JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Articles
120 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI"
:
120 Documents
clear
<![CDATA[DUALISME SISTEM PEMBAYARAN TUNAI VS E-MONEY DI TINJAU PERSPEKTIF UTILITY THEORIE ]]>
<![CDATA[Ramadhan Putra Gayo]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2584
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai versus sistem pembayaran e money dan mengetahui penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran e-money. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari data sekunder, data dianalisis dengan kualitatif. Hasil peneltian menjawab bahwa Pengaturan hukum sistem pembayaran tunai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sedangkan pengaturan hukum sistem pembayaran e money diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009/PBI tentang Uang Elektronik. Penerapan sistem utility/pemanfaatan penggunaan alat pembayaran e-money memberikan manfaat yang cukup signifikan, diantaranya lebih efisien, mudah untuk dibawa, menghindari terjadi tindak kriminal, dapat mengurangi jumlah uang tunai yang dikelola dan mengurangi biaya cash handling; mempercepat waktu transaksi;meningkatkan akurasi transaksi; mengurangi kesalahan teknis/administrasi yang disebabkan oleh human error; relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan uang tunai terutama dari sisi kebersihan dan kesehatann. Hanya saja pemberlakuan e money harus mendapatkan pengawasan dan regulasi yang tepat serta mengakomodir masyarakat yang tidak menggunakan e money sehingga tidak tercipta pelanggaran]]>
<![CDATA[PARITAS CREDITORIUM DALAM PUTUSAN KEPAILITAN PADA KORPORASI (NO.26/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN /2022/PN NIAGA JKT.PST) ]]>
<![CDATA[M. Zahlan]]>;
<![CDATA[Adi Sujanto]]>;
<![CDATA[Anggawira Anggawira]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2549
<![CDATA[Undang-undang Kepailitan dan PKPU memuat asas-asas pokok penyelesaian utang. Salah satu asas tersebut adalah asas paritas kreditorium, yang menyatakan bahwa kreditor harus memiliki kekuatan yang sama satu sama lain. Cara hukum utang piutang ini disebut hukum kepailitan dan PKPU. Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan Creditorium Parity dalam Putusan Perkara No. 26/Partial Sus-Pembatalan Perdamaian /2022/PN Niaga Jkt.Pst.jo. No.23/Bagian Sus-PKPU/2012/PN. Hal ini dilakukan untuk menganalisis keputusan yang dibuat oleh PT Istaka Karya (korporasi) sehubungan dengan proses kepailitannya. Karena persyaratan hukum terpenuhi, PT. Secara yuridis Niatama dapat dinyatakan pailit. Ada banyak kreditur dan debiturcukup bagi Pengadilan Niaga untuk memenangkan mereka dan kreditur yang cukup untuk mengajukan pernyataan. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif dan memberikan gambaran tentang putusan hakim terkait Perkara Pailit PTIT Istaka Karya. Deskripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena memberikan gambaran tentang kasus dan implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Istaka Karya menerapkan prinsip Creditorium Parityatau kesetaraan antara kreditur konkuren dan kreditur separatisdalam mengambil keputusan pailit. Aset yang dibayarkan ke tangan separatis termasuk penyitaan pembayaran melalui pemungutan pajak publik. Istaka Karya membayar konkurensi melalui penyelesaian aset sebagaimana ditentukan oleh kepailitan dan PKPU. Parity Creditorium meminimalkan konflik kreditur dengan menghormati hukum kepailitan dan PKPU.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENGANCAMAN DALAM PENANGANAN KASUS PINJAMAN ONLINE (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 438/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr) ]]>
<![CDATA[Hendy Widoyanto]]>;
<![CDATA[Dewic Ratna]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2577
<![CDATA[Perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan, terutama dalam seseorang beraktivitas, kondisi ini dimanfaatkan pemberi pinjaman online ilegal (pinjol) yang menawarkan pinajaman online kepada masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah, sehingga sulit untuk membedakan yang legal dan yang tidak. Hubungan antara kreditur (pinjaman online) dan debitur (nasabah) merupakan konsep hukum privat yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Akibat wanprestasi, kreditur memaksa kreditur melakukan tindakan memaksa debitur mengancam, memanggil kolektor ke rumah, dan memfitnah debitur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana? 2). Bagaimana penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online? Dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundanga-undangan dan pendekatan kasus diketahui bahwa a. Karakteristik pinjaman online yang berimplikasi tindak pidana yaitu melanggar UU ITE Pasal 29 UU ITE yang mengatur perbuatan berupa ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi dengan mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik. b. Penerapan Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online hakim dalam putusannya bernomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Atas nama terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.]]>
<![CDATA[PARADIGMA PENGADILAN PEMILU DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILUKADA ]]>
<![CDATA[Agus Widjajanto]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2541
<![CDATA[Model pemilu MK terkendala dengan hadirnya pluralisme institusional di sisa proses pemilu. Penyelesaian sengketa terkait pemilihan kepala daerah bertentangan dengan semangat keadilan dan kepastian hukum. Karena proses peradilannya berlapis dan terbagi dalam beberapa pengadilan yang berbeda. Juga sulit untuk mencapai penyelesaian sengketa yang tepat waktu dalam waktu sesingkat itu. Tujuannya adalah 1. Bagaimana kedudukan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu negara, dapatkah menciptakan kepastian hukum yang adil? Pendekatan legal, konseptual dan anekdotal. Sumber data survei adalah data sekunder dengan pendekatan analisis kualitatif. Pengadilan harus dibentuk untuk melembagakan penanganan pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi prihatin dengan kecurangan pemilu yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan pengadilan pemilu sangat penting untuk menjamin terselenggaranya prinsip penyelenggaraan pemilu dan kepastian hukum yang adil. Jadi posisi Bawaslu hanyalah salah satu kesalahan itu. Mahkamah Konstitusi tidak lagi menangani sengketa hasil pemilu. Keberadaan pengadilan memungkinkan adanya penyelesaian sengketa lisan secara terpadu.]]>
<![CDATA[NULLUM CRIMEN SINE POENA LEGALI PADA PENYALAHGUNAAN RADIO BEACON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Ni Luh Cipta Negari]]>;
<![CDATA[Papang sapari]]>;
<![CDATA[Misbahul Huda]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2558
<![CDATA[Telah dilakukan kajian tentang asas nullum crimen sine poena legali. Undang-undang ini menyatakan bahwa suar pemancar sinyal marabahaya tidak boleh memiliki kejahatan yang menyertainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Radio Beams disalahgunakan dan bagaimana Badan SAR Nasional, Basarnas, menindaklanjuti kasus tersebut. Penelitian ini memadukan metode pengumpulan data dengan data sekunder, serta analisis kualitatif untuk menghasilkan analisis hukum. Selain itu juga menggunakan teori asas legalitas, efektivitas hukum dan kepastian hukum sebagai temuannya. Penelitian ini mengambil topik penyalahgunaan suar radio yang menganalisis tindak pidana berdasarkan asas legalitas, legalitas dan legalitas. Ini menentukan bahwa tidak ada kejahatan tanpa melanggar hukum apa pun. Penyalahgunaan suar radio sering menyebabkan alarm palsu; namun, tidak ada tindakan hukum yang pernah diambil karena kurangnya peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang yang mengatur penuntutan kejahatan tersebut. Hal ini terlihat dari hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa sering terjadi penyalahgunaan radio beacon. Setelah Basarnas mengetahui Radio Beacon disalahgunakan, mereka mengirimkan surat peringatan kepada angkutan laut. Mereka pun meneruskannya ke Polda Khusus Perhubungan Laut guna melakukan tindak pidana di lingkungan Basarnas. Sebagai bagian dari pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil SAR, perlu mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Teknis Pelaksanaan Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan Polisi Khusus. Sebab, pasal 5 peraturan ini menyangkut pembentukan jabatan penyidik pegawai negeri sipil yang diisi oleh orang-orang dengan jurus-jurus bela diri dan latihan lainnya..]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK ]]>
<![CDATA[Faizal Rahman]]>;
<![CDATA[Parasian Simanungkalit]]>;
<![CDATA[Anggawira Anggawira]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2550
<![CDATA[Tesis ini mengkaji Tindak Pidana Korupsi pada Bank Tabungan Negara dengan mempelajari perkara nomor 90/Pid.sus-TPK/2018/PN. Alasannya, untuk mengetahui bagaimana pengurus bank melanggar hukum dan putusan pengadilan atas kasus korupsi dalam perkara nomor perkara 90/Pid.sus-TPK/2018/PN.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder untuk pengumpulan data. Tujuannya untuk menganalisis bagaimana proses pengambilan keputusan hakim berujung pada Tindak Pidana Korupsi di Bank Tabungan Negara. Sebagai bagian dari penyelidikan, digunakan konsep keuangan negara dan badan usaha milik negara. Hal ini memungkinkan untuk memahami Teori Tanggung Jawab Pidana dan Keuangan Negara. Mereka juga mendukung bahwa korupsi dapat terjadi di BTN melalui penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Cabang Pembantu BTN Sukabumi yang menyetujui pencairan KPR tanpa pengawasan dari Kepala atau kantor cabang utama. Selain itu, hakim menilai terdakwa juga bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena posisinya sebagai pengembang memiliki unsur pemenuhan “siapa yang melakukan atau turut serta melakukan”. Pasalnya, ia bekerja sama dengan tergugat lain, yakni Pemimpin Cabang Pembantu BTN. Sangat penting untuk mencegah korupsi di BTN, bank milik negara, dengan meminta penilaian pihak ketiga dan pengawasan yang ketat terhadap distribusi kredit. Ini karena pengembang dan konsumen menerima kredit melalui bank. Karyawan harus dididik tentang prosedur yang tepat dan dipantau lebih dekat dari sebelumnya. Selain itu, SOP yang tepat harus diterapkan; karyawan harus mengikuti prinsip tindakan independen profesional dan penilaian keuangan yang baik untuk memastikan setiap tindakan etis. Pinjaman pemrosesan sentral mendukung kemandirian karyawan. Putusan hakim terhadap terdakwa mengikuti hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.]]>
