cover
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Articles 15 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2016)" : 15 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG BANTUAN DANA PNPM OLEH BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEMBUAT GALENDO DI DESA CILAME KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2011 R. RINDU GARVERA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2700

Abstract

Dari hasil penelitian awal, implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh badan keswadayaan masyarakat di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, belum dapat menyalurkan bantuan dana PNPM sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah responden sebanyak 27 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan, dengan cara observasi  dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tahun 2011 telah di implementasikan meski belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan tentang Bantuan Dana PNPM oleh Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pembuat Galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis tahun 2011 sebagai berikut masih rendahnya kemampuan dan keterampilan pembuat galendo dalam melakukan kegiatan usaha, masih rendahnya wawasan dan pengetahuan pembuat galendo dalam pengelolaan keuangan, penjualan hasil produksi galendo yang dilakukan masih bersifat musiman, produksi galendo yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang bantuan dana PNPM dalam upaya peningkatan kesejahteraan pembuat galendo di Desa Cilame Kecamatan Ciamis adalah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pengrajin goring udang tepung mengenai tata cara pengolahan dan pengemasan goring udang tepung agar terlihat menarik dan disukai oleh konsumen, melakukan pembinaan terhadap pembuat galendo dalam hal manajemen pengelolaan keuangan, melakukan promosi produksi galendo agar penjualan hasil produksi meningkat, mencari informasi mengenai penggunaan teknolohi yang dapat memproduksi galendo dalam skala besar, membantu pemasaran produksi galendo baik di daerah sendiri maupun ke luar daerah.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASIMANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH Irfan Nursetiawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2687

Abstract

Era desentralisasi telah mengubah semua sistem pemerintahan, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan dalam membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Tetapi di dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat beberapa masalah, salah satunya dalam pelayanan publik yang dirasa belum efektif dan tingkap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu solusi yang bisa di implementasikan di era informasi dan otonomi ini, yakni penerapan sistem informasi manajemen yang meliputii tahap input,  proses dan output berbasis sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi tersebut membantu proses penyelenggaraan pelayanan publik untuk membuat atau mengelola administrasi publik yang di proses secara cepat dan dapat memberikan informasi yang akuntabel kepada publik. Adapun hambatan dalam implementasi sistem informasi manajemen diantaranya masih mahalnya biaya dalam pengadaan komputer dan kurangnya sumberdaya manusia yang mengerti pengelolaan sistem informasi manajemen, yakni penerapan e-government dengan penyediaan website pemerintah daerah dan pelayanan administrasi yang dibantu dengan perangkat komputer, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan publik tanpa mengindahkan quality service. Sehingga sistem informasi manajemen dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan menjadikan penyelenggraan pemerintahan daerah yang baik di era otonomi daerah. 
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI DI DESA LIMUSGEDE KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN CIAMIS) ARIE BUDIAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2695

Abstract

Jenis penilitian ini yaitu analisis deskriptif dengan kuesioner sebagai sumber data. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa, Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis berjumlah 38 orang. Dalam menganalisa data hasil kuesioner digunakan alat bantu computer dengan program SPSS Ver. 16. Sebelum dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis-analisis tersebut terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hipotesis yang diajukan, yaitu apakah motivasi kerja dan kemampuan kerja berpengaruh positif dan siginifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. Hasil analisis pengujian uji t menunjukkan, bahwa: (1) t hitung untuk variabel motivasi kerja = 2.519 dan t tabel = 1.697 (to > tt). Dengan melihat posisi t hitung (2.519) lebih bedar dari ttabel (1.697), maka t hitung berada di daerah penolakan Ho dan penerimaan Ha. Sehingga keputusannya menolak Ho dan menerima Ha. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. (2) t hitung untuk variabel kemampuan kerja = -3.035 dan t tabel = 1.697 (to<tt). Dengan melihat posisi t hitung (-3.035) lebih kecil dari t tabel (1.697), maka t hitung berada di daerah penolakan Ha dan penerimaan Ho, sehingga keputusannya menolak Ha dan menerima Ho. Artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari kemampuan kerja terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uji F secara simultan dan bersama-sama diperoleh Fhitung = 5.297 dan F tabel = 2.042 (Fo > Ft). dengan melihat posisi Fhitung (5.297) lebih besar dari Fatbel (1.697), maka Fhitung berada di daerah penolakan Ho dan penerimaan Ha. Sehingga keputusannya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini berarti secara simultan dan bersama-sama variabel independen (motivasi kerja dan kemampuan kerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2696

Abstract

Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sarana yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang. Kelompok ataupun pemerintah dengan tujuan sebagai serangkaian tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan program kebijakan pembangunan banyak sektor yang menyangkut kepentingan publik dimana yang melibatkan peran dan tindakan aparatur Negara yang menyangkut governance karena menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, maupun masyarakat madani.
PERAN MANAJERIAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PURNAMASARI PURNAMASARI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2702

Abstract

Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran manajerial pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dalah agar memaksimalkan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, karena hal tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Page 2 of 2 | Total Record : 15