cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Mahfud Fahrazi, SHI., MH
Contact Email
mahfud@uniska-kediri.ac.id
Phone
+6282131000109
Journal Mail Official
uniskalawreview@gmail.com
Editorial Address
Kantor Redaksi Uniska Law Review, Gedung C lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 64128.
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
UNISKA LAW REVIEW
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 27745260     EISSN : 27745252     DOI : 10.32503.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Kami tertarik pada topik yang terkait dengan masalah hukum di Indonesia ataupun hukum Internasional. Adapun kajian hukum yang kami sarankan seperti : Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Bisnis Hukum Konstitusi Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Adat Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Lingkungan Hukum Internasional Hukum Perburuhan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW" : 5 Documents clear
Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Fidusia yang Dibuat antara Pihak Kreditur (Leasing) dengan Pihak Debitur An Nisaa Nitaaqaini Fidyahstutik
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v1i1.193

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang upaya hukum untuk melindungi Notaris sebagai penjamin dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kantor Notaris Fenti Agustiningtyas,S.H.,M.Kn Kota Kediri. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum. Metode penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan untuk melindungi Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (leasing) dengan pihak debitur yaitu dapat melalui jalur litigasi yang di rasa memang tepat agar permasalahan yang terjadi segera menemui titik terang. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (leasing) dengan pihak debitur. Sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya dapat mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal pertanggung jawaban Notaris terhadap terjadinya kredit macet dan benda yang menjadi jaminan fidusia tidak berada di pihak debitur, Notaris tidak bertanggung jawab karena dalam hal ini Notaris hanya sebagai pembuat akta.
Penerapan Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra Sepihak Oleh PT. Gojek Indonesia Ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Muhammad Agung Satrio Wicaksono
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v1i1.547

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra sepihak oleh PT. Gojek Indonesia ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji lebih mendalam penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Untuk mengkaji lebih mendalam perlindungan hukum bagi Pengemudi ojek online (Mitra Gojek) yang mengalami sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend) sepihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah penerapan suspend yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia tidak termasuk dalam wanprestasi karena apabila calon mitra melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan Gojek, mengakses dan menggunakan aplikasi Gojek, itu berarti bahwa calon mitra telah setuju dengan perjanjian kemitraan yang terdapat dalam aplikasi dan dengan menyetujui perjanjian kemitraan tersebut, berarti calon mitra juga telah setuju jika ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan dan perlindungan hukum bagi mitra yang terkena suspend adalah Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang mewajibkan perusahaan aplikasi menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap mitra yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
Penyelesaian serta Pengurusan Hak dan Kewajiban dalam Pembagian Waris Jika Pewaris Dianggap Hilang Sri Wahyuni
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v1i1.176

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban pembagian waris jika pewaris dianggap hilang, dan faktor apa yang menyebabkan status seseorang dinyatakan hilang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban dalam pembagian waris jika pewaris dianggap telah hilang adalah orang tersebut berdasarkan penetapan Hakim dinyatakan meninggal dunia menurut hukum, lalu harta peninggalan pewaris tersebut kini jatuh kepada para Ahli waris serta ahli waris kini bisa menyelesaikan perbuatan hukum lainnya yaitu balik nama sertifikat atas nama ahli waris orang yang hilang tersebut. Kemudian faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan hilang yaitu : a. yang bersangkutan hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. b. yang bersangkutan pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. c. yang bersangkutan hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis.
Pengelolan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Yoga Angger Wibowo
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v1i1.189

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang proses pengelolaan keuangan desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa kantor desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom. Penelitian ini berlokasi di Kantor DesaSumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (perangkat desa) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom telah berusaha mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan desa, dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting untuk dikelola dalam anggaran desa. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa juga menemui beberapa kendala. Kendala yang dihadapi yaitu dana yang terlambat, anggaran yang tak sesuai, pertanggungjawaban, keterlambatan dalam non teknis, ketidakterbukaan dengan masyarakat.
Tinjauan Hukum Acara Perdata terhadap Putusan Ekseptio Res Judicata dalam Perkara Perceraian Ahmad Ivan Taufiq
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v1i1.554

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang putusan verstek hakim terhadap perkara perceraian Nomor 1596/Pdt.G/ 2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL sudah memenuhi unsur ekseptio res judicata serta kekuatan hukum ekseptio res judicata perkara perceraian dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/ PA.BL ditinjau dari sistem peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan verstek antara dua lembaga peradilan agama yakni Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Blitar sudah memenuhi unsur-unsur ekseptio res judicata dan kekuatan hukumnya berakibat pada penggunaan akta cerai yang dikeluarkan pihak panitera pengadilan agama harus ditolak oleh pegawai pencatat nikah sebagai hukuman bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang telah diputus sebelumnya oleh subyek, objek, dan alasan yang sama.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): Uniska Law Review Vol 6 No 1 (2025): Uniska Law Review Vol 5 No 2 (2024): Uniska Law Review Vol 5 No 1 (2024): Uniska Law Review Vol 4 No 2 (2023): Uniska Law Review Vol 4 No 1 (2023): Uniska Law Review Vol 3 No 2 (2022): Uniska Law Review Vol 3 No 1 (2022): Uniska Law Review Vol 2 No 2 (2021): Uniska Law Review Vol 2 No 1 (2021): Uniska Law Review Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW More Issue