIS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS IIS SURYANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2797

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sehingga masih ada pedagang pasar yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan imtuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan observasi dan wawancara), Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai UPTD Pasar dan sebanyak 10 orang perwakilan pedagang, Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi datu), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan baliwa 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban Informan yang menyatakan sudah baik sebesar 35,63%, yang menyatakan cukup sebesar 24,37% dan yang menyatakan kurang sebanyak 40% Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentung Retribusi Pelayanan Pusur belum optimal. 2) Petugas Pemungut mengalami hambatan seperti : masih adanya ketidaksadaran pedagang dalain mematuhi ketentuan. Berdasarkan hasil observasi bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi seperti belum memadainya petugas pemungut serta tingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. 3) Terdapat beberapa upaya antara lain melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada pedagang serta memberikan berbagai masukan kepada pimpinan untuk membantu mengatasi masalah. Sedangkan hasil obervasi diketahui bahwa petugas berupaya melakukan pembagian petugas berdasarkan zona dalam pemungutan retribusi, melakukan pendekatan dengan masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai ketentuan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar serta memberikan kemudahan kepada pedagang. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA BATUKARAS KABUPATEN PANGANDARAN DIANA HERDIANSAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2788

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran seperti masih terlihat pedagang di daerah objek wisata Batukaras yang belum mempunyai tong atau bak penampungan sampah, masih adanya pedagang kaki lima dalam menempatkan barang dagangannya kurang tertata dengan tertib, belum optimalnya petugas pengelola atau petugas kebersihan dalam mengangkut sampah dari area wisata dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kebersihan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum. Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan pedagang sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan wawancara). Tekonis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data. Penyajian Data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Terdapat hambatan antara lain yaitu adanya perbedaan tiap instansi dan organisasi, rendanya kemampuan pegawai, belum memadainya sarana dan prasarana, keterbatasan sejumlah anggaran. Telah dilakukan upaya yaitu upaya penyampaian informasi melakukan pendekatan dan kerjasama, pelaksanaan sosialisasi, upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai, ketersediaan fasilitas dan upaya untuk menambah sejumlah anggaran
PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN PRIMA PADA BIDANG TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN CIAMIS AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2778

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah mengenai proses pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pegawai bidang tenaga kerja yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan terutama yang menyangkut pelayanan pembuatan AK. I di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan penerapan prinsip pelayanan prima pada bidang tenaga kerja dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan tersebut, dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang pegawai bidang tenaga kerja DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis dan 5 orang masyarakat yang menerima pelayanan pembuatan kartu pencari kerja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling yang mana semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk digunakan sebagai sampel. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penerapan prinsip pelayanan prima sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis dinilai sudah mampu secara optimal melaksanakannya, dilihat dari 15 indikator yang dijadikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan dimana 10 indikator sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan 5 indikator belum dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor yang menghambat adalah Belumi tersedianya stundar operasional prosedur dalam melayani masyarakat khususnya dalam pelayanan Kartu Pencari Kerja; Keterbatasan sumber daya manusia sebagai pegawai pemberi layanan; Keterbatasan pemanfaatan media sosialisasi dalam hal prosedur dan alur proses pelayanan pembuatan AKI kepada masyarakat; Keterbatasan sarana dan prasana dalam ruang pelayanan AK. 1 yang tidak mendukung Upaya yang dilakukan adalah Pembuatan standar operasional prosedur pelayanan pembuatan AK.1 dengan mengacu berdasarkan aturan perundang-undangan; Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada melalui prinsip kerja gotong royong yang dapat bekerja secara fleksibel: Pemanfaatan media dan saluran komunikasi, seperti adanya media bookflet, banner, dan papan informasi; Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada agar dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dilayani secara efektif dan efisien.
PENGARUH JABATAN SEKRETARIS DESA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN NENA HERNAWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2793

Abstract

Diangkatnya Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam kerangka pembangunan nasional merupakan bagian intergral untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang di cita-citakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pelayanan masyarakat akan lebih optimal, efektif dan efisien. Sebagai realisasi dari reformasi di wujudkannya Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan desa yang merupakan birokrasi untuk melakukan pelayanan pemerintahan di tingkat desa kepada masyarakat untuk berperan aktif dan parsitipatif dalam hal seluruh aspek pembangunan desa. Jabatan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diperoleh total skor 855 dengan skor rata-rata sebesar 65,77 dan persentase sebesar 69,23% berada pada kategori baik. Artinya jabatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan dengan baik berdasarkan pada tugas dan kewjiban yang telah, sedang, dan akan dikerjakan. Adapun peningkatan kinerja pemerintah di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diperoleh total skor sebesar 852 dengan skor rata-rata sebesar 65,53 dan persentase sebesar 62,25% berada pada kategori baik. Hubungan Jabatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran herada pada katagori sedang diketahui nilai koefisien korelasinya sebesar 0,472. Dam hesarnya pengaruh Jabatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil terhadap Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran memiliki koefesien determinasi sebesar 22,28%, sedangkan sisanya sebesar 77.72% adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti motivasi, sosial masyarakat dan kerjasama kelembagaan pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan interpolasi, diketahui bahwa nilai t table sebesar 1.72913. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung >I tabel yaitu 2,207 > 1.72913 berarti kriteria Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Jabatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil terhadap tingkat Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue