Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN FRAKSI DALAM PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ADITIYAWARMAN, ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Fraksi (Fraction) adalah perwakilan partai politik dalam majelis legislatif dan juga berlaku di Dewan Kota (City Council). Istilah Fraksi atau (Parliamentary Party) pada awalnya di gunakan di Jerman melalui terminologi Fraktion dan kemudian berkembang pula di Swiss. Austria (Club) Belanda (Fraktie) dimana negara-negara tersebut menggunakan sistem “Multi Partai” dan memiliki serta menggunakan disiplin partai yang sangat kuat. Untuk mengorganisir “Parliamentary Parties” digunakan “Fraksi” sebagai wadah untuk memperoleh dukungan dalam bidang keuangan dan individu personal bagi partai, anggota parlemen serta bergabung di komisi-komisi Dewan Perwakilan. Disiplin yang ditarapkan oleh Partai Politik dengan menggunakan wadah Fraksi sebagai alat kontrol dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Bagaimana dengan keberadaan Fraksi dalam Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Pertanyaan ini yang dibahas dalan tulisan singkat ini.Kata Kunci : Peran Fraksi, Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY-BASED TOTAL SANITATION POLICY BY VILLAGE OFFICIALS IN REALIZING HEALTHY CARE VILLAGES IN BOJONGMALANG VILLAGE CISAGA DISTRICT CIAMIS REGENCY Vira Nadia Komara; Aditiyawarman; Candra Pirmanto
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2021/jgsrd.v1i2.2380

The background of this research is that there are people who do not care less about the health of the community environment. Example: Liquid waste that pollutes the environment of residents, resulting in various unpleasant odors and has a negative impact. The lack of family latrines that do not meet the requirements can be seen from the Family Card data. Example: In the use of latrines, the use of toilets and Spitenk is supposed to be used, but some still use Septic Tank and open space. There are still residents who litter their household waste carelessly, causing various diseases. Example: Inorganic and non-organic waste management should be separated and reused. The method used is descriptive qualitative, with the results of the research that the implementation of community-based total sanitation policies in realizing a healthy caring village in Bojongmalang Village, Cimaragas District, Ciamis Regency. The obstacles faced are low human resources; The difficulty of integrating perceptions in the process of implementing a community-based total sanitation policy in realizing a healthy caring village so that people do not understand and ignore awareness of hygiene and health. Efforts made to overcome obstacles are to improve community human resources; improve education, provide socialization, optimize teams, provide direction and foster enthusiasm between governments, especially the community so that the program objectives are achieved which consists of 5 pillars of Community-Based Total Sanitation including; Stop open defecation, wash hands with soap, manage drinking water and household food, manage household waste, manage household liquid waste.

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR OLEH UPTD PARKIR DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2722

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di wilayah kerja UPTD Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan secara optimal dengan sangat baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir, kurangnya koordinasi internal dan eksternal antar pegawai parkir, kurangnya kualitas SDM pengelolaan retribusi parkir, kurangnya pengetahuan mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir. Kurangnya kerjasama antara pegawai UPTD Parkir. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman mengenai peraturan daerah, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal antar pegawai, meningkatkan kualitas SDM pengelola retribusi parkir, meningkatkan pengetahuan mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir, meningkatkan kerjasama antar pegawai UPTD Parkir.

DEMOKRASI SEBAGAI DASAR DAN NILAI-NILAI POLITIL SERTA PERMASALAHANNYA ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2857

Istilah demokrasi yang kita dengar dan kita kenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak dapat dirumuskan dengan baik dalam pelaksanannya. Idea demokrasi pertama kali muncul di Yunani Kuno dapatlah dijadikan acuan masyarakat Indonesia dalam kegiatan kenegaraan. Apakah masyarakat dan pemerintah Indonesia sudah menganut dan melaksanakan idea demokrasi? Pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini.

CIRI-CIRI PEMBANGUNAN POLITIK (DALAM STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA) ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2693

Para sarjana Barat mengembangkan kahian Pembangunan Politik dalam memahami perubahan sosial politik di Negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik cenderung ditujukan pada Negara-negara sedang berkembang dengan asumsi bahwa di Negara-negara tersebut belum berjalan apa yang disebut dengan rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi. Hal ini menimbulkan instabilitas politik yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas sistem politik dari Negara-negara tersebut. Itulah sebabnya perlu dilaksanakan pembangunan politik, agar kapasitas sistem politik dapat terpelihara dan berkembang. Studi pembangunan politik mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1950-an. Perkembangan ini telah menghasilkan sejumlah literature dan kemajuan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Perkembangan ini membawa dampak bagi Negara-negara berkembang dan Negara-negara yang baru merdeka untuk diteliti oleh ilmuwan politik di Amerika Serikat. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana ilmuwan Barat/Amerika Serikat melihat partisipasi politik. Setelah itu akan dilihat kesulitan-kesulitan yang timbul bila teori partisipasi politik seperti yang digunakan di Barat digunakan untuk menjelaskan masyarakat di Negara-negara dunia Ketiga, dalam hal ini Indonesia.

PEMBANGUNAN POLITIK DAN KUALITAS DEMOKRASI Aditiyawarman Aditiyawarman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3516

Persoalan Pembangunan menjadi permasalahan politik bagi negara berkembang maupun negara maju. Negara berkembang dihadapkan pada persoalan perubahan. Perubahan apakah yang dibutuhkan oleh negara berkembang tersebut untuk meningkatkan kualitas demokrasinya ? dikenalkan dengan beberapa konsep pembangunan politik secara langsung, baik pembangunan yang bersifat struktur, fungsi dan tujuan yang bersifat politik sebagai perubahan yang mengarah pada suatu focus pada sejumlah kecil aspek Kriteria pembangunan politik yang didefinisikan secara luas. Studi tentang pembangunan politk dalam konsep pembangunan pada masa ini hanya diukur dengan menggunakan kuesioner, yang berorientasi pada “like and dislike”. Dalam mendapatkan out put yang baik dibutuhkan konsep pembangunan politik yang memenuhi syarat agar mendapatkan hasil yang dapat mensejahterakan, memberikan kebebasan dan keadilan kepada masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pembangunan politk sesuai dengan konsep pembangunan politik maka kualitas demokrasi sudah dapat terpenuhi. Dapatkah konsep pembangunan politik meningkatkan kualitas ideal demokrasi ? pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini.

DEMOKRASI SEBAGAI DASAR DAN NILAI-NILAI POLITIL SERTA PERMASALAHANNYA ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Istilah demokrasi yang kita dengar dan kita kenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah tidak dapat dirumuskan dengan baik dalam pelaksanannya. Idea demokrasi pertama kali muncul di Yunani Kuno dapatlah dijadikan acuan masyarakat Indonesia dalam kegiatan kenegaraan. Apakah masyarakat dan pemerintah Indonesia sudah menganut dan melaksanakan idea demokrasi? Pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini.

CIRI-CIRI PEMBANGUNAN POLITIK (DALAM STUDI KASUS PARTISIPASI POLITIK DI INDONESIA) ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Para sarjana Barat mengembangkan kahian Pembangunan Politik dalam memahami perubahan sosial politik di Negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik cenderung ditujukan pada Negara-negara sedang berkembang dengan asumsi bahwa di Negara-negara tersebut belum berjalan apa yang disebut dengan rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi. Hal ini menimbulkan instabilitas politik yang pada akhirnya mempengaruhi kapasitas sistem politik dari Negara-negara tersebut. Itulah sebabnya perlu dilaksanakan pembangunan politik, agar kapasitas sistem politik dapat terpelihara dan berkembang. Studi pembangunan politik mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak tahun 1950-an. Perkembangan ini telah menghasilkan sejumlah literature dan kemajuan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Perkembangan ini membawa dampak bagi Negara-negara berkembang dan Negara-negara yang baru merdeka untuk diteliti oleh ilmuwan politik di Amerika Serikat. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimana ilmuwan Barat/Amerika Serikat melihat partisipasi politik. Setelah itu akan dilihat kesulitan-kesulitan yang timbul bila teori partisipasi politik seperti yang digunakan di Barat digunakan untuk menjelaskan masyarakat di Negara-negara dunia Ketiga, dalam hal ini Indonesia.

KRITERIA KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI ADITIYAWARMAN ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Persoalan kepemimpinan hangat di bicarakan di tengah masyarakat Indonesia dimana masyarakat dihadapkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 20019. Kriteria kepemimpinan dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia pada permulaan tahun 2004, dimana masyarakat Indonesia dikenalkan dengan pemilihan secara langsung, baik pemilihan presiden maupun pemilihan gubernur dan bupati serta walikota dimana pemilihan lebih didominasi oleh suatu fokus pada sejumlah kecil aspek Kriteria pemimpin yang didefinisikan secara luas. Studi tentang kriteria kepemimpinan pada masa ini hanya diukur dengan menggunakan kuesioner, yang berorientasi pada “like and dislike”. Dalam mendapatkan pemimpin yang baik dibutuhkan kriteria kepemimpinan yang memenuhi syarat agar mendapatkan pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pemimpin sesuai kriteria kepemimpinan maka salah satu nilai-nilai dasar demokrasi sudah dapat terpenuhi. Apakah masyarakat Indonesia sudah mendapatkan pemimpin sesuai dengan kriteria kepemimpinan dan meningkatnya kualitas idea demokrasi? pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini. Kata Kunci : Kriteria Kepemimpinan, Kualitas Demokrasi

PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI DESA DANASARI KECAMATAN CISAGA KABUPATEN CIAMIS Kiki Endah; Erlan Suwarlan; Aditiyawarman Aditiyawarman
Abdimas Galuh Vol 3, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v3i2.6115

Pengabdian ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka mengenai pentingnya keberadaan lembaga atau kelompok informasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan informasi pembangunan kepada masyarakat. Selain itu, pentingnya keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mediator komunikasi informasi pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan serta menjadi forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan serta sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota kelompok informasi masyarakat dengan pemerintah Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Permasalahan mitra yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1) Minimnya pemahaman masyarakat berkaitan kelompok informasi masyarakat di desa; 2) Sebagian masyarakat belum sadar akan pentingnya informasi untuk dapat meningkatkan daya saing ekonomi; 3) Minimnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam membentuk dan mengelola kelompok informasi masyarakat. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat yang dilaksanakan, yaitu: a) Memberikan pemahaman pentingnya kelompok informasi masyarakat sebagai nilai tambah masyarakat dan membangun kesadaran akan pentingnya informasi. b) Melaksanakan sosialisasi pemberdayaan kelompok informasi masyarakat guna meningkatkan kemampuan dalam pembentukan kelompok informasi masyarakat. c) Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat berkaitan pembentukan dan pelaksanaan kelompok informasi masyarakat. Adapun solusi yang diberikan adalah memberikan pemahaman serta pendampingan dalam pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan cara pemberian sosialisasi, pendampingan dalam pembentukan kelompok informasi masyarakat. Dimana tahapan dalam pengabdian ini adalah: 1) sosialisasi; 2) pemahaman mengenai kelompok Informasi Masyarakat; 3) Pendampingan; 4) Evaluasi dan tindak lanjut.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search