cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI" : 120 Documents clear
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA (DESA UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA) Wahila N Sianturi; Grace Theresia Hutahaean; Gomgom T.P. Siregar; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2634

Abstract

Bagi bangsa Indonesia, eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah panjang keberadaan hukum adat yang menjadi bagian yang tidak tak terpisahkan masyarakat Indonesia berabad-abad silam. Keberadaan adat tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang mana satu dengan yang lain berbeda- beda meskipun dalam rumpun satu bangsa.Perbedaan tersebut menunjukkan eksistensi hukum adat di daerah tersebut senantiasa berkembang dan masih mengikuti perkembangan zaman. Sistem pembagian waris di Adat Batak Toba itu sendiri banyak diskiriminasi yang didapat oleh perempuan Batak Toba, sehingga seiring perkembangan zaman banyak kaum perempuan Batak yang menggugat untuk mendapatkan hak sebagai ahli waris ke pengadilan dan telah diiringi dengan putusan- putusan hakim di pengadilan yang memberikan persamaan dan kedudukan perempuan dalam pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba. Ketimpangan hak pada anak perempuan yang menimbulkan polemik dan perdebatan dalam pembagian warisan kepemilikan tanah dalam masyarakat Batak Toba dewasa ini sehingga menyebabkan aturan-aturan adat akan ditinggalkan atau tidak dipakai lagi,Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang, jurnal dan media lainnya. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan absentantio dan pewarisan testamentair. Pewarisan absentantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Kedudukan wanita batak sangat erat kaitannya dengan hak mereka dengan mempunyai hak milik. Wanita batak tidak berhak sebagai ahli waris, dikarenakan jika ia kawin ia akan jadi anggota keluarga lain. Wanita batak hanya mungkin memperoleh sedikit bagian dari harta bapaknya sebagai hadiah atau pemberian berupa “holong ni ate-ate” atau berupa ulos naso ra buruk maupun untuk keperluan kehidupannya. Tetapi dengan keluarnya Putusan Makamah Agung tanggal 31 Januari 1968 No.136K/Sip/1967.
PERLINDUNGAN TERHADAP FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN (STUDI DI DESA BALOHAO KECAMATAN ARAMO KABUPATEN NIAS SELATAN ) Kalorus Kristianto Bu’ulolo; Marinus Laia; Muhammad Yasid Nasution; Ria Sintha Devi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2607

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum tentang fakir miskin, untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan fakir miskin di Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan dalam pemberdayaan penanganan fakir miskin. Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil dari penelitian ini adalah (1). Penanganan Kemiskinan tidaklah hanya dapat di selesaikan oleh satu bidang dan satu pihak antara bidang sosial, ekonomi, pendidikan, agama dan hukum sangatlah di perlukan dalam upaya penanganan kemiskinan. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah meskipun adalah kewajiban pemerintah untuk melindunggi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tetap diperlukan dukungan dari masyarakat itu sendiribaik secara kelompok maupun secara perseorangan (2).Segala kebijakan pemerintah akan sangat tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam masyarakat. Perwujudan ini tentunya membutuhkan para penengak hukum yang adil, dan jujur dalam melaksanakan tugasnya. Jika demikian sifat-sifat ini akan membawa dan kehormatan yang diberikan oleh warganya (3).Orang-orang yang termaksud dalam golongan miskin tidak boleh tergantung pada segala fasilitas yang disediakan dan diberikan pemerintah tetapi orangorang yang memiliki kemauan untuk terlepas dari belenggu kemiskinan dan berupaya untuk tidak kembali masuk dalamgolongan tersebut.
PERAN ADVOKAT PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA(STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 10/PDT.G.S/2021/PN MDN) Dianus Laia; Yarman Yarman; Jaminuddin Marbun; Alusianto Hamonangan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2608

Abstract

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam konsep Undang-Undang Bantuan Hukum bukan hanya menyangkut status organisasi, tetapi juga mekanisme pertanggungjawaban keuangan. Advokat sebagai salah satu profesi penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain advokat memberikan jasa hukum di dalam persidangan, advokat juga memberikan jasanya diluar sidang pengadilan. Tanggung jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners sendiri dalam penanganan dan penyelesaian perkara perdata yaitu, bertanggungjawab sebagai perusahaan/ yayasan dan individu/personal yaitu, advokat.48 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 disebutkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Layanan dan pemberian Bantuan Hukum Oleh Kantor Hukum Firm S A dan Partners, Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kantor Hukum Firm S A dan Partners dalam Penyelesaian dan Penanganan Kasus Perkara Perdata, Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab Kantor Hukum Firm S A dan Partners dalam Penanganan Perkara Perdata. Prosedur pelayanan dan pemberian bantuan hukum ditangani dan diselesaikan oleh pemberi Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dengan syarat-syarat yang ditentukan yaitu menuliskan permohonan bantuan hukum dan kasus hukum akan diselesaikan sampai kasus hukum tersebut selesai melalui jalan nonlitigasi maupun litigasi sampai ada ketetapan hukum yang mengikat.Tanggung jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners sendiri dalam penanganan dan penyelesaian perkara perdata ada 2 yaitu, bertanggung jawab sebagai lembaga/yayasan dan bertanggungjawab sebagai individu/personal yaitu, advokat.Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dalam penanganan perkara perdata adalah masalah akomodasitetapi dalam hal ini masih bisa diatasi dan masalah kekurangan personil sehingga terkadang kalau kebanyakan kasus akan berakibat kurangnya penanganan dengan baik.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA KASUS JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan PN Purwakarta Nomor 227/Pid.B/2012/PN.Pwk) Sintong Agum Gumelar Butarbutar
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2649

Abstract

Penelitian ini mengulas tentang tindak pidana penggelapan yang terjadi pada suatu aset yang terdapat akta jaminan fidusia. Penelitian menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif yang berdasarkan kepada analisa dari beberapa studi pustaka/literatur. Adapun sumber bahan hukum primer yaitu buku hukum pidana, buku hukum perbankan, dan buku jaminan fidusia. Yang merupakan sumber bahan hukum sekunder yaitu undang – undang dan KUHP. Sedangkan sumber bahan hukum tersier yaitu Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 227/Pid.B/2012/PN.PWK. Dalam penulisan ini yang bertindak sebagai debitur yaitu Bapak Badar Bin Saleh, sedangkan yang bertindak sebagai kreditur yaitu PT. BFI Finance cabang Purwakarta
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DILIKUIDASI Bina Kasih Hutabalian; M. Iqbal; Ria Sintha Devi; Rudolf Silaban
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2646

Abstract

Adapun yang menjadi penelitian yakni untuk mengetahui dalam sebuah peraturan atas bank yang dilikuidasi, dan sebagaimana perlindungan dalam suatu penanganan terhadap nasabah atas bank yang dilikuidasi, untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dimaksud, maka harus memahami apa yang dimaksud dengan bank. Bank adalah suatu lembaga yang bergerak pada bidang keuangan dengan kegiatan utamanya melakukan atau pemberian kredit dan jasa lainnya dalam pembayaran dan penarikan uang. Bank Indonesia dituntut untuk cermat dalam memperhatikan kondisi kesehatan bank yang ada di Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Jika kondisi bank yang mengalami sebuah kesulitan yang dapat membahayakan setiap kelangsungan sebuah usaha dari perbankan, makai dari itu pemerintah akan mengambil kebijaksanaan untuk melikuidasi setiap bank-bank yang sakit tersebut. Dari latar belakang tersebut maka penulis mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi setiap nasabah bank terhadap likuidasi bank.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR PADA SENGKETA DAGANG PEREBUTAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA) Muhammad Hendra; Srinita Selvia Sitanggang; Sthevani Anastascia Naibaho; Vivi Octavia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2671

Abstract

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual merupakan kejadian yang seringkali ditemui seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, termasuk Indonesia. Sekarang ini, Sengketa Hak Kekayaan Intelektual dapat ditemukan di masing-masing jenisnya, terdiri atas Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Paten, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan penolakan atas tuduhan Ruben Onsu sebagai pemegang Geprek Bensu berdasarkan keputusan Pengadilan 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat, dan memutuskan PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemegang legal untuk nama I Am Geprek Bensu sejalan dengan Pasal 1 No.5 serta Pasal 21 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 berkenaan dengan Merek dan Indikasi Geografis yang menjadi aturan dasar solusi permasalahan HKI jenis Merek. Berdasarkan kasus itu, kedua belah pihak memutuskan untuk menempuh jalur peradilan demi mencari jalan keluar dari sengketa. Atas kejadian itu, hakim tak memandang kata "Bensu" merupakan akronim dari nama seseorang yang terkenal. Melalui siding, kemudian terbukti bahwa atas prinsip first to file, nama "Bensu" lebih dahulu tercatat sebagai I Am Geprek Bensu kepunyaan PT Ayam Geprek Benny Sujono sejak 3 Mei 2017. Kemudian, Ruben Onsu mengajukan nama yang sama tertanggal 7 juni 2018, sehingga sejalan keputusan hakim, dilakukan pencoretan keseluruhan terhadap merek “Geprek Bensu” oleh Ruben Onsu.
PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI PENGESAHAN NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATURAJA ( STUDI ANALISIS PASAL 7 AYAT (3) HURUF (e) KOMPILASI HUKUM ISLAM ) Dian Afrianti; Helwan Kasra; Arief Wisnu Wardhana
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2679

Abstract

Perkawinan adalah sebuah peribadatan yang ditekankan Allah SWT untuk pasangan yang telah cukup umur guna dapat melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Perkawinan merupakan hubungan abadi antara lelaki serta wanita yang dianggap sah masyarakat serta negara. Pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Bab II tentang Asas-Asas Pernikahan Pasal 2 berbunyi “ pernikahan berdasarkan hukum Islam yaitu akad yang amat kokoh ataupun mitssaqan ghalidzan guna mentaati perintah Allah serta menjalankannya ialah peribadatan”. Seiring berjalannya waktu ternyata begitu banyak permintaan dari masyarakat terlebih orang tua untuk menikahkan anaknya yang masihlah dibawah umur. Disinilah letak penyelundupan hukumnya menurut penulis. Adanya unsur kesengajaan dalam masyarakat untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat pernikahan yang diamanatkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019. Menurut penjelasan tersebut, pengkaji sangat memiliki ketertarikan guna mengkaji tesis berjudul “Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).”. Pengkaji memakai kategori pengkajian hukum normatif. Mengutip pandangan Jhony Ibrahim yang menjelaskan bahwasanya pengkajian hukum normatif adalah sebuah cara pengkajian ilmiah untuk mendapati sebuah kebenaran melalui logika ilmu melalui sudut pandang normatif. Berdasarkan pengkajian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya penyelundupan hukum perkawinan anak dibawah umur melalui pengesahan nikah di hampir Pengadilan Agama di Indonesia pada umumnya terkhusus Pengadilan Agama Baturaja berawal dari revisi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merevisi usia perkawinan bagi pria dan wanita yaitu sama – sama 19 tahun. Ditambah lagi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974”, tidak memberikan batasan berapa lama suatu pernikahan siri dapat mengajukan permohonan nikah.
REVERSE EVIDENCE IN CORRUPTION ERADICATION PRACTICE Sunarto Sunarto; Mochamad Soleh; Nyoman Ardika
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2723

Abstract

This study aims to determine; 1) law of the evidentiary machine withinside the Criminal Procedure Code and the evidentiary machine withinside the Indonesian Corruption Eradication Law, and 2) synchronization of the reverse evidentiary system regulations in the trial of corruption with human rights of the accused at the trial. This study is a normative legal research with descriptive analysis method. This research shows the results, including: 1) There is a limitation in the system of reversing the burden of proof in Law no. 20 of 2001 regarding Amendments to Law No. 31 of 1999 regarding the Eradication of Corruption Crimes, namely the criminal act of gratification related to bribery in accordance with what is contained in Article 12 B paragraph (1) letter a. The reversal was carried out on the property of the defendant who was allegedly related to the case against which he was charged (Article 37A) and the property of the defendant who was not charged with alleged corruption (Article 38B). 2) In Articles 37A and 38B regarding reversing the weight of evidence at the defendant's property, it's far deemed essential to offer operational commands in addition to unique procedural regulation as an attempt to keep away from ambiguity from regulation enforcement in imposing this system. Afterwards, concerning the reversal of the weight of evidence on items which have now no longer been indicted (Article 3B), the regulation wishes to offer limits and motives concerning the purpose of products which have now no longer been indicted. This makes it necessary to understand what is meant by property in the context found in the trial. However, there has been no indictment allegedly originating from the criminal act of corruption, so it has not yet been delegated to the Public Prosecutor.
JOINT VENTURE AGREEMENT AS A FORM OF INVESTMENT COOPERATION Sri Purwaningsih; Agnes Maria Janni Widyawati
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2714

Abstract

According to the 1945 Constitution. The economic growth must promote equitable prosperity, high growth, and steady national stability. To achieve this goal, it is not easy, because the Indonesian people face many challenges. Ways that must be taken to extend financial development incorporate venture, utilize of innovation, increment information, move forward organizational and administration aptitudes. In this case, venture plays an imperative part. Joint Venture is a collaboration between foreign investors and foreign investors. In international business, joint ventures are used in various kinds of agreements, including joint production agreements (Corproduction Agreements), production sharing agreements (license agreements) and management contracts (Management Contracts).
THE EXISTENCE OF CRIMINAL LAW IN NATIONAL CRIMINAL LAW REFORM Abdul Kholiq; Zabidin Zabidin; Pratiwi Ayu Sri Daulat
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2711

Abstract

The problem of reforming criminal law is one of the impo important issues that need in all its aspects in connection with efforts to reform criminal law in our country. It is said to be important and even the most important because legal experts often interpret criminal law as a double-edged sword. On the one hand, it is a law to protect society from the threat of crime, but on the other hand, there are times, there are times when human rights temporarily or permanently deprive a person of liberty. Criminal law reform has existed since 1946 with the issuance of Law Number 1 of 1946 concerning criminal law regulations. Criminal law reform as part of criminal politics is in place, and it is time to implement it. This is mainly related to the provisions of the old criminal law, which are regulated in the criminal law code as an "umbrella act" or an umbrella law of a general nature. This law will also affect the formulation of special criminal laws, following the legal needs of society in this era of independence and openness in the 21st century. Based on the description of the background, the formulation of the problem that will be presented is as follows: Why is the renewal of the national criminal law important? How is the formation of criminal law reform in the national Criminal Code Bill? Based on these problems, the discussion is as follows: The existence of the new Criminal Code has become important which is sourced, characterized, rooted, and has a national character following the contents of Pancasila and the 1945 Constitution, is now very urgent to be realized to replace the old Criminal Code which is a legacy of the Dutch colonial and is no longer compatible with developments. Social, cultural, economic, political, and technological conditions in an atmosphere of independent Indonesia and only undergoing reform in the 21st century. The establishment of the new Criminal Code is a reflection of the government's serious efforts in enforcing criminal laws that are more humane and fair for all levels of society in this reform era. . It would be strange if the Netherlands, WvS had long been revised and not enforced, would continue to apply as a colonial legacy, because of the inability of this nation to create a new national criminal law.

Page 3 of 12 | Total Record : 120

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue