cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andi Astinah Adnan
Contact Email
andi.astinah.adnan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sidenreng rappang,
Sulawesi selatan
INDONESIA
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ISSN : 2622691X     EISSN : -     DOI : http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2127
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh. Jurnal ini berisi artikel hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan bidang Ilmu Pemerintahan dengan ruang lingkup, sebagai berikut: pemerintahan desa, pembangunan masyarakat desa, pembangunan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, manajemen sumber daya pemerintahan, organisasi pemerintahan, manajemen pemerintahan, e-government, penganggaran pemerintahan, kebijakan publik, sosial, politik, kebijakan pemerintahan, pelayanan publik, proses legislasi, pengawasan pemerintahan, birokrasi, ekologi pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan budaya politik. Terbit empat kali dalam setahun atau dengan frekuensi terbitan 3 bulanan, yakni pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November dengan p-ISSN: 2442-3777 dan e-ISSN: 2622-691X.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2020)" : 15 Documents clear
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG Dadang Supriatna
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3515

Abstract

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 atas Perubahan ke dua Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yaitu yang menyebutkan bahwa untuk terlaksananya pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pusat, daerah dan pemerintahan desa. Pasal 226 meyebutkan juga bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenagan bupati/walikota untuk melaksanakan sebgian urusan pemerintahan. Sehingga tugas dari pemerintah kecamatan yang di atur dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018. secara umum penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan tanjungsari masih adanya pelanggaran–pelanggaran baik disiplin maupun secara administratif yang dilakukan kepala desa, yang disebabkan oleh kurangnya kepala daerah dan kepala wilayah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kurang maksimalnya kecamatan dalam tugas pengawasan langsung kepala desa. Dari hal tersebut disebabkan kurangnya pendekatan antara camat dengan Kepala Desa, sehingga komunikasi Camat dan Kepala Desa kurang sinkron dan kurangnya mendapatkan informasi yang tepat tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh kepala desa. Tujuan penelitian yang penulis sajikan, yaitu untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sedangkan Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif, sebagai Responden adalah Camat Sebagai Kepala Wilayah, Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, kepala Urusan kesejahteraan masyarakat, Kepala Urusan Umum Lembaga Pemberdayaan Desa, karang taruna dan masyarakat. kemudian data yang dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui pelaksanaan pemberian bimbingan, pendampingan, pemberian pelatihan, pengawasan, tetapi masih ada kendala. Dalam hal membina organisasi hambatan pemerintah desa adalah kurangnya sumber daya manusia di pedesaan dan kurang pedoman pelaksanaan anggaran, tetapi kecamatan juga menerima dukungan dalam meningkatkan disiplin tenaga kerja bahwa pejabat desa dengan semangat aparatur yang tinggi di desa mengikuti kegiatan pembangunan dilakukan dan juga dukungan desa kepada para pejabat kecamatan untuk selalu melakukan kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan organisasi disiplin kerja dan administrasi pemerintahan desa yang kompeten.
EVALUASI KERJA SAMA DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus Sister Cities antara Kota Bandung dan Kota Seoul) Jovanscha Qisty Adinda FA; Arry Bainus; Riswanda Riswanda
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3295

Abstract

 Kerja sama dengan luar negeri merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan daerah otonom, Otonomi daerah semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada Local Government to Local Government, sampai Person to Person. Berawal dari hal tersebut muncul jaringan-jaringan Sister City.Adanya kerja sama sister city menjadi penghubung bagi Pemerintah Bandung untuk mewujudkan cita-cita dan visi misi yang akan dicapai dengan lebih cepat, salah satu negara yang aktif dalam melakukan kerja sama adalah Korea Selatan kerja sama dilakukan oleh Kota Seoul sebagai salah satu kota metropolitan yang berkembang. United Nation Development Programme mengeluarkan ketetapan elemen kunci tentang kerja sama antara kota dalam hal ini adalah kerjasama Sister Cities. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan beberapa poin yang ditetapkan oleh UNDP telah dipenuhi seperti adanya perjanjian secara legal, adanya komunitas yang merepresentasikan masyarakat, pengertian tentang kelanjutan kesepakatan, timbal balik kedua belah pihak dan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati, namun dalam penelitian ditemukan bahwa masih ada beberapa kesepakatan yang sudah rinci namun kesepakatan belum dilaksanakan dalam bentuk program. 
PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PADA MASYARAKAT KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR TAHUN 2018 Riza Purnama; Mitchel Tiffany Fortuna Dewi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3330

Abstract

 Partisipasi politik pemilihan umum kepala daerah pada masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar masih rendah, hal ini merupakan fenomena masalah yang perlu untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik pemilihan umum kepala daerah pada masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar. Tipe penelitian menggunakan bentuk kuantitatif dan dirancang menggunakan metode explanatory. Data dikumpulkan dari 100 responden dengan menggunakan teknik proportionate stratified random sampling untuk pengambilan sampel. Data dimasukkan dan diolah dengan program Statistical Product and Service Solution (SPSS), kemudian analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi dan diketahui bahwa status sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kota Banjar tahun 2018.
PERAN PEMIMPIN VISIONER DALAM MEWUJUDKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu) Etih Henriyani
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3427

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang kepemimpinan visioner dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik. Mengingat di era global saat ini tuntutan akan kualitas pelayanan publik semakin tinggi, sementara itu permasalahan yang muncul juga kian kompleks. Untuk itu, diperlukan peran pemimpin visioner yang mampu menciptakan peluang-peluang baru dalam menyelesaikan masalah serta mengelola potensi yang ada demi masa depan yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulis menganalisa, salah satu figur pemimpin yang visioner adalah Kepala Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu. Kepala Desa Majasari (Wartono, S.Pd., M.Si), mampu merealisasikan visi yang dijabarkan melalui misi Panca Karya Hita Karana (lima kerja yang menjadikan sejahtera). Berbagai inovasi pelayanan publik telah dilakukan baik dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, kewilayahan, pertanian dan peternakan. Atas keberhasilan Desa Majasari meraih kejuaraan lomba desa baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun nasional, kini Desa Majasari menjadi salah satu labsite.
PEMBANGUNAN POLITIK DAN KUALITAS DEMOKRASI Aditiyawarman Aditiyawarman
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i2.3516

Abstract

Persoalan Pembangunan menjadi permasalahan politik bagi negara berkembang maupun negara maju. Negara berkembang dihadapkan pada persoalan perubahan. Perubahan apakah yang dibutuhkan oleh negara berkembang  tersebut untuk meningkatkan kualitas demokrasinya ? dikenalkan dengan beberapa konsep pembangunan politik secara langsung, baik pembangunan yang bersifat struktur, fungsi  dan tujuan yang bersifat politik sebagai perubahan yang mengarah pada  suatu focus pada sejumlah kecil aspek Kriteria pembangunan politik yang didefinisikan secara luas. Studi tentang pembangunan politk dalam konsep pembangunan pada masa ini hanya diukur dengan menggunakan kuesioner, yang berorientasi pada “like and dislike”. Dalam mendapatkan out put  yang baik dibutuhkan konsep pembangunan politik yang memenuhi syarat agar mendapatkan hasil yang dapat mensejahterakan, memberikan kebebasan dan keadilan kepada masyarakat. Apabila masyarakat mendapatkan kesejahteraan dari pembangunan politk sesuai dengan konsep pembangunan politik maka kualitas demokrasi sudah dapat terpenuhi. Dapatkah konsep pembangunan politik meningkatkan kualitas ideal demokrasi ? pertanyaan ini yang akan dikupas secara singkat dalam tulisan ini. 

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue