Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BERDIKARI : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum SOL JUSTICIA PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Abdimas Universal Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana DEDIKASI PKM
Helwan Kasra
Universitas Muhamadiyah Palembang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
KRITIK TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA : STUDI UU NO 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM Helwan Kasra
SOL JUSTICIA Vol 5 No 1 (2022): SOL JUSTICIA
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.118 KB) | DOI: 10.54816/sj.v5i1.484

Abstract

Disputes between workers and employers are often unavoidable, therefore it is necessary to establish a good dispute resolution system. The PPHI Law as a reference in dispute resolution so far has received a lot of criticism. This paper will examine various criticisms of the law so that it can be considered in making improvements to the substance of the law in the future. The research method used in this research is normative legal research. Normative legal research is carried out on primary, secondary and tertiary legal materials as long as they contain legal rules.
PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI PENGESAHAN NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BATURAJA ( STUDI ANALISIS PASAL 7 AYAT (3) HURUF (e) KOMPILASI HUKUM ISLAM ) Dian Afrianti; Helwan Kasra; Arief Wisnu Wardhana
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2679

Abstract

Perkawinan adalah sebuah peribadatan yang ditekankan Allah SWT untuk pasangan yang telah cukup umur guna dapat melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Perkawinan merupakan hubungan abadi antara lelaki serta wanita yang dianggap sah masyarakat serta negara. Pernikahan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Bab II tentang Asas-Asas Pernikahan Pasal 2 berbunyi “ pernikahan berdasarkan hukum Islam yaitu akad yang amat kokoh ataupun mitssaqan ghalidzan guna mentaati perintah Allah serta menjalankannya ialah peribadatan”. Seiring berjalannya waktu ternyata begitu banyak permintaan dari masyarakat terlebih orang tua untuk menikahkan anaknya yang masihlah dibawah umur. Disinilah letak penyelundupan hukumnya menurut penulis. Adanya unsur kesengajaan dalam masyarakat untuk menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat pernikahan yang diamanatkan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019. Menurut penjelasan tersebut, pengkaji sangat memiliki ketertarikan guna mengkaji tesis berjudul “Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).”. Pengkaji memakai kategori pengkajian hukum normatif. Mengutip pandangan Jhony Ibrahim yang menjelaskan bahwasanya pengkajian hukum normatif adalah sebuah cara pengkajian ilmiah untuk mendapati sebuah kebenaran melalui logika ilmu melalui sudut pandang normatif. Berdasarkan pengkajian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya penyelundupan hukum perkawinan anak dibawah umur melalui pengesahan nikah di hampir Pengadilan Agama di Indonesia pada umumnya terkhusus Pengadilan Agama Baturaja berawal dari revisi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merevisi usia perkawinan bagi pria dan wanita yaitu sama – sama 19 tahun. Ditambah lagi pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974”, tidak memberikan batasan berapa lama suatu pernikahan siri dapat mengajukan permohonan nikah.
Kebijakan Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi di Desa Tanjung Atap Barat Ogan Ilir Nur Husni Emilson; Reny Okpirianty; Helwan Kasra; Dea Justicia Ardha; Gumar Herudiansyah; Febrina Hertika Rani; Sarah Qosim
Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Vol 11, No 1 (2023): February
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/berdikari.v11i1.15069

Abstract

This activity addressed waste problems in Tanjung Atap Barat Village, Ogan Ilir Regency. The community has tried to deal with it, but it has not been optimal. Another reason is to increase public awareness of waste management so it becomes a medium to improve the economy and create a society’s legal awareness. Thus, what is village regulations' role in waste management in Tanjung Atap Barat village? What steps can be taken so that the waste problem in Tanjung Atap Barat village becomes of economic value? By following the Regulation of Tanjung Atap Barat Village Number 003 of 2020 About the Management of Household Waste and the Surrounding Environment, the community improves waste management in the village and raises awareness of environmental issues. Village Regulation Number 003 of 2020 has a system consisting of 14 chapters and 37 articles. If it is examined more deeply, waste has the potential to affect household income. Therefore, improvement can start through its citizens, especially women and the younger generation. Every household is involved in managing at least its own waste, socialization, training, mentoring, and direct practice to increase public understanding and knowledge in handling waste into economic value. Especially in Tanjung Atap Barat village, it has started with placing trash cans in every house. Also, waste is segregated by its type: plastic, paper, and household waste.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR (Studi Kasus Perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) Rangga Saputra; Hambali Yusuf; Helwan Kasra
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3311

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)?.Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/)?. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban, bahwa 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) telah ditegakkan secara penal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 pasal 111 dan 112, namun masih kurang efektif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir (Studi Kasus perkara No. BP/44A/X/2021/Sat Resnarkoba/) antara lain yaitu: pertama, Substansi Hukum. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di wilayah Kepolisian Resor Ogan Ilir, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 3 Undang-undang Narkotika yang mengatur bahwa undang-undang narkotika ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Namun, di dalam praktiknya lambat dalam menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat. Lambatnya penyesuaian dengan perkembangan zaman ini, mengakibatkan substansi undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan antara lain substansi peraturan perundang-undangan narkotika yang tidak responsif. Kedua, Struktur Hukum dari Kepolisian Resor Ogan Ilir telah dibentuk Satuan Kerja (Satker) atau unit-unit yang menanggani masalah narkotika secara terstruktur namun belum berjalan efektif dan optimal. dan Ketiga, Budaya Hukum, hal ini menyangkut masyarakat dimana masyarakat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika belum banyak berpartisipasi aktif terutama diwilayah Ogan Ilir. Hal ini disebabkan adanya rasa enggan dan takut untuk melaporkan kejahatan itu, masyarakat atau pelapor belum merasa terlindungi keselamatannya.
Legal Protection Of Surgical Doctors That Does The Operation In Palembang Charitas Group Hospital Febrero Andro Dwi Fauzan; Helwan Kasra
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 8, No 2 (2023): July-December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v8i2.15253

Abstract

The formulation of the problem in this study is 1) What is the legal protection for surgeons in carrying out operations that result in patients dying at Charitas Group Hospital Palembang? and 2) What are the factors that influence the legal protection of surgeons in carrying out operations that result in the patient's death at Charitas Group Hospital Palembang?. The research method used is normative and empirical juridical research. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) Legal protection for surgeons who carry out operations at the Charitas Group Hospital in Palembang is carried out in a preventive and repressive manner because until now doctors in the city of Palembang have received fairly good legal protection, even though doctors on duty also often receive complaints from the patient or the patient's family because civilly it can be resolved through mediation where legal protection for the surgeon who performs surgery will be accepted if the obligations inherent in a medical profession are fulfilled in Law no. . 36 of 2009 concerning Health. Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Government Regulation No. 32 of 1996 concerning Health Workers, and Law no. 36 of 2014 concerning Health Workers and Hospitals are also responsible for malpractice lawsuits according to article 46 of the Hospital Act.; and 2) s family because civilly it can be resolved through mediation where legal protection for the surgeon who performs surgery will be accepted if the obligations inherent in a medical profession are fulfilled in Law no. 36 of 2009 concerning Health. Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Government Regulation No. 32 of 1996 concerning Health Workers, and Law no. 36 of 2014 concerning Health Workers and Hospitals are also responsible for malpractice lawsuits according to article 46 of the Hospital Act.; and 2) s family because civilly it can be resolved through mediation where legal protection for the surgeon who performs surgery will be accepted if the obligations inherent in a medical profession are fulfilled in Law no. 36 of 2009 concerning Health. Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, Government Regulation No. 32 of 1996 concerning Health Workers, and Law no. 36 of 2014 concerning Health Workers and Hospitals are also responsible for malpractice lawsuits according to article 46 of the Hospital Act.; and 2)Factors that affect legal protection for surgeons in carrying out operations include SOP violations, clinical pathway incompatibility, informed consent and medical ethics in serving patients
AKIBAT HUKUM KETIDAKHADIRAN PENGGUGAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA DALAM AGENDA PEMBUKTIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 80 / PDT.G / 2020 / PN. PLG) Mohammad Maulana Kusumawardhana; Helwan Kasra; Serlika Aprita
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i3.3493

Abstract

Suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjadi tujuan dalam hukum adalah mendapatkan keadilan, yaitu sama rata dalam mencapai hukum yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menjamin hak-hak para pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan, justru apabila tetap memaksakan aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada di masyarakat tersebut maka para pihak tersebut akan dirugikan tujuan, Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normative. Pendekatan yang diambil yaitu, pendekatan filsafat (Philosophy Approach), pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), jenis dan sumber hukum lainnya dihubungkan dasar hukum dan keterangan para ahli maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Akibat hukum jika Penggugat tidak hadir pada sidang pertama perkara perdata maka gugatan Penggugat gugur hal ini sesuai dengan Pasal 124 HIR. Bahwa Hukum acara perdata sudah mengatur sangat tegas tentang hak-hak dan kewajiban baik itu Penggugat atau Tergugat, jika Penggugat yang mengajukan gugatannya tidak hadir setelah pada waktu sidang yang ditentukan sedangkan Relaas penggilan kepada Penggugat sudah patut maka hakim akan menggugurkan gugatannya.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Mahendra Mahendra; Hambali Yusuf; Helwan Kasra; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3838

Abstract

Peran supremasi hukum merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling penting dalam memerangi kejahatan di Indonesia, khususnya dalam mengatasi dan mencegah pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan saat ini. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum atau normatif. Yang menjadi permasalahan adalah kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasilnya, pemberantasan tindak pidana pencucian uang, termasuk upaya non-kriminal dengan menerapkan tindakan preventif (tindakan pencegahan), terbukti justru lebih baik dan efektif dalam mencegah munculnya pelaku tindak pidana pencucian uang.
Penyuluhan Pencegahan Demam Dengue dan Pelatihan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di Desa Seri Kembang III Ogan Ilir Ahmad Ghiffari; Gumar Herudiansyah; Gusmiatun Gusmiatun; Helwan Kasra; Sulton Nawawi; Amira Azza Nabila; Sinta Nabila
Abdimas Universal Vol. 6 No. 1 (2024): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Balikpapan (LPPM UNIBA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/abdimasuniversal.v6i1.430

Abstract

Cases of Dengue Fever (DF) increased in Seri Kembang III Village, and a child died with three childreen hospitalized at the Regional Hospital in Ogan Ilir Regency. The government increase awareness by increasing public knowledge and skills by collaborating with academia. Students of the Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Community Service Program (KKN) collaborated with Faculty of Medicine UMP to performed counseling activities and training for larva monitoring (Jumantik). Activities include counseling and evaluating the level of community knowledge through pretest and posttest. The training includes skills to identify mosquito larvae, which was followed by checking the homes of people affected. by DD to educate and find out the breeding habitat for Aedes aegypti mosquito larvae in the environment around residential areas. The participants' knowledge showed an increase regarding the symptoms, causes, prevention and role of jumantik as seen from the development of the pretest posttest results which increased significantly and the enthusiasm shown by the participants in the question and answer session with the resource person. It is hoped that activities like this can be carried out again by KKN students to provide education to local village residents and help residents increase awareness of the transmission of dengue fever (DHF).
Pendampingan dan Pelatihan Pemasaran Digital pada UMKM Roti Desa Rengas Sumatera Selatan: Digital Marketing Assistance and Training at the Bakery Micro Small Medium Enterprise, Rengas Village, South Sumatra Fatimah Fatimah; Ahmad Ghiffari; Gumar Herudiansyah; Gusmiatun Gusmiatun; Helwan Kasra; Sulton Nawawi
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 9 No. 8 (2024): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v9i8.7172

Abstract

Marketing strategies are needed to increase sales of bakery products. Labeling and packaging capabilities, as well as the use of innovative marketing methods, are still lacking among MSME Partners. The team is trying to increase the potential of MSME products with digital marketing training and food variants. The activity method is in the form of assisting students and teams in the 61st Muhammadiyah University of Palembang Real Work Lecture (KKN) program in Rengas I Village. This program includes identifying needs, planning, implementing and using various innovation materials as well as the Instagram and Facebook platforms. This activity takes the form of assistance from February to April 2024. Various variations of flavors and bread toppings are produced, then pictures and videos have been posted on digital marketing on Instagram and Facebook. The conclusion shows that support for MSMEs has a positive impact on the production of various types of bread. It is necessary to find out more about other social media platforms, such as TikTok and Twitter, in order to understand more efficient digital marketing strategies related to consumer behavior and preferences.
Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi Canva & Quizizz Bagi Guru di SMAN 3 Banyuasin 1 Sulton Nawawi; Abid Djazuli; Indawan Indawan; Fatimah Fatimah; Gusmiatun Gusmiatun; Helwan Kasra; Ahmad Ghifari; Gumar Herudiansyah; Bimo Rizki Priambudi; Aldo Sapta Pratama
DEDIKASI PKM Vol. 5 No. 2 (2024): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dedikasipkm.v5i2.36978

Abstract

Abad 21 yang dikenal semua orang sebagai abad pengetahuan yang merupakan landasan utama untuk berbagai aspek kehidupan. Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi. Salah satu ketrampilan yang harus dimiliki dalam memasuki abad 21 adalah penguasaan teknologi informasi atau ICT Literacy (Literasi TIK). Salah satu teknologi informasi yang saat ini dapat digunakan yaitu Canva & Quizizz. Namun saat ini Namun, di sisi lain ternyata masih banyak guru yang belum mengetahui penggunaan aplikasi Canva & Quizizz untuk membantu pembuatan media pembelajaran, diantaranya yakni guru di SMAN 3 Banyuasin 1. Oleh karena itu, diperlukan suatu pelatihan untuk menggunakan aplikasi Canva & Quizizz bagi guru yang bertujuan untuk meningkatkan keberagaman media pembelajaran digital di SMAN 3 Banyuasin 1. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat memberikan wawasan baru kepada guru yang belum pernah menggunakan aplikasi Canva & Quizizz sebelumnya, hingga dapat menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, dampaknya terhadap pembelajaran diantaranya guru dapat mengetahui cara pembuatan media pembelajaran yang lebih kreatif, pembelajaran menjadi lebih berkreasi dan tidak monoton, terdapat perubahan dari pembelajaran yang hanya biasa saja menjadi lebih baik dan menyenangkan
Co-Authors Abid Djazuli Ahmad Ghifari Ahmad Ghiffari Aldo Sapta Pratama Amira Azza Nabila Arief Wisnu Wardhana , Irwanto Bimo Rizki Priambudi Dea Justicia Ardha Dian Afrianti Fatimah Fatimah Febrero Andro Dwi Fauzan Febrina Hertika Rani Gumar Herudiansyah Hambali Yusuf Hambali Yusuf Indawan Syahri Mahendra Mahendra Mahfuz, Abdul Latif Mohammad Maulana Kusumawardhana Nur Husni Emilson Rangga Saputra Reny Okpirianty Sarah Qosim Serlika Aprita Sinta Nabila Sulton Nawawi