MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 4 (2015)"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[PROBLEMATIKA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[ETIH HENRIYANI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2852
<![CDATA[Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (critical stage). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. Namun sayangnya, dari sekian banyak kebijakan pemerintah, ternyata banyak yang gagal dibanding yang berhasil. Dalam kamus Indonesia, berbagai kejadian kegagalan implementasi kebijakan, program, dan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah (baik pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Tekad Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan, sejak era Orde Baru sampai Era Reformasi ternyata dalam realisasinya masih jauh dari yang dicita-citakan. Mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PNPM Mandiri. Implikasi kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan adalah belum dapat diwujudkannya agenda pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan publik seperti : peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pemberantasan kemiskinan.]]>
<![CDATA[DEMOKRASI SEBAGAI DASAR DAN NILAI-NILAI POLITIL SERTA PERMASALAHANNYA ]]>
<![CDATA[ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2857
<![CDATA[Istilah demokrasi yang kita dengar dan kita kenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak dapat dirumuskan dengan baik dalam pelaksanannya. Idea demokrasi pertama kali muncul di Yunani Kuno dapatlah dijadikan acuan masyarakat Indonesia dalam kegiatan kenegaraan. Apakah masyarakat dan pemerintah Indonesia sudah menganut dan melaksanakan idea demokrasi? Pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA UTAMA ]]>
<![CDATA[AGUS NURULSYAM SUPARMAN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2848
<![CDATA[Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa dalam implementasinya Perda Nomor 6 tahun 2006 tentang BPD di Desa Utama belum dapat melaksanakan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 8 (delapan) orang Perangkat Desa, 1 (satu) orang Ketua BPD, dan 8 (delapan) orang anggota BPD di Desa Utama. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi dari Pemerintajan Desa dan BPD Desa Cijeungjing. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006 tentang BPD di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis telak dapat dilaksanakan cukup baik, hal ini terlihat dari setiap indikator-indikator yang penulis tanyakan kepada informan telah dilaksanakan secara keseluruhan walaupun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006 tentang BPD, yaitu sebagai berikut: a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide atau saran terhadap pelaksanaan pembangunan. b. Masih adanya perbedaan pendapat antara BPD dan pemerintah desa dalam menentukan setiap kebijakan. c. Masih kurangnya pemahaman tentang pemerintahan desa baik anggota BPD maupun perangkat desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006, yaitu: a. Dalam melaksanakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan secara voting untuk menentukan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah Desa. b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. c. Melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat secara persuasive.]]>
<![CDATA[PENGARUH EFEKTIVITAS PENARIKAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK OLEH BIDANG PERHUBUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ABDUL MUTHOLIB]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2862
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya upaya strategis untuk mencapai target yang telah di tentukan. Seperti halnya kurang sosialisasi, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan perhubungan penumpang umum dalam memperpanjang izin trayek. Kurangya kesadaran pemilik kendaraan perhubungan penumpang umum memperpanjang izin trayek. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana efektivitas penarikan retribusi izin trayek? (2) Bagaimanakah pencapaian target pendapatan asli daerah Kabupaten Pangandaran? (3) Bagaimanakah pengaruh efektivitas penarikan retribusi izin trayek bidang perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika, termasuk kategori cukup. Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah total skor hasil angket sebesar 2633. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 175,53. Jika dipersentasekan 62,69% menunjukkan tingkat sosialisasi dengan kategori cukup baik. 2) Pencapaian target pendapatan asli Daerah Kabupaten Pangandaran, termasuk kategori sedang. Hal ini terbukti dengan diperolehnya jumlah skor hasil angket sebesar 1026. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata 171. Jika dipersentasekan sebesar 61,07% menunjukan tingkat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran termasuk kategori cukup. 3) Pengaruh efektivitas penarikan retribusi izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran sebesar 64,02% dengan tingkat pengaruhnya kuat. Artinya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran dipengaruhi efektivitas penarikan retribusi izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar 64,02. Adapun sisanya sebesar 35,98% merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya.]]>
<![CDATA[BUDAYA POLITIK LOKAL DALAM PROSES LEGISLATIF DI DAERAH ]]>
<![CDATA[IMAM MAULANA YUSUF]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2853
<![CDATA[Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pada tingkat pemerintah daerah merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi. Hal tersebut telah membuka peluang untuk menciptakan kebijakan atau suatu produk aturan hukum yang sesuai dengan konten lokal sebagai perwujudan dari demokrasi di daerah, pemerintah daerah diarahkan untuk mengembangkan pola pembukaan jaringan yang lebih besar dengan pihak lain dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan. Adanya unsur filosofis yang harus terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan ataupun dalam peraturan daerah, memberikan ruang untuk nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, baik berupa budaya, kebiasaan, adat ataupun tradisi yang selama ini dianggap memiliki persepsi positif atau berdampak baik terhadap pola pengaturan kehidupan bersama diantara masyarakat, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap perumusan kebijakan publik. Kekuatan dari budaya politik lokal untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terutama dalam berpartisipasi atas perumusan peraturan daerah, dapat dijadikan sebagai kerangka pendekatan untuk menilai tentang keberpihakan suatu peraturan daerah terhadap masyarakat setempat sebagai bentuk penanganan berbagai persoalan yang terjadi.]]>
<![CDATA[MEMOTIVASI PEGAWAI: BUDAYA DALAM ORGANISASI MODERN ]]>
<![CDATA[LINA MARLIANI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2860
<![CDATA[Setiap individu dalam menjalani kehidupan baik di organisasi maupun di lingkungan masyarakat memiliki motif dalam dirinya. Motif seseorang harus dibangkitkan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu itu sendiri, orang lain, maupun kepentingan organisasi. Memotivasi pegawai merupakan tugas pemimpin, dimana pemimpin sebagai penggerak yang erat kaitannya dengan budaya dan nilai-nilai dalam organisasi. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi pemimpin adalah bagaimana menggerakkan anggotanya agar mau dan bersedia mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, perlu teknik motivasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN STANDARISASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI (Kajian Terhadap Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan Dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan) ]]>
<![CDATA[DINI YULIANI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2851
<![CDATA[Salah satu tolok ukur kemajuan perguruan tinggi adalah dilihat dari publikasi ilmiahnya, sehingga diperlukan peran perpustakaan perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga penyedia informasi yang baik dalam mendorong kegiatan penelitian dan publikasi hasil penelitian. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia informasi yang baik yang bisa digunakan oleh peneliti baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa dan masyarakat umum. Penelitian mengkaji tentang analisis kebijakan standarisasi perpustakaan perguruan tinggi berdasarkan kajian terhadap UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Ada beberapa hal yang diduga menjadi penyebab ketertinggalan perpustakaan perguruan tinggi saat ini, seperti : pertama, posisi perpustakaan di perguruan tinggi terlalu rendah. Kedua, perpustakaan juga tidak pernah memperoleh anggaran yang cukup untuk melakukan pembinaan koleksinya maupun untuk mengembangkan infrastruktur teknologi informasi. Dan yang ketiga, perpustakaan masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) atau pustakawan yang berkualitas. Perpustakaan perguruan tinggi yang ada saat ini masih jauh dari memadai untuk menghadapi tantangan global, dan sangat berbeda dengan keberadaan lembaga lain di perguruan tinggi. Sehingga diperlukan standarisasi nasional dalam penyediaan perpustakaan terutama di perguruan tinggi sebagai tempat masyarakat pembelajar. Dengan fasilitas yang seadanya, perpustakaan tidak mungkin dapat memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bahkan akan cenderung semakin tertinggal. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai lembaga jasa informasi perlu menjadi contoh dan model sebagai perpustakaan modern berbasis teknologi informasi. Keterbatasan keberadaan standar nasional bidang perpustakaan yang sesuai perkembangan harus kita kejar, hal ini selaras dengan perkembangan global. Pemahaman dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan terhadap perpustakaan dalam rangka mengangkat citra, kinerja (performance) dan perkembangan perpustakaan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perkembangan perguruan tinggi.]]>
<![CDATA[PERAN MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM OTONOMI DAERAH DI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[R. RINDU GARVERA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2856
<![CDATA[Demokratisasi dunia, terutama di paruh kedua abad ke-20, telah memaksa organisasi, termasuk juga pemerintahan dalam hal ini, dari semua jenis di banyak wilayah di dunia untuk mempertimbangkan memberikan kepentingan yang lebih besar untuk Public Relations Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pengelolaan Humas pemerintah yang merujuk kepada studi dan proses manajemen Humas menurut Scott M Cutlip, Allen H Centre dan Glen M Brom, terdiri dari mendefinisikan Masalah Humas, perencanaan dan pemrograman (fact finding), tindakan dan berkomunikasi, serta evaluasi program. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis telah memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan program otonomi tenaga sektor pengembangan informasi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP EKSISTENSI DAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[AGUS DEDI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2847
<![CDATA[Kajian Terhadap Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis dilakukan dengan tujuan: 1) Mendeskripsikan jenis, bentuk dan ruang lingkup aktivitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis; 2) Memetakan peran serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis yang memiliki aktivitas dalam pemberdayaan masyarakat; 3) Menakar efektivitas dari eksistensti organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Kajian ini dimaksudkan untuk memotret kenyataan tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut: 1) Bentuk organisasinya adalah organisasi kemasyarakatan sedangkan jenis organisasi kemasyarakatan adalah bentuk lainnya misalnya lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, dan advokasi hukum. Adapun kegiatan organisasi dilakukan secara insidental dan dalam mendukung aktivitas organisasi, maka organisasi memiliki secretariat khusus. Namun demikian organisasi masih banyak yang tidak menyertakan atau membuktikan dokumen pendukung organisasi. 2) Pada umumnya organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis sangat berperan namun demikian kencendrungan kurang berperan dan tidak berperan sangat tinggi. 3) Pada umumnya organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis sangat efektif namun demikian kecendrungan kurang efektif dan tidak efektif sangat tinggi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA PURBAHAYU KECAMATAN PANGANDARAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[AAN ANWAR SIHABUDIN]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2861
<![CDATA[Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan penelitian sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Desa Purbahayu, 1 orang Kepala Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 4 orang Anggota Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 5 orang masyarakat yang tidak dapat bantuan tetapi dapat, 2 orang masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak, 3 orang masyarakat yang dapat bantuan. Pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangadaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik tetapi diketahui dari sebagian besar informan memeberikan keterangan terhadap setiap indikator yang ditanyakan kepada informan bahwa pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan program sebagaimana peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut: masih rendahnya kemampuan dan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan program. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan tidak layak huni di desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut : Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendamping masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.]]>
