cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2017)" : 16 Documents clear
PEMBINAAN KARANG TARUNA OLEH KEPALA DESA DI DESA PANULISAN BARAT KECAMATAN DAYEUHLUHUR KABUPATEN CILACAP Noefiyanda Baesti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.681

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kepala Desa kurang melakukan sosialisasi dengan organisasi Karang Taruna. Kepala Desa kurang memberikan pelatihan yang berkaitan dengan teknologi informasi kepada organisasi karang taruna misalnya pengurusan administrasi. Kepala Desa kurang melakukan pemantauan terhadap organisasi karang taruna. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1).Bagaimana pelaksanaan pembinaan karang taruna oleh Kepala Desa di Desa Panulisan Barat Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap? 2). Bagaimana hambatan-hambatan dalam pembinaan karang taruna oleh Kepala Desa di Desa Panulisan Barat Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap? 3). Bagaiaman upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembinaan karang taruna oleh Kepala Desa di Desa Panulisan Barat Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap?Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclusion drawing/verification (verifikasi data).Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis disimpulkan bahwa Pembinaan Karang Taruna oleh Kepala Desa di Desa Panulisan Barat dilaksanakan masih belum baik, jika disesuaikan dengan tujuan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembinaan menurut Fathoni (148 : 2006). Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan Karang Taruna oleh Kepala Desa di Desa Panulisan Barat seperti masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan Kepala Desa serta minimnya anggaran untuk menggerakan seluruh anggota Karang Taruna di Desa Panulisan Barat agar dapat meningkatkan keterampilannya serta mengembangkan organisasi Karang Taruna tersebut. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya yaitu Kepala Desa berusaha memberi motivasi baik berupa materi maupun sarana prasarana kepada organisasi Karang Taruna di Desa Panulisan Barat serta melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait yang mampu memdukung terhadap jalannya organisasi Karang Taruna. Kata Kunci : Pembinaan, Karang Taruna, Pemerintah Desa
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DALAM PELAYANAN IZIN GANGGUAN DI KANTOR KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Dewi Febrianti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.651

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan belum optimal.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan ?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan  ?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.Lamanya penelitian selama 7 bulan.Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara).Jumlah informan sebanyak 16 orang.Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :1) Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan belum terlaksana dengan baik  sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165). Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam pelayanan izin gangguan kurang baik karena masih rendahnya kemampuan petugas serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembuatan izin gangguan. 2) Adanya hambatan-hambatan antara lain : terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya anggaran serta kurangnya sumber daya manusia. Begitupula dengan hasil observasi bahwa kebanyakan petugas terkendala oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai, kurangnya anggaran yang mendukung. 3) Adanya upaya-upaya dengan memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada, menyediakan ketersediaan anggaran serta melakukan berbagai upaya pelatihan bagi petugas.  Kata Kunci : Implementasi Permendagri, Pelayanan Administrasi Terpadu, Pelayanan Izin Gangguan 
PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN TARAF KESEHATAN OLEH UPPKH KECAMATAN DI DESA CILIANG KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Ida Yunani Destianti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.671

Abstract

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan PKH yang belum dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) BagaimanakahPelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan ?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan oleh UPPKH Kecamatan  belum terlaksana dengan optimal sesuai dengan Pedoman umum PKH (2014:78) hal tersebut dikarenakan adanya beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik. Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum dapat Meningkatkan Taraf Kesehatan oleh UPPKH Kecamatan hal ini dibuktikan dengan kurangnya pendamping melakukan perannya dengan baik serta masih kurangnya kesadaran peserta PKH dalam melaksanakan komitmennya sesuai dengan yang ditentukan. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan oleh UPPKH Kecamatan yang antara lain Dalam proses pemutahiran data pendamping kesulitan karena peserta PKH kurang aktif dalam memberikan masukan maupun data yang diperlukan oleh peserta PKH dan keterbatasan Sumber daya Pendamping. 3) Adanya upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasai hambatan-hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan oleh UPPKH Kecamatan yang antara lain meningkatkan berbagai pertemuan dengan masyarakat untuk dapat berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan PKH serta melakukan pendekatan dan pengawalan setiap pengaduan yang disampaikan kepada UPPKH Kabupaten. Kata Kunci : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Meningkatkan Taraf Kesehatan
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PAJAK DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PAJAK REKLAME TAHUN 2014 OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA Asep Agung Nugraha
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.647

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah bahwa (1) Adanya pembatasan tempat reklame yang disediakan oleh pemerintah daerah sehingga masih banyak wajib pajak yang khawatir terhadap pemasangan reklamenya, hal ini berdampak pada penurunan realisasi penerimaan pajak reklame. Dengan adanya kebijakan tersebut berdampak pada industri dan para pengusaha membatasi pemasangan reklame (2) Kelalaian wajib pajak reklame untuk orang/ pribadi, sehingga terbukti adanya penurunan capaian realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun anggaran 2014. Pada periode tahun anggaran 2014 realisasi hanya mencapai 80,82%.Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya? (2) Bagaimana pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya? (3) Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan tentang pajak daerah terhadap pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya? Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 782 orang. Terdiri dari seluruh pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya sebanyak 82 orang dan wajib pajak reklame sebanyak 700 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan Library research dan Field research. Sedangkan untuk menentukan hubungan menggunakan rumus koefisien korelasi dan menentukan pengaruh dengan rumus koefisien determinasi dengan menggunakan Software IBM SPSS Versi 23.Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Implementasi Kebijakan tentang Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya diperoleh rata-rata skor sebesar 307,75 atau 69,16% termasuk pada kategori baik (2) Pencapaian Target Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya diperoleh rata-rata skor sebesar 337,83 atau 75,92%. Angka tersebut termasuk pada kategori baik (3) Pengaruh implementasi kebijakan tentang pajak daerah terhadap pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dengan uji korelasi diperoleh nilai r sebesar 0,364 nilai tersebut mempunyai hubungan positif atau searah dengan derajat keeratan termasuk kategori rendah. Kata Kunci: Pengaruh Implementasi Kebijakan, Pajak Daerah, Pencapaian Target  
PENGARUH PELAYANAN PUBLIK TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KANTOR KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS) Gian Nurhidayah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.679

Abstract

          Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat kepuasan masyarakat (studi kasus di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif karena hanya menggambarkan fenomena-fenomena masalah, menerangkan hubungan sebab akibat, menguji hipotesis, membuat prediksi-prediksi dan mendapatkan makna serta aplikasi dari suatu masalah yang akan dipecahkan.Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, wawancara, dan observasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima pelayanan selama Bulan Januari 2016 sebanyak 55 orang.Dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : 1) Pelayanan publik telah terlaksana dengan baik sesuai faktor pendukung pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan skor rata-rata sebesar 188,00. Jika dipersentasekan diperoleh hasil 68,36% termasuk kategori baik. 2) Tingkat kepuasan masyarakat telah tercapai dengan baik sesuai dengan lima unsur dalam menentukan kepuasan konsumen (masyarakat) yang harus diperhatikan oleh organisasi. Hal ini berdasarkan hasil angket, dimana diperoleh rata-rata skor sebesar 191,00. Jika dipersentasekan diperoleh hasil sebesar 68,98% termasuk kategori baik.Dari perhitungan korelasi product moment diperoleh nilai sebesar 0,495 termasuk dalam hubungan sedang antara pelayanan publik dengan tingkat kepuasan masyarakat. Pengaruh pelayanan publik terhadap tingkat kepuasan masyarakat (studi kasus di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis) sebesar 24,54%. Sedangkan 75,46% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.Dengan tingkat keyakinan 95% dengan α = 0,05, dan n=55, maka diperoleh  t tabel = 2,000.  Karena t hitung­ sebesar 4,1483 > dari t­ ­­­tabel  sebesar 2,000,  maka hipotesis Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian hipotesis kerja (Ha) yang telah dirumuskan yaitu “Terdapat pengaruh positif antara pelayanan publik terhadap tingkat kepuasan masyarakat (studi kasus di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis)”  diterima. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kepuasan Masyarakat
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG IURAN PANCEN PANGLANJA OLEH PERANGKAT DESA DI DESA KAWASEN KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS Dede Sopandi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.649

Abstract

Berdasarkan hasil observasi awal dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa belum dapat dilaksanakan secara optimal,hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut :1. Masyarakat belum sepenuhnya menyadari untuk turut serta membayar Pancen Panglanja sesuai dengan besaran nominal yang ditetapkan dalamperaturan desa, 2. Masih rendahnya realisasi yang diterima oleh pemerintah desa dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa pada Tahun Anggaran berjalan dan 3. Masih sulitnya keterlibatan masyarakat dalam memahami penggunaan iuran Pancen Panglanja karena masih beranggapan bahwa iuran tersebut hanya semata-mata untuk menambah penghasilan para perangkatdesa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang menurut Surakhmad (2004:139) adalah ”penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang”.Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Iuran Pancen Panglanja Oleh Perangkat Desa di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih belum sesuai dengan yang dikemukakan Meter dan Horn (Wahab,2004:102),Hal tersebut dapat diketahui dari pemerintah desa dan lembaga desa belum mampu membuat sebuah rencana penggunaan dana yang jelas dengan mengacu pada kepentingan umum, artinya bahwa adanya peraturan desa tersebut pada saat ini harus dapat diperhatikan mengenai kepentingan masyarakat secara keseluruhan bukan hanya mementingkan kepentingan untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa saja. Kata Kunci : Implementasi Peraturan Desa, Iuran pancen Panglanja, Perangkat Desa
EFEKTIVITAS PENARIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PERANGKAT DESA DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PENGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Hendra Hermawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.665

Abstract

Latar belakang  penelitian ini adalah: Masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak di Desa Pangandaran  yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, dan alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan ada juga masalah mengenai keuangan, sehingga membuat terlambatnya masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Contoh: dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan masih banyak  yang tidak dengan `sadar membayarnya. Kesadaran  masyarakat akan wajib pajak masih kurang. Contoh  masih banyak masyarakat  yang tidak membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan, dengan alasan  tidak memiliki uang. Banyak masyarakat dari luar Desa  yang memiliki tanah di desa Pangandaran , sehingga penarikan pajak dirasa sulit. Contoh  tanah yang berada di wilayah wilayah pangandaran sebagian besarnya merupakan lahan investasi, sehingga  lambannya membayar pajak yang dikarenakan mereka tinggal di luar kabupaten Pangandaran. Rumusan masalah dalam penelitian Bagaimana efektivitas penarikan  pajak bumi dan bangunan? Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam efektivitas penarikan  pajak bumi dan bangunan ? Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam efektivitas penarikan  pajak bumi dan bangunan? Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Berdasarkan skor rata-rata tiap item pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan jika dipersentasekan untuk kategori kurang baik sebesar 6%. Untuk kategori cukup baik sebesar 1% dan untuk kategori baik sebesar 93%. Dengan kata lain Efektivitas Penarikan  Pajak Bumi Dan Bangunan  Oleh Perangkat Desa Di Desa Pangandaran Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran, Sebesar 93%.  Hambatan-hambatan yang muncul dalam efektivitas penarikan  pajak bumi dan bangunan  oleh perangkat desa di Desa Pangandaran  Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran adalah  kualitas SDM aparat desa . kemampuan aparat desa  dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masih kurang dan kemampuan aparat desa  dalam menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu yang telah ditentukan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani hambatan-hambatan yang terjadi selama efektivitas penarikan  pajak bumi dan bangunan  oleh perangkat desa di Desa Pangandaran  Kecamatan Pengandaran Kabupaten Pangandaran adalah:hendaknya lebih meningkatkan SDM pelaksana kebijakan,dengan meningkatkan pendidikan,pembinaan dan pelatihan sehingga kemampuan SDMnya meningkat dan mampu melaksanakan kebijakan,kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kata Kunci:  Efektivitas Penarikan  Pajak Bumi Dan Bangunan, Perangkat Desa
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS Dinar Andriyani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.645

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan seperti keterbatasan perlengkapan pengungsian, kurangnya ketersediaan akomodasi bagi korban bencana, masih kurangnya dana yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada korban bencana pergeseran tanah, serta masih kurangnya sumberdaya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi maslah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) bagaimana impelementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis?.            Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak menggandakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis dan masyarakat di Desa Sindangsari. Teknik pengmpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengelolaan atau analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, display data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi berupa kurang jelasnya alur untuk melaksanakan koordinasi, Belum optimalnya pelaksanaan informasi secara cepat dan terintegrasi pada masyarakat. Upaya yang dilakukan berupa memperjelas alur untuk melakukan koordinasi, Melakukan penyempaian informasi secara cepat dan terintegrasi, Melakukan sosialisasi secara cepat dengan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat, Menambah ketersediaan atau melengkapi sarana/prasarana. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014,         Penanggulangan   Bencana
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN Ilyas Aprilyanto
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.680

Abstract

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran masih dirasa   kurangmaksimal. Hal ini dikarenakan beberapa indicator seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dalam pengesahan hasil pengujian kendaraan bermotor, juga faktor peralatan dan fasilitas pengujian yang belum lengkap menjadikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor belum maksimal.Bidang Perhubungan khususnya bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara maksimal dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia yang memiliki kewenangan minim dan juga faktor peralatan dan fasilitas yang belum memadai.Hambatan-hambatan yang dihadapiolehUnit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam pelaksanaan oengujian berkala kendaraan bermotor diantaranya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan, fasilitas dan peralatan pengujian, gedung pegujian kendaraan bermotor.Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada secara maksimal baik dari segi manusia ataupun peralatan dan juga dengan mengajukan penambahan sumber daya manusia serta penambahan peralatan yang dibutuhkan.  Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Perhubungan, Pengujian Berkala,Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor 
REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KARANGSARI KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 Dewi Ayu Nurjanah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.650

Abstract

Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1)  Bagaimana  realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa ? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam realisasinya belum sepenuhnya sesuai dengan pendapat Nurcholis (2011:89) tentang tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa hal ini diketahui masih adanya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dinilai kurang tepat dan kurang sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan masyarakat baik ditingkat dusun maupun di desa. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa  realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa belum dapat terlaksana dengan baik. 2) Hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa adanya hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa sehingga pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan kurang sesuai dengan hasil Musrenbangdes maupun RPJMdes. 3) Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa hal ini dilakukan pemerintah desa dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa  adanya upaya dalam mengatasi hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa. Kata Kunci : Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintahan Desa 

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue