Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNA MANUSIA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[VESTIKOWATI, ENDAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2699
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan IPM belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 6 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Kader Kesehatan dan Tenaga Pendidik dan unsur pedagang kecil. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (2006:20). Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan bahwa sebanyak 54,29% informan menyatakan sudah baik, namun terdapat sebanyak 45,71% menyatakan kurang baik. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum dilaksanakan dengan baik karena masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan pendapatannya selain itu tingkat pendidikan masyarakat masih kurang sementara pemerintahan desa tidak dapat membantunya. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran yang memadai dalam melaksanakan peningkatan IPM. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia dengan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa dilakukan berbagai upaya dengan menyediakan anggaran yang disediakan untuk melakukan pengelolaan bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan serta melakukan penyuluhuan secara rutin kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PERANGKAT DESA DI DESA MEKARSARI KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP ]]>
<![CDATA[Astuti, Kasri]]>;
<![CDATA[Vestikowati, Endah]]>;
<![CDATA[Parjaman, Tatang]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2710
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya Sumber Daya Manusia dan Produktvitas Kerja Perangkat Desa Di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor limapuluh tiga persen yang menunjukkan kategori baik. Apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar tujuh puluh enam koma delapanbelas persen yang menunjukkan bahwa termasuk baik. Produktvitas kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabuapten Cilacap diperoleh rata-rata skor limapuluh tiga persen yang menunjukkan kategori baik. Apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar tujuhpuluh lima koma delapan dua persen yang menunjukkan bahwa Produktivitas kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap berada pada kategori baik. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, setelah dihitung dengan korelasi product moment didapat koefisien korelasi sebesar nol koma tujuh lima satu maka hubungan keduanya termasuk kuat. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh keduanya, maka menggunakan rumus Koefisien Determinasi sebesar limapuluh enam koma empat puluh persen Artinya kualitas sumber daya manusia berpengaruh kuat terhadap produktivitas kerja perangkat desa, sedangkan sisanya empat puluh tiga koma empat puluh persen merupakan faktor yang tidak diteliti. Selanjutnya dengan uji t hitung sebesar tiga koma dua nil satu dan t tabel dengan jumlah sampel 14 dengan derajat kebebasan nol koma nol lima persen uji satu pihak, maka diperoleh nilai = 1,7613. Dengan demikian, menyatakan bahwa t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING OLEH KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS DI DESA PANAWANGAN KECAMATAN PANAWANGAN ]]>
<![CDATA[VESTIKOWATI, ENDAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2779
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan dan petugas perpustakaan keliling dirasa masih banyak kendala yang dihadapi antara lain: (1) Masih kurang jelasnya jadwal keliling yang dilaksanakan oleh perpustakaan untuk mengunjungi satu tempat ke tempat lain. (2) Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana kerja yang tersedia serta pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. (3) Masih kurang nyamannya pengunjung dalam mempergunakan perpustakaan keliling, mengingat kursi yang disediakan oleh petugas terbatas. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan respon penelitian berjumlah 4 orang pegawai dan 6 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Berdasarkan hasil penelitian diketahui: Masih ada indikator yang masih perlu ditingkatkan, seperti memberikan pelayanan yang andal kepada pengunjungnya, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan keliling sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, cara petugas bersikap terbuka, dan proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Sedangkan hasil observasi menunjukkan bahwa, terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki, seperti memberikan pelayanan yang andal kepada pengunjungnya, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan keliling sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, cara petugas bersikap terbuka, dan proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan adalah (1) Jumlah kendaraan yang ada belum mampu memenuhi tuntutan. (2) Jumlah buku yang ada belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (3) Jumlah petugas pelayanan lapangan yang sangat sedikit. (4) SDM pelanggan yang ada perlu peningkatan. (5) Fasilitas penunjang perpustakaan keliling masih kurang. Upaya untuk mengatasi hambatan (1) Menambah unit kendaraan perpustakaan keliling agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setiap waktu; (2) Menambah jumlah buku yang dibutuhkan masyarakat (3) Menambah petugas pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan (4) Meningkatkan SDM pelanggan yang ada agar dapat bekerja lebih profesional. (5) Memperbanyak dan memperbaiki fasilitas penunjang perpustakaan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN OLEH PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN ANGGARAN 2011-2015 DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[VESTIKOWATI, ENDAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2743
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan penulis bahwa implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Tahun Anggaran 2011-2015 belum optimal. Selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015?; 2) Bagaimana hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015?; 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang petugas pelaksana program dan 5 orang merupakan penerima program. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Studi lapangan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa: 1) Implementasi program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan tahun anggaran 2011-2015 berdasarkan pendapat informan yang menyatakan sudah baik walaupun masih terdapat beberapa indikator yang masih harus ditingkatkan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bagwa Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 belum terlaksana dengan baik mengingat masih adanya ketidakuratan data mengenai penerima program, masih kurangnya pelibatan petugas dalam perencanaan program keluarga harapan serta masih kurangnya keterlibatan semua pihak dalam melakukan verifikasi kepada masyarakat penerima program. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 yang antara lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang tergolong mampu namun menginginkan menjadi peserta program keluarga harapan. 3) Adanya upaya dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriteria penerima program keluarga harapan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan jelas.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI PERDESAAN ]]>
<![CDATA[Erlan Suwarlan]]>;
<![CDATA[Agus Nurulsyam Suparman]]>;
<![CDATA[Endah Vestikowati]]>;
<![CDATA[Kiki Endah]]>
<![CDATA[ Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/agregasi.v9i2.4902
<![CDATA[ABSTRAK Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat perdesaan, salah satunya bisa diperankan oleh Lembaga Komunikasi Perdesaan. Namun, hingga saat ini implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan di Kabupaten Ciamis belum optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Ciamis. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kelompok informasi masyarakat masih jauh dari ideal. Koordinasi lintas sektor dan aktor pun belum berjalan baik, kondisi ini memperlambat terbentuknya kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Dukungan anggaran daerah masih sangat minim, termasuk komitmen desa untuk memberi anggaran pun sangat minim. Ketersediaan peralatan pun masih sangat terbatas. Selain dari itu, pemahaman aparatur, khususnya jajaran pemerintahan desa belum seutuhnya paham terhadap regulasi yang mengatur tentang Kelompok Informasi Masyarakat. Rendahnya pemahaman ini berimplikasi terhadap rendahnya perkembangan dan eksistensi kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kelompok Informasi Masyarakat, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF TASIKMALAYA MAYOR REGULATION NO. 18 YEAR 2011 ABOUT AREAS WITHOUT CIGARETTES IN THE SCHOOL OF THE TASIKMALAYA CITY SCHOOL: Array ]]>
<![CDATA[Dede Jamaludin]]>;
<![CDATA[Endah Vestikowati]]>
<![CDATA[ JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 1 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.931 KB)
<![CDATA[This research is motivated by the absence of written policies and monitoring staff about No-Smoking Areas in schools, the Regional Government has not fully provided guidance in the form of socialization, weak Internal Supervision (Principal) and External Supervision conducted by Regional Apparatus Organizations and the absence of sanctions or reprimands strict to everyone and / or body that violates. The purpose of this study is to uphold discipline and provide understanding to students and those in the school environment about the dangers of smoking to health. The research method used in this research is descriptive qualitative method. Tasikmalaya Mayor Regulation No. 18 of 2011 concerning the No Smoking Area in the Tasikmalaya City School Environment has not been implemented well or was not carried out well. The obstacles faced include the absence of Standard Operating Procedures and strict sanctions, lack of socialization and provision of facilities and infrastructure to support policies in schools, there are still policy implementers who are still smoking and efforts that have been carried out namely the school makes and issues written policies or SOPs and accompanied by strict sanctions, deliver full socialization on a regular basis, increase leadership supervision in the school environment on an ongoing basis.]]>
<![CDATA[THE STRATEGY OF THE LIBRARY AND ACCOUNTABILITY OF PANGANDARAN DISTRICT IN INCREASING COMMUNITY READING INTEREST ]]>
<![CDATA[Restiani]]>;
<![CDATA[Endah Vestikowati]]>;
<![CDATA[Asep Nurwanda]]>
<![CDATA[ JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 1 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2021/jgsrd.v1i2.2381
<![CDATA[This research is motivated by the lack of the strategy of the Pangandaran Regency Library and Archives Service in increasing people's interest in reading. The research method used is descriptive qualitative. The length of the research that the author did was 9th months. The data collection techniques through observation, interviews, documentation. The number of informants was 12 people. Data collection techniques through data reduction, data presentation, concluding, or verification. Based on the results of the study, it can be concluded that: first, the implementation of strategies in increasing people's reading interest by the Department of Library and Archives of Pangandaran Regency has been running optimally. Second, there are obstacles such as the still small budget or funds in library management, especially for the provision of library facilities so that the library development program to attract public reading interest has not been achieved properly, this is based on the lack of facilities and infrastructure to succeed the planned strategy. Previously with the condition of employees who did not have an understanding of the field of libraries, so that the service was not optimal for users. Third, efforts are made, namely asking for additional budget assistance from both the Regency and Provincial Governments to complete the procurement of complete library facilities along with the fulfillment of the budget for library development programs and for efforts to provide employee resources who understand the library sector, guidance is carried out for library staff regarding the library sector. and staff are included in basic library management training.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Endah Vestikowati]]>
<![CDATA[ Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2016): DINAMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1440.641 KB)
|
DOI: 10.25157/dinamika.v3i1.2986
<![CDATA[Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang antara lain: 1) Pelaksanaan pelayanan, tidak melakukan pelaporan updating kartu keluarga baru, tidak terdaftar dalam data base sebagai satu keluarga karena nikah sisi. 2) Program Penerapan e-KTP dalam perekaman e-KTP untuk cakupan percepatan kepemilikan KTP tidak sesuai dengan target yang ditentukan. 3) Program Pelayanan Akta Kelahiran tidak sesuai target. permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada pegawainya. Dalam penelitian ini akan digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamissebanyak 60 orang. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan naturalistik kualitatif. Peneliti menggunakan prosedur penelitian, yaitu: (1)tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi dan (3) tahap member cek. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 1) Analisis data kasus individu (individual case) dan 20 Analisis data lintas kasus (cross-case analysis). Pemberdayaan aparatur pemerintahan daerah dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan sesuai dengan dimensi dan indikator-indikatornya. Kinerja pegawai masih belum optimal baik dari segi kualitasn maupun dari segi kuantitas pelayanan. Hambatan yang dihadapi adalah yaitu rendahnya kualitas kerja pegawai yang disebabkan oleh masih rendahnya kompetensi dan keterampilan pegawai, masih belum memadainya sarana dan prasarana sera fasilitas penunjang dan belum optimalnya pimpinan dalam melakukan pendelegasian wewenang pada bawahannya. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas kerja pegawai meningkatkan keterampilan dalam melakukan inovasi, keterampilan dalam mengatasi hambatan dalam pekerjaan, keterampilan dalam mengoperasikan peralatan kerja, keterampilan dalam memberikan pelayanan dan keterampilan dalam melaksakan tugas pekerjaan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENARIKAN RETRIBUSI JALAN DESA (PORTAL) DI DESA CIMARAGAS KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[FAJAR GIFARI]]>;
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2929
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis selama ini belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran petugas untuk memberikan karcis kepada wajib retribusi pada saat melintasi pintu jalur portal sebagai tanda bukti pembayaran. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan apa yang ada pada implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 3) Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambtan yang dihadapi pada implementasi kebijakan Peraturan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? Metode penelitian adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari perangkat Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas sebanyak 4 orang, petugas palang pintu (PORTAL) sebanyak 1 orang dan perwakilan masyarakat 5 orang. Teknik analisa daya dalam penelitian ini adalah Dara Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terbukti dengan jawaban informan 66,67% menyatakan belum dilaksanakan secara optimal terhadap penarikan retribusi jalur portal sementara hanya 33,33% informan yang menyatakan sudah dilaksanakan secara optimal. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari petugas untuk selalu memberikan karcis kepada wajib retribusi pada saat melintasi pintu jalur portal sebagai tanda bukti pembayaran melintasi jalur portal. 3) Adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis berusaha untuk memberikan pemahaman kepada petugas pintu jalur portal mengenai pentingnya memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi.]]>
<![CDATA[TEKNIK PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI KARAPYAK KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1486
<![CDATA[Pantai Karapyak nampak kurang tertata, belum tersedianya fasilitas pendukung seperti hotel dan restoran serta kurang bagusnya fasilitas transportasi menuju ke lokasi pantai sehingga kurang menarik minat wisatawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di Pantai Karapyak belum adanya atraksi wisata seperti pagelaran pentas seni tradisional, belum adanya ketersediaan restoran karena para pengusaha makanan khususnya restoran, belum memadainya ketersediaan hotel Pantai Karapyak, belum optimalnya penyediaan tempat pembelanjaan produk hasil laut dan belum memadainya tempat pembelanjaan seperti penjual cinderamata. Upaya yang dilakukan berupa menambah sejumlah dana dan melakukan kerjasama dengan pihak luar, melakukan kerjasama dengan para investor dan pengusaha untuk membuka usahanya di Pantai Karapyak di samping itu berjanji untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para pengunjung, mengajak para pengusaha hotel untuk membuka usahanya di Pantai Karapyak, memberikan kemudahan bagi para pengusaha hotel untuk mendirikan usahanya, memberikan bantuan finasial pada usaha kecil daa menengah dan upaya menjalin kerjasama antara para pelayan dan para pengusaha untuk menjual hasil tangkapannya untuk dijual dilokasi pantai Karapyak dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal dari bank, memberikan bantuan modal UMKM bagi masyarakat. Kata Kunci : Pengembangan. Objek Wisata.]]>
