cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Nuriyatman
Contact Email
ekonuriyatman@unja.ac.id
Phone
+6282380245589
Journal Mail Official
mendapo@unja.ac.id
Editorial Address
Jl.Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15, Desa Mendalo Indah
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Mendapo: Journal of Administrative Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27747840     EISSN : 27747905     DOI : https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/20102#
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mendapo: Journal of Administrative Law published by the Special Program for State Administrative Law, Faculty of Law, Jambi University. This journal is a publication medium for academics, researchers, and practitioners in the field of law to publish research results or conceptual study articles. The scope of articles published in this journal covers various topics, including (but not limited to): Natural Resources Law; Environmental law; Employment Law; Governmental Law; Local Government Law; Health Law; Agrarian Law; Public Policy Law; Tax law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020" : 5 Documents clear
FUNGSI KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI DESA TABUN KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO Santika, Yunda; Satoto, Sukamto; Netty
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.8856

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa Saja Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo? dan faktor-faktor Apa Saja yang Menghambat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo ?. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapaun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Pada prakteknya di lapangan ada dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder (wawancara dan studi dokumen). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo belum berjalan sebagimana mestinya, dapat dilihat melalui perannya sebagai pemimpin desa dalam membuat kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, dan anggaran yang digunakan. Terbukti pada adanya kegiatan yang belum terlaksana dengan baik dan tidak terlaksan pada bidang pemerintahan dan pembangunan di Desa Tabun. Hal ini disebabkan Karena kurangnya pemahaman Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa Tabun dalam pemahaman dan pengelolaan tentang Desa. Adanya pembangunan yang tidak terlaksana tersebut tentunya akan menjadi salah satu faktor penghambat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Di Desa Tabun. Hendaknya Pemerintah Kabupaten juga memperhatikan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat Desa. Pemerintah Kabupaten hendaknya juga sering-sering mememberikan pelatihanan dan penyuluhan tentang pemahaman dan pengelolaaan Desa. Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pnelitian hukum bagi para pembaca umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi khususnya. Serta agar dapat kedepannya Kepala Desa lebih optimalkan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Desa Tabun.
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN BATANG HARI Aji Baskara, Afrido; Amir, Latifah
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari aturan mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari, Bagaimana Kewenangan Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari, serta Bagaimana Mekanisme dan Kendala Pemungutan Retribusi Dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Batanghari. Metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan berbagai fakta yang diperoleh langsung dari lapangan ataupun dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dalam hal ini penelitian di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Batanghari. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kabupaten Batanghari tidak efektif atau tidak terlaksana dengan baik.
MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD Padli, Edoar; Syam, Fauzi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, untuk mengetahui kelemahan dari materi muatan dan praktik pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 bahwa dalam pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lainnya, Provinsi Jambi masih berpedoman dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan juga Pasal 83 sampai dengan Pasal 84, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tentang bagaimana penyusunan produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, kelemahan dari materi muatan dan praktik pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yakni kelemahan materi muatan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tidak mengatur bagaimana mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut di atas; Kelemahan praktik dalam pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain: Kelemahan Sumber Daya Manusia, Tanggapan Fraksi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak tajam, dan tidak substansial dan karena mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diatur dalam Peraturan Tata Tertib.
SANKSI ADMINISTRASI BAGI PERAWAT YANG BEKERJA TANPA MEMILIKI SIPP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI Rahman Setiadi, Fazlur; Budhiartie, Arrie; Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11024

Abstract

Perawat dalam melakukan peraktik keperawatannya di pusat pelayanan kesehatan pribadi maupun pusat pelayanan kesehatan seperti di Rumah Sakit wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, izin tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan yang berbentuk STR dan izin dari Pemerintah daerah yang berbentuk SIPP. Penelitian dengan judul “Sanksi Administrasi Bagi Perawat Yang Berperaktik Tanpa Surat Izin dI Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi”, memiliki rumusan masalah Bagaimana Mekanisme Pengawasan Terhadap Perawat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Bagaimana Bentuk sanksi Administrasi Bagi Perawat yang Berperaktik di Rumah Sakit Tanpa Memiliki SIPP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai mana penerapan pengawasan terhadap perawat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi perawat yang berprakrik di rumah sakit tanpa memiliki SIPP. Penelitian ini berbentuk Yuridis Empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder serta melakukan analisis Deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap perawat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan sangat kurang, karena masih banya perawat yang belum memiliki izn yang berbentuk STR dan SIPP berperaktik di Rumah Sakit. Walaupun sudah ada pengaturan sanksi administrasi di perundang-undangan tapi sankis tersebut belum ada yang diberikan pada perawat. Karena pengawasan yang kuranglah perawat tanpa memiliki izin dapat berkerja di Rumah Sakit.
FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH SAKIT Hayati Lubis, Prima; Hartati; Noviades, Dhil's
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i2.11025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit, untuk mengetahui kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit. berdasarkan perumusan masalah dan tujuan Penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang dilakukan karena tugas dan wewenangnya dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit sudah terlaksana namun pelaksanaannya belum maksimal karena terkendala kekurangan pengawai yang melakukan pengawasan sehingga pengawasan terhadap rumah sakit hanya dapat dilakukan dua tahun sekali. Penerapan sanksi administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum ada yang diberikan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi baik sanksi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki kewenangan dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun rumah sakit yang bersumber dari melalui delegasi yang diberikan oleh Walikota Jambi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025): Oktober 2025 (In Progress) Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 5 No. 3 (2024): Oktober 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Juni 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari 2023 Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022 Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021 Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 More Issue