<![CDATA[PERCERAIAN DIKATEGORIKAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Dumaria Evi Mawartiku Palamarta Br. Gultom]]>;
<![CDATA[Rosnidar Sembiring]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2581
<![CDATA[Proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya sama dengan perceraian mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Perbedaanya, Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki maupun perempuan yang bertindak sebagai penggugat atau pemohon, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pimpinan. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki muapun perempuan yang melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya kepada pimpinan untuk mendapat surat keterangan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini mengetengahkan dua permasalahan yaitu pertama, bagaimana pengaturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil? Kedua, apakah akibat hukum perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa seizin pimpinan? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan untuk mengetahui akibat hukum perceraian Pegawai Negeri yang tanpa seizin pimpinan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang terkait dengan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa seizin pimpinan. Bahan hukum dalam penulisan ini mengunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Perceraian Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan harus mendapatkan ijin dari pimpinan secara tertulis.]]>
<![CDATA[CIVIC ENGAGEMENT PERUSAHAAN DI MASA PANDEMI COVID-19 : CSR BANK MANDIRI UNTUK RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA ]]>
<![CDATA[Ira Kumala Sari]]>;
<![CDATA[Bambang Shergi Laksmono]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2542
<![CDATA[Studi dalam penelitian ini fokus mendekripsikan civic engagement atau keterlibatan warga negara dari dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dalam wujud program CSR. Tema tesebut diangkat didasari oleh pentingnya keterlibatan mereka dalam rangka terwujudnya kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Tingkat penting dalam penelitian ini adalah civic engagement Bank Mandiri dalam program CSR Covid-19 di RSJPDHK. Peran civic engagement begitu diperlukan selain sebagai kewajiban setiap warga negara juga sebagai keberhasilannya sebuah program. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling. Hasil penelitian yang didapat bahwa Bank Mandiri telah mengimplementasikan civic engagement dalam wujud CSR Covid -19 kategori CSR Non Program Bank Mandiri pada masa pandemic Covid-19 hanya saja dari sudut pandang civic engagement belum sepenuhnya memenuhi tujuan dari civic engagement karena CSR yang diberikan belum bersifat berkelanjutan.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PRAKTIK TIMBANG JUAL BELI IKAN (STUDI KASUS PANYABUNGAN MANDAILING NATAL) ]]>
<![CDATA[Resi Atna Sari Siregar]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2587
<![CDATA[Salah satu aspek muamalah yang diatur dalam pelaksanaannya adalah jual beli. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli, salah satunya adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan melepaskan hak milik antara satu dengan yang lain atas dasar saling menerima. Timbangan merupakan symbol keadilan dan kebenaran, seperti dalam Alquran yang memerintahkan untuk menakar dan menimbang dengan jujur menggunakan takaran yang benar dan neraca yang benar. Realitas dalam praktik jual beli, para pelakunya tidak terlalu memperdulikan batasan-batasan hukum, yang penting mendapatkan keuntungan yang melimpah. Oleh karena itu, praktik tidak halal harus dihindari oleh setiap pelaku bisnis agar dapat membedakan halal dan haram. Penerapan sistem timbangan yang dilakukan oleh penjual ikan , masih belum sesuai dengan konsep ekonomi syariah, karena transaksi yang dilakukan oleh penjual ikan masih terdapat unsur jual beli Gharar. Karena, ada unsur ketidakjelasan cara menimbang ember dengan ikan sekaligus pada saat ditimbang, dan juga berbedanya timbangan pada saat dilokasi pedagang dan dirumah, karena ditimbang kembali dirumah tidak memakai ember.]]>
<![CDATA[BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI NEGARA HUKUM ]]>
<![CDATA[Idris Idris]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2552
<![CDATA[Kepada anak yang berdekatan dengan hukum (anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan) haruslah diperoses bagi ketetuan hukum yang legal alhasil tercapainya tegaknya supermasi hukum. Salah satu penyelesaiannya yakni lewat sistem peradilan kejahatan anak selaku salah satu upaya proteksi hukum kepada anak selaku upaya buat ceria anak dengan tanpa melalaikan tengaknya kesamarataan. kepada anak yang dipercayai serta diklaim bersalah, oleh juri diserahkan ganjaran kejahatan. Kebijaksanaan pertanggungjawaban kejahatan dalam bagan proteksi hukum untuk anak merupakan membagikan kejahatan serta aksi untuk anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan, begitu juga determinasi yang ada dalam Hukum mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak]]>
