cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 3 (2016)" : 14 Documents clear
PENGARUH PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS REGI REFIAN GARIS
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2753

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masih kurang melakukan komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan di desa sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas program atau kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan: 2) Masih rendahnya kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memberdayakan masyarakat di desa sehingga menyebabkan masyarakat menjadi pasif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan: 3) Masih rendahnya upaya LPM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan yang diharapkan: 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak menyusun rencana program atau kegiatan pembangunan secara jelas sehingga masyarakat tidak mengetahui arah pelaksanaan dan program pembangunan yang akan dilaksanakannya. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Peranan LPM berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa pelaksanaan peranan LPM diperoleh 87.51% yang berada pada kategori baik. Artinya pelaksanaan peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan kegiatan-kegiatan peranan LPM. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik diperoleh 81.30% yang berada pada kategori baik. Artinya peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan ukuran partisipaso masyarakat dalam pembangunan fisik. Untuk mencari ttabel dengan tingkat keyakinan 95% dengan α = 0.5 dan untuk n = 49 maka diperoleh ttabel sebesar 2.021. Karena thitung sebesar 5.86 > dari ttabel sebesar 2,021 maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan, yaitu terdapat pengaruh yang positif anatara terdapat pengaruh peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terbukti.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN OLEH PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN ANGGARAN 2011-2015 DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ENDAH VESTIKOWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2743

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan penulis bahwa implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Tahun Anggaran 2011-2015 belum optimal. Selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015?; 2) Bagaimana hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015?; 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang petugas pelaksana program dan 5 orang merupakan penerima program. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Studi lapangan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa: 1) Implementasi program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan tahun anggaran 2011-2015 berdasarkan pendapat informan yang menyatakan sudah baik walaupun masih terdapat beberapa indikator yang masih harus ditingkatkan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bagwa Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 belum terlaksana dengan baik mengingat masih adanya ketidakuratan data mengenai penerima program, masih kurangnya pelibatan petugas dalam perencanaan program keluarga harapan serta masih kurangnya keterlibatan semua pihak dalam melakukan verifikasi kepada masyarakat penerima program. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 yang antara lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang tergolong mampu namun menginginkan menjadi peserta program keluarga harapan. 3) Adanya upaya dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriteria penerima program keluarga harapan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan jelas.
PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2758

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pedagang kaki lima kurang memahami tentang tata tertib keindahan kota, sehingga para pedagang kaki lima bebas menjajakan dagangannya, hal ini nampak masih ada pedagang kaki lima menjajakan dagangannya tidak pada tempat yang seharusnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? Metode yang digunakan dalam penelitian metode deskriptif. Teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kasi Pengawasan dan Operasional Kota Tasikmalaya, dan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ini berjalan sesuai dengan harapan hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan dengan cara ramah tamah, karena bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan berdagang di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hambatan-hambatan, yaitu seperti kurang adanya sosialisasi terhadap pelaksanaan penertiban, kurangnya lokasi binaan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, kurang dipahami Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena penyampaian informasi yang kurang jelas kepada pedagang kaki lima. Upaya-upaya, yaitu melakukan pendataan untuk dilakukan pembinaan pedagang kaki lima, melakukan kerjasama, memberikan selebaran mengenai informasi yang berisikan ketentuan dan tata tertib dalam berjualan, sehingga pedagang kaki lima tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS R. RINDU GARVERA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2749

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa masih menggunakan sistem konvensional. Proses pengadaan barang jasa dilakukan dengan pemilihan langsung dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang jasa atau panitia pengadaan dan masih ditemukannya kompetisi yang kurang sehat diantara pemasok barang dan jasa yang berakibat kualitas pengadaan barang dan jasa rendah seperti pada saat mengajukan penawaran peserta dapat mengetahui lawan/pesaing bisnis yang juga mengikuti pelelangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan 7 orang pemborong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan yang dihadapi berupa belum optimalnya  pelaksanaan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi, belum memadainya sumber daya dan masih minimnya ketersediaan fasilitas pendukung berbasis teknologi seperti computer dan internet. Upaya yang dilakukan berupa melakukan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dengan melakukan komunikasi yang bersifat koordinasi yang jelas dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya berupa menambah sumber daya pelaksana.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue